Gubernur BI Didukung Dewan Dawah untuk Mendapatkan IDB Prize

Republika.co.id – Jakarta – Ketua Umum Dewan Dawah Islamiyah Indonesia, Mohammad Siddik, telah mengirimkan rekomendasi atas nominasi Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardoyo, agar dapat memenangkan IDB Prize dalam sidang tahunan Dewan Gubernur Islamic Development Bank di Tunisia. IDB Prize diberikan kepada individu ataupun lembaga yang memiliki peran istimewa dalam mempromosikan perekonomian dan perbankan Islam.

Mohammad Siddiq yang juga pernah menjabat Direktur IDB di Jeddah dan Direktur IDB Regional Asia-Pasific di Kualalumpur menilai Agus Martowardojo layak meraih IDB Prize mengingat peranannya selama ini mengembangkan perekonomian dan perbankan Islam.

Ketika menjabat IDB, Mohammad Siddik banyak menggolkan bantuan IDB untuk industri, di bidang infrastruktur, telekomunikasi, teaching hospital di berbagai Universitas Negeri. Kontribusi yang paling menonjol adalah Konversi 14 IAIN menjadi UIN secara bertahap sejak 1998.

Menurut Siddik, perkembangan positif keuangan dan perbankan syariah di Indonesia belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari peran Bank Indonesia sebagai regulator kebijakan moneter di Tanah Air. "Dari sisi pengelolaan moneter, Bank Indonesia secara khusus membangun Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah yang berperan aktif mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah," jelasnya.

Bank Indonesia bekerja sama dengan Islamic Research and Training Institute (IRTI) telah menyelesaikan Zakat Management Core Principles dan diluncurkan pada United Nations World Humanitarian Summit 2016 pada 23-24 Mei 2016 bertempat di Istanbul, Turki yang dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negeri anggota IDB.

Saat ini, Bank Indonesia juga sedang menyusun Waqf Management Core Principles, Technical Notes on Good Amil Governance dan Risk Management Framework for Zakat Institutions. Selain itu, sejumlah publikasi penting juga telah diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Ini melalui Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah ditujukan untuk menambah referensi bahan ajar tingkat Strata 1 (S1) yang berkualitas, baik dari sisi teori, praktik maupun metoda analisa yang terkini dalam area ekonomi dan keuangan syariah. Ada tiga publikasi utama, yakni Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif; Usaha Mikro Islami; serta Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara

"Penyusunan modul-modul ini merupakan salah satu bentuk konkret dukungan Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air melalui peningkatan kapasitas sumber daya insani," imbuhnya.

Siddik menilai, seluruh inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut tidak dapat dilepaskan dari visi dan dukungan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardoyo, yang terus mendorong jajaran stafnya untuk memperkuat dan menyinergikan regulasi keuangan syariah di tanah air. Seluruh terobosan itu dianggap semakin memperkuat kontribusi Indonesia di ranah keuangan syariah global.

"Sehubungan dengan itu, Dewan Dawah menganggap Bapak Agus DW Martowardoyo layak untuk dinominasikan sebagai penerima IDB Prize in Islamic Banking and Finance 2018," ungkapnya.

Penghargaan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Karena akan memperkuat profil Indonesia di antara negara-negara anggota OKI dan IDB, serta QISMUT (Qatar, Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki) yang dewasa ini dianggap sebagai acuan dalam pengembangan industri keuangan syariah. Bahkan, kapasitas pengelolaan keuangan syariah dapat menjadi salah satu mitra diplomasi Indonesia di masa depan.

"Di sisi lain, proses nominasi resmi untuk Agus DW Martowardoyo akan meningkatkan keberpihakan IDB kepada Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang paling penting dan akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara referensi untuk pengembangan keuangan syariah, khususnya untuk keuangan mikro dan peran zakat sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan," terangnya.

Selain itu, Dewan Dawah memandang Gubernur BI telah banyak memberikan dorongan kepada pengembangan ekonomi dan perbankan Islam sejak menjadi Dirut BII (mendirikan BII Syariah).

Kemudian ketika Agus menjadi Dirut Bank Mandiri dengan dukungannya kepada pengembangan Bank Syariah Mandiri sehingga menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia. Ketika menjadi Menteri keuangan RI dan sekarang Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo juga telah menunjukkan dukungannya, baik dalam kelembagaan, peraturan-pertaruran (governance), prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah pada umumnya dan pengembangan Islam pada khususnya.

Sampai saat ini IDB telah memberikan 36 IDB Prize baik untuk individu maupun lembaga, dan belum pernah ada nominasi dari Indonesia. Ketika Dewan Dawah mendapat informasi tentang nominasi Agus DW Martowardoyo untuk IDB Prize, Mohammad Siddik yang pernah berikiprah di IDB selama 17 tahun merasa terdorong untuk memberikan rekomendasi dengan mengirimkan rekomendasi melalui Konsulat Jenderal di Jeddah yang merupakan perwakilan RI yang paling dekat dengan IDB.

"Dewan Dawah berharap nominasi Agus DW Martowardoyo dipertimbangkan karena peranannya dalam pembinaan dan pengembangan social finance termasuk zakat dengan dukunganya lepada BAZNAS, Bank Syariah, BPR Syariah dan BMT," pungkas Siddik.

Pandangan Bank Syariah Tentang Bitcoin

Republika.co.id – Jakarta – Mata uang digital salah satunya adalah bitcoin tengah diperbincangkan, hampir seluruh bank sentral di semua negara termasuk Bank Indonesia (BI) tidak mengakuinya sebagai mata uang sah.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama BRI Syariah Hadi Santoso menilai, bitcoin sulit diatur dengan regulasi. "Sebagai bank kita lihatnya, bank kan selalu high regulated kita selalu dalam laporan. Sementara bitcoin, bagaimana mereka keluar dari aturan, kalau diatur mereka akan ke luar lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, dari sisi Islam, bitcoin pun tidak diperbolehkan. "Dari sisi agama kita itu masih ada gambling-nya (perjudian) karena harganya sampai sekarang sudah capai Rp 130 juta. Jadi spekulasi muncul di situ," jelas Hadi.

Maka, ia menegaskan, BRI Syariah akan tetap mengikuti regulasi yang berlaku. Bila regulasi tidak ada, perseroan tidak bisa masuk ke mata uang digital.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo pun sudah menegaskan, bitcoin bukanlah alat pembayaran yang diterima di Indonesia. "Saya selalu katakan kepada masyarakat, bahwa ada risiko dengan instrumen yang dikatakan orang bitcoin," ujarnya.

Dirinya mengingatkan, risiko tersebut jangan dianggap mudah. "Jangan kemudian disesali kalau seandainya ada masyarakat yang ingin lebih jauh mengetahui bitcoin ini," ujar Agus.

 

BI Sedang Memproses Isi Ulang e-Money dalam Satu Mesin untuk Semua Kartu

Finance.detik.com – Jakarta – Pengisian ulang uang elektronik di gerbang tol saat ini masih belum secara terintegrasi dalam satu mesin. Artinya, pengguna uang elektronik yang ingin mengisi ulang saldonya di gerbang tol masih dibatasi oleh pengisian yang hanya bisa untuk bank tertentu.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, saat ini pihaknya masih memproses agar interoperability pengisian uang elektronik, satu mesin untuk semua kartu bisa dilakukan.

"Kita sedang kembangkan top-up terintergasi, satu EDC bisa untuk semua kartu," katanya saat ditemui di Kantor Ombudsman, Jakarta.

"Sama saja seperti Anda tap, kalau tap e-Money kan bisa membaca semua bank. Begitu juga untuk top-up-nya, bisa dilaksanakan di satu alat dan sifatnya dihitung on us," sambungnya.

Lanjut dia, hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan dan perlindungan bagi konsumen dalam rangka peningkatan penggunaan uang elektronik atau non tunai di masyarakat.

Namun demikian, masyarakat diharapkan tidak membiasakan untuk melakukan isi ulang saldo di gerbang tol. Hal ini untuk mengurangi potensi kemacetan di gerbang tol.

"Kita usahakan top-up tidak di gerbang karena ada potensi kemacetan kalau nanti prosesnya lama. Tapi kita akan sediakan. Yang utama di tempat rest area. Beberapa kebutuhan di gerbang tol, kita lihat situasinya kebutuhannya bagaimana. Tapi intinya top-up kita upayakan di rest area dan merchant," pungkasnya.

Bank yang Dapat Melakukan Transaksi Local Currency

Finansial.bisnis.com – Jakarta –  Bank Indonesia memilih keenam bank yang sudah bisa melayani transaksi local currency dengan Malaysia dan Thailand dengan beberapa indikator, ke depannya jumlah bank yang bisa bertransaksi pun berpotensi diperluas.

Dalam tanda tangan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait transaksi local currency settlement framework itu, ada enam bank asal Indonesia yang berpartisipas yakni, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Nanang Hendarsah mengatakan, untuk saat ini dipilih enam bank itu yang bisa bertransaksi local currency karena dilihat dari dua indikator yakni, tingkat kesehatan dan memiliki fasilitas perdagangan antar negara tersebut.

“Kalau dari sisi tingkat kesehatan dilihat dari permodalan, dan beberapa poin lainnya. Ini kan masih prototipe, launch pertama, jadi nanti bisa diperluas lagi melihat perkembanganya,” ujarnya.

Nanang menambahkan, dengan kerja sama local currency nantinya akan diberikan ruang untuk pembukaan rekening rupiah secara offshore dengan berbagai pengecualian. Lalu, aa juga fasilitas lain seperti trade financing dalam mata uang lokal, penanaman mata uang itu pada instrumen pasar  uang.

“Selain itu juga akan dibuka lindung nilai khusus untuk bath dengan ringgit. Nantinya lindung nilai kedua mata uang itu baru bisa dilakukan dengan skema plain vanila,” tambahnya.

OJK Menjadi Instansi Pengendali Gratifikasi Terbaik

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penilaian pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik 2017 dalam kategori Kementerian dan Lembaga.

Dua penghargaan tersebut diterima oleh Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, Ahmad Hidayat dari Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017 di Jakarta, Selasa.

Agus Rahardjo dalam sambutannya menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada pejabat negara dan instansi yang mempunyai komitmen tinggi dalam upaya pencegahan korupsi melalui kepatuhan pelaporan gratifikasi dan LHKPN.

“Ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya yang sangat baik dalam bergerak bersama KPK untuk memberantas korupsi di negeri kita,” kata Agus.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, Ahmad Hidayat mengatakan OJK berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi role model bagi industri jasa keuangan.

Dia mengatakana OJK menerapkan program anti gratifikasi dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, membangun whistle blowing system OJK (WBS OJK) yang merupakan sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK.

Di samping itu, OJK juga mewajibkan pelaporan LHKPN bagi seluruh pegawai OJK mulai dari level staf sampai dengan pejabat tertinggi, yang merupakan perluasan wajib lapor LHKPN sesuai ketentuan KPK yang terbaru.

“OJK ingin menjadi otoritas yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang tinggi untuk memajukan industri jasa keuangan,” katanya.

Menurutnya, penghargaan KPK ini menjadi penyemangat bagi OJK untuk terus mengembangkan sistem dan budaya anti korupsi pada setiap satuan kerja di seluruh kantor OJK.

 

1 2 3 40