Wakaf Sejahterakan Umat

Republika.co.id – Purwokerto – Instrumen ekonomi dalam islam yang masih terabaikan adalah wakaf. Pengelolaan wakaf belum optimal seperti instrumen yang lain layaknya zakat, infaq, dan sedekah.

Ustaz Ahmad Shonhaji, Praktisi Wakaf Produktif menilai, wakaf merupakan pahala yang mengalir abadi. Karenanya, konsep pengelolaan wakaf harus produktif dan modern. Prinsipnya adalah tahan pokoknya, alirkan hasilnya.

"Salah satu contoh pengelolaan wakaf produktif antara lain Hotel Utsman bin Affan, yang pada mulanya adalah wakaf sumur yang dibeli dari orang yahudi pada zaman Rasulullah SAW.," kata dia.

Jadi, kata dia, apabila pengelolaan wakaf diproduktifkan maka akan sejahtera umat. "Kita punya PR serius yg harus kita tunaikan di Indonesia berkaitan dengan potensi wakaf," kata dia.

Potensi tanah wakaf besarnya mencapai 4,4 milyar meter persei. Dan itu belum produktif. Belum potensi wakaf uang, dan produk-produk wakaf yang lainnya.  Peserta tidak hanya diajak memahami konsep tentang wakaf. Mereka juga diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana mengelola wakaf agar produktif.

Sunarto selaku Tim Penghimpunan Wakaf Dompet Dhuafa menjelaskan tentang best practice dompet dhuafa dalam mengelola wakaf secara produktif. Dari pengelolaan wakaf produktif di bidang pertanian, kebun, property, rumah sakit, sampai pendidikan.

"Aset wakaf tidak boleh mangkrak, harus dikelola produktifkan agar semakin banyak memberi manfaat bagi umat," kata sunarto.

Selain pencerdasan dan pencerahan berkenaan tentang wakaf produktif, peserta juga diajak untuk melakukan simulasi TfT #YukWakaf, dimana para peserta mempraktekkan kampanye wakaf kepada masyarakat nantinya.

Beberapa Bank Syariah di Malaysia Kerjasama untuk Mengembangkan Dana Wakaf

Mirajnews.com – Kuala Lumpur – Ketua Asosiasi Lembaga Perbankan Islam Malaysia (AIBIM), Datuk Mohd Redza Shah Abdul Wahid, mengatakan, kerjasama bank syariah tersebut akan berdampak positif dan berkelanjutan.

“Bank syariah, dengan infrastruktur, risiko dan keahlian yang dimiliki, akan bergabung untuk menghasilkan dampak positif dan berkelanjutan terhadap ekonomi, masyarakat dan lingkungan,” katanya di Kuala Lumur.

Berdasarkan kesepakatan, bank-bank peserta akan memberikan saluran perbankan bagi pelanggan untuk berkontribusi pada proyek pilihan mereka.

Saat ini, delapan Dewan Agama Islam Negara telah sepakat untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini dan akan bekerja sama dengan bank untuk membentuk komite manajemen bersama memantau secara ketat proyek-proyek tersebut.

Datuk Redza menambahkan, untuk memastikan tata kelola yang baik dalam inisiatif ini, AIBIM akan mengeluarkan kode tata kelola dan administrasi sebagai pedoman untuk dipatuhi oleh bank-bank peserta.

“Ini termasuk penyampaian persyaratan dan pelaporan kepada donor dan penyandang dana yang sesuai dengan operasi perbankan syariah,” lanjutnya.

 

ICMI dan Baznas Memberi Bantuan Berupa Beasiswa Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Daerah Terpencil

Mirajnews.com – Jakarta – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan bantuan berupa beasiswa pelatihan untuk masyarakat kurang mampu dan terpencil agar bisa kuliah di luar negeri.

“Program ini dikhususkan bagi anak pintar dari keluarga miskin dan yang berada di daerah terpencil,” kata Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiiqie kepada Mi’raj News Agency (MINA) di Jakarta.

Ia menambahkan, masyarakat miskin dan terpencil yang memiliki pintar dan memiliki prestasi akan diberikan beasiswa pelatihan untuk mendapat beasiswa ke luar negeri.

Pelatihan bimbingan berupa penguasaan bahasa Inggris, atau langkah-langkah dalam meraih beasiswa tersebut dilakukan di Euro Management secara gratis, dibiayai dengan dana zakat yang dikelola oleh Baznas.

“Ini fokusnya anak-anak keluarga miskin, yang tidak tau aksesnya, kita training termasuk bahasa supaya lulus, untuk mendapat beasiswa dari pemerintah ataupun dari luar negeri,” katanya.

Setelah mengikuti pelatihan pencarian beasiswa yang biayanya gratis, kemudian ICMI dan Baznas akan mencarikan beasiswa S2 dan S3 bagi warga miskin yang memiliki prestasi untuk melanjutkan studi di luar negeri.

Targetnya adalah 100 orang penerima, 50 orang dari wilayah Indonesia bagian Timur yang saat ini kuotanya sudah terpenuhi, dan masih ada kuota 50 lagi untuk bagian Indonesia Barat yang dipusatkan di Jakarta. Masyarakat bisa mendaftar melalui laman ICMI Cerdas

Kemetrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia Perlu Perkuat Regulasi

Kemenag.go.id – Jakarta – Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggelar Rakornas BWI Provinsi se-Indonesia di Jakarta. Mewakili Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin mengingatkan bahwa BWI untuk mengambil langkah strategis dalam memperkuat platform regulasi dan penataan organisasi.

“Saya memandang penguatan platform regulasi, penataan organisasi dan perbaikan kinerja pengelolaan wakaf merupakan langkah yang perlu dimaksimalkan oleh BWI bersama Kementerian Agama,” tutur Muhammadiyah Amin di Jakarta

Menurut Amin, penguatan platform regulasi penting seiring kondisi dinamis perwakafan pasca lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya menggerakkan dan menfasilitasi terwujudnya pengelolaan wakaf secara profesional, amanah, dan bermanfaat bagi umat sesuai tujuan wakaf itu sendiri.

“Pemerintah telah meluncurkan pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada 27 Juli 2017 lalu. Masyarakat Indonesia tentu menunggu langkah KNKS yang diharapkan semakin mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional,” katanya.

Pada sisi lain, wakaf juga dihadapkan pada problem pengelolaan aset yang cukup kompleks, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, seperti di Timur Tengah.  Permasalahan aktual yang dewasa ini dirasakan adalah belum meratanya pemahaman dan paradigma baru wakaf di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan yakni UU No. 41 tahun 2004, khususnya tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf.

Problem yang lain terkait belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, masih banyaknya nadzir yang belum profesional, belum tersedianya data base wakaf, serta belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrument wakaf yang sangat potensial untuk pengembangan secara produktif dan potensi wakaf benda bergerak berupa uang luar biasa.

Sejalan dengan itu, Amin berharap agenda strategis pengelolaan aset wakaf terus-menerus menjadi perhatian bersama. Sebab, manajemen wakaf yang lemah dapat mengakibatkan pengelolaan harta wakaf tidak optimal, terlantar, bahkkan harta wakaf dapat hilang. 

“BWI dan Kementerian Agama harus mempererat koordinasi dan basis kerjasama. Kedua belah pihak juga harus dapat menggerakkan partisipasi multi stakeholders  baik di pusat maupun di daerah,” ujar Amin.   

Amin menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan Rakornas BWI tahun 2017. Apalagi, tema yang diangkat sangat relevan, yitu “Peningkatan Kapasitas Perwakilan BWI dalam Pengamanan Aset Wakaf, Pengelolaan serta Pengembangan Wakaf Produktif dan Wakaf Uang”.

“Tema ini merangkum hampir semua masalah dan agenda dunia perwakafan kita, sekarang dan ke depan, yaitu kapasitas organisasi BWI, pengamanan aset wakaf, wakaf produktif, dan wakaf uang. Seluruh jajaran BWI pusat dan daerah perlu memberi perhatian serius terhadap penanganan isu-isu aktual perwakafan ini,” tuturnya.

Hadir saat pembukaan, ketua harian BWI Slamet Riyanto dan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Tarmizi Tohor. Rakornas sendiri diikuti 100 peserta perwakilan dari 34 provinsi dan dari Kementerian Agama. Acara diselenggarakan tanggal 5-7 September 2017.

2018 Diprediksi Zakat dan Wakaf akan Terus Tumbuh

Republika.co.id – Jakarta –  Pelaku keuangan syariah di seluruh dunia harus memanfaatkan peluang baru yang diciptakan oleh Sustainable Development Goals dan berinovasi dengan produk seperti wakaf dan zakat karena dipredisksi prospek yang rendah terjadi pada 2018.

"Dengan industri yang sekarang berada di persimpangan jalan, para pemain bisa memilih cara tersulit yaitu dengan menciptakan peluang pertumbuhan baru sekaligus memperkuat fondasi melalui standardisasi," ujar Kepala Keuangan Syariah lembaga pemeringkat Standard and Poor (S&P) Dr Mohammed Damak.

Peluang pertumbuhan baru tersebut yaitu dengan berinovasi melalui produk wakaf dan zakat. Sedangkan cara termudah, kata Mohamed, dengan menerima pertumbuhan lima persen seperti yang diperkirakan di 2018 dan membiarkan industri terus berkembang seperti sekarang.

Menurut Mohamed, pertumbuhan keuangan syariah diperkirakan akan sekitar lima persen disebabkan oleh kurang mendukungnya kondisi ekonomi. Pada tahun 2018, kata dia, negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) akan memberikan hampir sepertiga dari pertumbuhan mereka di tahun 2012.
"Malaysia jauh lebih baik, berkat diversifikasi ekonomi dan respon yang kuat selama penurunan harga minyak," katanya.

GCC, Iran, dan Malaysia menyumbang 90 persen aset perbankan di industri ini. Pertumbuhan moderat di Iran karena sanksi dan kelangkaan opsi pembiayaan yang tersisa.

Mohamed juga mencatat bahwa depresiasi/devaluasi yang tajam di beberapa negara inti menjelaskan mengapa industri ini hampir mencapai angka dua triliun dolar AS pada tahun 2016. Prinsip keuangan syariah, yang tidak memiliki riba, spekulasi, sektor gelap dan mempromosikan pembagian keuntungan dan kerugian dan dukungan aset, membuat keuangan syariah menjadi mitra alami.

Pasar sukuk tumbuh sangat kuat pada semester I 2017, yang didukung oleh penerbitan jumbo di GCC dan likuiditas yang baik di GCC dan global. Setelah sukuk senilai 9 miliar dolar AS selama periode tersebut, Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka akan memanfaatkan pasar sukuk lokal. "Selama semester pertama, bank syariah melakukan lebih baik daripada rekan-rekan konvensional mereka," kata Mohamed.

Sementara itu ekonom syariah Adiwarman Karim menilai, perkembangan ekonomi syariah tentu sangat tergantung kepada ekonomi global. Hal ini juga akan mempengaruhi ekonomi syariah dalam negeri. "Tahun depan ekonomi syariah bisa membaik signifikan. Namun ada faktor lain yaitu faktor keadaan perekonomian Indonesia sendiri yang harus menunggu normal atau stabilisasi perekonomian dunia," kata dia.

Menurut Adiwarman, ekonomi syariah di Indonesia semestinya tumbuh lebih baik setelah di bentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Dengan KNKS, pemerintah, lembaga keuangan serta lembaga filantropi seperti Baznas dan BWI yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah akan dapat bersinergi lebih baik.

Apalagi, lanjut Adiwarman, selama ini kekuatan ekonomi syariah berasal dari inisiatif masyarakat (bottom up). "Dengan adanya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), kita harapkan menjadi lengkap, ada pendekatan top down, sehingga harmonisasi dan koordinasi yang selama ini menjadi persoalan di pengembangan keuangan syariah bisa diatasi," katanya.

1 2 3 4 5 25