Pembiayaan UMKM dengan Sistem Perbankan Syariah

Biz.kompas.com – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang potensial dalam perekonomian nasional. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 57 juta unit usaha. Jumlah tersebut terus berkembang hingga saat ini.

Perbankan syariah menjadi salah satu pilihan untuk mengakomodasi pembiayaan UMKM yang terus berkembang tersebut. Namun, perlu diingat bahwa dalam praktik pembiayaan perbankan syariah ada perbedaan jika dibandingkan  dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan konvensional.

Salah satu perbedaannya adalah seleksi jenis usaha yang dibiayai sesuai prinsip syariah. Presiden Direktur BCA Syariah John Kosasih menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait operasional usaha berdasarkan prinsip syariah.

“Usaha harus halal, kegiatan perusahaan tidak mengandung riba dan kegiatan usaha tidak mengandung spekulasi atau untung-untungan,” ujar John Kosasih.

Selain tiga prinsip tersebut, objek usaha dari perusahaan calon penerima pembiayaan pun harus jelas. Prinsip syariah juga mengharamkan sebuah perusahaan berhubungan dengan praktik penimbunan serta segala bentuk kegiatan yang merugikan orang lain. Untuk memastikan kegiatan operasional Bank sesuai dengan prinsip syariah termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan,setiap Bank Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.  

John Kosasih menambahkan, hal lain yang membedakan perbankan syariah dengan konvensional adalah hubungan antara bank dengan nasabah. Perbankan syariah menggunakan prinsip kemitraan, keadilan, dan keseimbangan.“Bank Syariah tidak hanya profit oriented namun juga berorientasi pada kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Hal ini menuntun Bank Syariah untuk peduli pada usaha yang dijalankan nasabahnya sehingga masing-masing pihak mendapatkan manfaat,” lanjut John Kosasih.

Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian. Oleh karena itu, adalah sebuah keuntungan jika  nasabah maupun pengusaha memahami prinsip-prinsip syariah yang ada di dalamnya. Perbankan syariah pun diharapkan dapat terus berkembang dan mampu memberikan layanan domestik yang berstandar internasional.

Masalah yang Dapat Menghambat Peringkat Investasi

nasional.kontan.co.id – Jakarta – Peringkat laik investasi bagi Indonesia yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional,  S&P, Moody`s Investor Service dan Fitch Ratings masih belum cukup untuk mengundang investor. Berdasarkan hasil identifikasi pemerintah, masih banyak ganjalan yang harus mereka selesaikan agar perbaikan peringkat tersebut berdampak besar bagi investasi.

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, dalam rapat terbatas internal yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Presiden menyodorkan banyak masalah penghambat investasi kepada para menterinya. Masalah tersebut dihimpun berdasarkan masukan dan keluhan investor.

Tapi, dari banyak masalah tersebut baru enam yang secara jelas dibuka dan dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, berkaitan dengan daftar negatif investasi. Presiden memandang walau pemerintahannya beberapa waktu lalu sudah merevisi daftar negatif investasi, tapi investasi asing masih kalah jika dibanding investasi asing di negara tetangga.

Kedua, berkaitan dengan investasi di sektor energi terbarukan yang tarifnya listriknya terlalu rendah sehingga investor enggan masuk. Masalah ketiga, berkaitan dengan aturan halal yang membuat takut investor. Keempat, izin pelatih atau trainer sekolah kejuruan yang masih rumit.

Sofyan Djalil, Manteri Agraria dan Tata Ruang, mengatakan, selain masalah tersebut,  investasi asing juga terganjal oleh Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi tenaga kerja asing.

"Untuk KITAS ini banyak ahli asing mau buat pabrik di sini, tapi karena masalah itu terhambat," katanya kepada Kontan pekan lalu.

Basuki mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan Wakil Presiden, Jusuf Kalla untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut. Sementara itu berkaitan dengan daftar negatif investasi, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan kembali merevisi daftar bidang usaha yang bisa dibuka untuk asing.

Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan ingin agar dalam revisi tersebut, keleluasaan asing dalam pengelolaan bandara yang selama ini dibatasi, bisa dibuka. "Untuk terminal misalnya, harapannya nanti bisa mayoritas," katanya

Hukum Jual Beli Uang Jelang Lebaran

ramadan.jpnn.com – Malang – Fenomena jasa penukaran uang dengan mengurangi nominalnya termasuk riba.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batu, Jawa Timur, Achmad Faiz yang menaggapi maraknya jasa penukaran uang menjelang Lebaran.

Achmad mengatakan bahwa dengan tegas Islam melarang jual beli uang karena masuk kategori riba.

“Menjual uang dengan uang itu biasanya ada lebihnya (keuntungan), dan dalam Islam sendiri itu riba,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua 3 MUI Kota Batu Ali Rohim. “Boleh menukar uang baru, satu juta ditukar dengan satu juta. Tidak boleh lebih,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bila penukaran uang baru seperti yang ada dijalan-jalan itu tidak boleh. Sebab riba karena ada unsur lebihnya.

Ali mencontohkan, riba tidak hanya sebatas dalam penukaran uang. Memberikan hutang kepada orang lain kemudian meminta si penghutang mengembalikan lebih itu juga riba.

Riba sendiri yaitu menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian.

Dia menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan praktik tersebut, karena jelas dalam islam hukumnya haram.

“Sebaiknya masyarakat menukarkan uang di tempat resmi. Kalau di Batu ada bank-bank syariah, bisa juga di bank yang berlogo BI (Bank Indonesia). Carilah tempat penukaran yang kita menukar sekian dapatnya sekian, jadi tetap tanpa ada lebihan,” ajak Ali.

 

4 Struktur Sukuk Negara

Republika.co.id – Berikut dibawah ini rincian dari ke empat Sukuk Negara tersebut:

SBSN Ijarah Sale and Lease Back

Adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan skema transaksi Sale and Lease Back dengan menggunakan underlying asset berupa tanah dan/atau bangunan. Jenis sukuk ini dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud yang disewakan (certificate of ownweship of leased asset), sebagaimana mengacu pada AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/1).

Sukuk ijarah Sale and Lease Back merupakan salah satu struktur sukuk yang paling popular di pasar keuangan syariah, serta banyak digunakan dalam penerbitan sovereign sukuk, baik domestik maupun internasional. Sale and Lease Back dapat diartikan sebagai transaksi jual beli aset dimana pihak pembeli kemudian menyewakan kembali aset yang telah dibelinya kepada pihak penjual.

Struktur SBSN Ijarah Sale and Lease Back memiliki fitur unggulan yang sesuai dengan preferensi pihak penerbit. Keunggulan tersebut antara lain imbalan yang diberikan dapat bersifat tetap (fixed) atau mengambang (floating), dapat diperdagangkan (tradable), dan dapat diterbitkan untuk tenor jangka pendek, menengah atau panjang, serta dapat diterbitkan dengan harga premium, at par, maupun at discount. Selain itu, struktur tersebut juga memiliki alur transaksi yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan terdapat efisiensi dokumen hukum penerbitan.

SBSN Ijarah Al-Khadamat

Adalah sukuk yang diterbitkan menggunakan akad ijarah al-khadamat dengan underlying aset berupa jasa, yaitu jasa layanan haji. Jenis sukuk ini dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas jasa yang tersedia di masa yang akan datang (certificates of ownership of describe future services), sebagaimana dapat dirujuk pada AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/2/4).

Akad Ijarah Al-Khadamat sendiri dapat dipahami sebagai akad ijarah atas jasa. Hal ini sesuai dengan klasifikasi obyek ijarah yang dapat berupa manfaat atas barang dan sewa (ijarah al-ain) misalnya sewa rumah dan kendaraan, atau yang obyek transaksinya berupa manfaat atas jasa dan upah (ijarah Al-Khadamat) misalnya, jasa pembantu dan konsultan.

SBSN Ijarah Asset to be Leased

Merupakan struktur sukuk baru yang dikembangkan dalam rangka penerbitan sukuk untuk membiayai proyek Pemerintah. Sukuk ini dapat dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas aset berwujud yang dijanjikan akan disewakan (sukuk Milkiyyah al-Maujudat Al-Mau’ud Bisti’jariha), sebagaimana mengacu pada AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 (3/1)?

Akad Ijarah Asset to BE Leased didefinisakn sebagai akad yang obyek ijarah-nya sudah ditentukan spesifikasinya dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.

SBSN Wakalah

Merupakan jenis sukuk berbasis kerjasama, dan dalam AAOFI Sharia Standards nomor 17 (3/6/3), sukuk ini disebut sebagai investment agency sukuk, yaitu Sukuk yang merepresentasikan proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan akad Wakalah melalui penunjukkan agen/wakil untuk mengelola kegiatan atas nama proyek.

Pengembangan struktur Sukuk Wakalah ini diharapkan dapat menyediakan alternatif struktur SBSN yang memiliki fleksibilitas dalam penggunaan akad, kemudian menghemat penggunaan underlying asset yang berupa Barang Milik Negara, mengoptimalkan berbagai potensi underlying asset (seperti pengadaan jasa dan barang), dapat menggunakan kombinasi dari dua atau beberapa jenis akad dan aset, lalu dapat diperdagangkan di pasar sekunder, serta diterima secara luas baik di pasar domestik maupun internasional.

Salah satu keunggulan SBSN Wakalah ini adalah fleksibilitas dalam penggunaan underlying asset. Adapun underlying asset yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN Wakalah dapat berupa kombinasi dari beberapa jenis aset, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Yaitu antara lain berupa barang, jasa, proyek, atau aset lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
 

Keunikan Bank Syariah

Republika.co.id – Keunikan utama dari bank syariah adalah nilai-nilai yang terkandung dalam operasional bank syariah. Selain berlandaskan prinsip syariah, bank syariah juga mengusung universal value, nilai-nilai kebaikan yang diterima dan dipahami oleh seluruh umat manusia seperti nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Nilai-nilai yang diusung memiliki tujuan untuk menata aktivitas ekonomi agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat (rahmatan lil alamin) dan sebagai respon terhadap fenomena krisis yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi, yakni mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral. Dalam operasinya, bank syariah juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan terjadinya kerusakan lingkungan.

Universal value yang dalm operasional bank syariah tercermin dari tersedianya akad-akad variatif yang tersedia bagi nasabah baik nasabah yang memiliki kelebihan dana (surplus spending unit) dan nasabah yang kekurangan dana (defisit speding unit) yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

Akad merupakan ikatan antara beberapa pihak yang bertransaksi, dalam hal ini bank dan nasabah, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban melalui kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan prinsip syariah. Akad digunakan dalam semua transaksi di bank syariah, misalnya simpanan dan pembiayaan.

Bank syariah memiliki banyak akad yang variatif sehingga nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan dan keinginannya, misalnya ingin melakukan transaksi dengan sistem jual beli, bisa memilih akad murabahah. Kalau nasabah menginginkan transaksi sewa-menyewa bisa menggunakan akad ijarah. Buat nasabah yang menginginkan hasil (return) yang lebih tinggi tersedia pilihan akad bagi hasil (mudharabah) dan akad kerjasama (musyarakah).

Selain itu terdapat juga akad yang sifatnya untuk tujuan sosial (qord). Nasabah bingung dengan istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab tadi. Tenang saja, pegawai bank syariah yang senantiasa berbusana sopan siap memberikan layanan terbaiknya (service excellence).

Hal unik lainnya yang ada di bank syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kehadiran DPS yang merupakan anggota dari Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi untuk memastikan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan penyalahgunaan produk-produk syariah dan akan meminimalisasi keraguan nasabah kepada bank syariah.

Bank syariah dapat diidentifikasi dari logo iB yang dipasang di depan kantor bank yang resmi beroperasi sebagai bank syariah, baik di Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS, yaitu unit di bank konvensional yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

iB yang merupakan singkatan dari Islamic Banking diresmikan pada 2 Juli 2007 sebagai identitas industri perbankan syariah Indonesia. Penggunaan logo iB sebagai identitas bersama bertujuan agar masyarakat dengan mudah dan cepat mengenali layanan jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia.

Logo iB dapat ditemukan baik di kantor pusat, kantor cabang maupun office channeling seperti kantor layanan syariah (Layanan Syariah Bank dan Layanan Syariah) serta delivery channel lainnya seperti ATM bank syariah. Penanda logo iB pada umumnya dipasang di pintu masuk, banner, atau poster yang memberikan penjelasan mengenai produk perbankan syariah yang tersedia.

Jadi iB perbankan syariah itu bukan merujuk kepada nama bank tertentu. iB merefleksikan kebersamaan seluruh bank-bank syariah di Indonesia untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, yang sampai saat ini terdiri dari 13 BUS, 21 UUS dan 166 BPRS yang tersebar dalam 2,638 jaringan kantor yang siap melayani semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Produk dan layanan perbankan syariah juga sudah sangat lengkap, untuk menabung, transfer, pembiayaan rumah, mobil motor, bayar kuliah, listrik, melalui ATM, mobile banking atau internet banking sudah tersedia di bank syariah.

 

1 2 3 4 5 12