BI Perkuat Sistem Moneter Syariah untuk Menghadirkan PLJP Syariah

Republika.co.id – Surabaya – Untuk memperkuat pertumbuhan keuangan syariah, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, menyiapkan dan mendalami sistem moneter syariah, maka BI sedang mematangkan sebuah instrumen berupa Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Syariah.

"Ini akan kita luncurkan tahun ini juga," ungkap Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, di sela pembukaan secara resmi gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) IV 2017, Kamis lalu (9/11).

Agus menjelaskan PLJP Syariah dilunsurkan tak lain ingin meyakinkan industri keuangan syariah memiliki fasilitas pembiayaan sebagai salah satu bentuk prinsip kehati-hatian. "Jadi, seandainya ada industri keuangan syariah yang secara kondisi temporer tidak likuid, tapi secara perusahaan tetap /solvent/ (memiliki kemampuan membayar utang), dan membutuhkan pinjaman likuiditas jangka pendek, maka bisa mengakses ke BI," papar Agus.

Selain PLJP Syariah, instrumen lain yang juga sedang terus dilakukan pengkajian dan pendalaman adalah fasilitas Reverse Repurchase Agreement (Repo) secara syariah. Repo merupakan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dari BI ke perbankan dengan syarat akan dibeli lagi oleh BI dalam jangka waktu tertentu.

Agus menjelaskan PLJP Syariah merupakan salah satu cakupan sistem moneter syariah. Sistem moneter syariah dimaksud fokus pada bagaimana BI sebagai bank sentral berhubungan dengan perbankan dalam operasi moneter. PLJP Syariah sendiri merupakan salah satu bentuk operasi moneter bank sentral. Kenapa baru sekarang diluncurkan, "karena selama ini kita masih harus menyelaraskan dengan UU 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)," ujarnya.

Terkait pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan, Agus mengatakan melihat animo ISEF IV 2017, tercermin kesiapan yang cukup kuat. Mulai dari industri makanan halal, fashion, dan sebagainya. Kesiapan itupun sudah pula dibahas secara mendalam dan luas dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang meliputi tiga pilar pengembangan ekonomi syariah, yang sudah disepakati di KNKS. Ketiga pilar itu adalah pendalaman keuangan syariah; pengembangan ekonomi syariah secara umum; dan pengembangan riset serta edukasi.

Sistem moneter syariah sendiri merupakan peran yang dijalankan BI sebagai bank sentral terkait pilar pendalaman keuangan syariah. Secara keseluruhan, dikatakan Agus, keuangan syariah Indonesia saat ini masih berkisar di angka lima persen dari total aset keuangan. "Kita optimistis bisa mencapai level 20 persen dalam waktu tidak terlalu lama, sekitar lima sampai sepuluh tahun," ujar Agus.

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menegaskan sistem keuangan Islam itu tidak kenal krisis. "Berdasarkan pengalaman krisis beberapa kali, sistem ekonomi Islam tidak kenal krisis karena tidak dibolehkan berspekulasi. Selalu ada basis transaksinya. Karena itu tidak pernah terjadi krisis yang dimulai dari perbankan syariah," ungkap Kalla saat secara resmi membuka ISEF IV 2017. Kalla mencontohkan London, yang bukan negara Islam, tapi memiliki industri keuangan Islam cukup kuat.

Kalla mengungkapkan pemerintah sedang berupaya keras mengembangkan perekonomian syariah secara umum. "Selama ini kita selalu mengukur pembangunan dan kemajuan dari berapa besar pertumbuhan ekonomi. Tidak ada yang salah. Namun di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan kualitas dan cara mencapai (pertumbuhan)," ujarnya.

Selama gelaran ISEF IV 2017, pembahasan lebih pada bagaimana mengembangkan ekonomi yang bukan hanya tumbuh tapi dilakukan dengan cara Islami dan sistem keuangan syariah. "Apapun yang dibicarakan dalam seminar-seminar di ISEF IV 2017 berujung pada bagaimana memulai berusaha secara Islami. Selama tidak haram bisa dijalankan."

Kalla pun berharap kegatan seperti ISEF bisa mendorong generasi muda mulai menjalankan usaha dengan cara-cara Islami "Tapi yang paling penting adalah tekad memulai berdagang, berindustri. Apapun yang kita bicarakan tapi tidak dijalankan, maka itu hanya terhenti di meja seminar saja," tandasnya.

Investasi Sukses, Pahami 5 Prinsip Dasar Investasi

Republika.co.id – Bagi yang telah memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, sudah waktunya mulai melakukan investasi. Kegiatan ini akan membantu lebih mudah dalam mencapai berbagai tujuan keuangan yang dimiliki, bahkan tujuan keuangan yang membutuhkan dana besar sekalipun.

Ada banyak instrumen investasi yang bisa Anda jadikan pilihan yaitu investasi yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek bisa berupa deposito, emas, obligasi, saham, ataupun reksa dana.

Lakukan investasi dengan memahami prinsip dasar dalam investasi itu terlebih dahulu sehingga berbagai hal lainnya menjadi lebih mudah dan jelas. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar investasi yang wajib Anda pahami dengan baik agar niat investasi makin mantap.

1. Investasi punya risiko. Jadi, bersiaplah untuk menghadapinya. Semua instrumen investasi akan memiliki risiko dan hal ini sangat penting untuk Anda pahami dengan baik sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Meskipun begitu, tingkat/persentase risiko yang dimiliki setiap instrumen investasi akan berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Hal inilah yang kerap dijadikan sebagai salah satu pertimbangan saat akan memilih instrumen investasi tertentu.

Semakin besar potensi keuntungan yang bisa didapatkan, semakin besar juga risiko yang mungkin harus dihadapi dalam investasi.

2. Investasi menguntungkan karena imbal hasil. Sebelum melakukan investasi, sangat penting untuk mengetahui besaran imbal hasil/keuntungan yang bisa didapatkan dari kegiatan tersebut.

Balik hasil ini akan berbeda-beda, tergantung pada jenis instrumen, risiko, dan jangka waktu investasi yang akan dipilih nanti. Perbedaan imbal hasil pada tiap-tiap instrumen ini tentu akan menjadi salah satu alasan penting bagi Anda untuk bisa lebih jeli dalam memilih instrumen investasi tertentu yang paling sesuai dengan keuangan.

Semakin besar imbal hasil yang didapatkan, maka akan semakin baik dan menguntungkan bagi investasi yang kamu lakukan.

3. Tingkat likuid instrumen investasi juga menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Maksudnya, apakah investasi yang dilakukan mudah diubah dalam bentuk uang atau tidak?

Hal ini berkaitan dengan waktu proses pelepasan/penjualan kembali instrumen investasi yang Anda miliki.  Semakin cepat, semakin baik bagi keuanganmu.Sebab akan selalu banyak risiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu pada investasi yang Anda lakukan.

Berbagai risiko ini bisa saja memengaruhi nilai investasi itu secara signifikan. Inilah alasan utama mengapa sangat penting untuk selalu mempertimbangkan seberapa mudah investasi tersebut dicairkan sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

4. Amankan investasi dengan diversifikasi. Membagi risiko investasi dalam beberapa intrumen yang berbeda adalah langkah yang sangat bijak dan tepat.

Sebab hal ini akan memberi Anda kesempatan untuk “mengamankan” sebagian investasi apabila sewaktu-waktu terjadi masalah pada salah satu instrumen investasi tersebut.  Diversifikasi ini sangat penting untuk dilakukan dalam investasi, bahkan meski Anda memiliki keyakinan yang sangat besar pada salah satu instrumen investasi tertentu.

Gunakan tiga atau empat instrumen investasi yang berbeda supaya terhindar dari risiko besar yang mungkin terjadi. Jika satu dari tiga instrumen investasi yang Anda miliki mengalami kegagalan, Anda masih bisa mengandalkan dua instrumen investasi lainnya.

5. Jangka waktu pengembalian (return). Berhasil atau tidaknya investasi juga sangat tergantung pada jangka waktu investasi itu sendiri.

Hal ini tentu akan berkaitan dengan komitmen dan disiplin Anda dalam mengelola investasi. Jika Anda berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang yang berusia 10 tahun ke atas, tetapi menjualnya saat instrumen tersebut baru berusia tiga tahun, besar kemungkinan Anda tidak akan mendapatkan imbal hasil yang maksimal atas investasi ini.

Bukan hanya itu, hal ini juga akan berisiko menimbulkan sejumlah kerugian dalam keuangan Anda. Selalu pahami dengan baik pentingnya untuk memilih dan menjaga investasi sesuai dengan jangka waktu yang paling efektifsupaya nilainya tidak merosot.

(Cermati dan Republika).

Dua Tantangan Besar untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Asia yang Berkelanjutan

Republika.co.id – Tokyo – Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Legarde, mengatakan bahwa Asia menghadapi dua tantangan besar untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kedua tantangan tersebut yakni demografi dan produktivitas.

Dalam sebuah seminar di Tokyo, Lagarde mengatakan, Jepang, Korea Selatan, dan Cina perlu mengambil langkah untuk menangani masyarakat usia tua. Menurutnya, lebih banyak ruang bagi Jepang untuk memperbaiki akses terhadap perawatan anak, jam kerja yang lebih rendah, dan meningkatkan upah untuk pekerjaan yang setara.

"Meningkatkan produktivitas adalah masalah yang dihadapi oleh semua negara Asia," ujar Lagarde.

Data IMF menyebutkan, dampak penuaan penduduk berpotensi menurunkan laju pertumbuhan PDB tahunan Jepang sebesar 1 persen dalam tiga dekade mendatang. Sementara di India dan Filipina, yang populasinya termasuk termuda di kawasan, pertumbuhan angkatan kerja dapatmeningkatkan laju PDB dengan persentase yang sama.

Negara di kawasan Asia Timur akan mengalami penuaan tercepat di dunia dalam beberapa dekade mendatang. Pertumbuhan penduduk di Jepang sudah negatif, sementara pertumbuhan penduduk secara keseluruhan di Asia semakin melambat dan diprediksi pertumbuhannya menjadi nol pada 2050. Lebih dari sepertiga populasi Singapura dan Korea Selatan berusia 50 tahun.

Seiring terjadinya penuaan, jumlah tenaga kerja akan berkurang. Angkatan kerja di Asia diproyeksi akan menyusut sebanyak ratusan juta orang. Contohnya, angkatan kerja Cina yang diperkirakan mengalami pengurangan 170 juta orang dalam tiga dekade mendatang. Sebaliknya, negara Asia lain seperti India dan Indonesia akan diuntungkan dengan bonus demografi karena angkatan kerjanya berkembang serta tingkat kesuburannya lebih tinggi.

Rekomendasi untuk Optimalisasi Dana Desa Padat Karya

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Hasil Rapat Terbatas membahas optimalisasi dana desa melalui padat karya menghasilkan delapan rekomendasi kebijakan.

Dalam laporan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang rekomendasi pertama adalah finalisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri untuk mendorong pembangunan desa secara padat karya.

Keempat menteri terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT.

Kedua, revisi terhadap Peraturan Kepala LKPP No. 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa untuk mempermudah swakelola desa.

Ketiga, revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 112/2017 untuk mempercepat penyaluran dana desa.

Keempat, penetapan prioritas penggunaan dana desa yang terdiri dari minimal 30% dana desa untuk upah tenaga kerja, tenaga kerja mencakup seluruh rumah tangga miskin, serta menggunakan minimal 70% material lokal.

Kelima, percepatan pencairan dana desa Tahap I pada Maret 2018 dan Tahap II pada Juni 2018.

Keenam, penetapan upah kerja kegiatan padat karya desa sebesar 80% dari upah minimum provinsi dan dibayarkan harian atau mingguan.

Ketujuh, upah kerja dan model pelaporan kegiatan padat kerya desa yang sederhana. Ditetapkan melalui Peraturan Bupati selambat-lambatnya pada Maret setiap tahun.

Kedelapan, mendorong gerakan nasional pengembangan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades).

Saran Kadin untuk Pemerintah Terkait Daya Beli Menurun

Nasional.kontan.co.id – Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa konsumsi rumah tangga periode Juli-September 2017 tumbuh 4,93% yoy. Angka itu melambat dibanding kuartal ketiga 2016 yang sebesar 5,01% yoy dan dibanding kuartal kedua 2017 yang sebesar 4,95% yoy.

Melihat hal ini, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani melihat masyarakat masih cenderung menahan konsumsi rumah tangga, dana tersebut hanya di saving. Ini dia bilang bisa dilihat dari dana yang cukup besar tertampung di perbankan ketimbang kuartal dan tahun sebelumnya.

Dia melihat sikap menahan diri masyarakat ini dari berbagai hal. Salah satunya menurutnya karena agresivitas perpajakan. Namun ia tak memungkiri demand dari konsumsi rumah tangga sedang rendah.

"Jadi itu yang membuat mereka menahan diri dulu, tapi tidak bisa dipungkiri mulai tahun depan, tahun politik akan menahan diri juga," ujar Rosan

Pemerintah mempunyai pekerjaan rumah untuk mendorong lebih tinggi konsumsi rumah tangga masyarakat di kuartal IV tahun ini. Rosan menilai, dibutuhkan stimulus perpajakan untuk menggenjot konsumsi rumah tangga.

"Kita kasih usulan ke pemerintah agar orang belanja kebutuhan sehar-hari tidak usah bayar PPN selama seminggu, biar orang belanja digenjot dulu konsumsinya," pungkas dia.

1 2 3 4 5 29