Zakat Diberlakukan PPN

Republika.co.id – Jeddah – Otoritas Umum untuk Zakat dan Penghasilan (GAZI), Arab Saudi, didorong menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Urusan Kota dan Pedesaan. Hal itu menindaklanjuti perjanjian serupa dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial dan Departemen Pabean dalam konteks persiapan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 1 Januari 2018.

Gubernur GAZI, Suhail Abanami mengatakan penandatangannan bertujuan mendorong badan pemerintah mendaftar dan mencapai kesiapan yang dipersyaratkan sebelum peluncuran sistem PPN. GAZI juga mendorong badan pemerintah memberikan semua sarana dukungan dan layanan berkualitas.

"Instansi pemerintah memiliki banyak langkah untuk dilakukan dalam persiapan penerapan sistem PPN," kata Abanami.

Ia menyatakan GAZI siap memberi pelayanan terbaik mendukung agensi dan meningkatkan efisiensi badan pemerintah. Abanami mendesak perusahaan pemerintah yang memenuhi syarat, seperti, memiliki pendapatan tahunan melebihi 266.649 dolar Amerika Serikat (AS) mendaftarkan sistem PPN sebelum 20 Desember 2017.

Juru bicara Kementerian Urusan Kota dan Pedesaan, Hamad Al-Omar memuji upaya GAZI memastikan penerapan sistem PPN. "Kita bekerja dengan lancar dengan GAZI untuk melayani kepentingan nasional," ujar dia.

Baznas Menjadi Mitra United Nation for Development Program untuk Mengembangkan SDGs

Republika.co.id – Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meningkatkan reputasi di dunia internasional melalui optimalisasi kerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation for Development Program (UNDP).

BAZNAS resmi sebagai mitra untuk pengembangan Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Setelah beberapa pekan lalu BAZNAS diundang ke Kantor UNDP di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kini dua lembaga tersebut menandatangani Letter of Intent (LoI) BAZNAS-UNDP untuk pendirian Laboratorium Innovative Financing for SDGs di Jakarta.

“LoI terkait kerja sama membangun Laboratorium Finansial dan Pendanaan Inovatif Islam untuk SDGs atau Islamic Innovative Funding and Financing Lab for SDGs,” ujar Zainulbahar Noor dalam keterangan tertulisnya usai mewakili Ketua BAZNAS Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, menandatangani naskah LoI bersama Direktur Wilayah UNDP Indonesia Christophe Bauhet dan disaksikan Asisten Sekjen PBB yang juga Direktur Regional Asia Pasifik UNDP Haoliang Xu.

Menurut mantan Dubes RI untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina ini, implementasi LoI akan dilaksanakan  komite yang akan ditunjuk kedua belah pihak yang mewakili masing-masing organisasi.

Pembiayaan inovatif untuk SDGs berasal dari dana zakat dan wakaf umat Islam Indonesia yang dikumpulkan melalui mekanisme penyiapan yang tepat oleh kedua belah pihak. "Ini disesuaikan dengan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita,” ujar Zainul.

Zainul yang mantan dirut pertama dan salah satu pendiri Bank Muamalat ini menjelaskan, Laboratorium Innovative Financing for SDGs akan melakukan penelitian, survei dan studi yang berkaitan dengan pendanaan inovatif untuk SDGs. Kegiatan ini akan dibiayai berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Ini merupakan kesempatan bagi BAZNAS untuk mewujudkan visi menjadi lembaga pengelola zakat terbaik di dunia yang dirintis melalui program-program SDGs. Sehingga PBB memberikan dukungan terhadap pembangunan lab pembiayaan inovatif yang diluncurkan BAZNAS dan UNDP Indonesia, karena BAZNAS dianggap memiliki manajemen keuangan Islam yang baik.

Menurut Zainul, dalam kerja sama ini, terkait penghimpunan dan penyaluran. BAZNAS sangat ketat memastikan bahwa dana-dana zakat diperuntukkan bagi 8 asnaf seperti perintah Allah Ta'ala dalam Surat At-Taubah Ayat 60.

Hal tersebut perlu diberi penekanan, karena sebagai lembaga internasional di lingkungan PBB, UNDP juga melakukan pembiayaan melalui sumber dana mereka yang belum tentu dapat diterima menurut syariat Islam, baik berupa program maupun bantuan ke lembaga-lembaga yang dalam keagamaan termasuk terlarang.

Menyangkut hal tersebut,  sebagai lembaga internasional UNDP mempunyai program khusus dengan konsep tersendiri dan berlaku umum untuk program bantuan ke berbagai lembaga.  

Untuk penghimpunan, Zainul menandaskan, BAZNAS telah menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan aturan turunannya yang diharapkan mengatur secara tegas mengenai pembayaran zakat melalui pemotongan gaji pegawai secara otomatis.

Hal ini selaras dengan komentar Menteri Keuangan beberapa waktu lalu bahwa zakat harus dikelola seperti pajak. "Ke depan, pembayaran zakat bisa menjadi instrumen pengurang pajak, bukan pengurang pendapatan kena pajak,” katanya.

Baznas Sukses Mengadakan Pelatihan Pasar Modal Syariah

Republika.co.id – Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah sukses menggelar training pasar modal syariah di Jakarta. Pelatihan yang diadakan pada Jumat (17/11) diikuti oleh amilin dan amilat Baznassebagai sosialisasi program Shadaqah dan Zakat Saham Nasabah (Sazadah) yang baru saja diluncurkan.

Deputi Baznas, Arifin Purwakanta menyatakan bahwa kegiatan inhouse training ini digelar guna meningkatkan pemahaman tentang pasar modal syariah sebagai salah satu instrumen investasi berbasi syariah di Indonesia. "Kegiatan ini sebagai sosialisasi kepada amil Baznas agar memiliki pemahaman tentang pasar modal syariah. Apalagi sebelumnya Baznas digandeng Henan Sekuritas meluncurkan program Zakat Saham, " kata Arifin.

Dalam training tersebut peserta dibekali materi investasi saham syariah, sistem trading online, perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non bank (IKNB) syariah dan program Shadaqah dan Zakat Saham Nasabah (Sazadah). Pembicara pelatihan ini berasal dari Islamic Capital Market Development Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Henan Sekuritas.

Kegiatan inhouse training Pasar Modal Syariah ini mendapat respon dan apresiasi yang luar biasa dari para amilin dan amilat Baznas. Mereka berharap program ini digelar secara rutin dan komperehensif sehingga bisa mencerahkan wawasan mereka dalam bidang inevstasi dan pasar modal syariah.

Sebelumnya PT Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas) sebagai pelopor Investasi Berbagi bersama Baznas meluncurkan program Sazadah yang dimaksudkan untuk memfasilitasi investor (syariah maupun konvensional) untuk dapat menyucikan harta sekaligus berbagi kepada sesama melalui sedekah dan zakat saham/dana.

Sun Life Gencarkan Fitur Wakaf

Republika.co.id – Jakarta – PT Sun Life Financial Indonesia memperkuat fitur wakaf manfaat asuransi untuk menarik nasabah.  Fitur wakaf tersebut sudah diluncurkan sejak Agustus 2017 dan akan ditingkatkan dengan melatih para agen dan menggencarkan promosi.

Chief Agency Officer Syariah Sun Life M Norman Nugraha mengatakan, Sun Life pada pertengahan November ini akan menggelar training of trainer sekaligus sertifikasi untuk meningkatkan pengetahuan para agen terkait wakaf dalam asuransi. Sun Life menggandeng DSN MUI Institute dalam pelatihan ini.

"Kami ingin agen-agen kami tidak hanya menjadi perencana keuangan, tapi juga perencana wakaf. Kami akan memastikan mereka paham sepenuhnya mengenai wakaf," kata Norman.

Sun Life saat ini memiliki sekitar 2.500 agen khusus syariah. Norman menjelaskan, pihaknya telah memiliki 57 kantor pemasaran syariah yang tersebar di 77 kota/kabupaten.

Dia berharap ribuan agen tersebut sudah mendapat pelatihan paling lambat awal 2018. "Sehingga awal tahun depan kami akan fokus memacu wakaf manfaat asuransi," kata Norman.

Norman menegaskan, Sun Life memastikan bisnis syariah berjalan sesuai syariah dari hulu ke hilir. Maksudnya, kata dia, Sun Life bukan hanya menjual produk syariah, tapi agen-agennya juga harus syariah.

Sun Life merupakan perusahaan asuransi jiwa multinasional pertama dan satu-satunya yang mengeluarkan fitur wakaf manfaat asuransi. Wakaf asuransi ini telah diatur oleh DSN MUI melalui Fatwa 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Norman menjelaskan, melalui fitur ini, nasabah dapat mewakafkan manfaat dari polis yang dimilikinya. Nasabah dapat mewakafkan maksimal 30 persen dari manfaat investasi yang dimiliki. Sedangkan dari uang pertanggungan, jumlah yang bisa diwakafkan maksimal 45 persen.

Sun Life telah bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia, Dompet Dhuafa, Rumah Wakaf, dan 174 lembaga yang terdaftar di BWI. "Manfaat asuransi yang diwakafkan nasabah, kami serahkan ke lembaga-lembaga tersebut," kata dia.

Norman yakin fitur wakaf manfaat asuransi ini dapat semakin memacu bisnis perusahaan. Sebab, Sun Life diberikan hak ekslusif oleh DSN MUI untuk menyediakan fitur ini. Menurut Norman, hak tersebut diberikan karena Sun Life yang mengusulkan dikeluarkannya fatwa mengenai manfaat wakaf asuransi kepada DSN MUI.

Norman berharap masyarakat banyak yang mau memanfaatkan fitur ini sebagai pilihan investasi di dunia dan akhirat. "Kita semua tahu wakaf itu pahalanya tidak akan terputus," kata Norman.

Bisnis syariah Sun Life memiliki kinerja positif. Norman menyebutkan, kontribusi bisnis syariah mencapai 30 persen terhadap keseluruhan pendapatan premi perusahaan.

Norman mengatakan, Sun Life tidak menargetkan angka pasti mengenai pertumbuhan kontribusi. "Target kami yang penting tumbuh dua digit. Saya optimistis tahun ini lebih dari 20 persen," katanya.

Baznas Memberikan Bantuan kepada Pedagang Berupa Modal Usaha

Khazanah.republika.co.id – Mataram – Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memberikan bantuan modal usaha kepada ratusan pedagang bakulan di Mataram. Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram H Djaswad mengatakan, untuk program bantuan ekonomi kerakyatan tahun ini Baznas akan menyasar sebanyak 200 pedagang bakulan di setiap kelurahan.

"Satu pedagang, akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu, yang dibagikan secara berkelompok," kata dia.

Menurutnya, pelaksanaan program bantuan bagi pedagang bakulan tersebut saat ini dalam tahap verifikasi data dan survei, tujuannya agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Baznas Kota Mataram menginginkan batuan modal usaha tersebut tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Karena itulah pemberian bantuan bagi pedagang bakulan sangat selektif.

Ia mengatakan, bantuan modal yang diberikan kepada ratusan pedagang bakulan ini tidak dikembalikan, seperti halnya bantuan modal dana bergulir. Akan tetapi, para penerima bantuan akan dibina petugas Baznas untuk berinfak setiap hari dari hasil usaha mereka. Misalnya, satu kelompok pedagang bakulan yang beranggotan 5-10 orang, diminta untuk berinfak sehari Rp500 hingga Rp1.000 per orang.

"Kalau mereka beranggotakan 5 orang dengan kesepakatan infak satu orang Rp1.000, maka sehari satu kelompok pedagang bakulan bisa berinfak Rp5.000," katanya.

Infak sebesar Rp5.000 per hari dari setiap kelompok pedagang bakulan itulah yang dikumpulkan dan disalurkan melalui Baznas Kota Mataram.

"Infak dari pedagang tersebut, bisa dihimpun kembali untuk berbagai kegiatan serupa bagi pedagang bakulan lainnya. Dengan demikian, akan tercipta saling membantu di antara pedagang bakulan," ujarnya.

Menurut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram ini, dana bantuan bagi pedagang bakulan itu bersumber dari zakat, infak dan sedekah (ZIS), yang dihimpun dari aparatur sipil negara (ASN) muslim lingkup Pemerintah Kota Mataram.

"Kegiatan pemberian bantuan modal usaha bagi pedagang bakulan ini merupakan salah satu program kegiatan Baznas dari puluhan kegiataan sosial yang kami laksanakan," ujarnya menambahkan.

1 2 3 25