Prudential Luncurkan PRUlink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund

asuransi

 

Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) telah meluncurkan dana investasi terbaru berbasis syariah, PRUlink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund (SAPF). SAPF berinvestasi secara langsung maupun tidak langsung pada saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks berbasis syariah (sharia-compliant indexes) yang operasi utamanya berada di kawasan Asia Pasifik, tidak termasuk Jepang.

Sejalan dengan peluncuran dana investasi berbasis syariah baru tersebut, President Director Prudential Indonesia Jens Reisch mengatakan, melalui penempatan investasi jangka panjang, nasabah memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil investasi yang baik. “Seperti halnya dana investasi lain yang kami tawarkan, PRUlink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund secara profesional dikelola berdasarkan prinsip syariah oleh PT Eastspring Investments Indonesia (Eastspring Indonesia), yang merupakan bagian dari Grup Prudential,” paparnya, Selasa (15/11).

Chief Executive Officer Eastspring Indonesia Riki Frindos mengatakan, PRUlink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund membuka akses bagi para nasabah untuk berinvestasi di pasar global, terutama di Asia Pasifik. “Produk ini juga akan mengoptimalkan potensi dana investasi para nasabah,” ujarnya.

PRUlink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund adalah dana investasi terbaru yang merupakan bagian dari produk asuransi jiwa dasar terkait investasi PRUlink syariah assurance, produk asuransi jiwa syariah Prudential Indonesia yang didistribusikan melalui saluran tenaga pemasar. Jenis dana investasi baru ini, dengan komposisi 98 persen di ekuitas, memiliki tujuan untuk mencapai hasil maksimal dalam jangka panjang dan sesuai dengan minat para investor pada dana berbasis syariah yang terdapat di pasar Asia Pasifik.

PRUlink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund adalah jenis dana investasi berbasis syariah kelima yang diluncurkan oleh Prudential Indonesia sejak berdirinya unit usaha syariahnya pada 2007. Sejak 30 Juni 2016, unit usaha syariah Prudential Indonesia telah didukung oleh lebih dari 97.500 tenaga pemasar syariah berlisensi dengan total pendapatan premium sejumlah Rp 1,7 triliun.

Lembaga Wakaf dan Perbankan Syariah Harus Bersinergi

logo-perbankan-syariah-_151105185921-617

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya E Siregar mengatakan, untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif maka lembaga wakaf hendaknya dapat menggandeng perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Pengelolaan wakaf uang ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk investasi di bank syariah dengan akad mudharabah muqqayadah.

“Bank syariah punga kredibilitas yang baik dan bisa mendistribusikan dana wakaf dengan baik, selain itu bank syariah juga diatur oleh undang-undang dan diawasi OJK,” ujar Mulya di Jakarta, Rabu (7/12).

Bentuk sinergitas lembaga wakaf dan bank syariah dapat difasilitasi oleh OJK melalui sejumlah program seperti Keuangan Syariah Fair dan iB Vaganza. Menurut Mulya melalui program ini dapat meningkatkan literasi masyarakat untuk wakaf uang dan mendorong bank syariah menjadi kanal wakaf nasional. Selain itu, investasi wakaf uang di bank syariah juga dapat dilakukan dalam bentuk sukuk subordinasi yang imbal hasilnya lebih tinggi dari produk investasi sekaligus memperkuat struktur permodalan bank syariah.

Mulya mengatakan, perbankan syariah juga dapat membantu distribusi penyaluran manfaat dana wakaf untuk sarana dalam kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, serta bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Sinergi tersebut juga dapat mendorong pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk kemajuan ekonomi umat dan kesejahteraan umum melalui pembiayaan al-qardh bagi UMKM, pendayagunaan wakaf tanah dan pembangunan infrastruktur sosial. “Kalau sistem ini bisa dijalankan, maka pengelolaan wakaf uang akan sangat baik,” kata Mulya.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf tunai mencapai Rp 120 triliun. Pada 2013, wakaf tunai yang terkumpul sudah mencapai Rp 148,5 miliar. Sementara, aset wakaf berbentuk tanah mencapai 45,6 ribu hektar.

BPRS Susun Strategi Bersaing Hadapi KUR

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dinilai memerlukan strategi untuk dapat bersaing dengan program kredit usaha rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah. Tanpa adanya strategi jitu, pangsa pasar BPRS dapat beralih ke KUR yang bunganya akan diturunkan menjadi tujuh persen tahun depan.

Direktur Utama BPRS Artha Madani Cahyo Kartiko mengakui, BPRS sudah pasti akan kalah saing dengan KUR jika hanya mengandalkan strategi pricing. Menurut Cahyo, masih banyak bauran pemasaran yang bisa dipakai agar pembiayaan BPRS tetap diminati nasabah.

"Kami sudah mempelajari kelemahan-kelemahan KUR. Kelemahan itu yang akan kami manfaatkan menjadi peluang bagi BPRS," kata Cahyo kepada Republika.co.id seusai peresmian kantor pusat BPRS Artha Madani di Bekasi, Rabu (7/12).

Dia mengungkapkan, proses pengajuan KUR cenderung lebih kompleks. Calon debitur harus memenuhi semua persyaratan seperti agunan, laporan laba-rugi usaha, jumlah omzet, hingga jenis usaha yang bisa mendapatkan KUR.

Cahyo mengatakan, pihaknya akan mencoba lebih fleksibel dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, juga harus lebih cepat dalam memproses pengajuan nasabah.  Intinya, kata dia, BPRS Artha Madani akan menyesuaikan kondisi nasabah terkait dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi. "Selama secara hukum masih diterima persyaratan yang ada, bisa diproses," kata Cahyo.

Direktur Operasional BPRS Artha Mardani Pipih Boedi Marjanto menegaskan, pihaknya tidak akan gegabah menyalurkan pembiayaan meskipun mengedepankan kecepatan layanan dan fleksibilitas. Unsur kehati-hatian tetap diperlukan untuk menjaga rasio non-performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah.

Boedi menjelaskan, tindakan preventif menjaga pembiayaan bermasalah dilakukan dengan memperkuat analisis risiko. "Analisis terhadap profil calon debitur harus dilakukan dengan baik. Selain itu, aspek kolektibilitas terhadap penagihan angsuran," katanya.

SDM Bank Syariah Harus Memenuhi 4 Aspek

karyawati-menghitung-uang-di-bank-pembiayaan-rakyat-syariah-_161206200113-910

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sumber daya manusia (SDM) yang menekuni perbankan syriah setidaknya harus memenuhi empat aspek. Ketua Komite Bidang Pendidikan, Pelatihan Profesi & Vokasi Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Putu Rahwidhiyasa mengatakan ke empat aspek yang dimaksud yaitu operasional perbankan, managerial, kepemimpinan, dan pemahaman syariah.

“SDM Bank Syariah memiliki kemampuan operasional perbankan dan memahami seluk beluk aspek bisnis yang mempengaruhi kinerja sebuah bank,” ujar Putu di Jakarta, Kamis (8/12).

Untuk aspek managerial, SDM bank syariah harus memiliki kemampuan managerila yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Selain itu, Putu menambahkan, kepemimpinan SDM bank syariah juga harus memiliki kemampuan memimpin yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Aspek penting yang harus dimiliki oleh SDM bank syariah yakni pemahaman syariah yang bersifat universal dan sesuai dengan kearifan lokal. Menurut Putu, pemahaman syariah ini meliputi aspek hukum dan penerapannya sesuai dengan kaidah ushul fiqh.

“SDM juga harus memenuhi kualifikasi soft skill dan technical skill,” kata Putu.

1 27 28 29