Indonesia Telah Memiliki Gerbang Pembayaran Nasional Setelah Melakukan Kajian Selama 20 Tahun

Finance.detik.com – Jakarta – Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) resmi diluncurkan setelah melakukan kajian selama 20 tahun. Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengungkapkan GPN diharapkan bisa mendorong interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia.

Agus menjelaskan, di era digitalisasi ini BI mencermati instrumen pembayaran non tunai untuk pembayaran ritel. Dia menjelaskan, saat ini sistem pembayaran dituntut cepat dan praktis.

Dia mencontohkan, tahun ini setiap menitnya terjadi 10.000 transaksi baik dari ATM, kartu debit dan kartu kredit.

"Karena Indonesia itu populasinya besar dan secara geografis luas sudah waktunya memiliki sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien dan andal," kata Agus dalam acara peluncuran GPN, di Gedung BI, Jakarta.

Menurut dia, di tengah pesatnya kebutuhan transaksi saat ini dinilai masih kurang efisien dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen. Karena itu dengan adanya GPN maka akan terbangun sistem pembayaran yang lebih interkoneksi. Sebelumnya platform pembayaran belum terkoneksi satu sama lain, sehingga masih terlalu banyak. Contohnya, deretan mesin ATM dan mesin EDC di kasir supermarket.

Lalu, saat ini pemrosesan transaksi domestik masih terjadi di luar negeri, hal ini karena perbankan nasional masih menggunakan jasa pemrosesan dari luar negeri.

"Pemrosesan di luar negeri ini menciptakan inefisiensi, karena ada biaya yang dikeluarkan untuk pemrosesan ini," ujar Agus.

Dia menjelaskan, jumlah EDC yang masih begitu banyak di lokasi kasir supermarket juga menyebabkan inefisiensi. Pasalnya, jika sudah terkoneksi maka mesin yang ada bisa direlokasi dan didistribusikan ke seluruh wilayah RI yang belum memiliki infrastruktur.

Untuk mendukung, BI mengatur merchant discount rate (MDR) 1% untuk setiap kali transaksi. Sebelumnya, toko atau merchant memberlakukan MDR 2-3% untuk transaksi, biaya MDR sebelumnya dinilai membebani masyarakat sebagai pengguna.

Agus meyakini, dengan kondisi itu Maka GPN sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

"Pelaksanaan mandat Undang-undang (UU) BI selaku otoritas sistem pembayaran. Kami begitu berbesar hati selama 20 tahun lalu rencana ini sudah tercantum dalam cetak biru sistem pembayaran nasional pada 1996, ini adalah momen bersejarah gerbang pembayaran nasional," jelas dia.

Mantan Menteri Keuangan ini menjelaskan ada tiga sasaran utama dalam implementasi GPN ini, antara lain menciptakan ekosistem pembayaran interkoneksi, interoperabilitas dan mampu mendorong transaksi otorisasi kliring settlement secara domestik.

Kemudian mampu meningkatkan perlindungan konsumen dan meyakinkan ketersediaan dan integritas guna mendukung efisiensi, intermediasi dan resiliensi sistem keuangan.

Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Dewan IMO

Republika.co.id – London – Delegasi Indonesia di International Maritime Organization (IMO) assembly ke-30 berhasil menyelesaikan tugasnya. Indonesia berhasil kembali terpilih menjadi anggota IMO kategori C, periode 2018-2019.

Indonesia dipastikan menjadi anggota IMO kategori C setelah dilakukan proses voting yang dipimpin langsung oleh Sekjen IMO Kitack Lim di kantor IMO, Albert Embankment, Lambeth.

"Urutan kedelapan kategori C, Indonesia dengan 132," kata Sekjen IMO Kitack Lim membacakan bagian hasil voting dalam rilis PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 1948. Badan ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta 3 associate members dengan kantor pusat berada di Inggris.

Kategori C ini terdiri dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Bersama Indonesia yang berada di urutan delapan, ada 19 negara lain yang masuk kategori ini, yakni Singapura, Turki, Cyprus, Malta, Maroko, Mesir, Meksiko, Malaysia, Peru, Belgia, Chili, Filipina, Denmark, Afrika Selatan, Jamaika, Kenya, Thailand, Liberia dan Bahama.

Delegasi Indonesia dalam rangkaian sidang IMO sejak Senin lalu (27/12) lalu ini dipimpin langsung oleh Menhub Budi Karya Sumadi. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI merupakan salah satu anggota Delegasi Indonesia pada sidang IMO tersebut.

Dubes RI untuk Inggris Rizal Sukma yang merupakan alternate head of delegation memimpin delegasi setelah Budi Karya bertolak ke Tanah Air.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota IMO ini merupakan buah dari diplomasi yang dilakukan delegasi ke para negara anggota. Selain itu, Indonesia juga melakukan langkah nyata dengan melakukan ratifikasi aturan maupun protokol yang diterapkan IMO.

Delegasi Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan status anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C. Status ini begitu penting untuk dipertahankan.

Keuntungan menjadi anggota IMO, kata Menhub Budi Karya selaku pimpinan Delegasi Indonesia pada sidang council meeting IMO ini, memudahkan pemerintah Indonesia mengaplikasikan arahan Presiden Jokowi sesuai dengan Nawacita Pemerintah mengenai pemberian kemudahan bagi pelaku usaha. Di sisi lain, IMO memberikan peta kondisi terbaru mengenai model bisnis yang lebih efisien untuk diterapkan di dunia pelayaran internasional dan Indonesia khususnya.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai Badan Klasifikasi satu-satunya milik Indonesia pun turut terlibat aktif dalam misi Diplomasi tersebut. Direktur Utama BKI, Rudiyanto dan Direktur Pengembangan Sumber Daya BKI, Saifuddin Wijaya yang turut hadir sebagai Delegasi Indonesia pada sidang Council meeting IMO kali ini bersama beberapa stakeholder maritim lainnya pun turut bersemangat menggalang dukungan dalam bentuk lobby diplomasi kepada Delegasi dari negara-negara lainnya.

Rudiyanto menjelaskan, "BKI sebagai entitas yg tak terpisahkan dari sektor maritim Indonesia yang membawa cita-cita semangat Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai nawacita Bapak Presiden, turut berkomitmen untuk mengantarkan Indonesia dalam mewujudkan pelayaran yg selamat, aman dan ramah lingkungan.”

Ia menambahkan,  “Oleh sebab itu, kami yang tergabung sebagai Delegasi Indonesia pada sidang council meeting IMO kali ini yang di pimpin langsung oleh Pak Menhub dan Pak Dubes menggalang dukungan dari negara-negara anggota IMO untuk memilih Indonesia di pencalonan dewan IMO Kategori C periode 2018 sampai dengan 2019. Alhamdulillah Indonesia masuk di urutan ke-8 dengan mengantongi jumlah 132 suara. Semangat, Indonesia Poros Maritim Dunia," jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai anggota, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dan fungsi penting serta strategis dalam banyak hal di bidang transportasi laut. Bahkan Indonesia ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional. “Di sisi lain, dengan menjadi anggota IMO, Indonesia selalu mengikuti perkembangan bisnis maupun hukum pelayaran di dunia internasional,” tuturnya.

Terkait Badan Klasifikasi Dunia, dari 172 Negara anggota IMO, hanya 12 negara yang Badan Klasifikasi nya masuk ke dalam asosiasi klasifikasi internasional (IACS) yang turut mendapat ruang sebagai Associated member observer di markas besar IMO ini. “Jika Indonesia melalui BKI-nya ini  kelak lolos tahap seleksi akhir proses verifikasi IACS, maka BKI akan membawa Indonesia menjadi Badan Klasifikasi ke 13 di keanggotaan asosiasi ini,” paparnya.

Delegasi Indonesia pada sidang council meeting IMO tahun ini selain dari BKI adalah hadir pula Wakil Sekretaris Kabinet, Ratih Nurdiati;  Plt. Sekretaris Utama Bakamla, Marsma TNI Widiantoro;  Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Inggris, Rizal Sukma;  Wakil Kepala Perwakilan KBRI, Adam Mulawarman Tugio;  Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo;  Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana (Purn) Dr Marsetio; dan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Internasional, Dewa Made J. Sastrawan.

Juga hadir para perwakilan dari Kementerian dan Lembaga serta stakeholder terkait seperti Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Pushidros TNI AL, Badan keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, Atase Perhubungan RI untuk London, Simson Sinaga; PT  Pelindo II, PT  Pelni, PT  Pertamina Shipping, DPP INSA dan DPP APTPI.

Pajak Perusahaan Digital Besar Lain Diburu

Republika.co.id – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengejar penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi digital. Hal ini ia sampaikan setelah Google akhirnya melunasi pajak di Indonesia.

"Ini paling tidak memberikan langkah awal yang bisa kita gunakan untuk institusi-institusi lain yang kita lihat memiliki model bisnis yang sama," ujar Sri Mulyani di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sri Mulyani tidak merinci perusahaan yang akan menjadi target otoritas pajak. Meski begitu, menurut Sri Mulyani, momentum tersebut dapat memberikan hal positif dalam persaingan usaha. "Ini akan memberikan kepastian usaha bagi semuanya," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan kepatuhan Google untuk membayar pajak di Indonesia. Ia berharap Google bisa terus melanjutkan kepatuhan dan menyetorkan pajak di tahun-tahun selanjutnya.

"Semoga ini terus terjaga karena yang kita diskusikan saat ini adalah kewajiban pajak Google dari 2015. Jadi, ada beberapa tahun ke depan yang terus kita pajaki," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv mengatakan, pemerintah akan menagih pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah perusahaan lain yang bergerak di bidang ekonomi digital.

Dua perusahaan yang ia sebutkan adalah Facebook dan Twitter. Meski begitu, Haniv mengaku masih akan menunggu aturan perpajakan mengenai ekonomi digital yang saat ini sedang diselesaikan.

Haniv mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk menjauhi praktik perencanaan pajak agresif atau aggressive tax planning. Ia mengaku, hal itu berlaku di seluruh negara di dunia terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki pendapatan besar.

"Apapun tax planning-nya kalau mengakibatkan pembayaran pajaknya terlalu kecil ya itu tidak adil. Agressive tax planning itu tidak boleh di negara mana pun juga," ujar Haniv.

Paytren Mulai Menjual Reksadana, Target Rp 500 Miliar

Republika.co.id – Jakarta – Paytren Asset Management (PAM) akan meluncurkan dua produk reksadana hari ini di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu dilakukan setelah mendapat surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Besok kita luncurkan dan memasuki tahap pemasaran produknya. Kita tawarkan dulu sebelum NAB (Nilai Aktiva Bersih) ditentukan," ujar Direktur Utama PAM Ayu Widuri.

Ia menambahkan setelah ditawarkan, NAB akan ditentukan dalam waktu satu sampai dua hari setelahnya. "Jadi besok awalnya, karena nasabah reksadana harus daftar dulu baru bisa transaksi," jelas Ayu.

Lebih lanjut, kata dia, Paytren menargetkan 500 ribu investor di awal dengan investasi minimal Rp 1 juta. Dengan begitu, target awal dana investasi yang dihimpun sekitar Rp 500 miliar.

"Kita sudah punya target pasar yaitu mitra Paytren yang jumlahnya sekitar Rp 1,7 juta. Sebelum izin OJK kita sudah melakukan edukasi dan literasi reksa dana syariah termasuk penjelasan saham syariah," jelas Ayu.

Menurutnya, dari edukasi tersebut, animo para Mitra tersebut cukup besar. Apalagi produk PAM memang sudah lama mereka tunggu.

NAB reksadana merupakan harga atau nilai wajar dari produk reksadana per unit atau penyertaan. Turun naiknya suatu reksadana terlihat dari NAB ini. Reksadana menjadi bagian penting investasi portofolio yang dijual dalam bentuk konvensional dan syariah.

Sebelumnya, PAM telah mendaftarkan dua produknya ke OJK, salah satunya yakni kontrak investasi kolektif untuk produk reksadana. Komisaris Utama sekaligus pemilik Paytren Yusuf Mansur pun mengaku senang atas terbitnya izin itu. "Berkat doanya kawan-kawan. Insya Allah, jualan dah kita," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Paytren kini ada dua. Pertama, Paytren yang bisa dimanfaatkan untuk pembayaran. Lalu kedua, Paytren Asset Management sebagai wadah berinvestasi.

"Kawan-kawan kudu ikutan untuk meramaikan pasar modal syariah. Kita biayai negara, kita biayai dunia. Bismillah," tambah Yusuf.

Sebagai informasi, PAM merupakan perusahaan manajer investasi di bawah PT Veritra Sentosa International yang memiliki produk financial technology (fintech) Paytren.

Kunci Sukses Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Pasar Global

Republika.co.id – Jakarta – Konektivitas perusahaan logistik BUMN dan Swasta merupakan kunci Indonesia untuk menghadapi pasar global. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia), Yukki Nugrahawan Hanafi yang menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mendukung program pemerintah dalam membuat program menuju Konektivitas ASEAN 2025.

Konektivitas logistik di kawasan ASEAN hanya dapat terwujud bila kita menjalin sinergitas strategis antara perusahaan logistik BUMN dan Swasta. Akan jauh panggang dari api jika pelaku industri logistik saling mengedepankan ego dan mengesampingkan semangat kolaborasi, ujar Yukki.

Logistik dikatakan Yukki merupakan bidang yang bersifat multisektoral. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak terkait dalam mendorong daya saing industri logistik dalam negeri termasuk para pelaku logistik dan penyedia jasa logistik yang terdiri atas perusahaan- perusahaan swasta dan perusahaan- perusahaan BUMN.

Dalam hal ini, dirinya menyebutkan bahwa ALFI sebagai bagian dari AFFA memiliki peran penting dalam meningkatkan utilisasi aset, optimalisasi rencana investasi (pengembangan fasilitas), dan meningkatkan integrasi pelayanan salah satunya melalui platform The HiVE"

ALFI sebagai bagian dari AFFA telah mengadopsi dan sepakat untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan platform e-connectivity dengan meluncurkan The Hive bersama. dengan pelaku logistik di negara-negara ASEAN, papar Yukki.

Dalam pidato saat pembukaan acara ini, Menteri Perhubungan RI, Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan ASEAN telah menjadi pasar ekonomi terbuka dan terpadu, dimana perdagangan antar negara ASEAN mewakili 24 persen dari total perdagangan negara-negara ASEAN. Dalam situasi ini AFFA merupakan aktor penting dalam membuat konektivitas menjadi sukses.

"AFFA harus mempromosikan dan membangun kerja sama yang kuat antar anggota dan membantu pemerintah untuk mewujudkan program konektivitas logistik di kawasan ASEAN," ujar Menhub.

 

1 2 3 4 5 158