Fintech dan E-commerce Dilarang Memproses Transaksi Mata Uang Virtual

Finance.detik.com – Jakarta – Bank Indonesia (BI) selaku regulator sistem pembayaran dan moneter di Indonesia menegaskan bahwa virtual currency mulai dari ethereum hingga bitcoin bukanlah mata uang resmi di Indonesia. BI sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan BI yang isinya secara eksplisit melarang penyelenggara teknklogi finansial dan e-commerce, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan dan memroses virtual currency.

"Lalu bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency, hal ini untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme dan menjaga kedaulatan Rupiah sebagai legal tender di NKRI," kata Agus.

Pada 2014 lalu, sebenarnya BI sudah mengeluarkan statement terkait cryptocurrency ini. Bahwa mata uang virtual yang tidak memiliki legal tender tidak sah di NKRI. Maka diberlakukan sebagai komoditas.

Selang 2 tahun yakni pada 2016, BI mengeluarkan Peraturan BI (PBI) yang mencantumkan secara eksplisit melarang transaksi pembayaran untuk transaksi mendukung cryptocurrency dalam hal ini transaksi pembelian atau penjualan.

Agus juga menjelaskan, penegasan tersebut untuk mencegah peluang arbitrase, praktik bisnis tak sehat, dan pengendalian bisnis oleh pihak-pihak di luar jangkauan hukum NKRI yang dapat merusak struktur industri.

"Peraturan telah kami tuangkan dalam ketentuan teknologi nasional dan penyempurnaan ketentuan uang elektronik dan APU-PPT," ujarnya.

Dia mengatakan BI akan mengeluarkan aturan bagi pelaku teknologi finansial (tek n), termasuk e-commerce, guna melaksana- kan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen.

"Kami mewajibkan seluruh penggiat fintech yang bergerak di sistem pembayaran untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia, melaporkan kegiatan, dan melakukan uji coba dalam Regulatory Sandbox. Kami juga akan berkolaborasi dengan OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya.

Indonesia Telah Memiliki Gerbang Pembayaran Nasional Setelah Melakukan Kajian Selama 20 Tahun

Finance.detik.com – Jakarta – Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) resmi diluncurkan setelah melakukan kajian selama 20 tahun. Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengungkapkan GPN diharapkan bisa mendorong interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia.

Agus menjelaskan, di era digitalisasi ini BI mencermati instrumen pembayaran non tunai untuk pembayaran ritel. Dia menjelaskan, saat ini sistem pembayaran dituntut cepat dan praktis.

Dia mencontohkan, tahun ini setiap menitnya terjadi 10.000 transaksi baik dari ATM, kartu debit dan kartu kredit.

"Karena Indonesia itu populasinya besar dan secara geografis luas sudah waktunya memiliki sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien dan andal," kata Agus dalam acara peluncuran GPN, di Gedung BI, Jakarta.

Menurut dia, di tengah pesatnya kebutuhan transaksi saat ini dinilai masih kurang efisien dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen. Karena itu dengan adanya GPN maka akan terbangun sistem pembayaran yang lebih interkoneksi. Sebelumnya platform pembayaran belum terkoneksi satu sama lain, sehingga masih terlalu banyak. Contohnya, deretan mesin ATM dan mesin EDC di kasir supermarket.

Lalu, saat ini pemrosesan transaksi domestik masih terjadi di luar negeri, hal ini karena perbankan nasional masih menggunakan jasa pemrosesan dari luar negeri.

"Pemrosesan di luar negeri ini menciptakan inefisiensi, karena ada biaya yang dikeluarkan untuk pemrosesan ini," ujar Agus.

Dia menjelaskan, jumlah EDC yang masih begitu banyak di lokasi kasir supermarket juga menyebabkan inefisiensi. Pasalnya, jika sudah terkoneksi maka mesin yang ada bisa direlokasi dan didistribusikan ke seluruh wilayah RI yang belum memiliki infrastruktur.

Untuk mendukung, BI mengatur merchant discount rate (MDR) 1% untuk setiap kali transaksi. Sebelumnya, toko atau merchant memberlakukan MDR 2-3% untuk transaksi, biaya MDR sebelumnya dinilai membebani masyarakat sebagai pengguna.

Agus meyakini, dengan kondisi itu Maka GPN sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

"Pelaksanaan mandat Undang-undang (UU) BI selaku otoritas sistem pembayaran. Kami begitu berbesar hati selama 20 tahun lalu rencana ini sudah tercantum dalam cetak biru sistem pembayaran nasional pada 1996, ini adalah momen bersejarah gerbang pembayaran nasional," jelas dia.

Mantan Menteri Keuangan ini menjelaskan ada tiga sasaran utama dalam implementasi GPN ini, antara lain menciptakan ekosistem pembayaran interkoneksi, interoperabilitas dan mampu mendorong transaksi otorisasi kliring settlement secara domestik.

Kemudian mampu meningkatkan perlindungan konsumen dan meyakinkan ketersediaan dan integritas guna mendukung efisiensi, intermediasi dan resiliensi sistem keuangan.

Paytren Mulai Menjual Reksadana, Target Rp 500 Miliar

Republika.co.id – Jakarta – Paytren Asset Management (PAM) akan meluncurkan dua produk reksadana hari ini di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu dilakukan setelah mendapat surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Besok kita luncurkan dan memasuki tahap pemasaran produknya. Kita tawarkan dulu sebelum NAB (Nilai Aktiva Bersih) ditentukan," ujar Direktur Utama PAM Ayu Widuri.

Ia menambahkan setelah ditawarkan, NAB akan ditentukan dalam waktu satu sampai dua hari setelahnya. "Jadi besok awalnya, karena nasabah reksadana harus daftar dulu baru bisa transaksi," jelas Ayu.

Lebih lanjut, kata dia, Paytren menargetkan 500 ribu investor di awal dengan investasi minimal Rp 1 juta. Dengan begitu, target awal dana investasi yang dihimpun sekitar Rp 500 miliar.

"Kita sudah punya target pasar yaitu mitra Paytren yang jumlahnya sekitar Rp 1,7 juta. Sebelum izin OJK kita sudah melakukan edukasi dan literasi reksa dana syariah termasuk penjelasan saham syariah," jelas Ayu.

Menurutnya, dari edukasi tersebut, animo para Mitra tersebut cukup besar. Apalagi produk PAM memang sudah lama mereka tunggu.

NAB reksadana merupakan harga atau nilai wajar dari produk reksadana per unit atau penyertaan. Turun naiknya suatu reksadana terlihat dari NAB ini. Reksadana menjadi bagian penting investasi portofolio yang dijual dalam bentuk konvensional dan syariah.

Sebelumnya, PAM telah mendaftarkan dua produknya ke OJK, salah satunya yakni kontrak investasi kolektif untuk produk reksadana. Komisaris Utama sekaligus pemilik Paytren Yusuf Mansur pun mengaku senang atas terbitnya izin itu. "Berkat doanya kawan-kawan. Insya Allah, jualan dah kita," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Paytren kini ada dua. Pertama, Paytren yang bisa dimanfaatkan untuk pembayaran. Lalu kedua, Paytren Asset Management sebagai wadah berinvestasi.

"Kawan-kawan kudu ikutan untuk meramaikan pasar modal syariah. Kita biayai negara, kita biayai dunia. Bismillah," tambah Yusuf.

Sebagai informasi, PAM merupakan perusahaan manajer investasi di bawah PT Veritra Sentosa International yang memiliki produk financial technology (fintech) Paytren.

Strategi Memperbaiki Keuangan Syariah

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Muliaman D Hadad menekankan, agar keuangan syariah menjadi hal biasa dalam kegiatan ekonomi nasional. Sehingga, keuangan syariah akan menjadi kegiatan komplementer dari kegiatan ekonomi yang sudah berjalan.

"Jadi pembiayaan Islamic finance tidak di pinggir-pinggir tapi masuk ke tengah. Dia harus relevan dengan kebutuhan. Sehingga dia harus menjadi mainstream masuk kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat," kata Muliaman.

Untuk menjadikan keuangan syariah menjadi hal yang biasa, lanjutnya, diperlukan perbaikan dalam beberapa hal. Mulai dari aturan hukumnya sampai pada membangun suatu ekosistemnya. Keuangan syariah yang mainstream dinilai menjadi suatu agenda pokok. "Perkembangan ekonomi syariah harus didorong untuk memperbaiki akses keuangan. Sehingga, sejahtera masyarakat dan berkurang gap antara yang kaya dan yg miskin," kata Muliaman.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menyebutkan, keuangan syariah bisa masuk mainstream melalui beberapa strategi. Pertama, membiayai segmen yang kecil-kecil yang di bawah. "Islamic mikro finance harus didorong kuat. Ribuan BMT yang belum punya orang tua, BMT skala kecil kalau digabung punya kekuatan ekonomi luar biasa. Kalau dibiarkan sendiri-sendiri akan sulit," ujar dia.

Strategi kedua, dengan masuk pembiayaan kelompok menengah (middle income) dimana pada 2030 akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Lapisan tengah tersebut akan mendorong permintaan-permintaan baru terhadap jasa keuangan syariah. Lapisan berikutnya kalau mau menjadi keuangan syariah yang mainsream harus membiayai infrastruktur seperti jalan tol dan bandara.

Di samping itu, Muliaman juga menyebut terdapat lima area penting jika menginginkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah global. Pertama, meyakini Indonesia memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang baik, politik yang stabil, sistem regulator yang mendukung, kondisi makro yang stabil dan sistem perpajakan yang mendukung. Kedua, meyakini Indonesia memiliki sumber daya manusia yang perlu dibangun secara sistematis menjadi pool of talent atau pool of expertise.

Hal lainnya dari sisi infrastruktur tidak hanya fisik, melainkan juga infrastruktur teknologi. Keempat, tingkat kedalaman porsi keuangan syariah. Serta kelima soal reputasi Indonesia yang memiliki keunggulan daya tarik tertentu baik dari budaya maupun pariwisata.

Pelarangan Bank Konvensional di Aceh, Masih Menunggu OJK

Republika.co.id – Jakarta – Perbankan konvensional belum bisa menentukan langkah terkait rencana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang ingin menerapkan sistem keuangan syariah sepenuhnya. Perbankan masih menunggu arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.

Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko mengaku sudah mengetahui kabar mengenai Aceh yang ingin menghapus perbankan konvensional. Dia menegaskan, selama OJK menyetujui rencana Aceh, BTN akan mengikutinya.

Iman mengatakan, semua cabang BTN, baik konvensional maupun syariah, beroperasi atas izin dari OJK. "Ditutup atau tidaknya kantor cabang BTN (konvensional) di Aceh tergantung arahan OJK nantinya," kata Iman.

Bank BTN memiliki satu satu kantor cabang konvensional dan satu kantor cabang BTN syariah di Aceh. "Itu di luar kantor cabang pembantu," katanya.

Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Santoso mengutarakan hal senada. BCA masih perlu menunggu penjelasan dari pemerintah dan OJK. "OJK pasti akan berikan arahan kepada kita dan kita akan ikuti," kata Santoso.

Santoso mengakui, BCA tidak memiliki banyak kantor cabang di Aceh. Hanya ada beberapa di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan lainnya.

Santoso menegaskan tidak menutup kemungkinan BCA akan membuka cabang syariah jika peraturan tersebut diberlakukan. "Artinya, kalau layanan syariah memang dibutuhkan maka kita akan ikuti dengan membuka bank syariah," kata Santoso.

Pemprov Aceh saat ini sedang menyusun qanun atau peraturan daerah (perda) tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Melalui perda tersebut, hanya bank syariah yang boleh beroperasi di Aceh.

Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah sebelumnya mengaku belum mengetahui secara pasti ihwal perda LKS Aceh. Namun, dia mengatakan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sejauh ini tidak mempermasalahkan.

"Pak Ketua (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso) bilang tidak ada masalah. Silakan saja," kata dia, akhir pekan lalu.

Meski begitu, Imansyah menilai, jika qanun tersebut benar-benar dilaksanakan, pertumbuhan industri keuangan syariah akan dapat terdorong . Sebab, proses konversi BPD Aceh dari konvensional menjadi bank syariah juga telah meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah yang tadinya di bawah 5 persen menjadi 5,54 persen.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono masih perlu melihat dan mengkaji terlebih dahulu isi perda tersebut. Namun, dia mengakui, Pemprov Aceh telah berkoordinasi dengan OJK Kantor Regional Aceh. "Intinya, kalau OJK, harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain," kata Soekro.

Bank Indonesia memandang rancangan perda LKS Aceh perlu didukung kesiapan infrastruktur yang memadai. Selain itu, perlu ada produk keuangan syariah yang kompetitif dengan konvensional.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Anwar Bashori menjelaskan, di Indonesia memang terdapat daerah khusus seperti di Aceh yang menerapkan syariat Islam secara sempurna (kafah). Meski demikian, untuk sistem konvensional juga sudah terdapat jalurnya sesuai peraturan. "Selama tidak langgar undang-undang, itu saya pikir tidak apa-apa," kata Anwar.

Menurut dia, Pemprov Aceh perlu melakukan pendekatan yang baik kepada perbankan terkait peraturan tersebut. Dengan kata lain, Aceh meminta kepada bank agar membuka cabang bank syariah di Aceh.

Oleh karena itu, persoalan infrastruktur dinilai menjadi hal penting untuk mendukung sektor keuangan di Aceh. Selain itu, kesiapan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang profesional juga diperlukan.

"Kalau produknya bagus, silakan saja. Intinya, jangan sampai biaya bank syariah di Aceh mahal," ujar dia.

1 2 3 41