Pemerintah Merapikan Semua Aturan untuk Percepat Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Untuk mendorong percepatan realisasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) untuk proyek infrastruktur yang tahun ini yang nilainya mencapai total Rp. 200 triliun, pemerintah segera merapihkan regulasi instrumen pembiayaan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang sekaligus sebagai Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan aturan instrumen pembiayaan proyek infrastruktur berbasis PINA harus jelas semua terlebih dahulu karena umumnya investor yang ingin masuk ke dalam creative financing atau pembiayaan kreatif ini akan mengecek dasar aturannya terlebih dahulu.

"Sudah kuat atau belum karena ada yang subject to audit dan harus ikuti standar internasional," kata Menteri PPN di Kantor Bappenas.

Menurutnya, aturan ini tidak hanya berada di pemerintah, tetapi juga di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, pihaknya akan mengandeng OJK untuk mendorong pembentukan aturan dan instrumen pendukung PINA.

Contohnya, aturan perpetual notes yang tengah digodok OJK atau persiapan instrumen investasi dana haji yang akan disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional.

Khusus perpetual notes, instrumen ini merupakan satu terobosan dalam pembiayaan ekuitas di Indonesia di mana instrumen ini dapat menjembatani antara investasi dana pensiun dalam bentuk ekuitas dan komponen imbal hasil reguler.

Instrumen seperti perpetual notes ini sebenarnya sudah menjadi praktik lazim di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand untuk pembangunan infrastruktur. PP Energi, anak usaha PT PP, akan mengunakan instrumen ini untuk membiayai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Meulaboh, Aceh senilai Rp7,1 triliun.

Setelah memastikan aturannya cukup jelas, Bambang mengungkapkan pemerintah akan menggandeng investor strategis terutama dalam maupun luar negeri.

"Jadi dengan kami melakukan dua hal itu, saya yakin ini semua bisa cepat," tegasnya.

Bambang optimistis proyek infrastruktur dengan skema PINA dapat dengan mudah didorong selama instrumen dan proyeknya sudah siap. Jika skemanya divestasi ekuitas, implementasinya akan lebih cepat lagi. "Kalau ingin lewat instrumen, saat ini instrumennya memang masih terbatas karena kita masih mengandalkan RDPT dan perpetuity bonds/ perpetual notes," ujar Bambang.

 

Leave a Reply