Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Dewan IMO

Republika.co.id – London – Delegasi Indonesia di International Maritime Organization (IMO) assembly ke-30 berhasil menyelesaikan tugasnya. Indonesia berhasil kembali terpilih menjadi anggota IMO kategori C, periode 2018-2019.

Indonesia dipastikan menjadi anggota IMO kategori C setelah dilakukan proses voting yang dipimpin langsung oleh Sekjen IMO Kitack Lim di kantor IMO, Albert Embankment, Lambeth.

"Urutan kedelapan kategori C, Indonesia dengan 132," kata Sekjen IMO Kitack Lim membacakan bagian hasil voting dalam rilis PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 1948. Badan ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta 3 associate members dengan kantor pusat berada di Inggris.

Kategori C ini terdiri dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Bersama Indonesia yang berada di urutan delapan, ada 19 negara lain yang masuk kategori ini, yakni Singapura, Turki, Cyprus, Malta, Maroko, Mesir, Meksiko, Malaysia, Peru, Belgia, Chili, Filipina, Denmark, Afrika Selatan, Jamaika, Kenya, Thailand, Liberia dan Bahama.

Delegasi Indonesia dalam rangkaian sidang IMO sejak Senin lalu (27/12) lalu ini dipimpin langsung oleh Menhub Budi Karya Sumadi. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI merupakan salah satu anggota Delegasi Indonesia pada sidang IMO tersebut.

Dubes RI untuk Inggris Rizal Sukma yang merupakan alternate head of delegation memimpin delegasi setelah Budi Karya bertolak ke Tanah Air.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota IMO ini merupakan buah dari diplomasi yang dilakukan delegasi ke para negara anggota. Selain itu, Indonesia juga melakukan langkah nyata dengan melakukan ratifikasi aturan maupun protokol yang diterapkan IMO.

Delegasi Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan status anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C. Status ini begitu penting untuk dipertahankan.

Keuntungan menjadi anggota IMO, kata Menhub Budi Karya selaku pimpinan Delegasi Indonesia pada sidang council meeting IMO ini, memudahkan pemerintah Indonesia mengaplikasikan arahan Presiden Jokowi sesuai dengan Nawacita Pemerintah mengenai pemberian kemudahan bagi pelaku usaha. Di sisi lain, IMO memberikan peta kondisi terbaru mengenai model bisnis yang lebih efisien untuk diterapkan di dunia pelayaran internasional dan Indonesia khususnya.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai Badan Klasifikasi satu-satunya milik Indonesia pun turut terlibat aktif dalam misi Diplomasi tersebut. Direktur Utama BKI, Rudiyanto dan Direktur Pengembangan Sumber Daya BKI, Saifuddin Wijaya yang turut hadir sebagai Delegasi Indonesia pada sidang Council meeting IMO kali ini bersama beberapa stakeholder maritim lainnya pun turut bersemangat menggalang dukungan dalam bentuk lobby diplomasi kepada Delegasi dari negara-negara lainnya.

Rudiyanto menjelaskan, "BKI sebagai entitas yg tak terpisahkan dari sektor maritim Indonesia yang membawa cita-cita semangat Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai nawacita Bapak Presiden, turut berkomitmen untuk mengantarkan Indonesia dalam mewujudkan pelayaran yg selamat, aman dan ramah lingkungan.”

Ia menambahkan,  “Oleh sebab itu, kami yang tergabung sebagai Delegasi Indonesia pada sidang council meeting IMO kali ini yang di pimpin langsung oleh Pak Menhub dan Pak Dubes menggalang dukungan dari negara-negara anggota IMO untuk memilih Indonesia di pencalonan dewan IMO Kategori C periode 2018 sampai dengan 2019. Alhamdulillah Indonesia masuk di urutan ke-8 dengan mengantongi jumlah 132 suara. Semangat, Indonesia Poros Maritim Dunia," jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai anggota, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dan fungsi penting serta strategis dalam banyak hal di bidang transportasi laut. Bahkan Indonesia ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional. “Di sisi lain, dengan menjadi anggota IMO, Indonesia selalu mengikuti perkembangan bisnis maupun hukum pelayaran di dunia internasional,” tuturnya.

Terkait Badan Klasifikasi Dunia, dari 172 Negara anggota IMO, hanya 12 negara yang Badan Klasifikasi nya masuk ke dalam asosiasi klasifikasi internasional (IACS) yang turut mendapat ruang sebagai Associated member observer di markas besar IMO ini. “Jika Indonesia melalui BKI-nya ini  kelak lolos tahap seleksi akhir proses verifikasi IACS, maka BKI akan membawa Indonesia menjadi Badan Klasifikasi ke 13 di keanggotaan asosiasi ini,” paparnya.

Delegasi Indonesia pada sidang council meeting IMO tahun ini selain dari BKI adalah hadir pula Wakil Sekretaris Kabinet, Ratih Nurdiati;  Plt. Sekretaris Utama Bakamla, Marsma TNI Widiantoro;  Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Inggris, Rizal Sukma;  Wakil Kepala Perwakilan KBRI, Adam Mulawarman Tugio;  Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo;  Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana (Purn) Dr Marsetio; dan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Internasional, Dewa Made J. Sastrawan.

Juga hadir para perwakilan dari Kementerian dan Lembaga serta stakeholder terkait seperti Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Pushidros TNI AL, Badan keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, Atase Perhubungan RI untuk London, Simson Sinaga; PT  Pelindo II, PT  Pelni, PT  Pertamina Shipping, DPP INSA dan DPP APTPI.

Leave a Reply