Tips Selamat dari Investasi Bodong

Investasi.kontan.co.id – Jakarta – Investasi bodong yang menjanjikan imbal hasil selangit masih banyak beredar. Perencana keuangan Finansia Consulting Eko Endarto menilai, ada tiga hal yang membuat banyak masyarakat tertipu investasi bodong yaitu :

1. Karakteristik masyarakat kita yang menyenangi hasil tinggi. “Itu sebabnya, kadang calon investor menjadi gelap mata begitu dijanjikan hasil besar dari sebuah investasi,” kata dia.

2. Kurang edukasi dari pemerintah sehingga membuat masyarakat tidak terbiasa mempelajari skema investasi yang ditawarkan.

3. Pengawasan yang belum berjalan baik dari pemerintah. “Biasanya, investasi abal-abal ini mengaku mengantongi izin dari regulator. Namun, biasanya izin yang didapat tidak sejalan dengan apa yang dikerjakan. Misalnya, mereka mendapat izin penjualan, tapi malah menghimpun dana masyarakat, regulator sendiri tak bisa berbuat banyak,” tambah Eko.

Agar tidak tertipu investasi bodong, Eko menyarankan investor untuk jeli melihat investasi yang ditawarkan. Jika imbal hasil yang dijanjikan angkanya lebih tinggi dari obligasi pemerintah, maka calon investor harus lebih waspada.

Setelah itu, cermati pula cara kerjanya dan bagaimana cara mereka memutar uang yang dihimpun dari calon investor. “Juga jangan lupa untuk melihat sisi legalitasnya,” ujar Eko.

Sementara bagi regulatornya sendiri, Eko menyarankan pada semua lembaga yang berwenang supaya meningkatkan lagi edukasi untuk masyarakat agar lebih melek investasi. “Itu yang terpenting,” tandasnya.

Yang teranyar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi menyatakan ada enam perusahaan yang masuk daftar hitam karena menghimpun dana masyarakat secara ilegal. Keenam perusahaan itu adalah PT Compact Sejahtera Group, PT Inti Benua Indonesia, PT Inlife Indonesia, Koperasi Segitiga Bermuda, PT Cipta Multi Bisnis Group, dan PT Mi One Global Indonesia.

Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Dinilai Merugikan Masyarakat

Republika.co.id – Jakarta – Bank Indonesia selalu meningkatkan transaksi elektronik, pembayaran, dan peningkatan infrastruktur sistem pembayarannya. Rencana Bank Indonesia untuk membebaskan perbankan menarik biaya tambahan isi ulang uang elektronik menuai protes.

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly menilai, kebijakan tersebut tidak adil dan merugikan masyarakat. "Kebijakan ini kontraproduktif dengan gerakan nasional nontunai yang sudah dicanangkan, seharusnya insentif yang diberikan bukan disinsentif," ujar Junaidi, di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta.

Ia mensinyalir rencana pengenaan biaya top up untuk uang elektronik dilakukan untuk mendukung upaya penggunaan uang elektronik di seluruh jalan tol. Di Indonesia terdapat dua jenis produk uang elektronik yaitu chips based yang berjumlah delapan layanan dan server based sembilan layanan.

Padahal menurut politikus PKS ini, perbankan sudah diuntungkan dengan sistem nontunai tersebut, apalagi ketika uang elektronik diwajibkan seluruh jalan tol. Junaidi menyatakan, peningkatan layanan seharusnya tidak menunggu ada pengenaan biaya.

Sebaliknya, pemberian Insentif seperti diskon saat masyarakat melakukan top up akan mendorong masyarakat beralih kepada uang elektronik. Selain itu fokus yang perlu dibenahi perbankan yaitu terkait kualitas fisik uang elektronik sampai dengan adanya layanan uang eletronik di daerah-daerah.

Menurutnya, Bank Indonesia harus mendengar semua pihak termasuk suara masyarakat. Supaya kebijakan dibuat tidak menimbulkan polemik di masyarakat. "Jika pun ada beban yang harus ditanggung, jangan semua beban ditimpakan kepada masyarakat," imbuhnya.

Kreasi dan Inovasi Digital Diprediksi Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ekonomi.kompas.com – Jakarta – Setiap orang bisa saja menjadi pelaku usaha rintisan digital dengan mengandalkan kemudahan teknologi, namun tanpa inovasi dan kreativitas, maka hasilnya tak optimal.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk Henry Koenaifi menjelaskan, pihaknya mencermati saat ini perkembangan ekonomi digital sangat pesat.

Ia pun meyakini, ekonomi digital dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kami mencermati perkembangan usaha rintisan belakangan ini sangat berkembang pesar. BCA ingin agar setiap orang yang memiliki ide, inisiatif, inovasi, dan kreativitas dapat memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk menjadi entrepreneur," kata Henry pada konferensi pers Indonesia Knowledge Forum (IKF) VI di Menara BCA.

Dari sisi perbankan, imbuh Henry, BCA juga melakukan berbagai inovasi guna memberikan berbagai solusi dan layanan perbankan berbasis digital. Dengan demikian, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaks

"Era semakin berubah ke arah digital dan BCA siap menjemput perubahan ini dengan mengeluarkan berbagai produk layanan berbasis teknologi yang memungkinkan nasabah menggunakannya secara aman dan nyaman," ungkap Henry.

Dengan latar belakang tersebut, BCA menggelar IKF VI dengan tema Elevating Creativity & Innovation Through Digital Collaboration. Acara ini akan digelar pada 3-4 Oktober 2017 mendatang di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.

Sebanyak 23 pembicara akan hadir berbagi ilmu, pengalaman, serta inspirasi dalam mengembangkan dunia bisnis berbasis digital.

Pembicara antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ekonom Faisal Basri, CEO McKinsey Indonesia Philia Wibowo, serta selebriti sekaligus investor Ashraf Sinclair.

Prediksi Perbankan hingga Akhir Tahun

Republika.co.id – Ada beberapa hal yang menarik dari data konsolidasi revisi rencana bank-bank yang baru dilakukan.  Pertama, bank-bank ternyata menurunkan target pertumbuhan mereka. Pertumbuhan kredit yang tadinya ditargetkan 13,18 persen dikoreksi turun menjadi 11,79 persen. Sedangkan target pertumbuhan dana yang tadinya 9,66 persen dikoreksi turun menjadi 7,49 persen.

Kedua, bila dibandingkan dengan data Outlook OJK akan semakin menarik. Outlook OJK memperkirakan pertumbuhan kredit 9-11 persen, dan pertumbuhan dana 10-12 persen.  Angka revisi rencana bank-bank terletak di luar kisaran yang diperkirakan OJK. Dalam revisi rencana bank-bank target pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada Outlook OJK, sedangkan target pertumbuhan dana lebih rendah daripada Outlook OJK.

Ketiga, Bank Umum Konvensional (BUK) dalam revisinya menargetkan pertumbuhan kredit 11,84 persen, sedangkan Bank Umum Syariah menargetkan pertumbuhan 10,65 persen. Untuk target dana, BUK menargetkan pertumbuhan 7,44 persen, sedangkan BUS menargetkan 8,56 persen.  Tampaknya BUK lebih optimis di sisi kredit, sedangkan BUS lebih optimis di sisi dana.

Ada empat hal yang dapat menjelaskan koreksi turun revisi rencana bank-bank ini. Pertama, ada empat bank yang melakukan loan sales, namun jumlahnya signifikan. Per bulan Juni mencapai Rp 6,05 triliun, dan diperkirakan per Desember akan mencapai Rp 7,75 triliun.

Kedua, meningkatnya kredit yang dihapus buku. Per Juni mencapai Rp 26 triliun, dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 34 triliun per Desember. Ketiga, pelunasan angsuran yang juga meningkat tajam.  Per Juni mencapai Rp 25 triliun, dan diperkirakan menjadi Rp 51 triliun.  Keempat, pelunasan dipercepat sebagai bagian dari biaya retrukturisasi nasabah.

Menghadapi ini semua, bank-bank menjaga kekuatan permodalannya yang tampak jelas dari rasio kecukupan modal mereka yang tinggi yaitu 21,80 persen.  Rasio kredit bermasalah juga terjaga pada 2,74 persen gross dan 1,41 persen neto. Indikator likuiditas yaitu rasio kredit terhadap dana hampir mendekati 100 persen yaitu 94,90 persen.

Oscar Jorda, Bjorn Richter, Moritz Schularick, Alan Taylor dalam penelitian mereka “Bank Capital Redux: Solvency, Liquidity, and Crisis” yang baru saja dipublikasi oleh Federal Reserve Bank of San Francisco menyimpulkan hal yang menarik dengan data dari 17 negara. Pertama, rasio kecukupan modal yang tinggi tidak dapat mencegah terjadinya krisis keuangan. Kedua, indikator solvency yaitu rasio kecukupan modal tidak dapat menjadi alat untuk memprediksi krisis. Ketiga, indikator likuiditas yaitu rasio kredit terhadap dana, dan porsi dana non-deposit merupakan indikator kerapuhan kekuatan keuangan. Keempat, rasio kecukupan modal yang tinggi memberikan manfaat besar dalam mendukung stabilitas makro ekonomi dan mempercepat pemulihan setelah terjadinya krisis keuangan.

Ann Rutledge, analis fixed income, dalam artikelnya “Will there Be A Financial Crisis in 2017?” yang dipublikasi Forbes, menarik untuk dicermati. Sejak berakhirnya Bretton Woods di era tahun 1970an selalu terjadi krisis di tahun ketujuh selama empat dekade ini yaitu tahun 1987, 1997, dan 2007.  Krisis tersebut selalu melibatkan Asia. Pada krisis tahun 1987 yang dikenal dengan “Black Monday” di  pasar modal AS, didahului dengan krisis pasar modal di Asia pada hari Minggu sebelumnya.  Pada saat itu pemicunya adalah perdagangan structured stock dan derivatives.

Krisis tahun 1997 yang dikenal sebagai “Asian Crisis” dipicu oleh perdagangan interest parity arbitrage.  Pelaku pasar meminjam mata uang yang murah dengan bunga rendah untuk diinvestasikan pada mata uang yang stabil dengan bunga tinggi, suatu teknik mencari laba yang disebut “positive carry”.

Krisis tahun 2007 yang dikenal dengan “Subprime Crisis” sebenarnya merupakan bentuk lain dari “positive carry”.  Bedanya di tahun 1997 instrumen yang digunakan adalah mata uang, sedangkan di tahun 2007 yang digunakan adalah “credit ratings”. Pelaku pasar membeli kredit dengan rating yang rendah, dikemas dalam bentuk sekuritisasi kemudian dijual dengan rating yang tinggi.  

Rasio kecukupan modal yang tinggi dan rasio kredit bermasalah yang rendah tidak dapat menjadi indikator yang tepat untuk memprediksi krisis. Yang lebih penting adalah mencari penyebab turunnya rasio kredit bermasalah. Bila turunnya kredit bermasalah disebabkan perekonomian yang membaik, maka ia menunjukkan perbaikan yang “genuine”. Namun bila turunnya kredit bermasalah tanpa adanya perbaikan perekonomian dan hanya disebabkan perubahan pencatatan ke restrukturisasi kredit, AYDA (aset yang diambil alih), hapus buku sebagai upaya penyelamatan kredit, maka ia malah menunjukkan indikasi ke arah krisis yang tertunda.

Andreas Jobst, Li Lian Ong, Christian Schmieder, ekonom IMF, dalam penelitian mereka “Macroprudential Liquidity Stress Testing” yang baru dipublikasikan juga memberikan hasil yang menarik. Pertama, perbankan terlalu fokus pada “solvency stress testing” dan mengabaikan “liquidity stress testing” padahal rasio likuiditas dapat menjadi indikator yang lebih baik dalam memprediksi krisis. Kedua, perbankan belum memiliki kemampuan yang cukup dalam mengidentifikasi, membuat model, mengukur dampak krisis likuiditas karena keterbatasan data dan memahami interaksi berbagai faktor pemicu.

Tobias Adrian, Michael Fleming, Or Chachar, Erik Vogt, dalam penelitian mereka “Market Liquidity after the Financial Crisis” yang baru saja dipublikasi oleh Federal Reserve Bank of New York memberikan semangat untuk membuat regulasi yang tegas walaupun dalam jangka pendek dapat menyebabkan stagnasi dalam pasar likuiditas.  Ketika terjadi krisis keuangan, otoritas cenderung akan memperketat regulasi.  Hal ini dapat menimbulkan keengganan pelaku pasar meramaikan pasar likuiditas, di samping pelaku pasar perlu menyesuaikan kemampuannya sesuai regulasi yang baru.

Koordinasi dan kerangka kerja yang komprehensif integral dari para pemegang otoritas menjadi suatu keniscayaan.  Celah disharmoni regulasi sekecil apapun dapat mengurangi efektifitas suatu regulasi, bahkan dapat memicu terjadinya chaos keuangan. Kesepahaman dan kesepakatan pemegang otoritas menjadi kunci, namun perbedaan perspektif malah saling menguatkan argumen.

Ibarat ilmu fikih, kesepakatan (ijma’) d iantara ulama juga merupakan kunci. Di zaman Umar bin Khattab ra untuk mencapai ijma’ ini bahkan para sahabat ahli fiqih diminta untuk tetap menetap di Madinah untuk memastikan tercapainya kesepakatan utuh. Baru setelahnya, dengan semakin luasnya wilayah Islam, para sahabat ahli fiqih menetap di berbagai tempat yang berlainan. Ijma menjadi sulit dicapai.

Kesepakatan tetap diupayakan melalui ijtihad jama’i dengan mencari kesepakatan mayoritas ulama, yang dikenal dengan istilah pendapat jumhur ulama. Perbedaan pandangan bagi yang tidak sepakat dengan jumhur ulama, tidak serta merta salah, bahkan dapat sama benarnya dengan pendapat jumhur ulama.  Begitu pula perbedaan perspektif dalam ilmu ekonomi. It’s true, but not the whole truth, and for sure not the only truth.

Oleh: Adiwarman Karim

Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah

Republika.co.id – Selain banyak diapresiasi sebagai industri yang pernah memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi, perbankan syariah juga tak jarang dikritisi. Yang paling telak, kritik terhadap bank syariah berkaitan dengan tingkat kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Bahkan, masih banyak yang berpandangan, operasionalisasi bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Menerapkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (syariah compliance) dalam operasionalisasi lembaga keuangan syariah (LKS) adalah sebuah keniscayaan. Hal itu bisa dipahami karena salah satu pilar penting dalam pengembangan LKS adalah syariah compliance. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara LKS dengan lembaga keuangan konvensional.

Guna menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah di LKS itulah maka diperlukan mekanisme pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Posisi DPS sangatlah strategis karena pemerintah telah mengeluarkan dua Undang-Undang (UU) yang secara yuridis memposisikan DPS sebagai pengawal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di LKS.

Di dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32 ayat (1) disebutkan: Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Selain itu, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 109 ayat (1) menyebutkan: Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Dengan semakin meluasnya jaringan LKS, terutama perbankan syariah, maka sangat relevan jika DPS dituntut untuk semakin aktif dan optimal menjalankan fungsinya. Standar kualifikasi dan sertifikasi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan.

Pelanggaran atas syariah compliance akibat lemahnya pengawasan DPS berdampak terhadap manajemen risiko bank. Jenis risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Risiko reputasi akan muncul jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah dan berakibat pada pelanggaran syariah compliance.  Hal ini berdampak terhadap citra dan kredibilitas bank syariah hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada sebuah bank syariah.

Shanin A Shayan, CEO of Barakat Foundation Iran, pernah mengatakan bahwa risiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah ketidakmampuan mencetak laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas karena operasionalisasi institusi bisnisnya.

Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah, secara ideal, anggota DPS  haruslah memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan, serta memiliki cukup pengalaman di bidang  fiqh mu’amalah.

Menjadi bahan introspeksi, apakah DPS kita sudah cukup memahami ilmu-ilmu itu? Apakah mereka juga cukup aktif melakukan supervisi dan memeriksa akad-akad yang ada di bank syariah? Bukankah DPS bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan berkomentar pada semua kontrak dan transaksi?

Sebagaimana disinyalir Agustianto (2011), selama ini DPS bank-bank syariah cenderung dipilih dan diangkat dari tokoh yang sangat popular sebagai pengurus ormas Islam atau dikenal menguasai ilmu keislaman (belum tentu bidang muamalah). Mereka belum tentu memiliki cukup kompetensi dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Sebagian DPS belum memahami operasionalisasi perbankan syariah dan tidak optimal mengawasi banknya.

Realita ini tentu saja bisa dianggap “menguntungkan” bagi manajemen perbankan syariah karena mereka lebih leluasa berbuat apa saja. Namun, dalam jangka panjang, tentu saja hal ini akan merugikan gerakan ekonomi syariah dan industri perbankan syariah secara keseluruhan. Sehingga, konsistensi untuk mematuhi prinsip syariah harus menjadi ruh bagi setiap pelaku industri keuangan syariah.

Oleh Mohammad Munif Ridwan

1 2 3 4 5 10