RI Telah Resmi Memiliki Komite Nasional Keuangan Syarih

Dream.co.id – Jakarta – Pemerintah akhirnya resmi membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Wacana pembentukan lembaga yang diharapkan membantu pengembangan keuangan syariah di Indonesia itu sudah muncul hampir setahun lalu.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, mengatakan Indonesia dengan modal kekuatan populasi umat Islam terbesar di dunia sudah sepantasnya membuat negara ini menjadi terdepan, menjadi pemimpin, dan menjadi pusat keuangan syariah dunia.

" Harusnya seperti itu. Dan sudah sepantasnya seperti itu. Tapi ini belum kejadian," kata Presiden.

Jokowi mengaku yakin industri keuangan syariah INdonesia jika terus didorong, diperkuat, dan dikembangkan, akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara kita.

Keuangan syariah bisa membantu pembangunan ekonomi umat mulai dari infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik, maupun dalam pembiayaan-pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. " Bisa kita gunakan," katanya.

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional , Bambang P. S. Brodjonegoro mengatakan pengembangan KNKS adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Bambang mengatakan komiten ini mendapatkan amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan.

KNKS juga berperan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan syariah untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebagai lembaga koordinasi untuk melaksanakan berbagai strategi perbaikan industri keuangan syariah, mantan menteri keuangan itu mengatakan KNKS mendorong peran jasa keuangan syariah dalam kegiatan sektor riil dari ekonomi syariah, seperti pembiayaan syariah untuk industri pariwisata moslem friendly.

“ KNKS juga harus bisa menjawab tantangan pembangunan maupun ekonomi terkini, misalnya ada issue tentang ketimpangan pendapatan, maka akan didorong dulu bagaimana kontibusi ekonomi syariah terhadap penanganan masalah ketimpangan tersebut,” kata Bambang yang sekaligus merupakan ketua umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) itu.

Penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 258,7 juta jiwa dan sekitar 85 persen diantaranya adalah pemeluk agama Islam. Namun dengan status tersebut, perkembangan keuangan syariah yang telah hadir selama lebih dari dua dasawarsa belum sesuai dengan harapan. Pangsa pasar keuangan syariah Indonesia masih relatif kecil, yaitu 5,3 persen terhadap industri perbankan nasional di 2016.

Capaian tersebut berada jauh di bawah negara-negara lainnya seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, dan United Arab Emirates, 19,6 persen.

Melalui Peraturan Presiden No. 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, KNKS nantinya dipimpin langsung Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Mereka akan dibantu Dewan Pengarah yang beranggotakan 10 pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Umum IAEI, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sementara tugas-tugas KNKS selanjutnya akan dilaksanakan oleh jajaran manajemen eksekutif.

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Mendapatkan Rekor Raih Polis

Dream.co.id – PT Asurasi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) menyabet rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai perusahaan asuransi syariah dengan rekor pertumbuhan produk asuransi syariahnya, Assalam, tercepat dalam satu bulan.

"Kami mendapatkan rekor MURI untuk asuransi jiwa syariah dengan pertumbuhan cepat dalam waktu 1 bulan," kata Direktur Utama AJSB, Hadry Harahap, dalam acara Grand Launching AJSB di Jakarta, Senin 16 Januari 2017.

Hadry mengatakan dalam waktu sebulan, yaitu periode 1-31 Desember 2016, perusahaannya telah mendapatkan polis asuransi untuk produk Assalam sebanyak 4.900 polis.

" Alhamdulullah per hari Jumat yang lalu oleh MURI dipersembahkan sebagai perusahaan jiwa tercepat masuk ke dalam pasar," kata dia.

Sekadar informasi, AJSB ini merupakan perusahaan hasil spin off unit usaha syariah (UUS) dari PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. UUS Bumiputera sendiri terbentuk pada tahun 2002 dan beroperasi pada 2003.

"Dengan spin off, kami berharap bisa lincah akselerasi (bisnisnya)," kata Komisaris Utama AJSB, Suranto di tempat yang sama.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut spin off  Unis Usaha Syariah dari PT AJB Bumiputera 1912 ini merupakan yang pertama bagi perusahaan asuransi jiwa.

Direktur Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moch. Muchlasin, mengatakan surat keputusan untuk izin usaha AJSB sudah dirilis OJK pada 5 September 2016. AJSB pun menjadi perusahaan syariah ke-11 yang beroperasi di Indonesia.

" Ini menandai asurasi syariah yang spin off pertama untuk asuransi jiwa syariah," katanya.

Dari catatan OJK, sudah ada dua perusahaan asuransi syariah yang melakukan spin off, yaitu asuransi umum syariah, PT Asuransi Jasindo Syariah, dan asuransi jiwa syariah, AJSB.

Secara nasional, sudah ada 11 perusahaan asuransi syariah full fledged dan 47 UUS yang beroperasi. Total aset asurasi syariahnya mencapai Rp32 triliun per November 2016.

" (Aset) asuransi jiwa syariah ada Rp26 triliun. Asuransi jiwa syariah masih dominan," kata dia

Presiden Memberikan Apresiasi kepada Rumah Zakat Terkait Program Literasi

Republika.co.id – Jakarta – Rumah Zakat mendapat penghormatan dari Presiden RI Joko Widodo. Kali ini, Presiden Jokowi mengundang Relawan Inspirasi Rumah Zakat asal Kota Bogor Elan Jaelani ke Istana Presiden, pada Selasa lalu (2/5). Undangan kehormatan ini merupakan bukti apresiasi Presiden terhadap Rumah Zakat yang aktif menjadi pegiat literasi di tengah masyarakat.  

Elan menemui Presiden bersama 37 pegiat literasi lainnya se-Indonesia . ‘’Saya sempat tidak percaya. Saya ditelpon staf Presiden untuk diminta datang, dan kenyataannya benar saya diterima oleh orang nomor satu di Indonesia,’’ ujarnya kepada Republika.

Dirinya bercerita, pertemuan dengan Presiden berlangsung santai. Elan bersama 37 rekannya duduk di meja panjang melingkar. Seluruh relawan Rumah Zakat mengenakan kemeja batik dan pakaian daerah saat menemui Presiden.

Kepada Jokowi, Elan bercerita, alhamdulillah di Kota Bogor sudah banyak buku-buku yang tersedia untuk masyarakat. Sebab, di area perkotaan banyak penyumbangnya. Namun, imbuh dia, banyaknya stok buku belum diimbangi dengan tempat baca yang memadai.

Hadir juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang mengenakan busana adat Jawa. Silaturahim Presiden Joko Widodo dengan para penggiat literasi ini sebagai rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017.

Presiden Jokowi mengawali dialog dengan mengutarakan rasa senangnya bisa bertemu dengan para penggiat literasi. "Senang sekali pada siang hari ini, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian," kata Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengaku sering mendengar beberapa kisah perjuangan para penggiat literasi dalam mendorong masyarakat menjadi lebih pintar dan cerdas. Dengan memberikan buku bacaan, akan membuka wawasan masyarakat.

Tidak henti-henti, Jokowi mengapresiasi kerelaan para penggiat minat membaca yang memberikan layanan perpustakaan sampai ke pelosok daerah. “Saya kira kegiatan ini, khususnya di desa-desa dan di kampung-kampung sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak kita,” kata Jokowi.

DPR Memilih 5 Anggota Dewan Pengawas Keuangan Haji Melalui Voting

sindonews.com – Jakarta – Komisi VIII DPR memilih 5 calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari 10 calon hasil panitia seleksi (pansel) BPKH.

5 orang ini dipilih lewat mekanisme voting lantaran deadlock dalam forum lobi antara Pimpinan Komisi VIII dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) dari 10 fraksi. 5 nama ini akan dibacakan pada rapat paripurna DPR, Kamis (27/4/2017) pagi ini.

"Alhamdulillah, proses pemilihan sudah berlangsung dan semua prosedur sudah ditempuh. Tahap pertama rapat pimpinan dan poksi ada pola musyawarah mufakat, kedua akhirnya diserahkan ke komisi untuk voting. Alasan voting karena ada satu fraksi yang merasa calonnya tidak masuk sehingga dibawa ke voting," kata Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid kepada Koran SINDO usai voting tertutup di Gedung DPR, Jakarta.

Sodik mengungkapkan, satu fraksi itu adalah PKS karena calonnya tidak masuk yakni, Oni Sahroni. Namun pada akhirnya Oni gagal masuk karena hanya mendapatkan 4 suara dalam voting di Komisi VIII.

Namun, pihaknya mengaku hasilnya ini cukup menggembirakan karena telah memenuhi kompetensi dan juga dukungan fraksi.

"Kita tidak mengabaikan kriteria kompetensi. Misalnya saja Yuslam Fauzi dan Marsudi terpilih karena memenuhi kompetensi dan juga dukungan fraksi," bebernya.

Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menjelaskan kriteria yang harus dimiliki oleh Dewas BPKH ini yakni, integritas, kompetensi dan juga penguasaan terhadap kehajian.

Ada pun tugasnya nanti yakni mengawasi perencanaan, operasional dan tentu daja mengevaluasi anggaran haji yang totalnya sudah mencapai Rp 93 triliun untuk tahun 2017 ini.

Dikatakan, 5 nama tersebut akan diserahkan ke Pimpinan DPR untuk dibacakan pada rapat paripurna. Kemudian diserahkan kepada Presiden.

Selain itu, Komisi VIII juga merkomendasikan Yuslam Fauzi sebagai Ketua Dewas BPKH, namun keputusan akhir diserahkan kepada internal Dewas BPKH terpilih.

"Kami merekomendasikan Yuslam karena kompetensi sangat kuat. Tapu sekali lagi pemilihan ketua itu kewenangan mereka, kami hanya sekedar merekomendasikan," pungkasnya.

Dalam voting tersebut, Yuslam Fauzi mendapatkan 10 suara, Marsudi Syuhud 10 suara, Suhaji Lestiadi 10 suara, Mukhammad Akhyar Adnan 6 suara dan Hamid Paddu 5 suara.

Sementara Oni Sahroni dan Any Setianingrum mendapatkan masing-masing 4 suara, Kiagus Mohammad Tohir mendapat 1 suara, lalu Dinno Indiani dan Prayudha Moeljo 0 suara.

Kendala Ganti Rugi Fasum, Fasos, dan Tanah Wakaf Lumpur Porong

jawapos.com – Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembayaran perusahaan yang terendam lumpur menjadi angin segar bagi Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL). Para pemilik pabrik di area semburan itu meminta rencana tersebut segera diwujudkan. Sebab, sudah sebelas tahun mereka menanti kejelasan pembayaran ganti rugi.

Menurut Koordinator GPKLL Ritonga, sejak dulu, pengusaha berharap pemerintah segera turun tangan. ”Sebab, janji pelunasan dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) tidak kunjung terwujud,” ujarnya.

GPKLL sebenarnya sudah jenuh menunggu realisasi pembayaran ganti rugi dari PT MLJ. Sejak tahun pertama lumpur mulai menenggelamkan pabrik hingga kini, pembayaran tidak pernah terwujud. Janji tinggal janji. ”Kami menunggu sebelas tahun. Sampai saat ini, tidak ada kepastian,” ucapnya.

Pembayaran ganti rugi untuk pengusaha berbeda dengan warga. PT MLJ menawarkan konsep business-to-business (B-to-B). Awalnya, pembayaran ganti rugi dicicil. Sebanyak 30 perusahaan terdampak itu menerima 20 persen dari total pembayaran. Perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut berjanji menuntaskan proses itu sebelum 2008. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 800 miliar.

Pada 2008, perusahaan terdampak itu tidak menerima pelunasan. Bahkan, ada perusahaan yang sama sekali tidak menerima pembayaran awal 20 persen tersebut. PT MLJ beralasan keuangan perusahaan sedang terguncang. Hingga kini, nasib para pengusaha korban lumpur itu belum jelas.

Nah, Ritonga berharap rencana pemerintah untuk mengambil alih pembayaran itu benar-benar diwujudkan. Untuk melihat kesungguhan pemerintah, Ritonga dan sejumlah pengusaha lain dalam waktu dekat berjunjung ke kantor Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) di Surabaya. ”Kami akan tanya kejelasannya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo Mahmud Untung menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Menurut dia, pengusaha juga merupakan warga negara. Karena itu, hak-haknya untuk memperoleh ganti rugi harus dilindungi. ”Sudah sebelas tahun mereka menunggu. Pengusaha juga warga. Mereka berhak mendapatkan ganti rugi,” ungkapnya.

Tidak hanya pembayaran ganti rugi bagi pengusaha, politikus PAN itu meminta pemerintah memberikan solusi bagi tanah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) serta tanah wakaf. Hingga kini, nasib tanah-tanah tersebut setali tiga uang dengan pengusaha, belum terbayar.

Tanah wakaf, misalnya. Sudah sepuluh tahun nasib 59 berkas tanah wakaf belum jelas. Para penjaga tanah itu berharap pemerintah segera menuntaskan pembayaran. Namun, masih ada kendala dengan regulasi. Para nazir (penjaga) harus lebih dulu memperoleh tanah pengganti tanah wakaf yang tenggelam. Setelah itu, tanah tersebut dibeli. Dengan bukti pembayaran itu, ganti rugi baru bisa dicairkan. ”Nazir tidak punya uang untuk membeli tanah,” jelasnya.

Mahmud menyatakan, solusi permasalahan tersebut adalah kebijakan khusus dari Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag harus mengeluarkan diskresi. Dengan kebijakan itu, para nazir tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli tanah lebih dulu. Sayang, hingga kini, Kemenag belum berani mengeluarkan diskresi.

Sementara itu, proses lahan fasum dan fasos juga berbelit-belit. Dalam aturan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), proses relokasi fasum dan fasos harus memenuhi sejumlah syarat. Yaitu, tanah pengganti harus lebih luas dan lebih produktif. ”Itu juga butuh diskresi dari Kemendagri,” terangnya.

1 2 3