Pandangan Bank Syariah Tentang Bitcoin

Republika.co.id – Jakarta – Mata uang digital salah satunya adalah bitcoin tengah diperbincangkan, hampir seluruh bank sentral di semua negara termasuk Bank Indonesia (BI) tidak mengakuinya sebagai mata uang sah.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama BRI Syariah Hadi Santoso menilai, bitcoin sulit diatur dengan regulasi. "Sebagai bank kita lihatnya, bank kan selalu high regulated kita selalu dalam laporan. Sementara bitcoin, bagaimana mereka keluar dari aturan, kalau diatur mereka akan ke luar lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, dari sisi Islam, bitcoin pun tidak diperbolehkan. "Dari sisi agama kita itu masih ada gambling-nya (perjudian) karena harganya sampai sekarang sudah capai Rp 130 juta. Jadi spekulasi muncul di situ," jelas Hadi.

Maka, ia menegaskan, BRI Syariah akan tetap mengikuti regulasi yang berlaku. Bila regulasi tidak ada, perseroan tidak bisa masuk ke mata uang digital.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo pun sudah menegaskan, bitcoin bukanlah alat pembayaran yang diterima di Indonesia. "Saya selalu katakan kepada masyarakat, bahwa ada risiko dengan instrumen yang dikatakan orang bitcoin," ujarnya.

Dirinya mengingatkan, risiko tersebut jangan dianggap mudah. "Jangan kemudian disesali kalau seandainya ada masyarakat yang ingin lebih jauh mengetahui bitcoin ini," ujar Agus.

 

BI Sedang Memproses Isi Ulang e-Money dalam Satu Mesin untuk Semua Kartu

Finance.detik.com – Jakarta – Pengisian ulang uang elektronik di gerbang tol saat ini masih belum secara terintegrasi dalam satu mesin. Artinya, pengguna uang elektronik yang ingin mengisi ulang saldonya di gerbang tol masih dibatasi oleh pengisian yang hanya bisa untuk bank tertentu.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, saat ini pihaknya masih memproses agar interoperability pengisian uang elektronik, satu mesin untuk semua kartu bisa dilakukan.

"Kita sedang kembangkan top-up terintergasi, satu EDC bisa untuk semua kartu," katanya saat ditemui di Kantor Ombudsman, Jakarta.

"Sama saja seperti Anda tap, kalau tap e-Money kan bisa membaca semua bank. Begitu juga untuk top-up-nya, bisa dilaksanakan di satu alat dan sifatnya dihitung on us," sambungnya.

Lanjut dia, hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan dan perlindungan bagi konsumen dalam rangka peningkatan penggunaan uang elektronik atau non tunai di masyarakat.

Namun demikian, masyarakat diharapkan tidak membiasakan untuk melakukan isi ulang saldo di gerbang tol. Hal ini untuk mengurangi potensi kemacetan di gerbang tol.

"Kita usahakan top-up tidak di gerbang karena ada potensi kemacetan kalau nanti prosesnya lama. Tapi kita akan sediakan. Yang utama di tempat rest area. Beberapa kebutuhan di gerbang tol, kita lihat situasinya kebutuhannya bagaimana. Tapi intinya top-up kita upayakan di rest area dan merchant," pungkasnya.

Alasan RI-Malaysia-Thailand Meninggalkan Penggunaan Dolar AS

Finance.detik.com – Jakarta – Tahun depan pembayaran transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia, Malaysia dan Thailand tidak menggunakan dolar AS. Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand meluncurkan Local Currency Settlement Framework.

Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah menjelaskan peluncuran LCS ini untuk memfasilitasi negara yang menjadi mitra dagang.

"LCS ini karena didorong oleh kebutuhan ketiga negara sangat tinggi, sehingga dibutuhkan cara untuk mengurangi dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional," kata Nanang di Gedung BI, Jakarta.

Nanang menjelaskan, skala perdagangan ekspor dan impor ketiga negara terus meningkat, dengan mengurangi ketergantungan ketiga negara terhadap dolar AS akan mengurangi kerentanan ketiga negara terhadap shock eksternal, diversifikasi eksposur mata uang.

"Kemudian juga bisa mengurangi biaya transaksi karena keharusan mengonversi ke dolar AS dan pengembangan pasar mata uang regional," ujarnya.

Dia menyebutkan, perdagangan antara Indonesia dengan Thailand, selama 3 tahun terakhir, rata-rata impor Indonesia dari Thailand US$ 10 miliar atau dengan pangsa 5,7% dari keseluruhan impor dari mitra dagang. Sedangkan ekspor ke Thailand rata-rata US$ 5,9 miliar atau 3,4% dari total ekspor ke mitra dagangan Indonesia.

Sedangkan Indonesia dengan Malaysia rata-rata nilai impor dalam tiga tahun terakhir adalah US$ 11,5 miliar atau 6,6% dari keseluruhan impor. Sedangkan ekspor Indonesia dalam tiga tahun terakhir rata-rata US$ 9.6 miliar atau 5,5% dari total ekspor.

Untuk penggunaan mata uang dalam ekspor impor, penggunaan Baht dalam impor dari Thailand hanya US$ 0.28 miliar atau 0,2% dari keseluruhan pembayaran impor. Demikian pula penggunaan Malaysian Ringgit hanya US$ 0,44 miliar atau 0,3% keseluruhan pembayaran impor.

Secara total, pembayaran Impor Indonesia dari keseluruhan negara mitra dagang 76,3% dalam dolar AS. "Bila pembayaran impor ke Malaysia dan Thailand menggunakan mata uang lokal masing-masing, setidaknya diharapkan akan turut mengurangi permintaan terhadap dolar AS di dalam negeri," imbuh dia.

Bank yang Dapat Melakukan Transaksi Local Currency

Finansial.bisnis.com – Jakarta –  Bank Indonesia memilih keenam bank yang sudah bisa melayani transaksi local currency dengan Malaysia dan Thailand dengan beberapa indikator, ke depannya jumlah bank yang bisa bertransaksi pun berpotensi diperluas.

Dalam tanda tangan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait transaksi local currency settlement framework itu, ada enam bank asal Indonesia yang berpartisipas yakni, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Nanang Hendarsah mengatakan, untuk saat ini dipilih enam bank itu yang bisa bertransaksi local currency karena dilihat dari dua indikator yakni, tingkat kesehatan dan memiliki fasilitas perdagangan antar negara tersebut.

“Kalau dari sisi tingkat kesehatan dilihat dari permodalan, dan beberapa poin lainnya. Ini kan masih prototipe, launch pertama, jadi nanti bisa diperluas lagi melihat perkembanganya,” ujarnya.

Nanang menambahkan, dengan kerja sama local currency nantinya akan diberikan ruang untuk pembukaan rekening rupiah secara offshore dengan berbagai pengecualian. Lalu, aa juga fasilitas lain seperti trade financing dalam mata uang lokal, penanaman mata uang itu pada instrumen pasar  uang.

“Selain itu juga akan dibuka lindung nilai khusus untuk bath dengan ringgit. Nantinya lindung nilai kedua mata uang itu baru bisa dilakukan dengan skema plain vanila,” tambahnya.

Manfaat Penggabungan ATM & EDC

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Gerbang Pembayaran Nasional alias GPN memiliki tiga sasaran utama dalam penerapannya mulai 1 Januari 2018 nanti.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menyebutkan, sasaran pertama adalah menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas, dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring, dan setelmen domestik.

Kedua, imbuh Agus, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan dan transaksi nasabah dalam setiap transaksi. Ketiga ialah meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter.

"GPN juga memberikan dukungan penuh bagi program pemerintah termasuk pennyaluran bantuan sosial nontunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif, serta pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik,” ucap Agus.

Hal-hal itu sesuai dengan mandat dalam Peraturan Presiden No. 74 / 2017 tentang Peta Jalan E-Commerce. Guna mencapai tiga sasaran tersebut maka Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 19/8/PBI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.g

Agus mengutarakan,, melalui peraturan tersebut maka diharapkan ke depan terjadi sharing infrastruktur sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC dapat meningkatkan, sehingga biaya investasi infrastruktur dapat dialihkan untuk kegiatan pembiayaan pinjaman.

Implementasi GPN juga diharapkan dapat mengurangi kompleksitas koneksi dari yang sebelumnya bersifat bilateral antarpihak menjadi tersentralisasi di GPN. Melalui gerakan ini masyarakat dapat bertransaksi dari bank maupun dengan menggunakan insttrumen dan kanal pembayaran apapun.

"Sebagai awal keberdaan GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM/debet dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant dalam negeri,” ucap Agus.

Sembari diluncurkannya GPN, digelar pula penandatanganan Perjanjian Konsorsium pendirian lembaga services antara empat BUKU 4 dengan empat lembaga switching GPN. Selain itu, juga diselenggarakan PKS interkoneksi switching antara empat lembaga switching, PKS interoperabilitas kartu debet antara tujuh bank, serta PKS uang elektroni antar empat penerbit uang elektronik.

1 2 3 16