Pengusaha Jangan Wait & See untuk Menghadapi Tahun Politik

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau para pengusaha tidak perlu wait and see dalam menghadapi tahun politik dengan adanya pilkada serentak 2018, pemilu presiden, dan legislatif 2019.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan Pilkada bukanlah sesuatu yang baru, sehingga pengusaha tidak perlu wait and see untuk memulai suatu usaha.

"Pilkada ini bukan sesuatu yang baru, aman-aman saja. Pengusaha sih saya tanya ke teman-teman business as usual saja lah [adanya Pilkada], nggak kuatir sama sekali jalan saja kok," kata Rosan di Grand Sahid Jaya.

Dalam hal ini meskipun ada Pilkada serentak di 117 daerah pada 2018 mendatang, namun Rosan optimistis perekonomian Indonesia akan tetap baik. "Semuanya positif, harga komoditas naik, rating naik, orang mulai spending, kelihatannya pengusaha mulai mencari ekspansi lagi tahun-tahun ke depan," ungkapnya.

Senada, Ekonom Senior Indef Aviliani menuturkan perekonomian Indonesia akan tetap membaik meski pada 2018 merupakan tahun politik. Menurutnya dengan adanya Pilkada akan ada perputaran uang sehingga bisa mendorong konsumsi masyarakat.

"Enggak, saya sih yakinnya tahun depan dengan adanya pilkada 117 itu mau enggak mau perputaran uang akan terjadi, berarti konsumsi masyarakat akan naik," kata Aviliani.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Rosan juga menyinggung perihal pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2017. Menurutnya ekonomi kuartal IV/2017 akan lebih baik dibanding periode sebelumnya lantaran harga komoditas yang mulai membaik.

"Kuartal IV/2017 mestinya akan lebih baik, karena memang pertama harga komoditas naik, itu membantu, kemudian orang sekarang sudah mulai agak spending lagi, kendaraan bermotor juga sudah mulai naik lagi."

 

OJK Menjadi Instansi Pengendali Gratifikasi Terbaik

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penilaian pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik 2017 dalam kategori Kementerian dan Lembaga.

Dua penghargaan tersebut diterima oleh Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, Ahmad Hidayat dari Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017 di Jakarta, Selasa.

Agus Rahardjo dalam sambutannya menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada pejabat negara dan instansi yang mempunyai komitmen tinggi dalam upaya pencegahan korupsi melalui kepatuhan pelaporan gratifikasi dan LHKPN.

“Ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya yang sangat baik dalam bergerak bersama KPK untuk memberantas korupsi di negeri kita,” kata Agus.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, Ahmad Hidayat mengatakan OJK berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi role model bagi industri jasa keuangan.

Dia mengatakana OJK menerapkan program anti gratifikasi dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, membangun whistle blowing system OJK (WBS OJK) yang merupakan sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK.

Di samping itu, OJK juga mewajibkan pelaporan LHKPN bagi seluruh pegawai OJK mulai dari level staf sampai dengan pejabat tertinggi, yang merupakan perluasan wajib lapor LHKPN sesuai ketentuan KPK yang terbaru.

“OJK ingin menjadi otoritas yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang tinggi untuk memajukan industri jasa keuangan,” katanya.

Menurutnya, penghargaan KPK ini menjadi penyemangat bagi OJK untuk terus mengembangkan sistem dan budaya anti korupsi pada setiap satuan kerja di seluruh kantor OJK.

 

Manfaat Penggabungan ATM & EDC

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Gerbang Pembayaran Nasional alias GPN memiliki tiga sasaran utama dalam penerapannya mulai 1 Januari 2018 nanti.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menyebutkan, sasaran pertama adalah menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas, dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring, dan setelmen domestik.

Kedua, imbuh Agus, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan dan transaksi nasabah dalam setiap transaksi. Ketiga ialah meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter.

"GPN juga memberikan dukungan penuh bagi program pemerintah termasuk pennyaluran bantuan sosial nontunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif, serta pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik,” ucap Agus.

Hal-hal itu sesuai dengan mandat dalam Peraturan Presiden No. 74 / 2017 tentang Peta Jalan E-Commerce. Guna mencapai tiga sasaran tersebut maka Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 19/8/PBI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.g

Agus mengutarakan,, melalui peraturan tersebut maka diharapkan ke depan terjadi sharing infrastruktur sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC dapat meningkatkan, sehingga biaya investasi infrastruktur dapat dialihkan untuk kegiatan pembiayaan pinjaman.

Implementasi GPN juga diharapkan dapat mengurangi kompleksitas koneksi dari yang sebelumnya bersifat bilateral antarpihak menjadi tersentralisasi di GPN. Melalui gerakan ini masyarakat dapat bertransaksi dari bank maupun dengan menggunakan insttrumen dan kanal pembayaran apapun.

"Sebagai awal keberdaan GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM/debet dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant dalam negeri,” ucap Agus.

Sembari diluncurkannya GPN, digelar pula penandatanganan Perjanjian Konsorsium pendirian lembaga services antara empat BUKU 4 dengan empat lembaga switching GPN. Selain itu, juga diselenggarakan PKS interkoneksi switching antara empat lembaga switching, PKS interoperabilitas kartu debet antara tujuh bank, serta PKS uang elektroni antar empat penerbit uang elektronik.

Bisnis Ini Diprediksi Menjadi Tren Tahun 2018

Finance.detik.com – Jakarta – Peluang bisnis yang memiliki prospek baik, tentunya tidak pernah terlepas dari perkembangan ekonomi yang sekarang ini sudah berjalan dan tumbuh begitu pesat dengan tingkat persaingan yang semakin ketat.

Beberapa jenis bisnis yang akan kita bahas berikut ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam bidang usaha kecil namun cukup potensial bisa mendatangkan penghasilan besar.

1. Bisnis Online

Bisnis ini akan menduduki posisi teratas dalam peluang bisnis dan usaha yang sudah menjadi tren sejak menginjak tahun 2016, karena telah terbukti memiliki tingkat pertumbuhan yang begitu signifikan sehingga bisa dibilang cukup menjanjikan untuk ditekuni.

Bahkan teknologi berbasis digital ini akan digadang-gadang menjadi salah satu peluang bisnis di 2018 yang sangat potensial dan bisa di andalkan sebagai lahan usaha, mengingat pengguna internet di dunia ini semakin melambung tak terkendali bahkan telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat sehari harinya. Dan inilah kesempatan terbaik yang dapat dijadikan peluang untuk membuka usaha.

Hanya bermodalkan smartphone dan koneksi internet, Anda sudah bisa menjalankan bisnis ini. Hanya dengan modal kecil, namun bisnis ini menjanjikan modal yang cukup besar.

2. Menjadi Youtuber

Menjadi seorang youtuber memang nampaknya saat ini akan sangat menjanjikan. Dilihat dari banyaknya pengguna youtube yang sukses menghasilkan hanya dengan upload video di youtube.

Jika Anda hobby mengupload video, kemudian membagikannya ke teman-teman Anda? Sepertinya saat ini Anda bisa mengalihkannya dengan menggunakan media youtube ini. Karena tak sedikit orang yang akhirnya mendapatkan uang bahkan menjadi artis terkenal hanya karena menjadi youtuber.

3. Handmade

Munculnya ide untuk memulai atau menekuni bisnis kreatif bisa bermula dari bakat atau bahkan dari yang semula hanya merupakan hobi saja. Dan ini adalah sebuah terobosan peluang usaha yang cukup layak untuk dipertimbangkan karena ada pernyataan bahwa pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Bisnis ini seperti misalnya desain gambar, Daur ulang, Bidang kuliner, dan sebagainya.

4. Desain Grafis

Bagi Anda yang memang hobby mendesain. Maka Anda bisa menjadikan desain grafis tersebut menjadi sebuah usaha. Bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang juga menjanjikan yang bisa dikerjakan dimanapun tempatnya asalkan Anda memiliki PC. Saat ini banyak sekali perusahaan yang membutuhkan jasa desain grafis baik untuk mendesain sebuah iklan atau promosi atau pesan yang bisa ditujukan kepada calon konsumen.

5. Usaha Food Truck

Peluang usaha makanan merupakan peluang usaha yang tak pernah surut. Namun peluang usaha tersebut banyak saingannya, apalagi jika Anda tidak menambahkan inovasi apapun. Tentunya peluang usaha tersebut menjadi kalah saingan.

Salah satu inovasi dalam berpeluang usaha kuliner adalah peluang usaha food truck. Sebenarnya peluang usaha ini sudah popular cukup lama di luar negeri, namun baru beberapa tahun terakhir booming di Indonesia.

Food Truck ini menarik karena Anda tidak hanya menginovasi makanan yang Anda jual, tapi juga Anda menyajikan kendaraan yang khas dan unik agar Pelanggan penasaran da nmau datang untuk mendatangi bisnis Anda.

Fintech dan E-commerce Dilarang Memproses Transaksi Mata Uang Virtual

Finance.detik.com – Jakarta – Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran dan moneter di Indonesia menegaskan bahwa virtual currency mulai dari ethereum hingga bitcoin bukanlah mata uang resmi di Indonesia. BI sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan BI yang isinya secara eksplisit melarang penyelenggara teknklogi finansial dan e-commerce, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan dan memroses virtual currency.

"Lalu bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency, hal ini untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme dan menjaga kedaulatan Rupiah sebagai legal tender di NKRI," kata Agus.

Pada 2014 lalu, sebenarnya BI sudah mengeluarkan statement terkait cryptocurrency ini. Bahwa mata uang virtual yang tidak memiliki legal tender tidak sah di NKRI. Maka diberlakukan sebagai komoditas.

Selang 2 tahun yakni pada 2016, BI mengeluarkan Peraturan BI (PBI) yang mencantumkan secara eksplisit melarang transaksi pembayaran untuk transaksi mendukung cryptocurrency dalam hal ini transaksi pembelian atau penjualan.

Agus juga menjelaskan, penegasan tersebut untuk mencegah peluang arbitrase, praktik bisnis tak sehat, dan pengendalian bisnis oleh pihak-pihak di luar jangkauan hukum NKRI yang dapat merusak struktur industri.

"Peraturan telah kami tuangkan dalam ketentuan teknologi nasional dan penyempurnaan ketentuan uang elektronik dan APU-PPT," ujarnya.

Dia mengatakan BI akan mengeluarkan aturan bagi pelaku teknologi finansial (tek n), termasuk e-commerce, guna melaksana- kan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen.

"Kami mewajibkan seluruh penggiat fintech yang bergerak di sistem pembayaran untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia, melaporkan kegiatan, dan melakukan uji coba dalam Regulatory Sandbox. Kami juga akan berkolaborasi dengan OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya.

1 2 3 4 158