Peran Micro Financing dan Micro Banking Untuk UMKM

swa.co.id – Pengamat ekonomi, Dr. Aviliani, M.Si., mengatakan bahwa peluang micro financing dan micro banking di Indonesia masih sangat besar. Pelaku usaha yang memanfaatkan micro financing dan micro banking 70% berada di sektor informal dan 30%-nya ada di sektor formal. Total dari 70% dari sektor informal ini ada beberapa yang masih ada yang belum di lirik oleh bank, terutama pada sektor pertanian dan akses terbesar didapatkan oleh sektor perdagangan. Hal ini ditengarai karena sektor pertanian seringkali sulit mendapatkan akses perbankan karena skalanya yang terlalu kecil dan memiliki risiko yang terlalu besar.

Dalam perkembangan tersebut, kehadiran perusahaan fintech yang menjangkau usaha mikro memberikan peluang kesempatan bagi mereka yang tidak terjangkau oleh bank, terutama untuk pinjaman di bawah 1 tahun. Menurut Aviliani, market bank telah tergerus oleh keberadaan fintech dan posisi bank tidak boleh santa dalam menghadapi realitas ini. Baginya, bunga yang mahal akan hilang ke depannya, karena arena persaingan yang besar.

“Saya melihat fintech ini tidak seperti bank yang masih menggunakan cara tradisional dalam mengukur mikro. Kalo bank banyak melihat aspek keuangannya, sedangkan fintech menggunakan aspek prilaku (psikografi) dan lingkungan untuk melakukan rating. Rating itu bisa menentukan orang yang tidak dianggap bankable tadi. sekarang ini bank mulai menggunakan asuransi kredit mikro, tetapi jatuhnya biaya kredit dan bunganya menjadi lebih mahal,” jelasnya.

Banyak bank yang mencoba hal ke sana, namun hal itu tidaklah mudah. Usaha mikro membutuhkan fokus dan instrumen yang kuat. Dapat dilihat posisi BRI dan BTPN yang memiliki porsi paling banyak terhadap mikro sampai ke pelosok-pelosok. Kemunculan fintech juga membuat bank sulit untuk masuk ke ranah mikro BTPN sekarang sudah mulai mengembangkan kelompok wanita, sama seperti Grameen Bank. Keberadaan fintech dan micro banking memiliki peranan terhadap pemberdayaan usaha mikro, namun kelemahannya idak memiliki pasar. Hal ini yang memberikan kesulitan bank untuk menyuntikan dana sehingga menjadi problem besar.

Bagi Aviliani, harus ada policy dari pemerintah yang bisa mengaitkan usaha kecil sampai usaha besar. Kebijakan ini akan membantu akses pasar. Masalah yang kadang dihadapi usaha kecil adalah mereka dapat melakukan produksi tetapi tidak dapat menjualnya. “Ada ketergantungan antara petani dengan money lenders, dimana ketika para petani meminjam uang di bank para pemain (money lender) ini akan menutup akses pasar para petani, sehingga para petani sulit untuk menjual hasil panen,” ungkapnya. Disinilah peran pemerintah daerah untuk membangun pasar yang mempertemukan mereka dengan pembeli di sektor pertanian agar memiliki akses untuk menjual hasil produksinya. “Jika perlu, harus ada BUMD yang bisa membeli produk tersebut karena bisa dilihat ketergantungan akan money lender sangat tinggi,” imbuhnya.

Pemerintah harus melakukan pembinaan untuk menjadikan micro banking dan financing ini bisa berjalan dan berkembang. Dari segi pembiayaan tidak menjadi masalah. Pemerintah harus melakukan kebijakan untuk memberikan insentif ekonomi kepada kelompok petani yang bergabung dengan bunga yang rendah dan asuransi gagal panen untuk lahan produksi seluas 2 hektar. “Dengan itu petani akan berlomba-lomba untuk berkelompok mencapai luas tanah 2 hektar tersebut. Melalui insentif, perusahaan besar akan take care perusahaan yang kecil dalam pengadaan bibit dan pupuk misalnya. Saya pikir supply chain bisa saling menguntungkan. Dengan begitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak, tetapi pendapaannya bisa naik,” jelasnya

Kita dapat belajar dari negara luar yang telah sukses dalam pengelolaan micro financing dan micro banking seperti Bangladesh dan Jepang. Dapat dilihat prestasi Grameen Bank dengan program tanggung renteng-nya, dimana setiap orang bekerja sama dengan yang lainnya. Program tersebut sangat cocok dan efektif, dimana diatur secara musyawarah dan tanggung jawab bersama. Contoh lainnya adalah Jepang dengan koperasi hybrid yang mempertemukan usaha hulu dan hilir. Dengan cara ini jika ada orang yang membuka usaha barangnya sudah jelas akan di jual kemana.

“Seperti halnya Astra yang memiliki persahaan pembuat baut yang nantinya Astra sendiri yang akan membelinya. Akhirnya itu akan menjadi satu kesatuan dan sangat menguntungkan saya kira. Jika tidak begitu, akan sulit,” jelasnya.

Pembagian Riba

1

ojk.go.id – Riba terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan pendapat ulama fiqh yaitu :

  1. Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.
  2. Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. Contoh : Andi meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Budi. Budi mengharuskan Andi mengembalikan hutangnya kepada Budi sebesar Rp. 30.000. maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.
  3. Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
  4. Riba Nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh : Rusminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan jika terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya.
     

Hikmah Pelarangan Riba

Banyak pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional atau tujuan pengharaman riba oleh Syariah. Secara keseluruhan, keadilan sosio ekonomi dan distribusi, keseimbangan antargenerasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharaman riba. Mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum Islam, alasan satu-satunya yang meyakinkan adalah tentang keadilan distribusi karena pengharaman Riba dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, yaitu harta itu jangan hanya "beredar di antara orang-orang kaya" (Kitab Suci Al-Quran, 59:7). Oleh sebab itu, tujuan utama pelarangan atas Riba adalah untuk menghalangi sarana yang dapat menuntun ke akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu.

 

Hukum Syariah Bunga Bank

bank+1

ojk.go.id  – Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT., seperti dikemukakan,antara lain,olehAl-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'I) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan.Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al Qur'an, baik riba naqad maupun riba nasi'ah.Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasai'yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihang berhutang tidak membayarnya,ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah : "… janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda… " kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran,karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam system bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:

1. Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
2. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
3. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.

4. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia,1979
5. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
7. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammdiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
8. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
9. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
10. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004;28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004;dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.

 

Tips Cerdas Mementukan Uang Muka dan Tenor KPR

personalfinance.kontan.co.id – JAKARTA. Uang muka biasanya jadi kendala pertama saat seseorang ingin membeli hunian melalui kredit pemilikan rumah (KPR). Jika tak punya dana cukup untuk membayar uang muka alias down payment (DP), impian beli rumah pun sulit menjadi kenyataan.

Bagi sebagian calon pembeli rumah, tawaran keringanan DP niscaya jadi berkah yang perlu disambut dengan meriah. Apalagi, kalau janji Program DP KPR Nol Rupiah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga S. Uno benar-benar menjadi kenyataan.

Pertimbangannya adalah pertumbuhan penjualan properti melambat, Bank Indonesia (BI) tahun lalu menurunkan rasio loan to value (LTV) KPR. Singkatnya, untuk KPR rumah pertama, uang muka yang harus disiapkan calon pembeli turun dari 20% menjadi 15%.

Meski begitu, bukan berarti masalah DP menguap begitu saja. Sebagian orang tampaknya masih merasa keberatan. Makanya, untuk meringankan beban sekaligus menjaring pembeli, ada pengembang perumahan yang menawarkan skema cicilan uang muka. Alhasil, konsumen bisa mencicil DP untuk jangka waktu tertentu.

Berbagai pertimbangan

 

Taruh kata, Anda sudah membidik rumah idaman dan menyeleksi bank penyedia KPR yang menawarkan bunga rendah. Pilihan berikutnya ialah berapa persen uang muka yang hendak Anda bayarkan dan berapa lama jangka waktu utang yang hendak Anda pilih.

Maklum, selain bunga, uang muka dan tenor utang akan menentukan nilai cicilan yang harus Anda tanggung per bulan. Itu sebabnya, DP ringan belum tentu menguntungkan.

Nah, bagi Anda yang hendak membeli rumah via KPR untuk pertama kali, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan uang muka dan jangka waktu kredit. Jangan sampai, KPR justru menjadi beban di kemudian hari. Berikut pertimbangannya:


1. Aturan dasar

Ada aturan dasar dalam berutang, entah utang dalam bentuk KPR maupun kredit lainnya. Risza Bambang, Chairman One Shildt Financial Planning, bilang, nilai cicilan utang per bulan tidak boleh melebihi sepertiga dari total pendapatan.

Artinya, porsi cicilan utang per bulan maksimal 35% dari total pendapatan. Contoh, pendapatan Anda sebesar Rp 10 juta per bulan. Maka, cicilan utang maksimal adalah Rp 3,5 juta tiap bulan. Jika lebih dari itu, bank biasanya juga enggak mau menyalurkan kredit. Sebab, potensi kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) akan lebih besar.

Karena termasuk biaya untuk menutupi kebutuhan primer,  Risza menyatakan, cicilan rumah dibolehkan mencapai 35% dari total pendapatan. Namun jangan lupa, porsi 35% dari total pendapatan ini sudah menghitung cicilan utang lainnya.

Menurut Panji, porsi cicilan utang sebaiknya dibatasi maksimal 30% dari total penghasilan. Ruang sebesar 5% dialokasikan untuk mengantisipasi kenaikan bunga di masa mendatang. Sehingga, saat bank penyedia KPR mengerek suku bunga, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kenaikan cicilan.

2. Uang muka

Jika sudah mengetahui cicilan maksimal yang bisa ditanggung, saatnya menentukan besar uang muka yang Anda bayarkan saat mengajukan KPR. Memang, uang muka dalam jumlah kecil akan meringankan di awal pengajuan KPR.

Tapi, rumus umum yang perlu Anda tahu, nilai uang muka berbanding terbalik dengan nilai pokok utang. Artinya, semakin besar uang muka yang Anda bayar, maka nilai utang semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Lalu, apa efeknya?

Rakhmi Permatasari, Perencana Keuangan Safir Senduk & Rekan, mengatakan, jika pokok utang semakin kecil, otomatis cicilan utang juga semakin menciut. Dengan begitu, makin besar uang muka yang Anda bayar, cicilan utang tiap bulan juga akan makin kecil.

Begitu pun sebaliknya. Kian kecil uang muka, cicilan otomatis jadi kian besar. Oleh karena itu, Pandji menuturkan, sebelum memutuskan persentase uang muka yang hendak dibayarkan, hitung terlebih dahulu kira-kira berapa cicilan yang bisa Anda tanggung.

Jika setelah dihitung ternyata cicilan melebihi 35% dari total pendapatan, ada baiknya Anda memperbesar uang muka. Selain sulit memperoleh persetujuan bank sebagai pemberi kredit, jika memaksa memilih DP kecil, maka beban cicilan tiap bulan akan lebih berat. Selain itu, total beban bunga yang harus Anda bayar juga akan lebih besar (lihat tabel).

Bagaimana dengan tawaran cicilan DP yang ditawarkan pengembang? Jika memang ada, tentu Anda bisa mengambilnya. Cuma, Risza mengingatkan, bila ada tawaran DP bisa dicicil, artinya rumah belum selesai dibangun. Sebab itu, Anda harus memastikan terlebih dahulu, kapan properti akan dibangun dan kapan selesainya.

Lihat juga ketentuan dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), apakah pengembang akan membayar penalti jika tidak bisa memenuhi tenggat penyelesaian pembangunan rumah. “Jika pengembang bisa menepati penyelesaian pembangunan rumah, maka tawaran cicilan DP sebetulnya akan meringankan dan menguntungkan,” ungkap Risza.

3. Jangka waktu

Memperbesar uang muka tentu tidak mudah. Bisa jadi, dana yang terkumpul memang terbatas. Sebagai alternatifnya, Pandji bilang, Anda bisa memperpanjang tenor kredit.

Rumus umumnya, semakin panjang jangka waktu kredit yang Anda ambil, jumlah cicilan akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya (lihat tabel).

Dalam memilih tenor KPR, Risza mengingatkan, Anda sebaiknya memperhatikan potensi pendapatan dan karier ke depan. Begitu pula, perhatikan usia saat Anda mengajukan KPR. Biasanya, bank akan memberikan jangka waktu KPR hingga batas usia pensiun. Artinya, jika Anda berusia 30 tahun saat mengajukan KPR, maka bank bisa memberikan tenor KPR hingga 25 tahun.

Dengan tenor semakin panjang, cicilan KPR akan semakin ringan. Namun, Pandji mengingatkan, makin panjang tenor kredit, total bunga yang harus Anda bayar ke bank akan makin besar. Bahkan, dengan jangka waktu KPR di atas 20 tahun, total bunga akan lebih gede dibandingkan dengan jumlah pokok pinjaman. Untuk jelasnya berikut ini adalah tabel ilustrasi perhitungan :

 

Bagi Anda yang memiliki keterbatasan dana, memilih tenor panjang sebetulnya tidak masalah. Toh, nilai uang semakin lama semakin menurun. Sementara, penghasilan Anda ke depan akan makin besar.

Namun, bagi Anda yang tidak mengalami persoalan dalam arus kas keuangan, ada baiknya memilik tenor lebih pendek. Dengan begitu, utang KPR akan lebih cepat lunas. Beban bunga yang harus Anda bayar juga lebih kecil. Sehingga, Rakhmi mengatakan, Anda bisa fokus menabung untuk menyiapkan rencana keuangan lainnya. “Kalau kita bisa melepaskan beban lebih cepat, mengapa harus menunda?” kata Rakhmi.

4. Pelunasan sebagian

Dan, ada alternatif untuk mengurangi beban utang Anda, agar cicilan lebih ringan atau utang lebih cepat lunas. Perencana keuangan menganjurkan untuk melakukan pelunasan sebagian utang lebih cepat.

Pandji bilang, jika mendapat rezeki entah dalam bentuk bonus gaji atau tunjangan hari raya (THR), ada baiknya Anda menggunakan untuk melakukan pelunasan sebagian utang.  Dengan begitu, jumlah pokok pinjaman akan berkurang.

Sebagian orang memang lebih senang memegang uang THR maupun bonus. Tapi, menurut Risza, di sisi lain dia memiliki beban bunga. Karena itu,  dana tambahan dari bonus maupun THR lebih baik dipakai untuk pelunasan sebagian utang. “Jika tidak, akan terkena rugi bunga,” ujar Risza.

5. Alternatif lain

Anda mungkin sudah memilih uang muka paling ringan dan tenor paling panjang. Tapi, pengajuan KPR tetap mentok karena pendapatan terbatas. Risza menyarankan, Anda bisa mempertimbangkan menjual aset untuk menambah uang muka. Atau, siapa tahu orangtua memiliki simpanan atau aset yang bisa dilikuidasi.

Anda juga bisa memanfaatkan pinjaman dari kerabat. Pandji menjelaskan, pinjaman dari saudara biasanya tanpa bunga dan lebih fleksibel. Sehingga, bisa membantu Anda meringankan pembayaran DP KPR.

Jika tidak ada aset yang bisa dijual dan kerabat yang dapat memberikan pinjaman, Rakhmi memberi saran, ada baiknya Anda lebih sabar dengan menabung terlebih dahulu. Memang, bunga deposito kalah tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga rumah. Karena itu, sebaiknya Anda memilih instrumen investasi yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.

Jika berbagai alternatif masih mentok juga, barangkali Anda harus realistis untuk membidik rumah dengan harga lebih terjangkau. Tidak ada salahnya membeli rumah di daerah pinggiran kota asal akses transportasi mudah dan murah.