Perlukan Perbankan Syariah Menerapkan Prinsip ‘Syariah First’?

Republika.co.id – Jakarta – Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh signifikan apabila perbankan menerapkan prinsip syariah first. Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro menjelaskan bahwa prinsip tersebut sudah dilakukan sejak awal oleh Malaysia. Perbankan Malaysia menawarkan produk syariah terlebih dahulu baru menawarkan produk yang konvensional.

Tercatat saat ini pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 5,55 persen secara nasional. "Jadi ada beberapa bank yang syariah first dulu. Seperti Malaysia menerapkan seperti itu dulu, bank-bank nya syariah first dulu baru tawarkan yang lain. Nah ini salah satu strategi yang harus dilakukan juga oleh perbankan syariah," ujar Ahmad Soekro di Kantor OJK, Jakarta.

Menurut Soekro saat ini ada beberapa bank syariah yang sudah menerapkan prinsip syariah first. Prinsip ini menjadi salah satu strategi untuk mendorong industri perbankan syariah. Mereka akan didorong agar menciptakan atau membuat strategi-strategi baru aagr bisa memperluas marketnya.

"Mereka harus memperluas customer basednya. Baru perbankan syariah bisa besar," kata Soekro.

Selain itu, produk-produk perbankan syariah harus dapat diterima oleh masyarakat lebih luas. Di sisi lain, perlu dukungan pemerintah agar industri perbankan syariah dan keuangan syariah dapat tumbuh lebih baik. Dukungan pemerintah Malaysia sejak lama yang telah mendorong industri perbankan syariah negara tersebut maju pesat.

"Nah di Indonesia sudah mulai nih Presiden Jokowi mendirikan komite nasional keuangan syariah (KNKS). Mudah-mudahan kita akan bisa mengejar ketertinggalan dengan Malaysia. Terutama koordinasi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia untuk sama-sama mengembangkan keuangan syariah," kata dia.

Berdasarkan data OJK per Oktober 2017, perbankan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 281,83 triliun tumbuh sebesar 15,75 persen secara tahunan (year on year). Adapun pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 20,54 persen dengan nilai dana Rp 325,69 triliun. Sedangkan aset tumbuh 19,79 persen dengan nilai Rp 406,23 triliun.

UUS Bank Jateng Memfokuskan Mengelola Ziswaf dan Infrastruktur

Republika.co.id – Jakarta – Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jateng fokus pengembangan dana sosial seperti zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ziswaf) di tahun 2018. Hal itu sesuai arahan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo kepada perbankan syariah untuk lebih memaksimalkan dana ziswaf.

Direktur Operasional dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jateng, Hanawijaya, mengatakan rencana kerja 2018 sesuai arahan Gubernur Bank Indonesia agar seluruh industri syariah harus lebih berhati-hati dan meningkatkan kreativitas. Pesan Gubernur BI tersebut agar perbankan syariah memanfaatkan proposisi yang tidak dimiliki bankir lain yakni pemanfaatan ziswas dan pengelolaan dana-dana yang terkait dengan keagamaan.

"Mungkin ini salah satu yang harus ada upaya kreativitas dari kami untuk mewujudkan fungsi bank syariah tidak hanya sekadar komersial banking tapi bagaimana bisa menjadi agen dari pengelolaan ziswaf yang lebih profesional," kata Hanawijaya di Jakarta, pekan lalu.

Hanawijaya menjelaskan, UUS Bank Jateng baru fokus terhadap pengelolaan ziswaf mulai tahun ini dengan menggandeng Baznas Jawa Tengah. UUS Bank Jateng bakal membuatkan akun virtual (virtual account) untuk bisa memudahkan penyetoran ziswaf.

Selain itu, UUS Bank Jateng juga memaksimalkan fungsi di sisi penyaluran ziswaf. Dia berharap bisnis model yang mau digarap dengan Baznas Jawa Tengah tersebut bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Karena kami juga ingin menggandeng Bank Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap start up atau UMKM, itu salah satu yang kami coba garap di tahun 2018," ungkapnya.

Selain Baznas, nantinya UUS Bank Jateng juga akan menggandeng lembaga lainnya seperti Dompet Dhuafa. "Pokoknya pesan-pesan Pak Agus Marto kalau digarap serius bisa menjadi proposisi khasnya bank syariah karena tidak semua bank konvensional mampu menggarap konsep itu," ujar Hanawijaya.

Dia menilai, perkembangan industri syariah tahun depan ada harapan lebih baik dari tahun ini. Berdasarkan proyeksi para pakar ekonomi, secara fundamental perekonomian dunia sudah mulai bergerak. Harga-harga komoditas juga mengalami peningkatan.

Meskipun masih ada ketidakpastian karena masalah geopolitik di negara-negara besar di dunia. Sementara dari sisi domestik, adanya Pilkada serentak 2018 dan pemiliham umum 2019 dinilai akan mempengaruhi ekspektasi dari para investor. Di sisi lain, gelaran akbar Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 diharapkan dapat mendongkrak sisi permintaan (demand) penjualan dari para pelaku UMKM.

Hanawijaya menyebut, UUS Bank Jateng menargetkan dapat meningkatkan total aset dari proyeksi Desember 2017 sebesar Rp 4,2 triliun menjadi Rp 5,2 triliun pada Desember 2018. Untuk mencapai target tersebut, UUS Bank Jateng berupaya mengelola pembiayaan (financing) dengan baik, menjaga manajemen pembiayaan bermasalah (NPF) dengan baik, sert memilih segmen-segmen yang memiliki prospek terhadap imbal hasil.

UUS Bank Jateng juga akan memanfaatkan perpindahan pengelolaan dana haji dari Kementerian Agama menjadi dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mulai 2018. "Kami menyambut harapan baru sebagai sumber dana jangka panjang yang matching aset dengan liabilitasnya," ucapnya.

Menurutnya, industri syariah juga tengah membicarakan bagaimana investasi dengan skema Mudharabah Muqayyadah menjadi alternatif bank syariah. Sebab, nomenklatur di bank hanya ada deposito, giro dan tabungan, serta pinjaman.

Pinjaman pihak kedua bisa berupa bilateral loans antara bank dengan bank, atau biasanya bank menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) melalui pasar modal atau surat utang jangka menengah (MTN). Hal itu tengah dipelajari bersamaan dengan pembicaraan mengenai proyek di Bank Jateng.

Proyek-proyek tersebut antara lain rumah sakit atau sekolah-sekolah milik Muhammadiyah yang tercatat di portofolio Bank Jateng sudah mencapai angka Rp 600 miliar sampai Rp 700 miliar akan disinkronkan dengan skema Mudharabah Muqayyadah dari BPKH. "Dan BPKH sudah minta di exercise dalam 2018 ini. Kami lagi siapkan dokumen-dokumennya supaya mulai ada produk baru yang matching antara aset dengan liabilitas," ungkapnya.

Selain itu, UUS Bank Jateng akan berkonsentrasi di organisasi masyarakat seperti Muhammadiah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang mau bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Sebab, dua segmen tersebut dalam pengalaman Bank Jateng tidak pernah bermasalah.

Di samping itu, UUS Bank Jateng juga mengembangkan segmen konsumer untuk mengejat imbal hasil (yieldy). Bank Jateng tengah menyiapkan kerjasama pembiayaan kepemilikan rumah (PPR) skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) khusus bagi lingkungan pesantren.

Bank Jateng akan menyiapkan PPR bagi guru maupun para kiai di pondok pesantren yang selama ini belum memiliki rumah yang layak. "Bank Jateng sedang menyusun SOP bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Perumahan Rakyat yang menangani FLPP untuk itu, lokasinya nanti di Jateng," terangnya.

Barang Non Fisik Dikenakan Bea Masuk

Finance.detik.com – Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berencana awal 2018 akan mengenakan bea masuk pada barang non fisik atau intangible seperti software, e-book, musik hingga film.

Saat ini, pemerintah diwakili DJBC dan Kementerian Perdagangan tengah mengusulkan wacana tersebut dalam forum World Trade Organization (WTO) yang berlangsung di Argentina. Usulan tersebut berkaitan masa moratorium pengenaan bea masuk pada barang impor tak berwujud yang berakhir pada akhir 2017.

Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis IdEA Ignasius Untung menilai, wacana pengenaan bea masuk pada barang impor tak berwujud membuat usaha di sektor digital ekonomi menjadi lebih adil.

"Jadi selama permainannya fair, buat kita tidak apa-apa, karena yang ditakutkan oleh player idEA atau non idEA ketika kita dipajaki ada pemain yang tidak dipajaki kan kita jadi tidak kompetitif," kata Untung usai acara sosialiasi pengumpulan data e-commerce, Jakarta.

Untung melanjutkan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, idEA meminta kepada pemerintah bisa benar-benar menciptakan level of playing field atau persamaan perlakuan terhadap seluruh pelaku e-commerce baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Artinya gimana caranya perlakuannya kalau kita bayar pajak atau kita bayar bea masuk atau apapun itu ya mudah-mudahan orang Indonesia yang berbelanja dari e-commerce luar negeri itu juga kena pajak yang sama," tambah dia.

Jika tidak adanya perlakuan yang sama maka bagi pelaku usaha e-commerce yang telah patuh akan pajak menjadi tidak kompetitif.

"Kalau setelah itu kita enggak kompetitif dibandingkan pemain luar negeri kapan industrinya mau tumbuh," ungkapnya.

CIMB Niaga Syariah Berencana Spin Off Diundur 5 Tahun

Syariah.bisnis.com – Bogor – PT Bank CIMB Niaga Tbk. rencana spin off (pemisahan unit usaha syariah) diundur menjadi paling cepat pada akhir 2022.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara mengatakan target semula yang dicanangkan perseroan melakukan spin off pada tahun depan.

“Dua tahun lalu kami rencanakan pada 2018. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kalau bisa 2022 akhir atau 2023 awal,” katanya dalam Pelatihan Perbankan Syariah untuk Wartawan yang digelar CIMB Niaga Syariah di Bogor, Jawa Barat.

Pandji beralasan, status saat ini sebagai unit usaha syariah (UUS) lebih menguntungkan dari sisi daya saing bila dibandingkan dengan menjadi badan usaha syariah (BUS).

Hal ini terkonfirmasi dari kinerja industri perbankan syariah secara industri, antara lain dilihat dari indikator pertumbuhan bisnis, efisiensi serta kualitas kredit.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) badan usaha syariah pada September 2017 ada di level 4,1% sedangkan unit usaha syariah di level 2,7%.

“Secara industri NPF bank syaraiah jadi jelek karena BUS-nya jelek. Kinerja UUS lebih positif karena kami dapat berjalan bergandengan dengan induk, baik dalam hal sales maupun infrastruktur dengan implementasi dual banking leverage model (DBLM),” tuturnya.

Pandji menjelaskan, DBLM mulai diimplementasikan oleh Cimb Niaga sejak 2015, atau 11 tahun setelah Cimb Niaga syariah terbentuk.

Secara garis besar, model tersebut yakni peleburan fungsi syariah dengan fungsi perbankan konvensional. Dengan kata lain, unit usaha syariah berjalan paralel dengan induk usaha yang perbankan konvensional, saling melengkapi, bukan saling bersaing antara satu bersaing dengan yang lain.

Dengan menjadi unit usaha yang mengikut pada permodalan induk, bank juga dapat memberikan nilai pembiayaan yang lebih tinggi dengan rate yang lebih rendah dibandingkan badan usaha syariah. Promosi dan pemasaran juga dapat menjadi lebih luas karena dilakukan secara sinergi dengan ratusan cabang induk usaha.

Menurut Pandji, strategi tersebut adalah resep di balik pertumbuhan bisnis bank yang mencapai 40% pada tahun lalu dan lebih dari 50% pada tahun ini.

“DBLM ini juga yang dilakukan oleh teman-teman yang statusnya UUS, dan itu sudah bejalan positif. Dampaknya ada penurunan di sisi cost serta dari sisi sales kami mendapatkan nasabah yang lebih baik dan lebih proven,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pandji berharap saat spin off kelak dilakukan, Cimb Niaga syariah dapat masuk ke kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III, yakni permodalan inti sebesar Rp5 triliun – Rp30 triliun.

Terkait kinerja, Cimb Niaga syariah memproyeksikan total pembiayaan sampai akhir Desember 2017 dapat mencapai Rp16,5 triliun, tumbuh sekitar Rp6,3 triliun dari posisi akhir 2016. Adapun, sampai September total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp14,84 triliun, naik 82,5% year on year.

Manulife Aset Mendorong Penjualan Reksadana Syariah

Syariah.bisnis.com – Malang – PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mendorong penjualan reksadana syariah lewat kegiatan edukasi.

Presiden Direktur MAMI Legowo Kusumonegoro mengatakan upaya penjualan reksadana syariah perlu dipacu karena pangsa potensi pasarnya tinggi, namun lterasi dan inklusinya masih rendah.

“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dilakukan oleh OJK, tingkat literasi pasar modal syariah di Indonesia hanya 0,02% dan tingkat inklusi/penggunaannya hanya 0,01%.,” katanya di Malang.

Padahal , kata dia, tidak ada alasan masyarakat tidak ada alasan masyarakat tidak mampu membeli produk reksdana karena sudah ada produk reksadana mikro.

“Di MAMI, ada reksadana yang bisa dibeli Rp10.000, yakni Manulife Sukuk Indonesia, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat dengan menyatakan tidak mampu membeli produk reksadana,” ucapnya.

Dalam memasarkan produk reksadana pada investor pemula, kata dia, selain aspek keterjangkaun, juga produk dipilih yang risikonya rendah, tidak jauh berbeda dengan investasi di deposito.

Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka cara yang paling efektif menjual produk reksadana syariah berbasis sukuk karena berpendapatan tetap dan berbasis syariah.

Penjualan reksadana syariah di MAMI, kata dia, lumayan besar, yakni berkonstribusi 13% bila dibandingkan dengan total dana kelolaan produk reksadana sebesar Rp20 triliun pada posisi September 2017.

Total dana kelolaan MAMI sampai periode tersebut mencapai Rp60 triliun meningkat signifikan bila dibandingkan posisi awal Januari yang mencapai Rp51,5 triliun.

Tiga produk reksadana syariah sampai saat ini, Manulife Sukuk Indonesia dengan dana kelolaan Rp331 miliar, Manulife Syariah Sektoral Amanah yang berbasis saham syariah dengan dana kelolaan Rp441 miliar, dan Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS US$147 juta atau sekitar 2 triliun.

Namun bila dibandingkan angka jumlah penganut muslim dan angka literasi serta inklusi yang masih rendah, kata Legowo, maka masih ada peluang yang lebar untuk ditingkatkan penjualan.

Cara yang dilakukan untuk mendiseminasikan terkait perlunya berinvestasi di pasar modal, terutama pasar modal syariah, dengan memberikan edukasi pada mahasiswa dan dosen.

Melalui pelatihan, dia berharap semua peserta, terutama para dosen,dapat melakukan peranan pentingnya dalam proses penyebaran ilmu pasar modal syariah dengan menyampaikan kembali materi yang telah mereka pelajari kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya.

“kami telah memberi pelatihan bagi mahasiswa dan dosen FakultasEkonomi dan Bisnis,” ucapnya.

Di sepanjang November 2017, MAMI menyelenggarakandua kali edukasi pasar modal syariah di JawaTimur.Sebelumnya, pada 7 November 2017, MAMI mengadakan program edukasibagi 200 mahasiswa di Universitas Islam NegeriSunanAmpel Surabaya, dan Kamis (30/11/2017), MAMI melakukanedukasi di UniversitasBrawijaya, Malang.

“Ini merupakan bagian dari aktivitas Unit Pengelola Investasi Syariah MAMI dan Universitas Brawijaya, didukung oleh Otoritas Jas aKeuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), tentang pelatihan pasar modal syariah di JawaTimur,”ucapnya.

1 2 3 4 5 6 163