Gubernur BI Didukung Dewan Dawah untuk Mendapatkan IDB Prize

Republika.co.id – Jakarta – Ketua Umum Dewan Dawah Islamiyah Indonesia, Mohammad Siddik, telah mengirimkan rekomendasi atas nominasi Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardoyo, agar dapat memenangkan IDB Prize dalam sidang tahunan Dewan Gubernur Islamic Development Bank di Tunisia. IDB Prize diberikan kepada individu ataupun lembaga yang memiliki peran istimewa dalam mempromosikan perekonomian dan perbankan Islam.

Mohammad Siddiq yang juga pernah menjabat Direktur IDB di Jeddah dan Direktur IDB Regional Asia-Pasific di Kualalumpur menilai Agus Martowardojo layak meraih IDB Prize mengingat peranannya selama ini mengembangkan perekonomian dan perbankan Islam.

Ketika menjabat IDB, Mohammad Siddik banyak menggolkan bantuan IDB untuk industri, di bidang infrastruktur, telekomunikasi, teaching hospital di berbagai Universitas Negeri. Kontribusi yang paling menonjol adalah Konversi 14 IAIN menjadi UIN secara bertahap sejak 1998.

Menurut Siddik, perkembangan positif keuangan dan perbankan syariah di Indonesia belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari peran Bank Indonesia sebagai regulator kebijakan moneter di Tanah Air. "Dari sisi pengelolaan moneter, Bank Indonesia secara khusus membangun Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah yang berperan aktif mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah," jelasnya.

Bank Indonesia bekerja sama dengan Islamic Research and Training Institute (IRTI) telah menyelesaikan Zakat Management Core Principles dan diluncurkan pada United Nations World Humanitarian Summit 2016 pada 23-24 Mei 2016 bertempat di Istanbul, Turki yang dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negeri anggota IDB.

Saat ini, Bank Indonesia juga sedang menyusun Waqf Management Core Principles, Technical Notes on Good Amil Governance dan Risk Management Framework for Zakat Institutions. Selain itu, sejumlah publikasi penting juga telah diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Ini melalui Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah ditujukan untuk menambah referensi bahan ajar tingkat Strata 1 (S1) yang berkualitas, baik dari sisi teori, praktik maupun metoda analisa yang terkini dalam area ekonomi dan keuangan syariah. Ada tiga publikasi utama, yakni Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif; Usaha Mikro Islami; serta Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara

"Penyusunan modul-modul ini merupakan salah satu bentuk konkret dukungan Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air melalui peningkatan kapasitas sumber daya insani," imbuhnya.

Siddik menilai, seluruh inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut tidak dapat dilepaskan dari visi dan dukungan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardoyo, yang terus mendorong jajaran stafnya untuk memperkuat dan menyinergikan regulasi keuangan syariah di tanah air. Seluruh terobosan itu dianggap semakin memperkuat kontribusi Indonesia di ranah keuangan syariah global.

"Sehubungan dengan itu, Dewan Dawah menganggap Bapak Agus DW Martowardoyo layak untuk dinominasikan sebagai penerima IDB Prize in Islamic Banking and Finance 2018," ungkapnya.

Penghargaan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Karena akan memperkuat profil Indonesia di antara negara-negara anggota OKI dan IDB, serta QISMUT (Qatar, Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki) yang dewasa ini dianggap sebagai acuan dalam pengembangan industri keuangan syariah. Bahkan, kapasitas pengelolaan keuangan syariah dapat menjadi salah satu mitra diplomasi Indonesia di masa depan.

"Di sisi lain, proses nominasi resmi untuk Agus DW Martowardoyo akan meningkatkan keberpihakan IDB kepada Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang paling penting dan akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara referensi untuk pengembangan keuangan syariah, khususnya untuk keuangan mikro dan peran zakat sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan," terangnya.

Selain itu, Dewan Dawah memandang Gubernur BI telah banyak memberikan dorongan kepada pengembangan ekonomi dan perbankan Islam sejak menjadi Dirut BII (mendirikan BII Syariah).

Kemudian ketika Agus menjadi Dirut Bank Mandiri dengan dukungannya kepada pengembangan Bank Syariah Mandiri sehingga menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia. Ketika menjadi Menteri keuangan RI dan sekarang Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo juga telah menunjukkan dukungannya, baik dalam kelembagaan, peraturan-pertaruran (governance), prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah pada umumnya dan pengembangan Islam pada khususnya.

Sampai saat ini IDB telah memberikan 36 IDB Prize baik untuk individu maupun lembaga, dan belum pernah ada nominasi dari Indonesia. Ketika Dewan Dawah mendapat informasi tentang nominasi Agus DW Martowardoyo untuk IDB Prize, Mohammad Siddik yang pernah berikiprah di IDB selama 17 tahun merasa terdorong untuk memberikan rekomendasi dengan mengirimkan rekomendasi melalui Konsulat Jenderal di Jeddah yang merupakan perwakilan RI yang paling dekat dengan IDB.

"Dewan Dawah berharap nominasi Agus DW Martowardoyo dipertimbangkan karena peranannya dalam pembinaan dan pengembangan social finance termasuk zakat dengan dukunganya lepada BAZNAS, Bank Syariah, BPR Syariah dan BMT," pungkas Siddik.

Manfaat Penggabungan ATM & EDC

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Gerbang Pembayaran Nasional alias GPN memiliki tiga sasaran utama dalam penerapannya mulai 1 Januari 2018 nanti.

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menyebutkan, sasaran pertama adalah menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas, dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring, dan setelmen domestik.

Kedua, imbuh Agus, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan dan transaksi nasabah dalam setiap transaksi. Ketiga ialah meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter.

"GPN juga memberikan dukungan penuh bagi program pemerintah termasuk pennyaluran bantuan sosial nontunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif, serta pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik,” ucap Agus.

Hal-hal itu sesuai dengan mandat dalam Peraturan Presiden No. 74 / 2017 tentang Peta Jalan E-Commerce. Guna mencapai tiga sasaran tersebut maka Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 19/8/PBI/2017 tertanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.g

Agus mengutarakan,, melalui peraturan tersebut maka diharapkan ke depan terjadi sharing infrastruktur sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC dapat meningkatkan, sehingga biaya investasi infrastruktur dapat dialihkan untuk kegiatan pembiayaan pinjaman.

Implementasi GPN juga diharapkan dapat mengurangi kompleksitas koneksi dari yang sebelumnya bersifat bilateral antarpihak menjadi tersentralisasi di GPN. Melalui gerakan ini masyarakat dapat bertransaksi dari bank maupun dengan menggunakan insttrumen dan kanal pembayaran apapun.

"Sebagai awal keberdaan GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM/debet dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant dalam negeri,” ucap Agus.

Sembari diluncurkannya GPN, digelar pula penandatanganan Perjanjian Konsorsium pendirian lembaga services antara empat BUKU 4 dengan empat lembaga switching GPN. Selain itu, juga diselenggarakan PKS interkoneksi switching antara empat lembaga switching, PKS interoperabilitas kartu debet antara tujuh bank, serta PKS uang elektroni antar empat penerbit uang elektronik.

Indonesia Telah Memiliki Gerbang Pembayaran Nasional Setelah Melakukan Kajian Selama 20 Tahun

Finance.detik.com – Jakarta – Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) resmi diluncurkan setelah melakukan kajian selama 20 tahun. Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengungkapkan GPN diharapkan bisa mendorong interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia.

Agus menjelaskan, di era digitalisasi ini BI mencermati instrumen pembayaran non tunai untuk pembayaran ritel. Dia menjelaskan, saat ini sistem pembayaran dituntut cepat dan praktis.

Dia mencontohkan, tahun ini setiap menitnya terjadi 10.000 transaksi baik dari ATM, kartu debit dan kartu kredit.

"Karena Indonesia itu populasinya besar dan secara geografis luas sudah waktunya memiliki sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien dan andal," kata Agus dalam acara peluncuran GPN, di Gedung BI, Jakarta.

Menurut dia, di tengah pesatnya kebutuhan transaksi saat ini dinilai masih kurang efisien dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen. Karena itu dengan adanya GPN maka akan terbangun sistem pembayaran yang lebih interkoneksi. Sebelumnya platform pembayaran belum terkoneksi satu sama lain, sehingga masih terlalu banyak. Contohnya, deretan mesin ATM dan mesin EDC di kasir supermarket.

Lalu, saat ini pemrosesan transaksi domestik masih terjadi di luar negeri, hal ini karena perbankan nasional masih menggunakan jasa pemrosesan dari luar negeri.

"Pemrosesan di luar negeri ini menciptakan inefisiensi, karena ada biaya yang dikeluarkan untuk pemrosesan ini," ujar Agus.

Dia menjelaskan, jumlah EDC yang masih begitu banyak di lokasi kasir supermarket juga menyebabkan inefisiensi. Pasalnya, jika sudah terkoneksi maka mesin yang ada bisa direlokasi dan didistribusikan ke seluruh wilayah RI yang belum memiliki infrastruktur.

Untuk mendukung, BI mengatur merchant discount rate (MDR) 1% untuk setiap kali transaksi. Sebelumnya, toko atau merchant memberlakukan MDR 2-3% untuk transaksi, biaya MDR sebelumnya dinilai membebani masyarakat sebagai pengguna.

Agus meyakini, dengan kondisi itu Maka GPN sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

"Pelaksanaan mandat Undang-undang (UU) BI selaku otoritas sistem pembayaran. Kami begitu berbesar hati selama 20 tahun lalu rencana ini sudah tercantum dalam cetak biru sistem pembayaran nasional pada 1996, ini adalah momen bersejarah gerbang pembayaran nasional," jelas dia.

Mantan Menteri Keuangan ini menjelaskan ada tiga sasaran utama dalam implementasi GPN ini, antara lain menciptakan ekosistem pembayaran interkoneksi, interoperabilitas dan mampu mendorong transaksi otorisasi kliring settlement secara domestik.

Kemudian mampu meningkatkan perlindungan konsumen dan meyakinkan ketersediaan dan integritas guna mendukung efisiensi, intermediasi dan resiliensi sistem keuangan.

Paytren Mulai Menjual Reksadana, Target Rp 500 Miliar

Republika.co.id – Jakarta – Paytren Asset Management (PAM) akan meluncurkan dua produk reksadana hari ini di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu dilakukan setelah mendapat surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Besok kita luncurkan dan memasuki tahap pemasaran produknya. Kita tawarkan dulu sebelum NAB (Nilai Aktiva Bersih) ditentukan," ujar Direktur Utama PAM Ayu Widuri.

Ia menambahkan setelah ditawarkan, NAB akan ditentukan dalam waktu satu sampai dua hari setelahnya. "Jadi besok awalnya, karena nasabah reksadana harus daftar dulu baru bisa transaksi," jelas Ayu.

Lebih lanjut, kata dia, Paytren menargetkan 500 ribu investor di awal dengan investasi minimal Rp 1 juta. Dengan begitu, target awal dana investasi yang dihimpun sekitar Rp 500 miliar.

"Kita sudah punya target pasar yaitu mitra Paytren yang jumlahnya sekitar Rp 1,7 juta. Sebelum izin OJK kita sudah melakukan edukasi dan literasi reksa dana syariah termasuk penjelasan saham syariah," jelas Ayu.

Menurutnya, dari edukasi tersebut, animo para Mitra tersebut cukup besar. Apalagi produk PAM memang sudah lama mereka tunggu.

NAB reksadana merupakan harga atau nilai wajar dari produk reksadana per unit atau penyertaan. Turun naiknya suatu reksadana terlihat dari NAB ini. Reksadana menjadi bagian penting investasi portofolio yang dijual dalam bentuk konvensional dan syariah.

Sebelumnya, PAM telah mendaftarkan dua produknya ke OJK, salah satunya yakni kontrak investasi kolektif untuk produk reksadana. Komisaris Utama sekaligus pemilik Paytren Yusuf Mansur pun mengaku senang atas terbitnya izin itu. "Berkat doanya kawan-kawan. Insya Allah, jualan dah kita," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Paytren kini ada dua. Pertama, Paytren yang bisa dimanfaatkan untuk pembayaran. Lalu kedua, Paytren Asset Management sebagai wadah berinvestasi.

"Kawan-kawan kudu ikutan untuk meramaikan pasar modal syariah. Kita biayai negara, kita biayai dunia. Bismillah," tambah Yusuf.

Sebagai informasi, PAM merupakan perusahaan manajer investasi di bawah PT Veritra Sentosa International yang memiliki produk financial technology (fintech) Paytren.

Kunci Sukses Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Pasar Global

Republika.co.id – Jakarta – Konektivitas perusahaan logistik BUMN dan Swasta merupakan kunci Indonesia untuk menghadapi pasar global. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia), Yukki Nugrahawan Hanafi yang menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mendukung program pemerintah dalam membuat program menuju Konektivitas ASEAN 2025.

Konektivitas logistik di kawasan ASEAN hanya dapat terwujud bila kita menjalin sinergitas strategis antara perusahaan logistik BUMN dan Swasta. Akan jauh panggang dari api jika pelaku industri logistik saling mengedepankan ego dan mengesampingkan semangat kolaborasi, ujar Yukki.

Logistik dikatakan Yukki merupakan bidang yang bersifat multisektoral. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak terkait dalam mendorong daya saing industri logistik dalam negeri termasuk para pelaku logistik dan penyedia jasa logistik yang terdiri atas perusahaan- perusahaan swasta dan perusahaan- perusahaan BUMN.

Dalam hal ini, dirinya menyebutkan bahwa ALFI sebagai bagian dari AFFA memiliki peran penting dalam meningkatkan utilisasi aset, optimalisasi rencana investasi (pengembangan fasilitas), dan meningkatkan integrasi pelayanan salah satunya melalui platform The HiVE"

ALFI sebagai bagian dari AFFA telah mengadopsi dan sepakat untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan platform e-connectivity dengan meluncurkan The Hive bersama. dengan pelaku logistik di negara-negara ASEAN, papar Yukki.

Dalam pidato saat pembukaan acara ini, Menteri Perhubungan RI, Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan ASEAN telah menjadi pasar ekonomi terbuka dan terpadu, dimana perdagangan antar negara ASEAN mewakili 24 persen dari total perdagangan negara-negara ASEAN. Dalam situasi ini AFFA merupakan aktor penting dalam membuat konektivitas menjadi sukses.

"AFFA harus mempromosikan dan membangun kerja sama yang kuat antar anggota dan membantu pemerintah untuk mewujudkan program konektivitas logistik di kawasan ASEAN," ujar Menhub.

 

1 2 3 39