Alasan RI-Malaysia-Thailand Meninggalkan Penggunaan Dolar AS

Finance.detik.com – Jakarta – Tahun depan pembayaran transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia, Malaysia dan Thailand tidak menggunakan dolar AS. Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand meluncurkan Local Currency Settlement Framework.

Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah menjelaskan peluncuran LCS ini untuk memfasilitasi negara yang menjadi mitra dagang.

"LCS ini karena didorong oleh kebutuhan ketiga negara sangat tinggi, sehingga dibutuhkan cara untuk mengurangi dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional," kata Nanang di Gedung BI, Jakarta.

Nanang menjelaskan, skala perdagangan ekspor dan impor ketiga negara terus meningkat, dengan mengurangi ketergantungan ketiga negara terhadap dolar AS akan mengurangi kerentanan ketiga negara terhadap shock eksternal, diversifikasi eksposur mata uang.

"Kemudian juga bisa mengurangi biaya transaksi karena keharusan mengonversi ke dolar AS dan pengembangan pasar mata uang regional," ujarnya.

Dia menyebutkan, perdagangan antara Indonesia dengan Thailand, selama 3 tahun terakhir, rata-rata impor Indonesia dari Thailand US$ 10 miliar atau dengan pangsa 5,7% dari keseluruhan impor dari mitra dagang. Sedangkan ekspor ke Thailand rata-rata US$ 5,9 miliar atau 3,4% dari total ekspor ke mitra dagangan Indonesia.

Sedangkan Indonesia dengan Malaysia rata-rata nilai impor dalam tiga tahun terakhir adalah US$ 11,5 miliar atau 6,6% dari keseluruhan impor. Sedangkan ekspor Indonesia dalam tiga tahun terakhir rata-rata US$ 9.6 miliar atau 5,5% dari total ekspor.

Untuk penggunaan mata uang dalam ekspor impor, penggunaan Baht dalam impor dari Thailand hanya US$ 0.28 miliar atau 0,2% dari keseluruhan pembayaran impor. Demikian pula penggunaan Malaysian Ringgit hanya US$ 0,44 miliar atau 0,3% keseluruhan pembayaran impor.

Secara total, pembayaran Impor Indonesia dari keseluruhan negara mitra dagang 76,3% dalam dolar AS. "Bila pembayaran impor ke Malaysia dan Thailand menggunakan mata uang lokal masing-masing, setidaknya diharapkan akan turut mengurangi permintaan terhadap dolar AS di dalam negeri," imbuh dia.

Bank yang Dapat Melakukan Transaksi Local Currency

Finansial.bisnis.com – Jakarta –  Bank Indonesia memilih keenam bank yang sudah bisa melayani transaksi local currency dengan Malaysia dan Thailand dengan beberapa indikator, ke depannya jumlah bank yang bisa bertransaksi pun berpotensi diperluas.

Dalam tanda tangan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait transaksi local currency settlement framework itu, ada enam bank asal Indonesia yang berpartisipas yakni, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Nanang Hendarsah mengatakan, untuk saat ini dipilih enam bank itu yang bisa bertransaksi local currency karena dilihat dari dua indikator yakni, tingkat kesehatan dan memiliki fasilitas perdagangan antar negara tersebut.

“Kalau dari sisi tingkat kesehatan dilihat dari permodalan, dan beberapa poin lainnya. Ini kan masih prototipe, launch pertama, jadi nanti bisa diperluas lagi melihat perkembanganya,” ujarnya.

Nanang menambahkan, dengan kerja sama local currency nantinya akan diberikan ruang untuk pembukaan rekening rupiah secara offshore dengan berbagai pengecualian. Lalu, aa juga fasilitas lain seperti trade financing dalam mata uang lokal, penanaman mata uang itu pada instrumen pasar  uang.

“Selain itu juga akan dibuka lindung nilai khusus untuk bath dengan ringgit. Nantinya lindung nilai kedua mata uang itu baru bisa dilakukan dengan skema plain vanila,” tambahnya.

Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Dewan IMO

Republika.co.id – London – Delegasi Indonesia di International Maritime Organization (IMO) assembly ke-30 berhasil menyelesaikan tugasnya. Indonesia berhasil kembali terpilih menjadi anggota IMO kategori C, periode 2018-2019.

Indonesia dipastikan menjadi anggota IMO kategori C setelah dilakukan proses voting yang dipimpin langsung oleh Sekjen IMO Kitack Lim di kantor IMO, Albert Embankment, Lambeth.

"Urutan kedelapan kategori C, Indonesia dengan 132," kata Sekjen IMO Kitack Lim membacakan bagian hasil voting dalam rilis PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 1948. Badan ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta 3 associate members dengan kantor pusat berada di Inggris.

Kategori C ini terdiri dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Bersama Indonesia yang berada di urutan delapan, ada 19 negara lain yang masuk kategori ini, yakni Singapura, Turki, Cyprus, Malta, Maroko, Mesir, Meksiko, Malaysia, Peru, Belgia, Chili, Filipina, Denmark, Afrika Selatan, Jamaika, Kenya, Thailand, Liberia dan Bahama.

Delegasi Indonesia dalam rangkaian sidang IMO sejak Senin lalu (27/12) lalu ini dipimpin langsung oleh Menhub Budi Karya Sumadi. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI merupakan salah satu anggota Delegasi Indonesia pada sidang IMO tersebut.

Dubes RI untuk Inggris Rizal Sukma yang merupakan alternate head of delegation memimpin delegasi setelah Budi Karya bertolak ke Tanah Air.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota IMO ini merupakan buah dari diplomasi yang dilakukan delegasi ke para negara anggota. Selain itu, Indonesia juga melakukan langkah nyata dengan melakukan ratifikasi aturan maupun protokol yang diterapkan IMO.

Delegasi Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan status anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C. Status ini begitu penting untuk dipertahankan.

Keuntungan menjadi anggota IMO, kata Menhub Budi Karya selaku pimpinan Delegasi Indonesia pada sidang council meeting IMO ini, memudahkan pemerintah Indonesia mengaplikasikan arahan Presiden Jokowi sesuai dengan Nawacita Pemerintah mengenai pemberian kemudahan bagi pelaku usaha. Di sisi lain, IMO memberikan peta kondisi terbaru mengenai model bisnis yang lebih efisien untuk diterapkan di dunia pelayaran internasional dan Indonesia khususnya.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai Badan Klasifikasi satu-satunya milik Indonesia pun turut terlibat aktif dalam misi Diplomasi tersebut. Direktur Utama BKI, Rudiyanto dan Direktur Pengembangan Sumber Daya BKI, Saifuddin Wijaya yang turut hadir sebagai Delegasi Indonesia pada sidang Council meeting IMO kali ini bersama beberapa stakeholder maritim lainnya pun turut bersemangat menggalang dukungan dalam bentuk lobby diplomasi kepada Delegasi dari negara-negara lainnya.

Rudiyanto menjelaskan, "BKI sebagai entitas yg tak terpisahkan dari sektor maritim Indonesia yang membawa cita-cita semangat Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai nawacita Bapak Presiden, turut berkomitmen untuk mengantarkan Indonesia dalam mewujudkan pelayaran yg selamat, aman dan ramah lingkungan.”

Ia menambahkan,  “Oleh sebab itu, kami yang tergabung sebagai Delegasi Indonesia pada sidang council meeting IMO kali ini yang di pimpin langsung oleh Pak Menhub dan Pak Dubes menggalang dukungan dari negara-negara anggota IMO untuk memilih Indonesia di pencalonan dewan IMO Kategori C periode 2018 sampai dengan 2019. Alhamdulillah Indonesia masuk di urutan ke-8 dengan mengantongi jumlah 132 suara. Semangat, Indonesia Poros Maritim Dunia," jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai anggota, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dan fungsi penting serta strategis dalam banyak hal di bidang transportasi laut. Bahkan Indonesia ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang juga berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional. “Di sisi lain, dengan menjadi anggota IMO, Indonesia selalu mengikuti perkembangan bisnis maupun hukum pelayaran di dunia internasional,” tuturnya.

Terkait Badan Klasifikasi Dunia, dari 172 Negara anggota IMO, hanya 12 negara yang Badan Klasifikasi nya masuk ke dalam asosiasi klasifikasi internasional (IACS) yang turut mendapat ruang sebagai Associated member observer di markas besar IMO ini. “Jika Indonesia melalui BKI-nya ini  kelak lolos tahap seleksi akhir proses verifikasi IACS, maka BKI akan membawa Indonesia menjadi Badan Klasifikasi ke 13 di keanggotaan asosiasi ini,” paparnya.

Delegasi Indonesia pada sidang council meeting IMO tahun ini selain dari BKI adalah hadir pula Wakil Sekretaris Kabinet, Ratih Nurdiati;  Plt. Sekretaris Utama Bakamla, Marsma TNI Widiantoro;  Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Inggris, Rizal Sukma;  Wakil Kepala Perwakilan KBRI, Adam Mulawarman Tugio;  Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo;  Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana (Purn) Dr Marsetio; dan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Internasional, Dewa Made J. Sastrawan.

Juga hadir para perwakilan dari Kementerian dan Lembaga serta stakeholder terkait seperti Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Pushidros TNI AL, Badan keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, Atase Perhubungan RI untuk London, Simson Sinaga; PT  Pelindo II, PT  Pelni, PT  Pertamina Shipping, DPP INSA dan DPP APTPI.

Kunci Sukses Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Pasar Global

Republika.co.id – Jakarta – Konektivitas perusahaan logistik BUMN dan Swasta merupakan kunci Indonesia untuk menghadapi pasar global. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia), Yukki Nugrahawan Hanafi yang menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mendukung program pemerintah dalam membuat program menuju Konektivitas ASEAN 2025.

Konektivitas logistik di kawasan ASEAN hanya dapat terwujud bila kita menjalin sinergitas strategis antara perusahaan logistik BUMN dan Swasta. Akan jauh panggang dari api jika pelaku industri logistik saling mengedepankan ego dan mengesampingkan semangat kolaborasi, ujar Yukki.

Logistik dikatakan Yukki merupakan bidang yang bersifat multisektoral. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak terkait dalam mendorong daya saing industri logistik dalam negeri termasuk para pelaku logistik dan penyedia jasa logistik yang terdiri atas perusahaan- perusahaan swasta dan perusahaan- perusahaan BUMN.

Dalam hal ini, dirinya menyebutkan bahwa ALFI sebagai bagian dari AFFA memiliki peran penting dalam meningkatkan utilisasi aset, optimalisasi rencana investasi (pengembangan fasilitas), dan meningkatkan integrasi pelayanan salah satunya melalui platform The HiVE"

ALFI sebagai bagian dari AFFA telah mengadopsi dan sepakat untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan platform e-connectivity dengan meluncurkan The Hive bersama. dengan pelaku logistik di negara-negara ASEAN, papar Yukki.

Dalam pidato saat pembukaan acara ini, Menteri Perhubungan RI, Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan ASEAN telah menjadi pasar ekonomi terbuka dan terpadu, dimana perdagangan antar negara ASEAN mewakili 24 persen dari total perdagangan negara-negara ASEAN. Dalam situasi ini AFFA merupakan aktor penting dalam membuat konektivitas menjadi sukses.

"AFFA harus mempromosikan dan membangun kerja sama yang kuat antar anggota dan membantu pemerintah untuk mewujudkan program konektivitas logistik di kawasan ASEAN," ujar Menhub.

 

Kehutanan pun Masuk Lingkup Syariah tidak hanya Perbankan

Republika.co.id – Istambul – The 3rd International Conference on Islamic Perspective of Accounting, Finance, Economics and Management (IPAFEM) diadakan untuk ketiga kalinya. Pada saat ini Istanbul, kota turis di Turki, terpilih sebagai tuan rumah. Konferensi yang telah terlaksana pada Kamis-Jumat (23-24/11) diselenggarakan langsung atas kerja sama University of Glasgow dan University of Hasan Kalyouncu. Acara berlangsung di Yilzid Technical University.

Acara ini diselenggarakan dalam bentuk beberapa tema dalam presentasi yang disusun oleh Dr Hilmi Erdogan Yayla, Dr Murniati Mukhlisin, Prof Ros Hannifa, dan Dr Mohammad Hudaib. Banyak diskusi menarik yang dipandu oleh moderator. Terlihat antusiasisme peserta ketika membentangkan penelitiannya dan mengajukan pertanyaan.

Konferensi dihadiri oleh peserta yang berasal dari perbagai macam negara. Di antaranya Turki, Tunisia, Kashmir, Kuwait, Bangladesh, Qatar, Malaysia juga Indonesia. Indonesia sendiri diwakili oleh beberapa universitas Di antaranya ada STEI Tazkia dengan delegasinya Kholifah Mohammad Khusairi dengan riset berjudul "Establishing Maslahah Based Performance Model for Forestry Investment", Nashr Akbar dengan judul "Exploring Problems and Strategies to Improve Halal Tourism in Lombok, Nusa Tenggara Barat", dan Yaser Syamlan dengan topik "Irregular deposit, IFSB, and the investment account for the future of Indonesian Islamic Bank.”

Hadir juga Ries Wulandari dengan penelitiannya yang berjudul "Do Islamic Microfinance Practice Decrease the Level of Three Aspecs of proverty?", dilanjut dengan presentasi oleh Happy Febriana Hariani dengan tema "Halal Purchase Intention on Processed Food.”

Adapun peserta dari Indonesia lainnya adalah dari delegasi UIN Raden Fatah Palembang dengan papernya "The Influence of Organization Culture Toward Financial Reporting Quality and Its Impact on Good Governance.”

Masih banyak delegasi dari negara lain yang juga ikut menjadi topik menarik. Di antaranya "User of Corporate Reporting of Information oleh Ousama Anam dari Qatar University. "Outline of Islamic Economic Order" dipresentasikan oleh Mohammad Farooq Rather dari Jammu dan Kashmir Bank. Dan yang menariknya adalah paper terbaik diraih dari Indonesia yaitu delegasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan papernya yang bertajuk “Governance of Profit and Loss Sharing Financing of Achiving Socio Economic Justice.”

Semua peneliti dan praktisi yang hadir menyampaikan masukan dan kritik yang membangun yang dapat menjadi sumbangsih pekembangan industri syariah di dunia khususnya perkembangan perbankan syariah di negara masing-masing. Delegasi dari STEI Tazkia, Kholifah, dalam kesempatan itu menyampaikan tentang maslahah berbasis investasi kehutanan.

Hal ini, kata Kholifah, menunjukkan bahwa lingkup syariah tidak hanya pada sektor perbankan saja, tetapi menarik untuk diimplem entasikan pada sektor riil khususnya sektor kehutanan. "Dimana kita semua tahu bahwa hutan dunia sudah menurun dari segi pemanfaatannya," ujar dia dalam keterangannya kepada Republika.co.id, kemarin.

Menurut Kholifah, dengan investasi kehutanan, mampu mencerminkan sebagai investasi yang maslahah dari kaca mata Islam karena membawa manfaat buat bersama. Manfaat tidak hanya di dapatkan oleh Investor dan operator investasi tapi juga didapatkan manfaatnya buat para pemangku kepentingan, penduduk sekitar hutan, juga terpenting manfaat buat ummat dan keberlangsungan hidup alam semesta.

"Karena investasi hutan ini menghasilkan ribuan oksigen yang bisa dihirup oleh jutaaan manusia dan bisa menyelamatkan hutan dari kepunahan baik akibat dari siklus alam atau karena kecerobohan manusia," ujarnya.

1 2 3 14