Apakah Aturan Menghambat Program Padat Karya Dana Desa?

Nasional.kontan.co.id – Jakarta – Keinginan Presiden Joko Widodo agar Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk menciptakan proyek padat karya yang mengalami ganjalan. Sejumlah regulasi dinilai masih mengganjal program tersebut.

Regulasi pertama, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan, peraturan tersebut agak menyulitkan.

Pasalnya, beleid tersebut mengatur pengadaan barang dan jasa kompleks dan nilainya di atas Rp 200 juta tidak bisa dikerjakan dengan model swakelola. Beleid kedua, Peraturan Menteri Keuangan No. 112 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasalnya dengan ketentuan tersebut daerah yang 90% desanya belum melaporkan penggunaan Dana Desa mereka pada periode sebelumnya, belum bisa mencairkan Dana Desa. Eko mengatakan, masalah tersebut sudah teratasi.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan menurutnya, sudah mau memperlonggar syarat tersebut. "Menkeu dalam rapat terbatas kemarin sudah sepakat ini akan diperlunak," katanya.

Sementara itu, berkaitan dengan peraturan kepala LKPP, akan direvisi. Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Optimalisasi Penciptaan Lapangan Kerja yang digelar pekan lalu ingin agar penciptaan lapangan kerja di daerah dipacu. Salah satu upaya yang dia perintahkan agar penciptaan lapangan kerja dilakukan, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa.

"Lakukan kerjaan secara swakelola sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya di desa dan di daerah serta menyerap tenaga kerja sebanyak- banyaknya," katanya.

Eko mengatakan, akan melaksanakan perintah tersebut. Pihaknya akan alokasikan 30% dari Rp 60 triliun Dana Desa yang digelontorkan 2018 nanti.

Dana Desa ini akan dialokasikan untuk program swakelola agar bisa menciptakan proyek padat karya bagi masyarakat. Harapannya, dengan kebijakan tersebut 5,7 juta tenaga kerja bisa terserap.

Alasan Masyarakat Menahan untuk Membeli

Nasional.kontan.co.id – Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi rumah tangga periode Juli-September 2017 tumbuh 4,93% year on year. Angka itu melambat dibanding kuartal ketiga 2016 yang sebesar 5,01% yoy dan dibanding kuartal kedua 2017 yang sebesar 4,95% yoy.

Menurut para ekonom, penyebab pelemahan konsumsi rumah tangga adalah belum ada dampak yang terasa dari kenaikan harga komoditas yang baru terjadi pada awal tahun ini. Masyarakat pun lebih cenderung menyimpan uangnya lantaran ke depannya harga komoditas masih tak menentu.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, faktanya masyarakat desil 5-10 (kesejahteraan menengah-tinggi) menahan konsumsi. Hal ini tampak dari dana simpanan dana di perbankan.

“Mereka dapat earnings dari naiknya harga komoditas, tapi perilakunya berubah karena mereka melihat harga komoditas masih tak menentu. Jadi, mereka menahan tetapi bukan daya beli turun,” kata Josua di Gedung Kementerian Keuangan.

Menurut Josua, dalam hal ini perlu dilihat bukan dari konsumsi riilnya melainkan pendapatan riilnya. “Buruh tani dan bangunan memang turun, jadi yang terpengaruh yang 40% terbawah itu,” ucapnya.

Ekonom DBS Gundy Cahyadi mengatakan, dalam hal konsumsi rumah tangga, dirinya melihat ada perbedaan antara konsumsi barang yang diinginkan (discretionary) dan non discretionary atau konsumsi barang yang diperlukan

“Untuk barang yang kita perlu sebenarnya baik, tapi untuk barang yang kita mau itu yang lemah. Jadi, memang ada dampak dari harga komoditas,” kata dia.

Ia mengakui, daya beli memang mengalami sedikit softening. Pasalnya, pertumbuhan pendapatannya (wage growth) relatif rendah dan masih belum ditopang kenaikan harga komoditas. “Biasanya harga komoditas naik, earnings-nya naik. Translasinya ke wage growth, tapi kami belum lihat di 2017,” ujarnya.

Josua mengatakan, diharapkan program Padat Karya Tunai yang baru saja dicanangkan Presiden Joko Widodo bisa dorong dan jaga daya beli di tahun depan. Adapun stimulus pembebasan PPN bisa saja dilakukan, tetapi sikonnya belum memungkinkan.

“Ada potensi shortfall penerimaan pajak sementara infrastruktur pembangunannya masih didorong, bansos, makanya ruangnya terbatas,” kata Josua.

 

LKMS Perlu Ditingkatkan karena Memiliki Peran untuk Pemberdayaan Ekonomi

Republika.co.id – Surabaya – Lembaga keuangan mikro berbasis syariah memiliki peran untuk mendorong pemberdayaan ekonomi, hal ini dibahas dalam seminar di gelaran Indonesia Sharia Economic Festival(ISEF) 2017 di Grand City Surabaya. Seminar tersebut dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi.

Dalam seminar tersebut, dibahas mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang tidak terlepas dari peran penting lembaga intermediasi keuangan. Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah (LKMS) menjadi salah satu lembaga intermediasi yang memiliki potensi besar untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat baik dari sisi jumlah maupun volume usaha.

Dalam sambutannya, Rosmaya Hadi menyatakan, LKMS memiliki beberapa potensi antara lain yaitu milik dari, oleh dan untuk anggota dan calon anggota, lokasi kantor dekat anggota, dan pengurus mengenal dengan baik pribadi anggota sehingga akses informasi tentang nasabah mudah. Selain itu, LKMS juga menerapkan pola tanggung renteng, dan persyaratan pinjaman dan pembiayaan tergolong mudah yang tidak terikat pada kekakuan persyaratan pinjaman.

"Upaya untuk mendukung pengembangan LKMS telah dilakukan Pemerintah, di antaranya melalui bantuan pendanaan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LDB) dan pembinaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah," kata Rosmaya.

Sementara itu di tingkat Provinsi khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, juga telah menyalurkan dana hibah untuk Lembaga Keuangan Mikro berbasis fungsional guna menjadi Koperasi Karyawan (Kopwan) berbasis syariah. Meski demikian, BI menilai upaya pengembangan tersebut masih perlu lebih ditingkatkan untuk mendorong kontribusinya terhadap perekonomian.

Penyelenggaraan seminar tersebut menjadi media diskusi untuk mencari terobosan upaya memperkuat posisi Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah. Selain itu, untuk memperoleh pemikiran untuk optimalisasi skema penyaluran dana dan perluasan sumber pendanaan LKMS agar mampu mendorong peningkatan kontribusinya dalam perekonomian daerah dan nasional.

Seminar tersebut juga menjadi wujud dari pilar pertama dari Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terdiri dari pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah dan penguatan riset, asesmen dan edukasi.

"Kami berharap seminar ini dapat bermanfaat dalam pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berfokus pada tiga hal utama," kata Rosmaya.

Tiga hal utama ini, pertama, ide awal untuk mengoptimalisasi skema penyaluran dana dan perluasan sumber pendanaan LKMS. Kedua, penguatan posisi LKMS agar semakin mendapat perhatian dari Pemerintah, Otoritas dan pelaku ekonomi lainnya.

Ketiga, dapat mendorong munculnya kesepakatan pemberdayaan LKMS agar mampu mendorong peningkatan kontribusinya dalam perekonomian daerah dan nasional.

Permintaan Harus Mendukung Gaya Hidup Ekonomi Syariah

Republika.co.id – Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bahwa upaya penciptaan gaya hidup yang mendukung ekosistem perekonomian syariah perlu didukung permintaan masyarakat dalam produk-produk industri yang saling terkait.

"Kalau mau lifestyle (syariah), maka harus ada permintaan. Potensinya besar untuk permintaan sektor-sektor industri syariah," kata Wimboh dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Produk industri syariah tersebut antara lain menyangkut makanan halal, jasa keuangan, rekreasi, sandang, kosmetik, dan obat-obatan. Wimboh menilai perekonomian syariah di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar masih tertinggal dari negara-negara lain.

Hal tersebut dapat dilihat dari Global Islamic Economy Indicator Score 2016-2017 yang menunjukkan daya saing ekonomi syariah Indonesia hanya menempati peringkat 10 atau tertinggal dari Malaysia dan negara-negara di Semenanjung Arab. Selain itu, daya saing keuangan syariah Indonesia hanya menempati peringkat tujuh, juga masih tertinggal dari Malaysia dan negara-negara di Semenanjung Arab.

"Malaysia sudah lebih jauh di atas kita, namun memang di sana ada komitmen besar dari pemerintahnya mengembangkan ekonomi syariah," kata Wimboh.

Ia terutama menyoroti mengenai peluang pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, di mana tahap pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat supaya memunculkan permintaan industri syariah. Upaya meningkatkan taraf hidup tersebut diwujudkan melalui pengembangan lembaga keuangan syariah yang kemudian harapannya dapat merangsang masyarakat masuk ke sektor syariah.

Kemudian, lanjut Wimboh, pengembangan ekonomi syariah juga dapat dilakukan dengan merambah masyarakat yang sudah mapan untuk memulai gaya hidup syariah.

"Sekarang ini kami mulai perbaikan dalam bentuk rebranding. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan usaha-usaha syariah," kata dia.

Sudah Pensiun? Lakukan 5 Tips Cerdas Agar Sejahtera

Republika.co.id – Jakarta – Pada saat masih muda pulalah, seseorang harus bekerja keras untuk mempersiapkan masa depan dan masa tuanya nanti. Dalam proses tersebut, mereka harus mulai memerhatikan tentang dana pensiun agar kelak masa tuanya lebih aman dan terjamin.

Jika Anda merupakan seorang pekerja atau memiliki usaha yang sedang dijalankan, ada baiknya mulai merancang masa pensiun sejak dini. Anda bisa memulainya dengan memaksimalkan tabungan dan investasi. Jangan sampai menjelang masa pensiun nanti, Anda masih saja bekerja keras sementara produktivitas sudah mulai menurun.

Sebelum masa itu tiba, persiapkan pensiun yang sejahtera secara maksimal dengan cara berikut ini.

Pertama, Alokasikan 20 persen Pendapatan untuk ditabung dan mulailah hidup hemat. Kata menabung dan hemat adalah dua kata bijak yang selalu hadir ketika membicarakan tentang mengatur keuangan. Bila berniat untuk mempersiapkan dana pensiun sejak dini, Anda wajib untuk menyisihkan uang dalam bentuk tabungan dan menjalankan pola hidup hemat.

Buatlah jadwal di setiap bulanya untuk mengalokasikan minimal 20 persen pendapatan untuk tabungan. Usahakan menabung secara rutin. Bila perlu, buatlah alarm khusus setiap tanggal gajiansupaya tidak lupa menabung. Hindari sebisa mungkin mengeluarkan uang hanya untuk memuaskan keinginan. Pilih mana yang kebutuhan dan mana yang sekadar keinginan.

Kedua, susun daftar budget kebutuhan. Mungkin masing-masing orang akan berbeda. Orang yang pandai mengatur keuangannya tentu tidak akan lupa untuk membuat daftarbudget kebutuhan.

Dalam daftar budget tersebut, ada data keuangan yang membantu Anda dalam mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli sesuatu. Bagi yang belum pernah membuat daftarbudget kebutuhan, cobalah untuk membuatnya dengan sederhana.

Catatlah kebutuhan apa saja yang diperlukan setiap bulannya. Sebelum berbelanja, coba lakukan pengecekan, apakah ada yang tidak terlalu dibutuhkan? Jika ada, tiadakan hal tersebut dari daftarbudget dan sisihkan untuk dana pensiun.

Ketiga, bila memiliki utang, jadikan prioritas dalam daftar budget kebutuhan. Karena masih ada utang. Utang memang muncul karena adanya kebutuhan. Namun,kondisi keuangan belum dikatakan stabil dengan adanya utang ini.

Cara satu-satunya adalah masukkan utang sebagai prioritas dalam daftar budget kebutuhan. Dengan begitu, tiap bulannya utang selalu terbayarkan dan Anda terhindar dari tunggakan utang.

Sebab adanya tunggakan utang nantinya begitu membebani keuangan dan tak menutup kemungkinan tabungan pensiun terpakai untuk membayar utang tersebut. Ukuran amannya, 30 persen pendapatan dialokasikan untuk utang. Lebih dari itu pertanda dari tidak amannya kondisi keuangan.

Keempat, siapkan dana darurat 3x atau 9x pengeluaran. Dana darurat adalah sejumlah uang yang harus ada pada saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan. Sebab kejadian apa pun bisa menimpa Anda setiap saat. Karena itu, dana darurat menjadi penting untuk dipersiapkan.

Lalu, apakah dana darurat  dan dana pensiun harus terpisah? Lebih baik terpisah karena dana darurat ini dipersiapkannya dalam hitungan bulan, sedangkan dana pensiun dikumpulkan hingga nantinya pensiun.

Idealnya, dana darurat itu tiga kali atau sembilan kali pengeluaran tiap bulan. Katakan saja pengeluaran per bulan Rp 5 juta. Itu berarti Anda mesti mempersiapkan dana darurat sebesar Rp 15 juta atau Rp 45 juta.

Cara mempersiapkannya, andaikan gaji Anda Rp 10 juta. Alokasi tiap bulan untuk kebutuhan Rp 5 juta (50 persen), utang/KPR Rp 3 juta (30 persen), dan tabungan/pensiun Rp 2 juta (20 persen). Tak ada salahnya mengambil setengah dari tabungan/pensiun untuk dana darurat hanya untuk sementara.

Sisihkan setengah dari tabungan/pensiun selama 15 bulan atau 45 bulan. Jangan lupa untuk menyesuaikan nominal di atas dengan kenaikan gaji.

Kelima, selesai dengan dana darurat, siapkan investasi. Saat ini investasi tidak hanya dilakukan para investor yang berkantong tebal saja. Investasi bisa dilakukan setiap orang yang menganggap masa depan itu adalah hal yang harus disiapkan. Saat ini ada berbagai jenis investasi yang bisa dipilih masyarakat awam.

Investasi dengan cara deposito di bank ataupun investasi emas rupanya masih menjadi pilihan investasi yang aman. Dengan berinvestasi, kita juga sudah mulai mempersiapkan masa pensiun kita nanti. Jika Anda ingin berinvestasi, lakukanlah setelah mempersiapkan dana darurat. Ambil setengah dari alokasi tabungan (10 persen pemasukan) untuk investasi.

Lakukan terus-menerus hingga pensiun. Sebab nantinya akan berguna sebagai dana pensiun. Jangan ditunda perencanaan keuangan masa pensiun karena pensiun itu pasti.

1 2 3 4 5 41