Tips Mengatur Keuangan untuk Pengusaha Muda

Finance.detik.com – Jakarta – Saat ini di Indonesia marak sekali anak muda yang terjun ke dunia bisnis, dan itu merupakan suatu hal yang sangat baik untuk perkembangan ekonomi nasional umumnya dan ekonomi kerakyatan pada khususnya.

Bisnis kadang dapat dikerjakan kapan saja atau mempunyai waktu yang fleksibel. Bisnis ini juga menjanjikan penghasilan yang besar jika dilakukan dengan kerja keras dan cerdas. Semakin besar omset yang dihasilkan semakin besar pula keuntungan yang akan di dapat.

Karena bisnis menghasilkan keuntungan yang sangat besar maka diperlukan perencanaan keuangan yang baik, berikut tipsnya:

1. Memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha

Sebagai pengusaha sebaiknya memisahkan antara rekening pribadi dan rekening usaha. Pengusaha juga sebagai pelaku sehingga wajib untuk menggaji dirinya sendiri. Dengan sistem ini maka pengusaha hanya akan membelanjakan gajinya untuk kepentingan pribadinya. Dan yang paling penting adalah sediakan dana untuk operasional beberapa bulan ke depan di rekening usaha untuk operasional karena pengusaha berbeda dengan karyawan yang setiap bulan mendapat gaji yang pasti.

2. Membuat catatan keuangan

Sangat penting mempunyai buku catatan yang isinya mencatat setiap uang masuk dan keluar dari berbagai bagian. Dengan mencatat kita bisa mengetahui mana pengeluaran yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan sehingga kita bisa mengalokasikan ke bagian yang lebih penting. Selain itu pengusaha juga tahu berapa asset yang dimiliki, berapa besar keuntungan sehingga tahu perkembangan usaha yang dijalaninya. Dan selalu mengevaluasinya setiap bulannya.

3. Komitmen dan Disiplin

Semua hal bisa dilakukan begitu juga dengan perencanaan keuangan yang baik. Meskipun belum ada jaminan berhasil paling tidak kita sudah berusaha komitmen dan disiplin dalam mengelola keuangan untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Sesuatu yang besar dimulai dengan sesuatu yang kecil dan sederhana.

Strategi Memperbaiki Keuangan Syariah

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Muliaman D Hadad menekankan, agar keuangan syariah menjadi hal biasa dalam kegiatan ekonomi nasional. Sehingga, keuangan syariah akan menjadi kegiatan komplementer dari kegiatan ekonomi yang sudah berjalan.

"Jadi pembiayaan Islamic finance tidak di pinggir-pinggir tapi masuk ke tengah. Dia harus relevan dengan kebutuhan. Sehingga dia harus menjadi mainstream masuk kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat," kata Muliaman.

Untuk menjadikan keuangan syariah menjadi hal yang biasa, lanjutnya, diperlukan perbaikan dalam beberapa hal. Mulai dari aturan hukumnya sampai pada membangun suatu ekosistemnya. Keuangan syariah yang mainstream dinilai menjadi suatu agenda pokok. "Perkembangan ekonomi syariah harus didorong untuk memperbaiki akses keuangan. Sehingga, sejahtera masyarakat dan berkurang gap antara yang kaya dan yg miskin," kata Muliaman.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menyebutkan, keuangan syariah bisa masuk mainstream melalui beberapa strategi. Pertama, membiayai segmen yang kecil-kecil yang di bawah. "Islamic mikro finance harus didorong kuat. Ribuan BMT yang belum punya orang tua, BMT skala kecil kalau digabung punya kekuatan ekonomi luar biasa. Kalau dibiarkan sendiri-sendiri akan sulit," ujar dia.

Strategi kedua, dengan masuk pembiayaan kelompok menengah (middle income) dimana pada 2030 akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Lapisan tengah tersebut akan mendorong permintaan-permintaan baru terhadap jasa keuangan syariah. Lapisan berikutnya kalau mau menjadi keuangan syariah yang mainsream harus membiayai infrastruktur seperti jalan tol dan bandara.

Di samping itu, Muliaman juga menyebut terdapat lima area penting jika menginginkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah global. Pertama, meyakini Indonesia memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang baik, politik yang stabil, sistem regulator yang mendukung, kondisi makro yang stabil dan sistem perpajakan yang mendukung. Kedua, meyakini Indonesia memiliki sumber daya manusia yang perlu dibangun secara sistematis menjadi pool of talent atau pool of expertise.

Hal lainnya dari sisi infrastruktur tidak hanya fisik, melainkan juga infrastruktur teknologi. Keempat, tingkat kedalaman porsi keuangan syariah. Serta kelima soal reputasi Indonesia yang memiliki keunggulan daya tarik tertentu baik dari budaya maupun pariwisata.

Pelarangan Bank Konvensional di Aceh, Masih Menunggu OJK

Republika.co.id – Jakarta – Perbankan konvensional belum bisa menentukan langkah terkait rencana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang ingin menerapkan sistem keuangan syariah sepenuhnya. Perbankan masih menunggu arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.

Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko mengaku sudah mengetahui kabar mengenai Aceh yang ingin menghapus perbankan konvensional. Dia menegaskan, selama OJK menyetujui rencana Aceh, BTN akan mengikutinya.

Iman mengatakan, semua cabang BTN, baik konvensional maupun syariah, beroperasi atas izin dari OJK. "Ditutup atau tidaknya kantor cabang BTN (konvensional) di Aceh tergantung arahan OJK nantinya," kata Iman.

Bank BTN memiliki satu satu kantor cabang konvensional dan satu kantor cabang BTN syariah di Aceh. "Itu di luar kantor cabang pembantu," katanya.

Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Santoso mengutarakan hal senada. BCA masih perlu menunggu penjelasan dari pemerintah dan OJK. "OJK pasti akan berikan arahan kepada kita dan kita akan ikuti," kata Santoso.

Santoso mengakui, BCA tidak memiliki banyak kantor cabang di Aceh. Hanya ada beberapa di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan lainnya.

Santoso menegaskan tidak menutup kemungkinan BCA akan membuka cabang syariah jika peraturan tersebut diberlakukan. "Artinya, kalau layanan syariah memang dibutuhkan maka kita akan ikuti dengan membuka bank syariah," kata Santoso.

Pemprov Aceh saat ini sedang menyusun qanun atau peraturan daerah (perda) tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Melalui perda tersebut, hanya bank syariah yang boleh beroperasi di Aceh.

Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah sebelumnya mengaku belum mengetahui secara pasti ihwal perda LKS Aceh. Namun, dia mengatakan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sejauh ini tidak mempermasalahkan.

"Pak Ketua (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso) bilang tidak ada masalah. Silakan saja," kata dia, akhir pekan lalu.

Meski begitu, Imansyah menilai, jika qanun tersebut benar-benar dilaksanakan, pertumbuhan industri keuangan syariah akan dapat terdorong . Sebab, proses konversi BPD Aceh dari konvensional menjadi bank syariah juga telah meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah yang tadinya di bawah 5 persen menjadi 5,54 persen.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono masih perlu melihat dan mengkaji terlebih dahulu isi perda tersebut. Namun, dia mengakui, Pemprov Aceh telah berkoordinasi dengan OJK Kantor Regional Aceh. "Intinya, kalau OJK, harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain," kata Soekro.

Bank Indonesia memandang rancangan perda LKS Aceh perlu didukung kesiapan infrastruktur yang memadai. Selain itu, perlu ada produk keuangan syariah yang kompetitif dengan konvensional.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Anwar Bashori menjelaskan, di Indonesia memang terdapat daerah khusus seperti di Aceh yang menerapkan syariat Islam secara sempurna (kafah). Meski demikian, untuk sistem konvensional juga sudah terdapat jalurnya sesuai peraturan. "Selama tidak langgar undang-undang, itu saya pikir tidak apa-apa," kata Anwar.

Menurut dia, Pemprov Aceh perlu melakukan pendekatan yang baik kepada perbankan terkait peraturan tersebut. Dengan kata lain, Aceh meminta kepada bank agar membuka cabang bank syariah di Aceh.

Oleh karena itu, persoalan infrastruktur dinilai menjadi hal penting untuk mendukung sektor keuangan di Aceh. Selain itu, kesiapan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang profesional juga diperlukan.

"Kalau produknya bagus, silakan saja. Intinya, jangan sampai biaya bank syariah di Aceh mahal," ujar dia.

Platform Nontunai Terus Tumbuh, BI Gencarkan Gerbang Pembayaran Terintegrasi

Finansial.bisnis.com – Lombok Barat – Platform dalam metode pembayaran nontunai yang banyak membuat industri menjadi terkotak-kotak dan cenderung ekslusif. Hal tersebut membuat mahalnya biaya lantaran diperlukan banyak kartu, EDC, dan ATM namun tidak dapat saling memproses.

Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Aribowo mengatakan hal itulah yang mendorong Bank Indonesia untuk terus mendorong program gerbang pembayaran nasional (GPN) sebagai satu sistem metode pembayaran yang terintegrasi.

"Fee transaksi pembayaran tinggi dengan kisaran 1,6% hingga 2,2%. Selain itu proses transaksi domestik masih dilakukan di luar Indonesia dan sebagian besar settlement transaksi masih di bank komersial," ujar Aribowo di Senggigi, Lombok Barat.

GPN lanjut Aribowo, merupakan suatu sistem yang mengintegrasi berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik. GPN memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elektronik yang aman, berkualitas, dan efisien.

Dua hal yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan GPN adalah interkoneksi dan interoperabilitas. Interkoneksi merupakan kondisi di mana antar sistem atau infrastruktur dapat saling terhubung dan saling memproses.

Sementara itu, interoperabilitas adalah kondisi di mana instrumen dapat diterima dan diproses pada berbagai kanal pembayaran seperti ATM, EDC, dan payment gateaway.

"Misalnya di jalan tol, sebelum GPN instrumennya tidak efisien karena hanya dapat menggunakan uang elektronik dari bank tertentu dan satu merchant banyak EDC karena tidak semua kartu bisa diproses di seluruh EDC. Setelah GPN, seluruh uang elektronik dapat digunakan untuk pembayaran di setiap jalan ol dan satu merchant bisa hanya menggunakan satu EDC," ujar Aribowo.

Penyebab Tantangan Ekonomi Generasi Milenial Lebih Berat

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Kondisi ekonomi generasi millenial dinilai memiliki banyak tantangan dibandingkan dengan generasi sebelumnya akibat krisis keuangan global dan dampak yang timbul setelah resesi tersebut.

Temuan itu terungkap dalam Data Global Wealth Report 2017 yang dipublikasikan Credit Suisse Research Institute yang masuk dalam pembahasan Global Wealth Report 2017 tentang Milenial – generasi yang tidak beruntung, awal yang sulit, serta kondisi pasar yang buruk dialami oleh milenial di awal masa dewasa mereka. Hal tersebut kemungkinan besar akan membatasi peluang milenial untuk meningkatkan kekayaan mereka.

"Dalam laporan Global Wealth Report Credit Suisse Research Institute tahun ini, kami mengeksplorasi prospek kekayaan generasi milenial, yang muncul di masa yang lebih menantang dari generasi sebelumnya.” ungkap Urs Rohner, Kepala Credit Suisse Research Institute dan Kepala Dewan Direksi Credit Suisse Group.

Generasi ini tidak hanya terpukul oleh kerugian modal akibat krisis keuangan global, namun juga menghadapi langsung masalah pengangguran yang timbul setelah krisis, meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan, serta harga properti yang meningkat, peraturan hipotik yang lebih ketat.

Di beberapa negara, kenaikan utang mahasiswa yang cukup besar. Milenial juga cenderung mendapatkan akses yang lebih sedikit ke dana pensiun dari pada para pendahulunya.

Dampak kekayaan dari krisis keuangan global dan isu-isu lain yang dihadapi oleh milenial ditunjukkan oleh, misalnya, fakta data terbaru AS yang menunjukkan kekayaan rata-rata orang berusia 30-39 (US$72.400) pada tahun 2017 adalah 46% di bawah kekayaan pada usia yang sama dengan mereka, yang pada tahun 2017 berusia 40-49 (US$134.800).

Data ini mengisyaratkan, milenial berada di posisi awal yang tidak menguntungkan membuat mereka lebih berhati-hati terhadap utang dari pada gerenasi sebelumnya.

Rasio utang terhadap pendapatan mereka dimulai lebih tinggi dari pada kelompok sebelumnya, yang rasio utangnya menurun karena mereka tampaknya menjadi lebih berhati-hati setelah krisis.

Sebagian milenial telah menjadi makmur meskipun menghadapi kesulitan, seperti tercermin dalam gambaran lebih positif yang diperlihatkan milenial di Tiongkok dan juga sejumlah pasar negara berkembang lainnya. Meskipun jumlahnya masih sangat kecil, ada juga kenaikan baru-baru ini, secara mutlak, dalam jumlah miliarder muda.

Akan tetapi, prospek global secara keseluruhan untuk milenial adalah mereka tidak hanya akan mengalami tantangan yang lebih besar dalam membangun kekayaan mereka di masa depan, namun juga akan terus menghadapi ketidaksetaraan kekayaan yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya.

1 2 3 4 38