BI Sedang Memproses Isi Ulang e-Money dalam Satu Mesin untuk Semua Kartu

Finance.detik.com – Jakarta – Pengisian ulang uang elektronik di gerbang tol saat ini masih belum secara terintegrasi dalam satu mesin. Artinya, pengguna uang elektronik yang ingin mengisi ulang saldonya di gerbang tol masih dibatasi oleh pengisian yang hanya bisa untuk bank tertentu.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, saat ini pihaknya masih memproses agar interoperability pengisian uang elektronik, satu mesin untuk semua kartu bisa dilakukan.

"Kita sedang kembangkan top-up terintergasi, satu EDC bisa untuk semua kartu," katanya saat ditemui di Kantor Ombudsman, Jakarta.

"Sama saja seperti Anda tap, kalau tap e-Money kan bisa membaca semua bank. Begitu juga untuk top-up-nya, bisa dilaksanakan di satu alat dan sifatnya dihitung on us," sambungnya.

Lanjut dia, hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan dan perlindungan bagi konsumen dalam rangka peningkatan penggunaan uang elektronik atau non tunai di masyarakat.

Namun demikian, masyarakat diharapkan tidak membiasakan untuk melakukan isi ulang saldo di gerbang tol. Hal ini untuk mengurangi potensi kemacetan di gerbang tol.

"Kita usahakan top-up tidak di gerbang karena ada potensi kemacetan kalau nanti prosesnya lama. Tapi kita akan sediakan. Yang utama di tempat rest area. Beberapa kebutuhan di gerbang tol, kita lihat situasinya kebutuhannya bagaimana. Tapi intinya top-up kita upayakan di rest area dan merchant," pungkasnya.

Alasan RI-Malaysia-Thailand Meninggalkan Penggunaan Dolar AS

Finance.detik.com – Jakarta – Tahun depan pembayaran transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia, Malaysia dan Thailand tidak menggunakan dolar AS. Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand meluncurkan Local Currency Settlement Framework.

Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah menjelaskan peluncuran LCS ini untuk memfasilitasi negara yang menjadi mitra dagang.

"LCS ini karena didorong oleh kebutuhan ketiga negara sangat tinggi, sehingga dibutuhkan cara untuk mengurangi dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional," kata Nanang di Gedung BI, Jakarta.

Nanang menjelaskan, skala perdagangan ekspor dan impor ketiga negara terus meningkat, dengan mengurangi ketergantungan ketiga negara terhadap dolar AS akan mengurangi kerentanan ketiga negara terhadap shock eksternal, diversifikasi eksposur mata uang.

"Kemudian juga bisa mengurangi biaya transaksi karena keharusan mengonversi ke dolar AS dan pengembangan pasar mata uang regional," ujarnya.

Dia menyebutkan, perdagangan antara Indonesia dengan Thailand, selama 3 tahun terakhir, rata-rata impor Indonesia dari Thailand US$ 10 miliar atau dengan pangsa 5,7% dari keseluruhan impor dari mitra dagang. Sedangkan ekspor ke Thailand rata-rata US$ 5,9 miliar atau 3,4% dari total ekspor ke mitra dagangan Indonesia.

Sedangkan Indonesia dengan Malaysia rata-rata nilai impor dalam tiga tahun terakhir adalah US$ 11,5 miliar atau 6,6% dari keseluruhan impor. Sedangkan ekspor Indonesia dalam tiga tahun terakhir rata-rata US$ 9.6 miliar atau 5,5% dari total ekspor.

Untuk penggunaan mata uang dalam ekspor impor, penggunaan Baht dalam impor dari Thailand hanya US$ 0.28 miliar atau 0,2% dari keseluruhan pembayaran impor. Demikian pula penggunaan Malaysian Ringgit hanya US$ 0,44 miliar atau 0,3% keseluruhan pembayaran impor.

Secara total, pembayaran Impor Indonesia dari keseluruhan negara mitra dagang 76,3% dalam dolar AS. "Bila pembayaran impor ke Malaysia dan Thailand menggunakan mata uang lokal masing-masing, setidaknya diharapkan akan turut mengurangi permintaan terhadap dolar AS di dalam negeri," imbuh dia.

Pengusaha Jangan Wait & See untuk Menghadapi Tahun Politik

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau para pengusaha tidak perlu wait and see dalam menghadapi tahun politik dengan adanya pilkada serentak 2018, pemilu presiden, dan legislatif 2019.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan Pilkada bukanlah sesuatu yang baru, sehingga pengusaha tidak perlu wait and see untuk memulai suatu usaha.

"Pilkada ini bukan sesuatu yang baru, aman-aman saja. Pengusaha sih saya tanya ke teman-teman business as usual saja lah [adanya Pilkada], nggak kuatir sama sekali jalan saja kok," kata Rosan di Grand Sahid Jaya.

Dalam hal ini meskipun ada Pilkada serentak di 117 daerah pada 2018 mendatang, namun Rosan optimistis perekonomian Indonesia akan tetap baik. "Semuanya positif, harga komoditas naik, rating naik, orang mulai spending, kelihatannya pengusaha mulai mencari ekspansi lagi tahun-tahun ke depan," ungkapnya.

Senada, Ekonom Senior Indef Aviliani menuturkan perekonomian Indonesia akan tetap membaik meski pada 2018 merupakan tahun politik. Menurutnya dengan adanya Pilkada akan ada perputaran uang sehingga bisa mendorong konsumsi masyarakat.

"Enggak, saya sih yakinnya tahun depan dengan adanya pilkada 117 itu mau enggak mau perputaran uang akan terjadi, berarti konsumsi masyarakat akan naik," kata Aviliani.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Rosan juga menyinggung perihal pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2017. Menurutnya ekonomi kuartal IV/2017 akan lebih baik dibanding periode sebelumnya lantaran harga komoditas yang mulai membaik.

"Kuartal IV/2017 mestinya akan lebih baik, karena memang pertama harga komoditas naik, itu membantu, kemudian orang sekarang sudah mulai agak spending lagi, kendaraan bermotor juga sudah mulai naik lagi."

 

OJK Menjadi Instansi Pengendali Gratifikasi Terbaik

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penilaian pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik 2017 dalam kategori Kementerian dan Lembaga.

Dua penghargaan tersebut diterima oleh Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, Ahmad Hidayat dari Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017 di Jakarta, Selasa.

Agus Rahardjo dalam sambutannya menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada pejabat negara dan instansi yang mempunyai komitmen tinggi dalam upaya pencegahan korupsi melalui kepatuhan pelaporan gratifikasi dan LHKPN.

“Ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya yang sangat baik dalam bergerak bersama KPK untuk memberantas korupsi di negeri kita,” kata Agus.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, Ahmad Hidayat mengatakan OJK berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi role model bagi industri jasa keuangan.

Dia mengatakana OJK menerapkan program anti gratifikasi dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, membangun whistle blowing system OJK (WBS OJK) yang merupakan sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK.

Di samping itu, OJK juga mewajibkan pelaporan LHKPN bagi seluruh pegawai OJK mulai dari level staf sampai dengan pejabat tertinggi, yang merupakan perluasan wajib lapor LHKPN sesuai ketentuan KPK yang terbaru.

“OJK ingin menjadi otoritas yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang tinggi untuk memajukan industri jasa keuangan,” katanya.

Menurutnya, penghargaan KPK ini menjadi penyemangat bagi OJK untuk terus mengembangkan sistem dan budaya anti korupsi pada setiap satuan kerja di seluruh kantor OJK.

 

Fintech dan E-commerce Dilarang Memproses Transaksi Mata Uang Virtual

Finance.detik.com – Jakarta – Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran dan moneter di Indonesia menegaskan bahwa virtual currency mulai dari ethereum hingga bitcoin bukanlah mata uang resmi di Indonesia. BI sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan BI yang isinya secara eksplisit melarang penyelenggara teknklogi finansial dan e-commerce, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan dan memroses virtual currency.

"Lalu bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency, hal ini untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme dan menjaga kedaulatan Rupiah sebagai legal tender di NKRI," kata Agus.

Pada 2014 lalu, sebenarnya BI sudah mengeluarkan statement terkait cryptocurrency ini. Bahwa mata uang virtual yang tidak memiliki legal tender tidak sah di NKRI. Maka diberlakukan sebagai komoditas.

Selang 2 tahun yakni pada 2016, BI mengeluarkan Peraturan BI (PBI) yang mencantumkan secara eksplisit melarang transaksi pembayaran untuk transaksi mendukung cryptocurrency dalam hal ini transaksi pembelian atau penjualan.

Agus juga menjelaskan, penegasan tersebut untuk mencegah peluang arbitrase, praktik bisnis tak sehat, dan pengendalian bisnis oleh pihak-pihak di luar jangkauan hukum NKRI yang dapat merusak struktur industri.

"Peraturan telah kami tuangkan dalam ketentuan teknologi nasional dan penyempurnaan ketentuan uang elektronik dan APU-PPT," ujarnya.

Dia mengatakan BI akan mengeluarkan aturan bagi pelaku teknologi finansial (tek n), termasuk e-commerce, guna melaksana- kan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen.

"Kami mewajibkan seluruh penggiat fintech yang bergerak di sistem pembayaran untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia, melaporkan kegiatan, dan melakukan uji coba dalam Regulatory Sandbox. Kami juga akan berkolaborasi dengan OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya.

1 2 3 30