Rekomendasi untuk Optimalisasi Dana Desa Padat Karya

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Hasil Rapat Terbatas membahas optimalisasi dana desa melalui padat karya menghasilkan delapan rekomendasi kebijakan.

Dalam laporan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang rekomendasi pertama adalah finalisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri untuk mendorong pembangunan desa secara padat karya.

Keempat menteri terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT.

Kedua, revisi terhadap Peraturan Kepala LKPP No. 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa untuk mempermudah swakelola desa.

Ketiga, revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 112/2017 untuk mempercepat penyaluran dana desa.

Keempat, penetapan prioritas penggunaan dana desa yang terdiri dari minimal 30% dana desa untuk upah tenaga kerja, tenaga kerja mencakup seluruh rumah tangga miskin, serta menggunakan minimal 70% material lokal.

Kelima, percepatan pencairan dana desa Tahap I pada Maret 2018 dan Tahap II pada Juni 2018.

Keenam, penetapan upah kerja kegiatan padat karya desa sebesar 80% dari upah minimum provinsi dan dibayarkan harian atau mingguan.

Ketujuh, upah kerja dan model pelaporan kegiatan padat kerya desa yang sederhana. Ditetapkan melalui Peraturan Bupati selambat-lambatnya pada Maret setiap tahun.

Kedelapan, mendorong gerakan nasional pengembangan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades).

MK Menggelar Uji Materi PERPPU Kerahasian Bank

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengujimaterikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Sesuai keterangan resmi MK, rencananya sidang tersebut akan mengagendakan pemeriksaan pendahuluan terkait permohonan uji materi tersebut.

Adapun perkara yang bernomor PUU/XV/2017 itu diajukan oleh E Fernando M Manulang. Pasal yang digugat adalah Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Perppu yang disahkan pemerintah pertengahan tahun lalu itu.

Adapun Perppu No.1/2017 telah resmi berubah menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2017. Implementasi UU itu merupakan salah satu persiapan pemerintah terkait automatic exchange of information atau AEoI.

Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah menggugurkan sejumlah pasal kerahasiaan di UU Perbankan. Sehingga mekanisme permintaan data nasabah pun bisa dilakukan tanpa memakan waktu lama.

Asuransi Dihimbau Memenuhi Aturan Single Presence

Keuangan.kontan.co.id – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau perusahaan asuransi bisa memenuhi single presence policy (SPP) tahun ini.

Plt Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK Asep Iskandar mengatakan, sampai saat ini perusahaan asuransi yang belum memenuhi aturan single presence telah melaporkan rencana penyesuaiannya.

Hanya saja, untuk finalisasi aturan ini memang masih dalam proses lantaran harus memenuhi persetujuan pengalihan pemegang saham, fit proper dan syarat administratif lainnya. "Semoga semuanya bisa selesai tahun ini," kata Asep.

Direktur Pengawas Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah menambahkan, beberapa perusahaan memang sudah memenuhi aturan tersebut, tapi masih ada juga yang masih dalam proses. Namun sayang, Nasrullah tidak bisa membeberkan perihal jumlah dan nama-nama perusahaan yang masih dalam proses tersebut.

"Harapan kami tahun ini semua perusahaan tersebut bisa memenuhi ketentuan dimaksud. Kalau ternyata meleset akan kami pelajari dulu letak permasalahannya, kalau dari sisi perusahaan semua sudah menyampaikan rencana penyesuaian," ujar Nasrullah.

Asal tahu saja, dalam ketentuan UU Asuransi No.40/2014 terkait dengan pengendalian atau kepemilikan tunggal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.67/POJK.05/2016 disebutkan bahwa regulator memberikan batas pelaksanaan aturan single presence policy di 2017.

Adapun dalam aturan tersebut, konglomerasi hanya diperbolehkan memiliki satu perusahaan asuransi jiwa dan satu perusahaan asuransi umum. Namun diperbolehkan memiliki anak usaha.

Pemerintah Mengkaji Aturan Pajak Pembelian Emas

Republika.co.id – Jakarta – Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan rencana penerapan pajak pembelian emas kepada para pembeli masih dalam tahap pengkajian. Kendati demikian menurut Ken aturan tersebut berada di bawah kewenangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bukan Ditjen Pajak.

"Itu masih kita godok lagi. Karena kalau peraturan itu yang bikin bukan di Ditjen Pajak  tapi BKF. Ditjen Pajak hanya melaksanakan aja," ujar Ken saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Ken mengatakan rencana pengenaan pajak pembelian emas bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Ia menilai, untuk bisa mengejar target pajak, pihaknya akan fokus kepada sasaran pajak yang sudah ditentukan undang undang.

"Nggak lah, pajak itu gotong royong kok. Ini masih dibicarakan," bantah Ken soal pengenaan pajak pembelian emas menjadi upaya pemerintah untuk bisa mendongkrak pendapatan negara.

Sebelumnya, melalui surat edaran PT Aneka Tambang (Antam) menyebutkan bahwa setiap pembelian logam mulai di PT Antam akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 mulai 2 Oktober 2017. Beban pajak yang dikenakan kepada pembeli logam mulai tersebut sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk yang tidak memiliki NPWP.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain juga menjelaskan hal tersebut.

Dalam aturan tersebut di pasal dua ayat 1 disebutkan kalau besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan antara lain bagian atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45 persen dari harga jual emas batangan.

Kemudian pada aturan itu disebutkan kalau besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100 persen dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Pengusaha Mendesak UU Jaminan Produk Halal untuk Ditinjau Kembali

Republika.co.id – Jakarta – Gabungan pengusaha makanan dan minuman Indonesia (Gapmmi) mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengajukan review alias peninjauan ulang atas Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ketua Umum Gappmi Adhi S Lukman menilai, mengkaji ulang UU tersebut merupakan tantangan utama BPJPH yang baru saja diresmikan oleh Menteri Agama.

Adhi menjelaskan, Undang-Undang JPH saat ini belum resmi berlaku karena masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari produk hukum tersebut. Begitu PP diterbitkan, maka semua barang dan jasa harus bersertifikat halal.

Yang jadi persoalan, menurut Adhi, bagi barang dan jasa yang belum disertifikasi, maka sesuai ketentuan dalam UU, harus dinyatakan sebagai non-halal, meski bila sebenarnya semua bahan baku dan prosesnya halal.

Adhi menilai hal ini tak adil, terutama bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah. Sebab, kata dia, mengurus sertikasi halal membutuhkan biaya dan waktu yang sering kali sulit dipenuhi oleh industri kecil.

"Sementara, yang namanya Undang-Undang kan harus diberlakukan semua, tidak bisa ada diskriminasi," kata Adhi.

Selain itu, ia juga pesimistis jika semua barang dan jasa dapat bersertifikat halal dalam waktu dekat mengingat kapasitas lembaga sertifikasi yang terbatas. Saat ini, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) baru mampu menyertifikasi rata-rata 6.000 produk setiap tahun. Sementara, jumlah industri pangan olahan baik skala kecil, menengah dan besar ada lebih dari 2,1 juta perusahaan.

Karena itu, Adhi mengusulkan agar pemerintah segera membentuk lembaga sertifikasi halal di daerah-daerah untuk mempercepat target wajib halal. "Bisa dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mensertifikasi halal kalau lembaganya tidak siap."

1 2 3 4 5 16