Pelarangan Bank Konvensional di Aceh, Masih Menunggu OJK

Republika.co.id – Jakarta – Perbankan konvensional belum bisa menentukan langkah terkait rencana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang ingin menerapkan sistem keuangan syariah sepenuhnya. Perbankan masih menunggu arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.

Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko mengaku sudah mengetahui kabar mengenai Aceh yang ingin menghapus perbankan konvensional. Dia menegaskan, selama OJK menyetujui rencana Aceh, BTN akan mengikutinya.

Iman mengatakan, semua cabang BTN, baik konvensional maupun syariah, beroperasi atas izin dari OJK. "Ditutup atau tidaknya kantor cabang BTN (konvensional) di Aceh tergantung arahan OJK nantinya," kata Iman.

Bank BTN memiliki satu satu kantor cabang konvensional dan satu kantor cabang BTN syariah di Aceh. "Itu di luar kantor cabang pembantu," katanya.

Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Santoso mengutarakan hal senada. BCA masih perlu menunggu penjelasan dari pemerintah dan OJK. "OJK pasti akan berikan arahan kepada kita dan kita akan ikuti," kata Santoso.

Santoso mengakui, BCA tidak memiliki banyak kantor cabang di Aceh. Hanya ada beberapa di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan lainnya.

Santoso menegaskan tidak menutup kemungkinan BCA akan membuka cabang syariah jika peraturan tersebut diberlakukan. "Artinya, kalau layanan syariah memang dibutuhkan maka kita akan ikuti dengan membuka bank syariah," kata Santoso.

Pemprov Aceh saat ini sedang menyusun qanun atau peraturan daerah (perda) tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Melalui perda tersebut, hanya bank syariah yang boleh beroperasi di Aceh.

Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah sebelumnya mengaku belum mengetahui secara pasti ihwal perda LKS Aceh. Namun, dia mengatakan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sejauh ini tidak mempermasalahkan.

"Pak Ketua (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso) bilang tidak ada masalah. Silakan saja," kata dia, akhir pekan lalu.

Meski begitu, Imansyah menilai, jika qanun tersebut benar-benar dilaksanakan, pertumbuhan industri keuangan syariah akan dapat terdorong . Sebab, proses konversi BPD Aceh dari konvensional menjadi bank syariah juga telah meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah yang tadinya di bawah 5 persen menjadi 5,54 persen.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono masih perlu melihat dan mengkaji terlebih dahulu isi perda tersebut. Namun, dia mengakui, Pemprov Aceh telah berkoordinasi dengan OJK Kantor Regional Aceh. "Intinya, kalau OJK, harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain," kata Soekro.

Bank Indonesia memandang rancangan perda LKS Aceh perlu didukung kesiapan infrastruktur yang memadai. Selain itu, perlu ada produk keuangan syariah yang kompetitif dengan konvensional.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Anwar Bashori menjelaskan, di Indonesia memang terdapat daerah khusus seperti di Aceh yang menerapkan syariat Islam secara sempurna (kafah). Meski demikian, untuk sistem konvensional juga sudah terdapat jalurnya sesuai peraturan. "Selama tidak langgar undang-undang, itu saya pikir tidak apa-apa," kata Anwar.

Menurut dia, Pemprov Aceh perlu melakukan pendekatan yang baik kepada perbankan terkait peraturan tersebut. Dengan kata lain, Aceh meminta kepada bank agar membuka cabang bank syariah di Aceh.

Oleh karena itu, persoalan infrastruktur dinilai menjadi hal penting untuk mendukung sektor keuangan di Aceh. Selain itu, kesiapan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang profesional juga diperlukan.

"Kalau produknya bagus, silakan saja. Intinya, jangan sampai biaya bank syariah di Aceh mahal," ujar dia.

Platform Nontunai Terus Tumbuh, BI Gencarkan Gerbang Pembayaran Terintegrasi

Finansial.bisnis.com – Lombok Barat – Platform dalam metode pembayaran nontunai yang banyak membuat industri menjadi terkotak-kotak dan cenderung ekslusif. Hal tersebut membuat mahalnya biaya lantaran diperlukan banyak kartu, EDC, dan ATM namun tidak dapat saling memproses.

Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Aribowo mengatakan hal itulah yang mendorong Bank Indonesia untuk terus mendorong program gerbang pembayaran nasional (GPN) sebagai satu sistem metode pembayaran yang terintegrasi.

"Fee transaksi pembayaran tinggi dengan kisaran 1,6% hingga 2,2%. Selain itu proses transaksi domestik masih dilakukan di luar Indonesia dan sebagian besar settlement transaksi masih di bank komersial," ujar Aribowo di Senggigi, Lombok Barat.

GPN lanjut Aribowo, merupakan suatu sistem yang mengintegrasi berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik. GPN memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elektronik yang aman, berkualitas, dan efisien.

Dua hal yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan GPN adalah interkoneksi dan interoperabilitas. Interkoneksi merupakan kondisi di mana antar sistem atau infrastruktur dapat saling terhubung dan saling memproses.

Sementara itu, interoperabilitas adalah kondisi di mana instrumen dapat diterima dan diproses pada berbagai kanal pembayaran seperti ATM, EDC, dan payment gateaway.

"Misalnya di jalan tol, sebelum GPN instrumennya tidak efisien karena hanya dapat menggunakan uang elektronik dari bank tertentu dan satu merchant banyak EDC karena tidak semua kartu bisa diproses di seluruh EDC. Setelah GPN, seluruh uang elektronik dapat digunakan untuk pembayaran di setiap jalan ol dan satu merchant bisa hanya menggunakan satu EDC," ujar Aribowo.

Pemerintah Mengkaji Agar Posisi WNI Bertahan Tanpa Digeser Teknologi

Finance.detik.com – Jakarta – Pemerintah sampai saat ini masih melakukan kajian akibat dampak digitalisasi pada tingkat pengangguran di Indonesia.

"Mengenai persoalan kerja, pertama kami Bappenas sedang melakukan kajian dampak dari digitalisasi perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, Jakarta.

Kajian yang tengah dilakukan ini dengan mereformasi sistem pendidikan vokasional di Indonesia. Sebab, kata Bambang, banyak sekolah vokasi di Indonesia kurikulumnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar.

"Kami harus antisipasi, jangan sampai nanti karena kita masih punya isu pengangguran yang masih 5,5%, jangan sampai nanti era e-commerce yang masif di mana tidak hanya ritel, tapi juga sektor perbankan, dan jasa lain mulai kurangin orang, maka akan terjadi masalah pengangguran yang berat," tambah dia.

Kulitas pendidikan vokasional yang ditingkatkan, lanjut Bambang, selain untuk menyesuaikan kebutuhan pasar, juga untuk memberikan keterampilan yang lebih baik pada sektor-sektor pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh digital. Seperti tukang ledeng/pipa, jasa cukur rambut, dan jasa membersihkan rumah.

"Jadi kami sedang mencoba lakukan kajian bagaimana dampaknya, tapi kami juga melihat bagaimana caranya apakah ini ada missmatch antara skill yang ada di pasar dengan kebutuhan angkatan kerja ini, ada missmatch terutama di sektor jasa yang terkait dengan pendidikan vokasi," jelas dia.

Oleh karenanya, ke depan pemerintah terus memperbaiki sistem pendidikan vokasional di Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Karena itulah vokasi kita itu kurikulumnya diperbaiki, kedua alatnya diperbaiki, ketiga buruhnya diperbaiki, harus ada pemagangan, hanya dengan empat cara ini. Kurikulum harus disesuaikan karena SMK kita masih terpaku dengan jurusan yang dibutuhkan, di industri kreatif. Justru vokasi ini diperbaiki," ungkapnya

BI Perkuat Sistem Moneter Syariah untuk Menghadirkan PLJP Syariah

Republika.co.id – Surabaya – Untuk memperkuat pertumbuhan keuangan syariah, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, menyiapkan dan mendalami sistem moneter syariah, maka BI sedang mematangkan sebuah instrumen berupa Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Syariah.

"Ini akan kita luncurkan tahun ini juga," ungkap Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, di sela pembukaan secara resmi gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) IV 2017, Kamis lalu (9/11).

Agus menjelaskan PLJP Syariah dilunsurkan tak lain ingin meyakinkan industri keuangan syariah memiliki fasilitas pembiayaan sebagai salah satu bentuk prinsip kehati-hatian. "Jadi, seandainya ada industri keuangan syariah yang secara kondisi temporer tidak likuid, tapi secara perusahaan tetap /solvent/ (memiliki kemampuan membayar utang), dan membutuhkan pinjaman likuiditas jangka pendek, maka bisa mengakses ke BI," papar Agus.

Selain PLJP Syariah, instrumen lain yang juga sedang terus dilakukan pengkajian dan pendalaman adalah fasilitas Reverse Repurchase Agreement (Repo) secara syariah. Repo merupakan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dari BI ke perbankan dengan syarat akan dibeli lagi oleh BI dalam jangka waktu tertentu.

Agus menjelaskan PLJP Syariah merupakan salah satu cakupan sistem moneter syariah. Sistem moneter syariah dimaksud fokus pada bagaimana BI sebagai bank sentral berhubungan dengan perbankan dalam operasi moneter. PLJP Syariah sendiri merupakan salah satu bentuk operasi moneter bank sentral. Kenapa baru sekarang diluncurkan, "karena selama ini kita masih harus menyelaraskan dengan UU 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)," ujarnya.

Terkait pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan, Agus mengatakan melihat animo ISEF IV 2017, tercermin kesiapan yang cukup kuat. Mulai dari industri makanan halal, fashion, dan sebagainya. Kesiapan itupun sudah pula dibahas secara mendalam dan luas dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang meliputi tiga pilar pengembangan ekonomi syariah, yang sudah disepakati di KNKS. Ketiga pilar itu adalah pendalaman keuangan syariah; pengembangan ekonomi syariah secara umum; dan pengembangan riset serta edukasi.

Sistem moneter syariah sendiri merupakan peran yang dijalankan BI sebagai bank sentral terkait pilar pendalaman keuangan syariah. Secara keseluruhan, dikatakan Agus, keuangan syariah Indonesia saat ini masih berkisar di angka lima persen dari total aset keuangan. "Kita optimistis bisa mencapai level 20 persen dalam waktu tidak terlalu lama, sekitar lima sampai sepuluh tahun," ujar Agus.

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menegaskan sistem keuangan Islam itu tidak kenal krisis. "Berdasarkan pengalaman krisis beberapa kali, sistem ekonomi Islam tidak kenal krisis karena tidak dibolehkan berspekulasi. Selalu ada basis transaksinya. Karena itu tidak pernah terjadi krisis yang dimulai dari perbankan syariah," ungkap Kalla saat secara resmi membuka ISEF IV 2017. Kalla mencontohkan London, yang bukan negara Islam, tapi memiliki industri keuangan Islam cukup kuat.

Kalla mengungkapkan pemerintah sedang berupaya keras mengembangkan perekonomian syariah secara umum. "Selama ini kita selalu mengukur pembangunan dan kemajuan dari berapa besar pertumbuhan ekonomi. Tidak ada yang salah. Namun di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan kualitas dan cara mencapai (pertumbuhan)," ujarnya.

Selama gelaran ISEF IV 2017, pembahasan lebih pada bagaimana mengembangkan ekonomi yang bukan hanya tumbuh tapi dilakukan dengan cara Islami dan sistem keuangan syariah. "Apapun yang dibicarakan dalam seminar-seminar di ISEF IV 2017 berujung pada bagaimana memulai berusaha secara Islami. Selama tidak haram bisa dijalankan."

Kalla pun berharap kegatan seperti ISEF bisa mendorong generasi muda mulai menjalankan usaha dengan cara-cara Islami "Tapi yang paling penting adalah tekad memulai berdagang, berindustri. Apapun yang kita bicarakan tapi tidak dijalankan, maka itu hanya terhenti di meja seminar saja," tandasnya.

Apakah Aturan Menghambat Program Padat Karya Dana Desa?

Nasional.kontan.co.id – Jakarta – Keinginan Presiden Joko Widodo agar Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk menciptakan proyek padat karya yang mengalami ganjalan. Sejumlah regulasi dinilai masih mengganjal program tersebut.

Regulasi pertama, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan, peraturan tersebut agak menyulitkan.

Pasalnya, beleid tersebut mengatur pengadaan barang dan jasa kompleks dan nilainya di atas Rp 200 juta tidak bisa dikerjakan dengan model swakelola. Beleid kedua, Peraturan Menteri Keuangan No. 112 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasalnya dengan ketentuan tersebut daerah yang 90% desanya belum melaporkan penggunaan Dana Desa mereka pada periode sebelumnya, belum bisa mencairkan Dana Desa. Eko mengatakan, masalah tersebut sudah teratasi.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan menurutnya, sudah mau memperlonggar syarat tersebut. "Menkeu dalam rapat terbatas kemarin sudah sepakat ini akan diperlunak," katanya.

Sementara itu, berkaitan dengan peraturan kepala LKPP, akan direvisi. Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Optimalisasi Penciptaan Lapangan Kerja yang digelar pekan lalu ingin agar penciptaan lapangan kerja di daerah dipacu. Salah satu upaya yang dia perintahkan agar penciptaan lapangan kerja dilakukan, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa.

"Lakukan kerjaan secara swakelola sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya di desa dan di daerah serta menyerap tenaga kerja sebanyak- banyaknya," katanya.

Eko mengatakan, akan melaksanakan perintah tersebut. Pihaknya akan alokasikan 30% dari Rp 60 triliun Dana Desa yang digelontorkan 2018 nanti.

Dana Desa ini akan dialokasikan untuk program swakelola agar bisa menciptakan proyek padat karya bagi masyarakat. Harapannya, dengan kebijakan tersebut 5,7 juta tenaga kerja bisa terserap.

1 2 3 4 16