Penyebab Tantangan Ekonomi Generasi Milenial Lebih Berat

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Kondisi ekonomi generasi millenial dinilai memiliki banyak tantangan dibandingkan dengan generasi sebelumnya akibat krisis keuangan global dan dampak yang timbul setelah resesi tersebut.

Temuan itu terungkap dalam Data Global Wealth Report 2017 yang dipublikasikan Credit Suisse Research Institute yang masuk dalam pembahasan Global Wealth Report 2017 tentang Milenial – generasi yang tidak beruntung, awal yang sulit, serta kondisi pasar yang buruk dialami oleh milenial di awal masa dewasa mereka. Hal tersebut kemungkinan besar akan membatasi peluang milenial untuk meningkatkan kekayaan mereka.

"Dalam laporan Global Wealth Report Credit Suisse Research Institute tahun ini, kami mengeksplorasi prospek kekayaan generasi milenial, yang muncul di masa yang lebih menantang dari generasi sebelumnya.” ungkap Urs Rohner, Kepala Credit Suisse Research Institute dan Kepala Dewan Direksi Credit Suisse Group.

Generasi ini tidak hanya terpukul oleh kerugian modal akibat krisis keuangan global, namun juga menghadapi langsung masalah pengangguran yang timbul setelah krisis, meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan, serta harga properti yang meningkat, peraturan hipotik yang lebih ketat.

Di beberapa negara, kenaikan utang mahasiswa yang cukup besar. Milenial juga cenderung mendapatkan akses yang lebih sedikit ke dana pensiun dari pada para pendahulunya.

Dampak kekayaan dari krisis keuangan global dan isu-isu lain yang dihadapi oleh milenial ditunjukkan oleh, misalnya, fakta data terbaru AS yang menunjukkan kekayaan rata-rata orang berusia 30-39 (US$72.400) pada tahun 2017 adalah 46% di bawah kekayaan pada usia yang sama dengan mereka, yang pada tahun 2017 berusia 40-49 (US$134.800).

Data ini mengisyaratkan, milenial berada di posisi awal yang tidak menguntungkan membuat mereka lebih berhati-hati terhadap utang dari pada gerenasi sebelumnya.

Rasio utang terhadap pendapatan mereka dimulai lebih tinggi dari pada kelompok sebelumnya, yang rasio utangnya menurun karena mereka tampaknya menjadi lebih berhati-hati setelah krisis.

Sebagian milenial telah menjadi makmur meskipun menghadapi kesulitan, seperti tercermin dalam gambaran lebih positif yang diperlihatkan milenial di Tiongkok dan juga sejumlah pasar negara berkembang lainnya. Meskipun jumlahnya masih sangat kecil, ada juga kenaikan baru-baru ini, secara mutlak, dalam jumlah miliarder muda.

Akan tetapi, prospek global secara keseluruhan untuk milenial adalah mereka tidak hanya akan mengalami tantangan yang lebih besar dalam membangun kekayaan mereka di masa depan, namun juga akan terus menghadapi ketidaksetaraan kekayaan yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya.

Standar Halal Indonesia Diklaim Diterima di 20 Negara

Republika.co.id – Jakarta – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengatakan standar halal Indonesia sudah diterima di banyak negara.

"Sebanyak 20 negara terima standar halal Indonesia," kata Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim dalam acara Silaturahmi LPPOM MUI dan Perusahaan Berorientasi Halal di Jakarta.

Menurut dia, hal itu menjadi peluang bersama meningkatkan pergadangan halal Indonesia. Ia mengajak pelaku usaha mengawal produk halal Indonesia masuk perdagangan internasional.

Lukmanul mengatakan Rusia menyatakan meminta sejumlah produk halal Indonesia. Pun fashion halal Indonesia sukses merambah pasar Moskow. Selain itu, Timur Tengah menjadi mediator Indonesia memasuki perdagangan halal di negara tersebut.

Lukmanul optimistis ekspor produk halal bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, peningkatan itu tak menghilangkan identitas asli Indonesia sebagai bangsa religius.

Ia mengatakan halal menjadi isu global, bukan lagi syariat Islam atau islamisasi. Ia mengatakan halal menjadi salah satu model komoditi dan pelayanan pelanggan.

Zakat Diberlakukan PPN

Republika.co.id – Jeddah – Otoritas Umum untuk Zakat dan Penghasilan (GAZI), Arab Saudi, didorong menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Urusan Kota dan Pedesaan. Hal itu menindaklanjuti perjanjian serupa dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial dan Departemen Pabean dalam konteks persiapan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 1 Januari 2018.

Gubernur GAZI, Suhail Abanami mengatakan penandatangannan bertujuan mendorong badan pemerintah mendaftar dan mencapai kesiapan yang dipersyaratkan sebelum peluncuran sistem PPN. GAZI juga mendorong badan pemerintah memberikan semua sarana dukungan dan layanan berkualitas.

"Instansi pemerintah memiliki banyak langkah untuk dilakukan dalam persiapan penerapan sistem PPN," kata Abanami.

Ia menyatakan GAZI siap memberi pelayanan terbaik mendukung agensi dan meningkatkan efisiensi badan pemerintah. Abanami mendesak perusahaan pemerintah yang memenuhi syarat, seperti, memiliki pendapatan tahunan melebihi 266.649 dolar Amerika Serikat (AS) mendaftarkan sistem PPN sebelum 20 Desember 2017.

Juru bicara Kementerian Urusan Kota dan Pedesaan, Hamad Al-Omar memuji upaya GAZI memastikan penerapan sistem PPN. "Kita bekerja dengan lancar dengan GAZI untuk melayani kepentingan nasional," ujar dia.

Baznas Menjadi Mitra United Nation for Development Program untuk Mengembangkan SDGs

Republika.co.id – Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meningkatkan reputasi di dunia internasional melalui optimalisasi kerja sama dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation for Development Program (UNDP).

BAZNAS resmi sebagai mitra untuk pengembangan Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Setelah beberapa pekan lalu BAZNAS diundang ke Kantor UNDP di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kini dua lembaga tersebut menandatangani Letter of Intent (LoI) BAZNAS-UNDP untuk pendirian Laboratorium Innovative Financing for SDGs di Jakarta.

“LoI terkait kerja sama membangun Laboratorium Finansial dan Pendanaan Inovatif Islam untuk SDGs atau Islamic Innovative Funding and Financing Lab for SDGs,” ujar Zainulbahar Noor dalam keterangan tertulisnya usai mewakili Ketua BAZNAS Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, menandatangani naskah LoI bersama Direktur Wilayah UNDP Indonesia Christophe Bauhet dan disaksikan Asisten Sekjen PBB yang juga Direktur Regional Asia Pasifik UNDP Haoliang Xu.

Menurut mantan Dubes RI untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina ini, implementasi LoI akan dilaksanakan  komite yang akan ditunjuk kedua belah pihak yang mewakili masing-masing organisasi.

Pembiayaan inovatif untuk SDGs berasal dari dana zakat dan wakaf umat Islam Indonesia yang dikumpulkan melalui mekanisme penyiapan yang tepat oleh kedua belah pihak. "Ini disesuaikan dengan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita,” ujar Zainul.

Zainul yang mantan dirut pertama dan salah satu pendiri Bank Muamalat ini menjelaskan, Laboratorium Innovative Financing for SDGs akan melakukan penelitian, survei dan studi yang berkaitan dengan pendanaan inovatif untuk SDGs. Kegiatan ini akan dibiayai berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Ini merupakan kesempatan bagi BAZNAS untuk mewujudkan visi menjadi lembaga pengelola zakat terbaik di dunia yang dirintis melalui program-program SDGs. Sehingga PBB memberikan dukungan terhadap pembangunan lab pembiayaan inovatif yang diluncurkan BAZNAS dan UNDP Indonesia, karena BAZNAS dianggap memiliki manajemen keuangan Islam yang baik.

Menurut Zainul, dalam kerja sama ini, terkait penghimpunan dan penyaluran. BAZNAS sangat ketat memastikan bahwa dana-dana zakat diperuntukkan bagi 8 asnaf seperti perintah Allah Ta'ala dalam Surat At-Taubah Ayat 60.

Hal tersebut perlu diberi penekanan, karena sebagai lembaga internasional di lingkungan PBB, UNDP juga melakukan pembiayaan melalui sumber dana mereka yang belum tentu dapat diterima menurut syariat Islam, baik berupa program maupun bantuan ke lembaga-lembaga yang dalam keagamaan termasuk terlarang.

Menyangkut hal tersebut,  sebagai lembaga internasional UNDP mempunyai program khusus dengan konsep tersendiri dan berlaku umum untuk program bantuan ke berbagai lembaga.  

Untuk penghimpunan, Zainul menandaskan, BAZNAS telah menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan aturan turunannya yang diharapkan mengatur secara tegas mengenai pembayaran zakat melalui pemotongan gaji pegawai secara otomatis.

Hal ini selaras dengan komentar Menteri Keuangan beberapa waktu lalu bahwa zakat harus dikelola seperti pajak. "Ke depan, pembayaran zakat bisa menjadi instrumen pengurang pajak, bukan pengurang pendapatan kena pajak,” katanya.

Perusahaan E-Payment Indonesia Melakukan Ekspansi di Arab Saudi

Dream.co.id – Jeddah – Perusahaan e-payment asal Indonesia, PT Finnet Indonesia membuat gebrakan dengan ekspansi bisnis ke Arab Saudi. Ekspansi itu ditandai dengan penandatanganan piagam kerja sama dengan Halawani Exchange di Jeddah, Arab Saudi.

Bisnis dan Marketing Direktur PT Finnet Indonesia Syaiful Rahim Soenaria mengatakan Halawani merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor usaha. Selain jasa, Halawani juga bergerak di sektor keuangan, pariwisata hingga bisnis makanan dan minuman.

Finnet dan Halawani akan bekerja sama dalam layanan remittance di Arab Saudi dengan sasaran para pekerja Indonesia. Pekerja Indonesia nantinya dapat mengirimkan uang kepada keluarga di daerah asalnya, melalui cash to bank maupun cash to cash.

Untuk cash to bank, Finnet meneruskan kiriman uang secara langsung ke seluruh bank di Indonesia. Untuk cash to cash, Finnet meneruskan kiriman uang secara langsung pada seluruh outlet Pegadaian dan Alfamart

Di tahap berikutnya Finnet akan membuka layanan billing payment di outlet Halawani. Sehingga pekerja Indonesia di Arab Saudi dapat membayar tagihan listrik, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tagihan multi finance, asuransi, maupun melayani isi ulang pulsa semua operator di Indonesia.

Konsul Jenderal RI Jeddah, M Hery Saripudin sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Finnet Indonesia untuk dapat melebarkan sayap bisnisnya ke pasar Arab Saudi mengingat pasar arab Saudi mempunyai captive market yang besar.

" Ini merupakan peluang besar bagi Finnet khususnya terkait dengan layanan remittance mengingat banyaknya Warga Negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi ditambah dengan besarnya jumlah jemaah Haji dan Umrah yang datang ke Arab Saudi setiap tahun," ucap Hery.

Sementara itu Kepala ITPC Jeddah Gunawan berjanji akan memberikan pendampingan dan memfasilitasi pengembangan kerja sama Finnet dan Halawani. Dia berharap kerja sama ini tak hanya bernilai untuk Finnet dan Halawani.

" Namun yang paling penting dapat memberikan benefit lebih dan value kepada peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi khususnya bagi pekerja Indonesia," ucap dia.

PT Finnet Indonesia (Finnet) merupakan salah satu anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk yang bergerak di bidang pembayaran elektronik. Finnet berdiri pada 2006 dengan kepemilikan saham 60 persen Telkom dan 40 persen Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia.

Finnet sampai saat ini memiliki tiga portofolio bisnis antara lain bill payment agregator, online payment solution and e-gov, dan electronic payment platform. Dari portofolio tersebut, Finnet mengelola 67 juta transaksi per bulan, dengan jumlah dana di-settle mencapai Rp. 6 Triliun per bulan. Layanan remittance Finnet telah beroperasi di negara Hongkong, Taiwan, Jepang, Malaysia dan Timor Leste.

1 2 3 4 14