Penawaran Lelang Sukuk Negara Mengalami Penurunan

Investasi.kontan.co.id – Jakarta – Total penawaran yang masuk pada lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara hanya mencapai Rp 13,87 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah ketimbang lelang sukuk negara dua pekan sebelumnya, senilai Rp 17,31 triliun.

Kendati nilai tawaran yang masuk rendah, pemerintah masih bisa menyerap dana mencapai Rp 7 triliun pada lelang kemarin. Jumlah tersebut masih di atas target indikatif pemerintah, yakni sebesar Rp 5 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, PBS013 menjadi seri yang paling laris. Total penawaran yang masuk di seri ini mencapai Rp 6,23 triliun. Pemerintah memenangkan Rp 3,1 triliun dari seri ini. Seri PBS013 akan jatuh tempo pada 15 Mei 2019 dengan imbalan senilai 6,25%.

Selanjutnya SPNS11042018 mendapat penawaran Rp 4,72 triliun dan nominal dimenangkan Rp 1,6 triliun. Seri surat utang ini akan jatuh tempo 11 April 2018 dengan imbalan secara diskonto.

Lalu seri PBS014 mendapat penawaran Rp 1,39 triliun dan dimenangkan sebesar Rp 1,2 triliun. Seri PBS014 akan jatuh tempo pada 15 Mei 2021 dengan imbalan senilai 6,5%.

Lalu seri PBS012 meraup penawaran sebesar Rp 790 miliar dan dimenangkan sebesar Rp 720 miliar. Seri ini akan jatuh tempo 15 November 2031 dengan imbalan 8,87%.

Terakhir, PBS011 memperoleh penawaran Rp 730 miliar dan dimenangkan Rp 370 miliar. Seri PBS011 akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 dengan imbalan 8,75%.

Fund Manager Capital Asset Management Desmon Silitonga mengatakan, tingginya kebutuhan membuat pemerintah menyerap hasil lelang sukuk secara maksimal. "Pemerintah butuh dana buat menutupi kekurangan penjualan ORI014 kemarin yang hanya mencapai Rp 8,95 triliun," kata dia, kemarin.

Apalagi, penerimaan pajak masih kurang optimal. Dengan demikian, pemerintah harus mengandalkan dana dari lelang surat berharga.

Sementara jumlah penawaran yang turun, menurut Desmon, hanya fenomena sementara. Pasalnya, imbal hasil surat berharga negara (SBN) saat ini sedang dalam tren meningkat, sehingga berdampak pada kondisi pasar primer.

Ia pun optimistis, investor bakal kembali meramaikan lelang-lelang sukuk negara berikutnya. "Sebab harga SBN itu lebih kompetitif ketika dalam masa pelelangan," ujar Desmon.

Asuransi dan Investasi Dua Hal yang Berbeda

Kontan.co.id – Pengalaman adalah guru terbaik. Itulah yang Ari Wibowo rasakan dalam berinvestasi.

Tujuh tahun silam, Ari Wibowo membeli produk unitlink dari salah satu perusahaan asuransi ternama. Lantas setelah lima tahun, ia mengecek portofolio investasi yang ada pada produk itu.

Dalam benaknya, uang yang dia tanamkan sudah beranak-pinak. Tapi, betapa terkejut pria kelahiran Berlin, Jerman, ini begitu tahu uangnya tidak berkembang sesuai harapan.

Dalam lima tahun, dana milik Ari di unitlink tersebut hanya bertambah 7,5%. “Saya tak mau bilang saya ditipu. Ternyata, angka-angka yang dulu dijanjikan oleh sang agen asuransi semata-mata asumsi,” ujarnya.

Sejak saat itu, Ari mendapat pengalaman: produk asuransi dan investasi tak bisa disatukan. Lelaki 46 tahun ini pun langsung memperkaya pengetahuan dari berbagai sumber.

Kemudian, ia memutuskan membeli produk asuransi murni tanpa embel-embel investasi. Demikian sebaliknya.

Membiakkan duit di keranjang unitlink yang Ari anggap sebagai sebuah kegagalan membuatnya cenderung konservatif dalam berinvestasi.

Maklum, adik aktris Ira Wibowo ini merupakan pencari nafkah tunggal di keluarganya. Selain itu, dia punya kewajiban menggaji karyawan yang bekerja di beberapa bisnis yang dilakoninya.

Setelah menarik semua dana di produk unitlink, Ari lalu menaruh sebagian besar uangnya di deposito. Ia juga berinvestasi pada instrumen logam emas dan properti. Dia pun bermain saham melalui broker.

Beda konsep

Memang, bukan cuma Ari, banyak yang tertarik memiliki unitlink lantaran manfaat combo yang ditawarkan bahkan dijanjikan. Tapi, Freddy Pieloor, perencana keuangan independen, menegaskan, konsep asuransi dan investasi beda.

Produk asuransi memberi jaminan proteksi, sementara instrumen investasi bertujuan mengembangkan dana. “Konsepnya saja berbeda, jadi tak seharusnya disatukan,” ucapnya.

Pada produk unitlink, sebagian uang yang nasabah setor digunakan sebagai premi asuransi. Sebagian lagi untuk investasi.

Namun, dengan besaran uang setoran yang sama, unitlink tidak bisa memberi uang pertanggungan dengan nilai sebesar asuransi murni. Sebaliknya, unitlink juga tidak bisa memberi hasil investasi sebesar produk investasi murni.

Freddy menambahkan, uang yang mesti nasabah keluarkan untuk memiliki produk unitlink juga dua kali lipat lebih mahal dibanding membeli produk asuransi murni. “Banyak perusahaan asuransi jiwa mengenakan biaya administrasi bulanan yang lumayan besar ketika nasabah beli unitlink,” bebernya.

Instrumen investasi dalam produk unitlink kebanyakan merupakan reksadana yang dikelola manajer investasi (MI). Saat perusahaan asuransi memindahkan dana ke MI, ada biaya pengelolaan yang dibebankan peracik reksadana itu kepada nasabah unitlink.

Bukan cuma itu, perusahaan asuransi juga mengutip biaya manajemen ke nasabah.  “Nasabah dibebankan dua biaya manajemen,” ungkap Freddy.

Kala menambah dana investasi, nasabah bakal dikenakan biaya berkisar 5% dari nilai tersebut. Biaya yang tinggi ini membuat dana investasi tidak bisa tumbuh maksimal.

Menurut Freddy, imbal hasil produk unitlink juga tidak optimal karena dana nasabah dipakai untuk biaya komisi agen sebesar 30%–40%, jalan-jalan agen ke luar negeri, serta untuk atasan dan kantor agen.

Dalam dua tahun pertama, dana yang ditempatkan di produk unitlink tidak bertumbuh sama sekali. Bahkan dalam lima tahun, ada potensi dana nasabah tergerus hingga 25%.

Nah, bila terlanjur membeli unitlink, Freddy menyarankan, untuk produk yang berusia setahun sampai tiga tahun, sebaiknya nasabah menarik semua dana alias menutup produk asuransi berbalut investasi tersebut. Sebab, biaya akuisisi atau top up masih besar. Padahal, dana nasabah belum berkembang sama sekali.

Tapi, jika dana di produk unitlink sudah mengendap selama lima tahun, Freddy menawarkan beberapa pilihan.

Pertama, diamkan saja dana Anda. Soalnya, setelah lima tahun, perusahaan asuransi biasanya membebaskan biaya akuisisi unitlink.

Lalu, hitung, apakah hasil pengembangan dana masih cukup membayar biaya proteksi asuransi. Kalau cukup, berarti Anda tak perlu menambah dana lagi. “Kalau tidak cukup, Anda harus tambah premi lagi, karena dana sudah tergerus,” ujar Freddy.

Hanya, bila premi yang dibutuhkan lebih besar dari hasil pengembangan, Anda perlu mempertimbangkan untuk menurunkan angka uang pertanggungan (UP). Memang, manfaat asuransinya berkurang tapi ini harus dilakukan agar hasil pembiakan dana tetap mencukupi untuk membayar premi.

Manfaat sampingan

Kedua, Anda bisa menarik semua dana dari produk unitlink. Selanjutnya, beli produk asuransi yang murni proteksi. Sisihkan juga dana untuk investasi sesuai tujuan keuangan yang ingin Anda capai.

Misalnya, Anda ingin menyiapkan biaya kuliah untuk anak. Kalau buah hati Anda baru akan kuliah paling cepat lima tahun mendatang, Freddy merekomendasikan saham. “Beli saham blue chip yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Pilih sekuritas yang aman dan punya nama,” imbuh Freddy.

Sedang untuk dana pensiun, Anda bisa membiakkan dana di instrumen properti. Freddy mengatakan, harga properti cenderung terus menanjak, kecuali apartemen yang pernah stagnan bahkan turun harga.

Meski begitu, Anda tetap harus punya asuransi. Pasalnya, percuma bila dana untuk masa depan tercukupi, tapi tak ada jaminan ketika sakit atau meninggal dunia. “Asuransi dan investasi bak dua kaki yang kita miliki. Keduanya dibutuhkan untuk berjalan, tapi tentu tak bisa disatukan, kecuali Anda pocong,” tutur Freddy.

Untuk pencari nafkah tunggal, perlu asuransi jiwa berjenis term life. Yang paling perlu diperhitungkan untuk menentukan UP ialah, biaya hidup dan pendidikan anak sampai kuliah kelar. Sang istri juga perlu punya asuransi, walaupun dengan UP tak sebesar suami.

Cuma, Eko Endarto, Perencana Keuangan Finansia Consulting, punya pendapat beda. Menurut dia, imbal hasil dari unitlink yang dimiliki Ari tergolong bagus.

Sebab, dana pokok tidak hilang. Sebagai nasabah asuransi, Ari juga masih memiliki tambahan perlindungan jiwa dan kesehatan.

Ketika bicara investasi, Eko bilang, masyarakat harus paham, unitlink bukanlah instrumen investasi murni. “Investasi merupakan manfaat sampingan dan proteksi merupakan manfaat utama,” tegasnya.

Nasabah memang harus mengevaluasi produk unitlink-nya dalam lima tahun. Pada tahun kelima, hampir semua premi masuk ke instrumen investasi. Dus, Eko menyebutkan, imbal hasil jadi optimal.

Selanjutnya, nasabah bisa mengambil imbal hasil selama lima tahun untuk dipindahkan ke instrumen investasi lain. Ambil contoh, properti atau reksadana saham. “Tapi, kalau dananya didiamkan pun tidak masalah,” kata Eko.

Bila dana ditarik semuanya, nasabah bisa membeli instrumen investasi lain. Tapi, nasabah bakal kehilangan manfaat perlindungan yang berguna ketika sakit bahkan meninggal. “Kalau uangnya digunakan untuk beli asuransi lagi, bisa jadi rugi karena premi tambah mahal lantaran usia yang sudah bertambah,” sebut Eko.

Pikir plus minusnya.

–  S.S. Kurniawan –

Tips Jitu Berinvestasi di Peer to Peer Lending

Kontan.co.id – Jakarta – Perusahaan peer-to-peer (P2P) lending yang merupakan produk inovasi dari financial technology yangs sedang berkembang di Indonesia. Perusahaan ini mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman secara online. Biasanya investasi ini tidak ada jaminan, tetapi ada pula yang menggunakan jaminan dari si peminjam.

Beberapa perusahaan P2P lending di Indonesia yang sudah beroperasi seperti Koinworks, Investree, Amartha, Kredina, Artawana, Danamas dan masih ada sejumlah perusahaan lagi. Perusahaan-perusahaan ini biasanya membantu mencarikan pinjaman untuk modal usaha.

Melvin Mumpuni, perencana keuangan Finansialku.com mengatakan, yang paling wajib diperhatikan apakah perusahaan itu terdaftar secara hukum atau belum. "Kalau saya pribadi, saya investasi pada P2P yang sudah terdaftar di OJK. Lebih aman," ungkap Melvin.

Kedua, investor harus juga melakukan pengecekan apakah ada proteksi dana pada sistem P2P tersebut. Pasalnya, investasi pada perusahaan ini berisiko besar jika gagal bayar. Walaupun, sejauh ini Melvin mengaku belum menemui kejadian gagal bayar dari P2P.

Ketiga, sesuaikan dengan tujuan keuangan pribadi. "Biasanya investasi ini waktunya 6 bulan, 12 bulan hingga dua tahun. Keempat, sebelum berinvestasi di situ, perhatikan secara seksama rangkuman informasi dari si peminjam uang kita.

"Kalau untuk bisnis yang baru-baru dirintis, risikonya tinggi. Baiknya, cek website si peminjam kalau ada. Disesuaikan dengan trennya juga," ungkap Melvin.

Jadi misalnya, sekarang ini tren digital dan gadget begitu laku di pasaran. Jika si peminjam sudah berbisnis di gadget toko online atau toko fisik misalnya Tokopedia dan Glodok, itu layak dipertimbangkan.

Ada pula fintech yang mendanai orang-orang yang kekurangan modal tetapi sebenarnya permintaan barang itu besar. Nah, Melvin bilang bisnis seperti ini layak untuk diberi pinjaman.

Kelima, Melvin mengatakan, jika ada agunan itu lebih aman. Namun, perlu diperhatikan prosesnya akan seperti apa jika nantinya agunan disita. Misalnya saja dengan jaminan apartemen senilai Rp 170 juta, ketika gagal bayar bagaimana apartemen itu. menjadi hak milik siapa itu yang patut dipertanyakan.

Namun, ada pula P2P yang jaminannya berupa barang. Misalnya pedagang laptop lewat online shop, jika gagal bayar invetaris dari barang yang dijual tersebut yang menjadi jaminan.

Keenam, hal yang harus diperhatikan menurut Melvin adalah soal bunganya. Biasanya di P2P ada halaman untuk peminjam dan yang dipinjamkan. Misalnya, di halaman peminjam bunganya 0%-1% per bulan, maka dalam setahun sebesar 12%. Maka, dicari bunga yang masuk akal di antara angka tersebut.

"Kalau menurut saya yang efektif di kisaran 18% hingga 20% per tahun. Kalau di atas 24% itu terlalu bear dan risikonya besar juga," imbuh Melvin.

Ketujuh, cek biaya administrasinya. Melvin bilang biasanya ada biaya investasi 0% hingga 1%. Dan biasanya investasi P2P tidak masuk dalam perpajakan final. Sehingga ketika ada pengisian pajak, investasi ini masuk dalam penghasilan lain-lain yang terkena pajak progresif.

Kedelapan, jika masih belajar dalam berinvestasi P2P sebaiknya jangan menaruh dana dalam jumlah besar. Pesan Melvin coba dengan nilai yang paling minimum saja. Kecuali yang dilengkapi dana proteksi, dananya bisa disesuaikan dengan kemampuan.

Kesembilan, jangan jadikan investasi P2P sebagai capital gain tetapi lebih kepada cash flow. Melvin mencontohkan beberapa P2P bayarnya tiap bulan. Katakanlah investasi Rp 1 juta, sebulan mungkin hanya terima Rp 100 ribu. Meski tidak besar ini bisa tambahan misalnya untuk uang sekolah anak.

Perusahaan peer-to-peer (P2P) lending menjadi financial technology yang berkembang di Indonesia. Singkatnya, perusahaan ini mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman secara online. Biasanya investasi ini tidak ada jaminan, tetapi ada pula yang menggunakan jaminan dari si peminjam.

Beberapa perusahaan P2P lending di Indonesia ada koinworks, investree, amartha, kredina, artawana, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini biasanya membantu mencarikan pinjaman untuk modal usaha.

Nah, sebelum berinvestasi pada perusahaan seperti ini ada baiknya mencermati apa baik buruknya.

Melvin Mumpuni, perencana keuangan finansialku.com juga sedang belajar berinvestasi di beberapa perusahaan P2P. Menurutnya, yang paling wajib diperhatikan apakah perusahaan itu terdaftar secara hukum atau belum.

"Kalau saya pribadi, saya investasi pada P2P yang sudah terdaftar di OJK. Lebih aman," ungkap Melvin.

Kedua, investor harus juga melakukan pengecekan apakah ada proteksi dana pada P2P tersebut. Pasalnya, investasi pada perusahaan ini berisiko besar jika gagal bayar. Walaupun, sejauh ini Melvin mengaku belum menemui kejadian gagal bayar dari P2P.

Ketiga, sesuaikan dengan tujuan keuangan pribadi. "biasanya investasi ini waktunya 6 bulan, 12 bulan hingga dua tahun. Kalau untuk dana tiga bulan ke depan ya jangan investasi di sini," ujar Melvin.

Keempat, sebelum berinvestasi perhatikan secara seksama rangkuman dari si peminjam. Biasanya kalau kita diberi beberapa informasi mengenai si peminjam. Mulai dari siapa namanya, pekerjaanya apa, akan digunakan untuk apa, keuntungan usaha seperti apa.

"Kalau untuk bisnis yang baru-baru dirintis, risikonya tinggi. Baiknya, cek website si peminjam kalau ada. Disesuaikan dengan trennya juga," ungkap Melvin.

Jadi misalnya, sekarang ini tren digital dan gadget begitu laku di pasaran. Jika si peminjam sudah berbisnis di gadget toko online atau toko fisik misalnya Tokopedia dan Glodok, itu layak dipertimbangkan.

Ada pula financial technology yang mendanai orang-orang yang kekurangan modal tetapi sebenarnya permintaan barang itu besar. Nah, Melvin bilang bisnis seperti ini layak untuk diberi pinajam.

Kelima, Melvin mengatakan jika ada agunan itu lebih aman. Namun, perlu diperhatikan prosesnya akan seperti apa jika nantinya agunan disita. Misalnya saja dengan jaminan apartemen senilai Rp 170 juta, ketika gagal bayar bagaimana apartemen itu. menjadi hak milik siapa itu yang patut dipertanyakan.

Namun, ada pula P2P yang jaminannya berupa barang. Misalnya pedagang laptop lewat online shop, jika gagal bayar invetaris dari barang yang dijual tersebut yang menjadi jaminan.

"Tapi yang terpenting memang yang diawasai dan dibawahi OJK. Karena baisanya harus bikin report sehingga kita tahu bagaimana NPL dari P2P itu," pesan Melvin.

Keenam, hal yang harus diperhatikan menurut Melvin adalah soal bunganya. Biasanya di P2P ada halaman untuk peminjam dan yang dipinjamkan. Misalnya, di halaman peminjam bunganya 0-1% per bulan maka setahun 12%. Maka, dicari bunga yang masuk akal diantara angkat tersebut.

"Kalau menurut saya yang efektif di kisaran 18% hingga 20% per tahun. Kalau di atas 24% itu terlalu bear dan riiskonya besar juga," imbuh Melvin.

Ketujuh, cek biaya administrasinya. Melvin bilang biasanya ada biaya investasi 0% hingga 1%. Dan biasanya investasi P2P tidak masuk dalam perpajakan final. Sehingga ketika ada pengisian pajak, investasi ini masuk dalam penghasilan lain-lain yang terkena pajak progresif.

Kedelapan, jika masih belajar dalam berinvestasi P2P sebaiknya jangan menaruh dana dalam jumlah besar. Pesan Melvin coba dengan nilai yang paling minimum saja. Kecuali yang dilengkapi dana proteksi, dananya bisa disesuaikan dengan kemampuan.

Kesembilan, jangan jadikan investasi P2P sebagai capital gain tetapi lebih kepada cash flow. Melvin mencontohkan beberapa P2P bayarnya tiap bulan. Katakanlah investasi Rp 1 juta, sebulan mungkin hanya terima Rp 100 ribu. Meski tidak besar ini bisa tambahan misalnya untuk uang sekolah anak.

Delisting Inovisi akan Selalu Berlanjut

Investasi.kontan.co.id – Jakarta – PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) telah melaporkan laporan keuangan semester I-2017, rencana penghapusan pencatatan saham alias delisting terhadap saham ini dipastikan terus berlanjut. Hasil kajian Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menunjukkan bahwa INVS pantas untuk dikeluarkan dari lantai bursa.

"Kami belum ada keputusan lain selain melakukan delisting terhadap saham ini, kecuali nanti ditemukan hal-hal baru yang bisa membuat kami mengubah keputusan ini," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat di Jakarta

Ia menilai, meskipun INVS telah melaporkan kinerja keuangannya, perusahaan masih memiliki beberapa masalah terkait going concern perusahaan ke depan. Sehingga pelaporan kinerja keuangan tersebut tidak serta merta mengubah keputusan BEI untuk mengeluarkan saham perusahaan dari papan bursa.

"Kami masih harus melakukan review terhadap laporan mereka. Lagipula dari laporan keuangan tersebut, kami melihat masih banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, terutama kewajiban pajak dan kewajiban lainnya," tutur Samsul.

Ia menekankan, jika INVS ingin memperbaiki keadaan perusahaan, maka bisa melakukan hal tersebut selama proses delisting berlangsung. Mereka pun bisa kembali mendaftarkan diri untuk terdaftar di papan bursa enam bulan pasca-delisting.

Sekadar mengingatkan, pada 25 September 2017, BEI mengeluarkan pengumuman pembukaan suspensi perdagangan saham INVS hingga 20 Oktober 2017 dalam rangka delisting. Saham ini akan resmi didepak dari lantai bursa per 23 Oktober 2017.

Direktur INVS Pantur Silaban telah mengajukan keberatan atas keputusan ini. Perusahaan telah mengatur strategi agar saham mereka bisa tetap berada di papan bursa, diantaranya dengan melaporkan kinerja keuangan ke BEI, melakukan restrukturisasi utang, serta melakukan penggalangan dana demi melancarkan proyek-proyek yang saat ini sedang mereka kerjakan.

Sukuk Hijau Menjadi Pilihan Investasi Global

Republika.co.id – Kuala Lumpur – Sukuk hijau (green sukuk) bisa menjadi solusi pembiayaan proyek berbasis lingkungan. Apalagi, keuangan global pun menaruh ketertarikan terhadap instrumen semacam ini.

Komisi Pasar Modal Malaysia sudah memiliki panduan sukuk hijau sejak 2014 dalam "Sustainable Responsible Investment Sukuk Framework". Regulasi ini mensyaratkan sukuk yang diterbitkan digunakan untuk menjaga lingkungan, konservasi energi, teknologi terbarukan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Ketua Komisi Pasar Modal Malaysia Ranjit Ajit Singh meyakini ada kesempatan besar yang sedang muncul di tengah ketertarikan global terhadap sukuk hijau. Ini merupakan salah satu instrumen dan solusi atas kebutuhan masyarakat global terhadap pembiayaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

''Bagi Malaysia, instrumen semacam ini akan membantu mencapai tujuan komitmen melawan perubahan iklim dalam Kesepakatan Paris 2016,'' kata Singh.

Pada Juli 2017 lalu, Tadau Energy Malaysia sudah meluncurkan green sukuk pertama senilai 59,2 juta dolar AS bertenor 16 tahun. Tujuan sukuk ini adalah untuk membiayai program energi matahari.

Inisiatif serupa juga muncul di Kawasan Teluk di mana Dewan Bisnis Energi Bersih Mena, Inisiatif Obligasi Hijau, dan Asosiasi Sukuk dan Obligasi Teluk membentuk kelompok kerja sukuk hijau. Mereka mengembangkan sukuk hijau bagi institusi mana saja yang tertarik.

Sukuk untuk proyek lingkungan, energi terbarukan, dan perubahan iklim atau yang lebih dikenal sebagai sukuk hijau kini banyak dikenal sebagai instrumen investasi bertanggung jawab sosial. Sukuk jenis ini menarik perhatian pasar keuangan internasional karena dianggap pas untuk membiayai proyek infrastruktur berdampak lingkungan.

Total sukuk global saat ini mencapai 346,7 miliar dolar AS di mana pada triwulan pertama tahun ini terbit 22,2 miliar dolar AS. Angka 22,2 miliar ini turun jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 24,1 miliar dolar AS.

Pada tahun ini diperkirakan penerbitan sukuk global mencapai 60 miliar sampai 65 miliar dolar AS. Malaysia masih menjadi pemimpin pasar sukuk global, menguasai 38,5%, disusul Indonesia 24,7%, Qatar 9,9%, dan Uni Emirat Arab 9%

1 2 3 4 27