Kontrak atau Akad pada Asuransi Syariah

6

Kontrak dalam Islam merupakan bagian dari hubungan antara manusia dengan manusia atau yang lazim disebut sebagai Muamalat. Terdapat dua konsep dasar dalam aturan perjanjian atau kontrak dalam Islam, yaitu Wa’ad dan Akad .

  • Wa’ad adalah perjanjian antara satu pihak kepada pihak lain. Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban kepada pemberi janji, dan bila terjadi pengingkaran terhadap janji tersebut, pemberi janji tidak dikenakan sanksi selain sanksi moral.
  • Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal. Dalam Akad terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat dan ketentuan tersebut harus dijelaskan secara terperinci dan spesifik dalam kontrak/perjanjian tersebut, serta harus disetujui oleh kedua belah pihak. Bila terjadi pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang termaksud dalam kontrak tersebut oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dikenakan sanksi yang bentuknya sesuai yang telah ditentukan dalam kontrak.

Kontrak (Akad) Kontrak atau akad inilah yang nantinya banyak digunakan dalam asuransi syariah.

Kontrak atau akad sendiri terbagi menjadi 2 bagian penting, yaitu:

  • Kontrak (Akad) Tabarru’ adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, dan bukan semata untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Pada asuransi syariah, akad ini terdapat pada dana kebajikan (tabarru’). Kontrak atau Akad tabarru’ ini bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dan tidak dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat komersial atau mencari keuntungan.
  • Kontrak (Akad) Tijarah adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Akad ini yang digunakan oleh peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan asuransi.

Perlu diketahui bahwa setiap kontrak atau akad yang transaksinya bersifat mencari keuntungan (Akad Tijarah), jika ingin diubah bentuk kontraknya menjadi kontrak yang transaksinya tidak bersifat mencari keuntungan (Akad Tabarru’), maka hal ini dapat dilakukan dan diperbolehkan. Sebaliknya, bila kontrak atau akad yang transaksinya tidak bersifat mencari keuntungan (Akad Tabarru’) dan ingin diubah bentuk kontraknya menjadi kontrak yang bersifat mencari keuntungan (Akad Tijarah), maka hal ini tidak dapat dilakukan dan tidak diperbolehkan. Inilah dua hal yang akan mendasari dalam pengaturan ketentuan penggunaan kontrak atau Akad dalam asuransi syariah. Kedua hal ini harus dijelaskan secara transparan dan jelas dalam asuransi syariah.

 

Skema dalam Kontrak Tabarru’ Skema yang terdapat dalam kontrak tabarru’ berkaitan dengan transaksi-transaksi seperti pinjam meminjam, pendelegasian, dan pemberian sesuatu. Jika terjadi transaksi pinjam meminjam (lending) dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima, dari segi sifat kontrak atau akadnya adalah Akad Tabarru’, sedangkan nama dari akad tersebut adalah Akad qard (pinjam meminjam). Sedangkan jika terjadi transaksi pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama, maka dari segi sifat kontrak atau akadnya adalah Akad Tabarru’, dan nama akadnya sendiri adalah Akad Wakalah. Dan jika terjadi transaksi pemberian sesuatu (berupa uang, barang, jasa, dll) yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik dari si penerima kepada si pemberi, maka dari segi sifat kontrak atau akadnya adalah Akad Tabarru’, sedangkan nama akadnya sendiri adalah Akad Hibah.

 

Skema dalam Kontrak Tijarah Skema yang terdapat dalam Kontrak Tijarah dibagi menjadi dua yaitu:

  1. Kontrak Tertentu yang Pasti (KTYP)  Misalnya: Besarnya jumlah profit yang akan diterima oleh salah satu pihak sudah ditentukan secara pasti.
  2. Kontrak Tertentu yang Tidak Pasti (KTYTP) Misalnya: Besarnya jumlah profit yang akan diterima oleh salah satu pihak belum disebutkan secara pasti.

Bila KTYP – yang sudah ditentukan secara pasti besarnya profit yang akan diterima – akan diganti menjadi KTYTP – dengan kondisi profit belum ditentukan secara pasti, maka hal ini TIDAK diperbolehkan karena kontrak akan berubah menjadi kontrak yang mengandung unsur Gharar atau ketidakpastian, dan hal ini dilarang dalam konsep syariah.

Demikian juga sebaliknya, jika KTYTP – yang tidak disebutkan berapa profit yang akan diterima – diganti menjadi KTYP – dengan kondisi profit belum ditentukan secara pasti, maka hal ini juga tidak diperbolehkan karena kontrak akan berubah menjadi kontrak yang mengandung unsur Riba ‘ atau membungakan uang, dan hal ini juga terlarang dalam konsep syariah.

Akad Tijarah

Sedangkan kontrak atau Akad Tijarah digunakan pada transaksi yang melibatkan hubungan antara pemegang polis/peserta dengan perusahaan asuransi yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas operasional dan administrasi pada perusahaan asuransi itu sendiri. Dalam Akad Tijarah ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan peserta bertindak sebagai pemegang polis (shahibul mal).

Sifat dari Akad Tijarah ini adalah karena:

  • Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai underwriter (penilai risiko), collector (pengumpul iuran-iuran tabarru’), dan fund manager (pengelola dana investasi peserta).
  • Perusahaan asuransi syariah bukan pemilik dana kontribusi/premi dari peserta, tetapi perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
  • Perusahaan asuransi syariah akan menerima biaya pengelolaan (management fee) dari fungsinya sebagai administrator/pengelola.
  • Begitu pula perusahaan asuransi syariah akan memperoleh bagi hasil atau biaya (fee) atas upayanya dalam memaksimalkan dana yang terhimpun dalam dana tabarru’ peserta (pool of hibah fund).


Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa: Sifat akad pada transaksi antara pemegang polis/peserta asuransi syariah adalah tabarru’ dan nama akadnya adalah Akad Hibah. Sedangkan sifat akad pada transaksi antara pemegang polis/peserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah adalah tijarah, dan nama akadnya adalah Akad Wakalah Bil Ujrah, baik untuk akad yang berkaitan dengan penerimaan biaya pengelolaan (management fee) ataupun yang berkaitan dengan pengelolaan investasi.

Kesimpulan

  • Asuransi syariah sesuai dengan mematuhi prinsip syariah Islam dan menjadi alternatif selain asuransi konvensional
  • Azas utama asuransi syariah adalah kerja sama, persaudaraan, dan kesetiakawanan
  • Pilihan kontrak antara peserta asuransi syariah dan operator asuransi syariah sangat bergantung pada kebutuhan setiap individu dan strategi masing-masing pihak.


.

Leave a Reply