Didin: Semangat Zakat Terus Meningkat Tidak Hanya di Bulan Ramadhan

Republika.co.id – Jakarta – Penghimpunan zakat di bulan Ramadhan tahun ini 1438 H, meningkat sekitar 40 persen. Kesuksesan tersebut tidak hanya dialami oleh Baznas saja, tapi juga lembaga amil zakat seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat.

Mantan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Prof Didin Hafidhuddhin mengatakan, masyarakat saat ini memang sudah semakin sadar untuk berzakat melalui lembaga zakat berbadan hukum. Karena itu, menurut dia, semangat masyarakat untuk berzakat tidak hanya akan terjadi di Bulan Ramadhan saja, tapi juga di bulan-bulan lainnya.

"Semangat zakat itu tidak hanya di Bulan Ramadhan, tapi juga di bulan-bulan lainnya juga. Bisa kita lihat nanti coba di bulan depan. Dari pengalaman saya itu tetap, kalau meningkat sekarang akan meningkat terus," ujarnya.

Didin menegaskan, bahwa zakat tidak hanya di bulan Ramadhan saja yang mengalami kesuksesan, berbeda dengan infaq. Menurut dia, infaq hanya meningkat di bulan Ramadhan karena memang mendapat apresiasi lebih dari ajaran agama Islam di bulan Ramadhan.

Dia menuturkan, ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat semakin banyak yang berzakat di bulan Ramadhan. Pertama, yaitu masyarakat telah melihat bahwa lembaga amil zakat sudah semakin profesional dalam menyalurkan zakatnya dan hasilnya terlihat jelas seperti halnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan di bidang pemberdayaan ekonomi.

"Sudah banyak orang-orang yang asalnya tergantung pada meminta-minta. Kemudian setelah diberikan dana usaha oleh lembaga zakat menjadi tidak lagi," ucapnya.

Menurut Didin, semangat umat Islam juga meningkat saat banyak masalah atau musibah yang menimpa rakyat Indonesia. Seperti halnya saat terjadi perlambatan ekonomi, ternyata masyarakat juga semakin banyak yang berzakat.

Karena itu, Didin berharap, lembaga zakat terus meningkatkan kinerjanya. "Jadi menurut saya lembaga amil zakat harus ditingkatkan, baik profesionalismenya, kepercayaannya, pemberdayaannya, supaya modal yang sudah hebat ini biasa bertambah di masa-masa yang akan datang," katanya.

Pulau Jawa Masih Mendominasi Kredit Mikro

swa.co.id – Rosan Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, memaparkan bahwa kredit mikro usaha rakyat yang diberikan di tahun 2016 dinilai telah cukup merata, baik dari Pemerintah atau perbankan, meskipun sebagian besar terpusat di Pulau Jawa. Baginya, sentralisasi wilayah ini dilihat tidak ada ketimpangan, karena 54% orang miskin memang berada di Pulau Jawa. Jawa menjadi wilayah dengan penduduk berpendapatan menengah ke bawah dan produksi padi tertinggi, sehingga tak mengherankan porsi penyaluran kredit mikro usaha terbesar di pulau ini.

Berdasarkan evaluasi penyalurannya masih ada kendala di perbankan dengan tidak terserapnya secara maksimal di tahun 2016, dana kredit hanya terserap sebanyak Rp94,4 triliun dari total alokasi Rp100 triliun. Kendala ini ditengarai karena perbankan lebih menyukai penyaluran kredit ke pedagang dibanding memberikan ke petani kecil yang hanya mengelola lahan sewa.

“Kredit mikro belum sepenuhnya menyasar sektor produktif maupun sektor riil yang dibutuhkan untuk mendorong ekonomi rakyat kecil. Pada 2017 ini pemerintah bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyalurkan sebesar Rp110 triliun akan fokus kepada sektor produktif hingga 40% atau mengalami kenaikan dari sebelumnya kisaran 22%,” ujar Rosan.

Kebijakan yang sedang diupayakan adalah merumuskan realisasi kredit mikro usaha ini benar-benar menyasar pada masyarakat kecil yang membutuhkan, bukan hanya kepada pedagang besar ritel. Total penyaluran kredit sebesar Rp94,4 triliun yang disalurkan Pemerintah di tahun 2016, sebagian besar masih didominasi di Jawa, yaitu Jawa Tengah 17,9% atau Rp16,9 triliun, Jawa Timur 15,5% atau Rp14,6 triliun, dan Jawa Barat 12,6% atau Rp11,9 triliun.

Untuk realisasi penyaluran kredit di luar pulau Jawa, Sulawesi Selatan mencapai 5,4% atau Rp5,1 triliun dan Sumatera Selatan sebesar 4,6% atau Rp4,3 triliun. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat berdasarkan sebaran wilayah, Jawa sebesar 54,6%, Sumatera sebesar 20,2%, Sulawesi sebesar 9,4%, Bali sebesar 7,4%, Kalimantan sebesar 6,1%, Papua sebesar 1,6% dan Maluku sebesar 0,7%. Disinilah pemerintah harus lebih fokus pada perataan penyaluran kredit dan program bunga rendah.

Bisnis ini dilirik bank sebagai bisnis yang menguntungkan. Menurut Rosan, meski Pemerintah telah merilis aturan baru pemerintah dengan menurunkan bunga kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dari posisi sebelumnya di 21% menjadi 12% per tahun namun dengan berbagai strategi bank tetap bisa mengantongi margin.

Dalam aturan baru tersebut Pemerintah akan memberikan subsidi bunga sebesar 7% per tahun untuk kredit mikro, 3% untuk kredit ritel, dan 12% untuk kredit tenaga kerja Indonesia (TKI). Sebagai gambaran, dengan subsidi bunga 7%, bank mengantongi margin 5%. Tapi, bank harus berbagi margin itu dengan Askrindo dan Jamkrindo sebagai penjamin kredit untuk IJP.

Kehadiran fintech yang mulai memberikan alternatif dalam memilih kredit usaha juga akan mempercepat pertumbuhan kredit mikro. Berkat kehadirannya, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Kemudahan ini sangat dirasakan oleh nasabah yang juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Efisiensi ini juga di dukung oleh teknologi via ponsel pintar maupun laptop sehingga tidak perlu dating langsung ke bank untuk mendapatkan peminjaman.

Peran teknologi dalam urusan finasial seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan melalui online. Kemudahan pelayanan finansial ini tercermin dari proses kerja yang tergolong cepat serta minimnya kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait. Kehadiran Fintech juga melengkapi rantai transaksi keuangan yang terwujud karena ada tuntunan zaman dan pasar ekonomi.

Pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi sebagian besar UMKM di seluruh Indonesia. “Dari berbagai program peningkatan daya saing UMKM yang kami lakukan sepanjang 2016, Kadin mencatat setidaknya ada empat kendala yang dihadapi UMKM, yaitu pembiayaan, teknologi dan inovasi produk, riset pasar dan terakhir in-efisiensi,” ujar Rosan.

Lebih lanjut, ia menjalaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan kredit perbankan adalah kendala pertama yang mereka hadapi, kadang dinilai tidak bankable hanya karena masalah agunan atau lamanya berbisnis. Selain itu teknologi dan inovasi produk menjadi problem klasik yang membuat bingung ketika berhadapan dengan ekspansi produk dari pabrik-pabrik yang lebih besar dan mapan.

Kendala lainnya adalah riset pasar terkait model promosi, peluang pasar, pesaing, barang substitusi dan komplementer atas produk-produk pengusaha muda, selera konsumen, tren pasar, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Kondisi inilah yang membuat kurangnya ekspansi UMKM. Kendala terakhir adalah in-efisiensi yang belum dapat menciptakan tingkat efisiensi yang optimal karena tidak mampu menciptakan skala ekonomi sehingga dalam hal skala dan nilai bisnis mereka kalah jauh dengan perusahaan besar yang padat modal.

Peran Micro Financing dan Micro Banking Untuk UMKM

swa.co.id – Pengamat ekonomi, Dr. Aviliani, M.Si., mengatakan bahwa peluang micro financing dan micro banking di Indonesia masih sangat besar. Pelaku usaha yang memanfaatkan micro financing dan micro banking 70% berada di sektor informal dan 30%-nya ada di sektor formal. Total dari 70% dari sektor informal ini ada beberapa yang masih ada yang belum di lirik oleh bank, terutama pada sektor pertanian dan akses terbesar didapatkan oleh sektor perdagangan. Hal ini ditengarai karena sektor pertanian seringkali sulit mendapatkan akses perbankan karena skalanya yang terlalu kecil dan memiliki risiko yang terlalu besar.

Dalam perkembangan tersebut, kehadiran perusahaan fintech yang menjangkau usaha mikro memberikan peluang kesempatan bagi mereka yang tidak terjangkau oleh bank, terutama untuk pinjaman di bawah 1 tahun. Menurut Aviliani, market bank telah tergerus oleh keberadaan fintech dan posisi bank tidak boleh santa dalam menghadapi realitas ini. Baginya, bunga yang mahal akan hilang ke depannya, karena arena persaingan yang besar.

“Saya melihat fintech ini tidak seperti bank yang masih menggunakan cara tradisional dalam mengukur mikro. Kalo bank banyak melihat aspek keuangannya, sedangkan fintech menggunakan aspek prilaku (psikografi) dan lingkungan untuk melakukan rating. Rating itu bisa menentukan orang yang tidak dianggap bankable tadi. sekarang ini bank mulai menggunakan asuransi kredit mikro, tetapi jatuhnya biaya kredit dan bunganya menjadi lebih mahal,” jelasnya.

Banyak bank yang mencoba hal ke sana, namun hal itu tidaklah mudah. Usaha mikro membutuhkan fokus dan instrumen yang kuat. Dapat dilihat posisi BRI dan BTPN yang memiliki porsi paling banyak terhadap mikro sampai ke pelosok-pelosok. Kemunculan fintech juga membuat bank sulit untuk masuk ke ranah mikro BTPN sekarang sudah mulai mengembangkan kelompok wanita, sama seperti Grameen Bank. Keberadaan fintech dan micro banking memiliki peranan terhadap pemberdayaan usaha mikro, namun kelemahannya idak memiliki pasar. Hal ini yang memberikan kesulitan bank untuk menyuntikan dana sehingga menjadi problem besar.

Bagi Aviliani, harus ada policy dari pemerintah yang bisa mengaitkan usaha kecil sampai usaha besar. Kebijakan ini akan membantu akses pasar. Masalah yang kadang dihadapi usaha kecil adalah mereka dapat melakukan produksi tetapi tidak dapat menjualnya. “Ada ketergantungan antara petani dengan money lenders, dimana ketika para petani meminjam uang di bank para pemain (money lender) ini akan menutup akses pasar para petani, sehingga para petani sulit untuk menjual hasil panen,” ungkapnya. Disinilah peran pemerintah daerah untuk membangun pasar yang mempertemukan mereka dengan pembeli di sektor pertanian agar memiliki akses untuk menjual hasil produksinya. “Jika perlu, harus ada BUMD yang bisa membeli produk tersebut karena bisa dilihat ketergantungan akan money lender sangat tinggi,” imbuhnya.

Pemerintah harus melakukan pembinaan untuk menjadikan micro banking dan financing ini bisa berjalan dan berkembang. Dari segi pembiayaan tidak menjadi masalah. Pemerintah harus melakukan kebijakan untuk memberikan insentif ekonomi kepada kelompok petani yang bergabung dengan bunga yang rendah dan asuransi gagal panen untuk lahan produksi seluas 2 hektar. “Dengan itu petani akan berlomba-lomba untuk berkelompok mencapai luas tanah 2 hektar tersebut. Melalui insentif, perusahaan besar akan take care perusahaan yang kecil dalam pengadaan bibit dan pupuk misalnya. Saya pikir supply chain bisa saling menguntungkan. Dengan begitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak, tetapi pendapaannya bisa naik,” jelasnya

Kita dapat belajar dari negara luar yang telah sukses dalam pengelolaan micro financing dan micro banking seperti Bangladesh dan Jepang. Dapat dilihat prestasi Grameen Bank dengan program tanggung renteng-nya, dimana setiap orang bekerja sama dengan yang lainnya. Program tersebut sangat cocok dan efektif, dimana diatur secara musyawarah dan tanggung jawab bersama. Contoh lainnya adalah Jepang dengan koperasi hybrid yang mempertemukan usaha hulu dan hilir. Dengan cara ini jika ada orang yang membuka usaha barangnya sudah jelas akan di jual kemana.

“Seperti halnya Astra yang memiliki persahaan pembuat baut yang nantinya Astra sendiri yang akan membelinya. Akhirnya itu akan menjadi satu kesatuan dan sangat menguntungkan saya kira. Jika tidak begitu, akan sulit,” jelasnya.

Peraturan yang Dibuat Muliaman Selama Pimpin OJK

Republika.co.id – Jakarta – Masa jabatan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad akan berakhir pada Juli mendatang. Ia pun mengungkapkan pengalamannya selama lima tahun terakhir ini memimpin OJK.

"Selama lima tahun OJK sudah menerbitkan sekitar 196 Peraturan OJK (POJK)," ujar Muliaman kepada wartawan di Kantor OJK. Ia menambahkan, penerbitan tersebut tidak lepas dari perkembangan OJK dalam perekonomian nasional.

Pada akhir 2013, Muliaman mengatakan, terjadi pergolakan pada ekonomi Indonesia akibat berakhirnya quatative easing yang dilakukan Amerika Serikat (AS). Capital outflow pun tidak bisa dihindari, sehingga kurs rupiah pun merosot tajam menembus Rp 14 ribu per dolar AS.

"Waktu itu OJK mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk mengcover siklus yang menurun. Intinya sudah kita lalui naik turun perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian," jelas Muliaman.

Ia juga menuturkan, sebagai lembaga baru yang resmi dibentuk pada 2012, saat itu OJK belum memiliki infrastruktur pendukung. "Kantor kami juga pindah-pindah dari Gedung BI ke Bidakara," kenang Muliaman.

Dirinya pun ingat POJK pertama yang dikeluarkannya. "Saya ingat POJK pertama yang kita keluarkan tentang bagaimana kita mengadakan rapat karena saat itu memang tidak ada pedoman rapat OJK atau pedoman apapun," tuturnya sambil tertawa kecil.

Ia menambahkan, OJK lalu menyusun organisasi dan tata kerja sehingga bisa menjadi lembaga pengawas seperti sekarang. Muliaman berharap dengan kepemimpinan OJK baru ke depan, bisa membuat lembaga otoritas ini lebih maju lagi dan lebih amanah sesuai Undang-Undang OJK. Menurutnya salah satu tugas penting bagi pemimpin baru OJK adalah melakukan konsolidasi organisasi.

"Itu sudah kami lakukan sejak lima tahun awal membangun budaya baru, kultur melayani, meningkatkan governance. Itu harus dilanjutkan," tegasnya.

Dirinya berharap pula, Ketua DK OJK baru dapat meningkatkan peran OJK dalam mengawasi industri keuangan. OJK juga ingin, kata Muliaman, agar pasar modal semakin dalam, produk semakin bervariasi, dan akses ke pasar modal semakin mudah.

"Tahun ini merupakan tahun tersibuk bagi OJK. Salah satunya karena aturan turunan di UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). 

Kiai Ma’ruf Sandang Gelar Profesor

Nu.or.id – Jakarta – Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Menristek RI) Nomor 69195/A2.3/KP/2017, KH Ma’ruf Amin akan diangkat dan dikukuhkan sebagai Profesor dan Guru Besar dengan status sebagai dosen tidak tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syaria’ah di UIN Malang.

Surat pengangkatan menteri tersebut didasarkan kepada surat usul rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Nomor Un.03/0T.01.6/5731/2016 tanggal 18 November 2016.

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang H Mudjia Rahardjo menjelaskan, usulan penganugerahan gelar profesor kepada KH Ma’ruf Amin semula berasal dari para ulama, tokoh masyarakat, dan juga dari Kemenristek. Karena pengangkatan seseorang agar mendapatkan gelar profesor itu harus dari sebuah institusi yang memiliki akreditasi A, maka ia menawarkan usulan tersebut kepada para senat UIN Malang.

“Pengusul itu harus dari institusi yang terakreditasi A. Terus saya rapatkan senat dan ternyata senat menyetujui. Karena menyetujui saya mengusulkan melalui Kementerian Agama karena bidangnya ekonomi Islam,” kata H Mudjia.

Peraih gelar doktor bidang Ilmu Sosial dari Universitas Airlangga itu mengatakan, proses pengukuhannya akan dilaksanakan pada Rabu, 24 Mei 2017, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ia menambahkan, rencananya acara tersebut akan dihadiri oleh Presiden, beberapa menteri, dan pejabat negara lainnya. Sampai saat ini, persiapan acara sudah mencapai delapan puluh persen.

“Sampai hari ini beritanya begitu (akan dihadiri Presiden Jokowi), pihak panitia dan beberapa sudah menghubungi istana,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pemberian gelar tertinggi dalam akademik kepada KH Ma’ruf Amin didasarkan kepada kiprah dan peran Rais ‘Aam PBNU tersebut dalam hal keulamaan dan pengembangannya dalam bidang ekonomi syariah. Menurut dia, gelar profesor untuk KH Ma’ruf Amin adalah bentuk apresiasi atas perannya selama ini.

“Karena perannya, baik perannya sebagai ulama dan peran akademiknya dalam bidang ekonomi itu menonjol sekali. Terutama setelah adanya demo besar-besaran,” urainya.

H Mudjia menilai, KH Ma’ruf Amin adalah sosok ulama yang lengkap, yaitu memiliki garis nasab ulama dan juga memiliki keilmuan agama yang sangat mumpuni, memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi syariah, dan bisa diterima semua golongan.

“Beliau sosok ulama yang bisa diterima oleh berbagai kelompok NU, Muhammadiyah, dan lainnya,” tutup dia.

1 2 3 4 5