Platform Nontunai Terus Tumbuh, BI Gencarkan Gerbang Pembayaran Terintegrasi

Finansial.bisnis.com – Lombok Barat – Platform dalam metode pembayaran nontunai yang banyak membuat industri menjadi terkotak-kotak dan cenderung ekslusif. Hal tersebut membuat mahalnya biaya lantaran diperlukan banyak kartu, EDC, dan ATM namun tidak dapat saling memproses.

Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Aribowo mengatakan hal itulah yang mendorong Bank Indonesia untuk terus mendorong program gerbang pembayaran nasional (GPN) sebagai satu sistem metode pembayaran yang terintegrasi.

"Fee transaksi pembayaran tinggi dengan kisaran 1,6% hingga 2,2%. Selain itu proses transaksi domestik masih dilakukan di luar Indonesia dan sebagian besar settlement transaksi masih di bank komersial," ujar Aribowo di Senggigi, Lombok Barat.

GPN lanjut Aribowo, merupakan suatu sistem yang mengintegrasi berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik. GPN memungkinkan transaksi elektronik dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elektronik yang aman, berkualitas, dan efisien.

Dua hal yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan GPN adalah interkoneksi dan interoperabilitas. Interkoneksi merupakan kondisi di mana antar sistem atau infrastruktur dapat saling terhubung dan saling memproses.

Sementara itu, interoperabilitas adalah kondisi di mana instrumen dapat diterima dan diproses pada berbagai kanal pembayaran seperti ATM, EDC, dan payment gateaway.

"Misalnya di jalan tol, sebelum GPN instrumennya tidak efisien karena hanya dapat menggunakan uang elektronik dari bank tertentu dan satu merchant banyak EDC karena tidak semua kartu bisa diproses di seluruh EDC. Setelah GPN, seluruh uang elektronik dapat digunakan untuk pembayaran di setiap jalan ol dan satu merchant bisa hanya menggunakan satu EDC," ujar Aribowo.

Pemerintah Mengkaji Agar Posisi WNI Bertahan Tanpa Digeser Teknologi

Finance.detik.com – Jakarta – Pemerintah sampai saat ini masih melakukan kajian akibat dampak digitalisasi pada tingkat pengangguran di Indonesia.

"Mengenai persoalan kerja, pertama kami Bappenas sedang melakukan kajian dampak dari digitalisasi perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, Jakarta.

Kajian yang tengah dilakukan ini dengan mereformasi sistem pendidikan vokasional di Indonesia. Sebab, kata Bambang, banyak sekolah vokasi di Indonesia kurikulumnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar.

"Kami harus antisipasi, jangan sampai nanti karena kita masih punya isu pengangguran yang masih 5,5%, jangan sampai nanti era e-commerce yang masif di mana tidak hanya ritel, tapi juga sektor perbankan, dan jasa lain mulai kurangin orang, maka akan terjadi masalah pengangguran yang berat," tambah dia.

Kulitas pendidikan vokasional yang ditingkatkan, lanjut Bambang, selain untuk menyesuaikan kebutuhan pasar, juga untuk memberikan keterampilan yang lebih baik pada sektor-sektor pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh digital. Seperti tukang ledeng/pipa, jasa cukur rambut, dan jasa membersihkan rumah.

"Jadi kami sedang mencoba lakukan kajian bagaimana dampaknya, tapi kami juga melihat bagaimana caranya apakah ini ada missmatch antara skill yang ada di pasar dengan kebutuhan angkatan kerja ini, ada missmatch terutama di sektor jasa yang terkait dengan pendidikan vokasi," jelas dia.

Oleh karenanya, ke depan pemerintah terus memperbaiki sistem pendidikan vokasional di Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

"Karena itulah vokasi kita itu kurikulumnya diperbaiki, kedua alatnya diperbaiki, ketiga buruhnya diperbaiki, harus ada pemagangan, hanya dengan empat cara ini. Kurikulum harus disesuaikan karena SMK kita masih terpaku dengan jurusan yang dibutuhkan, di industri kreatif. Justru vokasi ini diperbaiki," ungkapnya

BI Perkuat Sistem Moneter Syariah untuk Menghadirkan PLJP Syariah

Republika.co.id – Surabaya – Untuk memperkuat pertumbuhan keuangan syariah, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, menyiapkan dan mendalami sistem moneter syariah, maka BI sedang mematangkan sebuah instrumen berupa Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Syariah.

"Ini akan kita luncurkan tahun ini juga," ungkap Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, di sela pembukaan secara resmi gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) IV 2017, Kamis lalu (9/11).

Agus menjelaskan PLJP Syariah dilunsurkan tak lain ingin meyakinkan industri keuangan syariah memiliki fasilitas pembiayaan sebagai salah satu bentuk prinsip kehati-hatian. "Jadi, seandainya ada industri keuangan syariah yang secara kondisi temporer tidak likuid, tapi secara perusahaan tetap /solvent/ (memiliki kemampuan membayar utang), dan membutuhkan pinjaman likuiditas jangka pendek, maka bisa mengakses ke BI," papar Agus.

Selain PLJP Syariah, instrumen lain yang juga sedang terus dilakukan pengkajian dan pendalaman adalah fasilitas Reverse Repurchase Agreement (Repo) secara syariah. Repo merupakan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dari BI ke perbankan dengan syarat akan dibeli lagi oleh BI dalam jangka waktu tertentu.

Agus menjelaskan PLJP Syariah merupakan salah satu cakupan sistem moneter syariah. Sistem moneter syariah dimaksud fokus pada bagaimana BI sebagai bank sentral berhubungan dengan perbankan dalam operasi moneter. PLJP Syariah sendiri merupakan salah satu bentuk operasi moneter bank sentral. Kenapa baru sekarang diluncurkan, "karena selama ini kita masih harus menyelaraskan dengan UU 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)," ujarnya.

Terkait pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan, Agus mengatakan melihat animo ISEF IV 2017, tercermin kesiapan yang cukup kuat. Mulai dari industri makanan halal, fashion, dan sebagainya. Kesiapan itupun sudah pula dibahas secara mendalam dan luas dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang meliputi tiga pilar pengembangan ekonomi syariah, yang sudah disepakati di KNKS. Ketiga pilar itu adalah pendalaman keuangan syariah; pengembangan ekonomi syariah secara umum; dan pengembangan riset serta edukasi.

Sistem moneter syariah sendiri merupakan peran yang dijalankan BI sebagai bank sentral terkait pilar pendalaman keuangan syariah. Secara keseluruhan, dikatakan Agus, keuangan syariah Indonesia saat ini masih berkisar di angka lima persen dari total aset keuangan. "Kita optimistis bisa mencapai level 20 persen dalam waktu tidak terlalu lama, sekitar lima sampai sepuluh tahun," ujar Agus.

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menegaskan sistem keuangan Islam itu tidak kenal krisis. "Berdasarkan pengalaman krisis beberapa kali, sistem ekonomi Islam tidak kenal krisis karena tidak dibolehkan berspekulasi. Selalu ada basis transaksinya. Karena itu tidak pernah terjadi krisis yang dimulai dari perbankan syariah," ungkap Kalla saat secara resmi membuka ISEF IV 2017. Kalla mencontohkan London, yang bukan negara Islam, tapi memiliki industri keuangan Islam cukup kuat.

Kalla mengungkapkan pemerintah sedang berupaya keras mengembangkan perekonomian syariah secara umum. "Selama ini kita selalu mengukur pembangunan dan kemajuan dari berapa besar pertumbuhan ekonomi. Tidak ada yang salah. Namun di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan kualitas dan cara mencapai (pertumbuhan)," ujarnya.

Selama gelaran ISEF IV 2017, pembahasan lebih pada bagaimana mengembangkan ekonomi yang bukan hanya tumbuh tapi dilakukan dengan cara Islami dan sistem keuangan syariah. "Apapun yang dibicarakan dalam seminar-seminar di ISEF IV 2017 berujung pada bagaimana memulai berusaha secara Islami. Selama tidak haram bisa dijalankan."

Kalla pun berharap kegatan seperti ISEF bisa mendorong generasi muda mulai menjalankan usaha dengan cara-cara Islami "Tapi yang paling penting adalah tekad memulai berdagang, berindustri. Apapun yang kita bicarakan tapi tidak dijalankan, maka itu hanya terhenti di meja seminar saja," tandasnya.

Perbankan Syariah Jangan Mendominasi Sektor Syariah

Republika.co.id – Jakarta – Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan supaya sektor keuangan syariah tidak didominasi perbankan. Saat ini sekitar 90 persen sektor keuangan syariah berada di perbankan syariah.

"Terutama pasar modal kaitannya dengan sukuk dengan skema pembiayaan-pembiayaan syariah yang menggunakan pasar modal sebagai medianya. Saya pikir Islam capital market harus menjadi perhatian," kata Bambang dalam acara Rapat Badan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di kantor Bappenas.

Bambang menyatakan perlunya edukasi yang lebih masif terkait sektor pasar modal syariah. Salah satu caranya misalnya dengan menyelenggarakan seminar internasional mengenai Islamic capital market. Sehingga nantinya peserta dari dalam negeri mengetahui sejauh mana perkembangan pasar modal syariah di negara tetangga, seperti Malaysia dan Dubai.

"Dengan melihat seperti itu diharapkan ada terobosan dari bursa dan pelaku atau potensial investor," imbuh Bambang.

Asisten Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismail, menyatakan posisi Indonesia dalam ekonomi syariah cukup startegis di dunia. Tapi sayangnya baru sebagai pasar bukan pelaku utama.

"Sebenarnya potensi Indonesia ada di sisi lain selain perbankan, ada travel, farmasi, dan lain-lain. Kami di KNKS ini menjadi target utama selain perbankan," ujar Rifki.

Jika melihat negara tetangga, lanjut Rifki, mereka sudah punya visi ke depan. Misalnya Dubai visinya menjadi negara capital ekonomi Islamic. Korea dan Jepang juga sudah punya target visi dan misi ke depan. Kedua negara tersebut gencar mempromosikan wisata halal.

"Kita harus persiapkan. Strategi perkembangan ekonomi syariah, kami sudah merancang masterplan aksi, 2015 kita sudah dapat Perpres KNKS. Progres terakhir kami sudah punya blue print pengembangan ekonomi syariah," terang Rifki.

Dalam master plan tersebut, terdapat tiga pilar yang dicanangkan. Ketiganya yakni pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan, riset assement dan edukasi. "Tahun 2024 diharapkan kita sudah mempunyai pertumbuhan share syariah 30-40 persen per tahun," imbuhnya.

Perubahan Perbankan Syariah di Tahun 2018

Republika.co.id – Jakarta – Tahun 2017 ini perkembangan industri keuangan syariah mengalami peningkatan cukup signifikan. Data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan pangsa pasar (market share) keuangan syariah per keuangan syariah secara nasional per Agustus 2017 tercatat mencapai 8,01 persen.

Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan posisi pada akhir 2016 yang hanya 5,3 persen. Khusus perbankan syariah, asetnya tercatat mencapai Rp 389,74 triliun, atau menguasai pangsa pasar 5,44 persen.

Pengamat ekonomi syariah dari Karim Consulting, Adiwarman Karim, mengatakan pertumbuhan perbankan syariah pada 2018 akan lebih didorong oleh sektor infrastruktur dan pembiayaan kepemilikan rumah. Dia memproyeksikan pertumbuhan perbankan syariah pada akhir 2017 asetnya mencapai Rp 409,33 triliun atau pangsa pasarnya mencapai 5,48 persen.

Kemudian pada 2018 aset perbankan syariah diproyeksikan pada kisaran Rp 462,03 triliun sampai Rp 501,09 triliun atau pangsa pasarnya pada kisaran 5,84 persen sampai 6,33 persen.

Adiwarman menyatakan kunci pertumbuhan sektor keuangan syariah pada 2018 akan diwarnai oleh peningkatan yang sangat signifikan di sektor infrastruktur. "Nah peningkatan di sektor infrastruktur ini harus diikuti sektor lain sehingga infrastruktur nanti akan memenuhi 30 persen dari total aset perbankan syariah nasional yang akan diikuti oleh pembiayaan kepemilikan rumah yang juga 30 persen. Kira-kira begitu," kata Adiwarman.

Sehingga nantinya ada keseimbangan antara sektor korporasi di infrastruktur dengan sektor perumahan. Dua sektor tersebut dipandang aman karena dua-duanya ada aset riil yang dijadikan jaminan.

Di sektor infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan lain-lain sedangkan di sektor perumahan ada rumahnya. "Jadi ada dua sektor yang bisa melejitkan aset perbankan syariah dengan jaminan yang cukup aman," tegasnya.

Kemudian sisanya 40 persen nantinya diperkirakan bakal terbagi sekitar 20 persen dan 20 persen atau 30 persen dan 10 persen antara UKM dan Mikro. Segmen Mikro dari segi aset memang tidak bisa lari cepat seperti yang di korporasi maupun perumahan.

"Tapi mikro akan menghasilkan laba yang paling tinggi sedangkan UKM dia akan berkembang di antaranya. Jadi insyaallah tahun 2018 wajah perbankan syariah berubah," ungkapnya.

Adiwarman optimistis pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tetap dobel digit. Sebab, sudah ada lima bank syariah yang asetnya lebih dari Rp 20 triliun. "Satu di antaranya yang pertumbuhannya 35 persen itu asetnya di atas Rp 50 triliun. Jadi dampaknya nanti bisa berasa," ujarnya.

1 2 3 4 39