Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah Modern

bank+1

ojk.go.id – Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang hukumnya haram.  Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga Bank Alternatif non-ribawi (bebas riba). Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank  Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil.  Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962). 

Usaha modern pertama untuk mendirikan Bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses.  Perkembangan berikutnya usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini  dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibankitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Naseer Social Bank. Tujuan Bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikan oleh Mit Ghamr.

Jumhur Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.

Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi Internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan bedasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negera Islam pendiri.  Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat,  seperti Denmark, Inggris, Australia  yang berlomba-lomba menjadi Pusat keuangan Islam Dunia (Islamic Financial hub) untuk membuka bank Islam dan Islamic window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

bank+1

ojk.go.id – Deregulasi perbankan Indonesia dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian.  Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan).  Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam.  Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa pelaksanaannya, keberadaan bank syariah belumlah memperolehperhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasanhukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil"pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincianlandasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan DewanPerwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebutmenjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwaterdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system),yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.  Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.  Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga(BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014.  Roadmap ini diharapkan menjadi  panduan arah pengembangan yang berisi insiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

3 Tips Penting Sebelum Investasi Sukuk Ritel 09

5


REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Moneysavers memiliki pilihan baru untuk menabung dan berinvestasi. Pilihan baru itu ialah Sukuk Negara Ritel (Sukri) Seri SR-009 Tahun 2017.

Ini adalah surat utang negara ritel berbasis syariah yang dijual oleh Kementerian Keuangan, mewakili pemerintah Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sebagai surat utang berjenis ritel, surat utang ini bisa dimiliki oleh perseorangan dengan nilai yang kecil. Masa penawaran Sukri seri 009 berlangsung sejak 27 Februari hingga 17 Maret 2017.

Jadi masih ada sekitar setengah bulan untuk menimbang dan memutuskan hingga pertengahan bulan Maret ini. Setelah masa penawaran selesai, Kementerian Keuangan akan menerbitkan pada 22 Maret 2017.

Nilai pembelian minimal sebesar Rp 5 juta dan maksimal sebesar Rp 5 miliar per nasabah, dengan imbal hasil atau bunga sebesar 6,9 persen per tahun. Holding period atau masa investasi ialah tiga tahun dengan tanggal tempo 10 Maret 2020.   

Perlu dicatat, instrument investasi ini hanya dijual kepada warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat pembelian.

Managing Director Halomoney.co.id Jay Broekman mengatakan surat utang ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diversifikasi investasi ke instrumen yang aman. "Ori merupakan instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah Indonesia sehingga terhindar dari gagal bayar," ujar Jay.

Sebelum menaruh uang Anda di Sukri 09, sebaiknya perhatikan tiga catatan berikut ini:

1. Bunga & pajak

Pada penerbitan Sukuk ritel SR-09, pemerintah memberikan imbal hasil atau bunga sebesar 6,9 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan suku bunga deposito jangka waktu satu tahun sebesar 6,1 persen, imbal hasil Sukri SR 09 ini memang sedikit lebih tinggi.    

Jika dihitung selama tiga tahun, berarti imbal hasil Sukri SR-09 sebesar 20,7 persen. Namun, ada biaya yang harus dibayar, yakni pajak penghasilan sebesar 15 persen jika mencairkan sukuk ritel saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo.

Perlu diketahui, pajak penghasilan atas bunga sukuk ritel ini sedikit lebih rendah dari pajak atas bunga deposito yang sebesar 20 persen. Selain itu, jika mencairkan sukuk ritel sebelum tiga tahun, ada potensi biaya administrasi dari agen penjual. Sebab itu penting  memperhatikan biaya administrasi ini kepada agen penjual.

2. Pakai dana investasi

Sebaiknya menggunakan dana nganggur yang memang akan digunakan untuk berinvestasi. Mengingat jangka waktu investasi ini cukup lama selama 3 tahun, Anda sebaiknya berinvestasi Sukuk ritel hingga jatuh tempo. Jika berinvestasi dengan memakai dana darurat atau tabungan,investasi di Sukri tidak maksimal karena akan mengambil dana sewaktu-waktu.

Akibatnya bisa terkena biaya administrasi dan berisiko menerima harga pokok sukuk yang dimiliki turun lebih rendah dari harga saat pembelian. Harga pokok sukuk ini tergantung harga pasar obligasi pemerintah yang berlaku saat Anda mencairkan sukuk ritel di agen penjual.

3. Memilih Agen penjual yang kredibel

Pembelian dan penjualan sukuk ritel akan menggunakan jasa agen penjual. Sehingga sangat penting bagi nasabah untuk memastikan kredibilitas agen penjualan. Selain memiliki layanan yang baik, apakah agen penjual tersebut memberikan nilai tambah atau tidak. Antara lain rutin memberikan laporan dan data investasi kepada Anda. Dan lebih penting lagi, apakah agen penjual itu  mengenakan biaya-biaya lain atau tidak, di samping biaya wajib seperti pajak penghasilan atas bunga sukuk ritel.

Selain itu, apakah agen penjual transparan mengumumkan quotasi harga beli (bid price) dan harga jual (offer price) untuk membantu nasabah menjual dan membeli Sukri di pasar sekunder, pasar kedua antara agen penjual, calon pembeli dan pemilik Sukri yang menjual instrumen investasinya.   

Dalam penerbitan Sukri 09 kali ini, pemerintah menunjuk 22 agen, dari lembaga keuangan lokal maupun asing. Lengkapnya:

1.  PT Bank ANZ Indonesia;
2.  PT Bank BRI Syariah;
3.  PT Bank Central Asia, Tbk;
4.  PT Bank CIMB Niaga, Tbk;
5.  PT Bank Commonwealth;
6.  PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;
7.  PT Bank DBS Indonesia;
8.  PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
9.  PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
10. PT Bank Mega, Tbk;
11. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
12. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
13. PT Bank OCBC NISP, Tbk;
14. PT Bank Pan Indonesia, Tbk;
15. PT Bank Permata, Tbk;
16. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
17. PT Bank Syariah Mandiri;
18. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk;
19. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk;
20. Citibank N.A.;
21. Standard Chartered Bank;
22. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Hukum Memberikan Zakat ke Suami

6

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mustahik Zakat (penerima manfaat zakat) telah ditentukan dalam Islam. Jumlah meraka disebutkan Alquran sebanyak delapan kelompok (ashnaf tsamaniyah). Distribusi zakat, pada prinsipnya, harus mengacu pada kedelapan kelompok itu.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orangorang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah [9] : 60).

Dalam praktiknya, kebutuhan mem berikan dana zakat, terutama har ta kekayaan, juga berlaku bagi ke luar ga tertentu. Adakalanya, sebagian orang mendistribusikan zakat itu pada keluarganya sendiri, lebih spesifik za kat harta kekayaan yang ditunaikan oleh istri, diberikan untuk suami atau sebaliknya, sang suami menyalurkan dana zakat untuk istri. Lantas, bagai mana kajian fikih Islam menyikapi kedua kasus itu?

Menurut Imam Abu Hanifah, istri tidak diperbolehkan membayarkan zakat kekayaannya untuk suami. Dalam pandangan Syafi’i dan salah satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad, istri boleh menyerahkan zakat bagi suaminya.

Sedangkan imam Malik mengata kan bahwa, bila bagian zakat yang diberikan istri ke suami itu nantinya dipergunakan untuk menambah biaya menafkahi istri dan anaknya, maka hukum memberikan zakat tersebut bagi suami tidak diperbolehkan.

Sedangkan, jika harta itu peruntuk kan tidak untuk menafkahi keluarga me lainkan untuk dibelanjakan di sektor lain maka sah hukumnya istri me nyerahkan dana zakatnya untuk suami.

Mereka yang berpandangan hukum istri memberikan dana zakat bagi suami boleh, menggarisbawahi bahwa kondisi itu diperbolehkan de ngan catatan suami yang bersangkut an tergolong fakir. Karena, tidak terdapat dalil yang melarang demikian. Apalagi bila mengacu pada ayat ke-60 surah Attaubah tersebut.

Dalil tersebut bersifat umum, arti nya jika suami dianggap masuk kriteria ke delapan kelompok pene rima manfaat zakat maka sah-sah saja dana zakat istri disalurkan kepada suami. Menganologikan pelarangan menyalurkan zakat istri ke suami dengan kasus penyaluran dana zakat suami untuk istri dinilai tidak tepat.

Karena, seorang istri tidak memiliki kewajiban menafkahi keluarga. Berbeda dengan suami, ia berkeh a rus an menanggung nafkah keluarga. Oleh karena itu, ia tidak boleh menya lurkan zakatnya kepada istri. Melain kan, harta yang ia berikan kepada istri adakalanya berbentuk nafkah wajib dan sedekah sunah.

Bahkan, secara jelas terdapat teks hadis yang mendukung diperbolehkan nya suami yang fakir, misalnya, men da patkan zakat dari istri. Salah satu nya, sebuah riwayat yang dinukil Bu khari Muslim dari Zainab, istri Abdullah bin Masud. Lebih jauh, teks itu menyebutkan yang demikian lebih utama.

Sedangkan, terkait kasus suami menyalurkan zakat kekayaannya untuk istri maka para ulama bersepakat hukumnya tidak boleh. Menurut mereka, suami yang sekaligus muzaki itu berkewajiban memenuhi nafkah istri dan keluarganya maka cukuplah nafkah itu baginya. Karenanya, ia tidak boleh menerima zakat kekayaan dari suami. Harta yang dimiliki oleh suami, sebagiannya juga ada hak bagi istri, tetapi bukan berupa zakat.

Karena itu pula, istri berkewajiban membayarkan zakat harta benda dari mas kawin yang dibayarkan suami. Selama, belum dibelanjakan untuk ke per luan perabot rumah, misalnya. Bila mahar tersebut masih utuh, selama mencapai nishab (sekitar 85 gram emas) dan telah lewat masa haul maka ia wajib mengeluarkan zakat dari maskawin itu. Kadar yang dikeluarkan sebesar 2,5 persen. Se kalipun, ia telah bercerai dari suami dengan membawa separuh mas ka win, selama syaratsyarat wajib zakat harta kekayaan terpenuhi maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya.

1 10 11 12