OJK Mengkaji Aturan Baru Pendanaan Dana Pensiun

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan meminta tanggapan masyarakat terkait rancangan peraturan tentang pendanaan dana pensiun.

OJK membuka kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapan hingga 18 Oktober 2017 hari ini.

“Kami bermaksud meminta tanggapan atas rancangan peraturan tersebut kepada para pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat,” demikian tertulis di laman resmi OJK.

Draf RPOJK tersebut, khususnya dalam bagian penjelasan, menyebutkan selama ini ketentuan mengenai pendanaan bagi dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas DPPK.

Regulasi itu kemudian diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2012 tentang Perubahan Kedua atas KMK 510.

Namun, OJK mempertimbangkan adanya sejumlah perubahan signifikan sehingga menyusun rancangan aturan baru.

“Selama beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan yang signifikan atas lingkungan eksternal Dana Pensiun yang mempengaruhi kondisi pendanaan dana pensiun secara umum,” demikian tertulis dalam penjelasan RPOJK tersebut.

Salah satu perubahan penting dalam periode tersebut adalah tren pengalihan pengelolaan DPPK program pensiun manfaat pasti (PPMP) ke dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. “Dalam lima tahun terakhir, banyak DPPK PPMP yang bubar kemudian mengalihkan program pensiun bagi karyawannya ke DPLK.”

Perubahan lain yang membawa dampak terhadap pendanaan dana pensiun adalah terbitnya POJK No. 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun.

Regulasi teranyar di sektor dana pensiun ini memperkenankan dana pensiun untuk menyelenggarakan program yang menyediakan manfaat lain. Hingga saat ini, mekanisme pendanaan program baru tersebut belum diatur.

Hal lain yang diatur dalam POJK itu yang terkait dengan pendanaan adalah adanya berbagai skema baru mengenai iuran, misalnya iuran sukarela peserta, dan diperkenankannya pembayaran manfaat pensiun berkala oleh dana pensiun yang menyelenggarakan program penisun iuran pasti (PPIP).

“Hal-hal tersebut mendorong diperlukannya penyempurnaan terhadap KMK 510 dan perubahannya yang sekaligus mengkonversi peraturan tersebut menjadi POJK.”

Adapun, RPOJK dengan 11 bab dan 65 pasal ini memuat pengaturan mengenai pendanaan DPPK baik PPMP maupun PPIP yang mencakup kualitas pendanaan, iuran minimum, dan iuran sukarela peserta; pendanaan DPLK yang mencakup pendanaan program pensiun individu dan pendanaan program pensiun ketenagakerjaan; pendanaan dalam kondisi khusus; dan kewajiban penyusunan laporan aktuaris.

 

Asuransi dan Investasi Dua Hal yang Berbeda

Kontan.co.id – Pengalaman adalah guru terbaik. Itulah yang Ari Wibowo rasakan dalam berinvestasi.

Tujuh tahun silam, Ari Wibowo membeli produk unitlink dari salah satu perusahaan asuransi ternama. Lantas setelah lima tahun, ia mengecek portofolio investasi yang ada pada produk itu.

Dalam benaknya, uang yang dia tanamkan sudah beranak-pinak. Tapi, betapa terkejut pria kelahiran Berlin, Jerman, ini begitu tahu uangnya tidak berkembang sesuai harapan.

Dalam lima tahun, dana milik Ari di unitlink tersebut hanya bertambah 7,5%. “Saya tak mau bilang saya ditipu. Ternyata, angka-angka yang dulu dijanjikan oleh sang agen asuransi semata-mata asumsi,” ujarnya.

Sejak saat itu, Ari mendapat pengalaman: produk asuransi dan investasi tak bisa disatukan. Lelaki 46 tahun ini pun langsung memperkaya pengetahuan dari berbagai sumber.

Kemudian, ia memutuskan membeli produk asuransi murni tanpa embel-embel investasi. Demikian sebaliknya.

Membiakkan duit di keranjang unitlink yang Ari anggap sebagai sebuah kegagalan membuatnya cenderung konservatif dalam berinvestasi.

Maklum, adik aktris Ira Wibowo ini merupakan pencari nafkah tunggal di keluarganya. Selain itu, dia punya kewajiban menggaji karyawan yang bekerja di beberapa bisnis yang dilakoninya.

Setelah menarik semua dana di produk unitlink, Ari lalu menaruh sebagian besar uangnya di deposito. Ia juga berinvestasi pada instrumen logam emas dan properti. Dia pun bermain saham melalui broker.

Beda konsep

Memang, bukan cuma Ari, banyak yang tertarik memiliki unitlink lantaran manfaat combo yang ditawarkan bahkan dijanjikan. Tapi, Freddy Pieloor, perencana keuangan independen, menegaskan, konsep asuransi dan investasi beda.

Produk asuransi memberi jaminan proteksi, sementara instrumen investasi bertujuan mengembangkan dana. “Konsepnya saja berbeda, jadi tak seharusnya disatukan,” ucapnya.

Pada produk unitlink, sebagian uang yang nasabah setor digunakan sebagai premi asuransi. Sebagian lagi untuk investasi.

Namun, dengan besaran uang setoran yang sama, unitlink tidak bisa memberi uang pertanggungan dengan nilai sebesar asuransi murni. Sebaliknya, unitlink juga tidak bisa memberi hasil investasi sebesar produk investasi murni.

Freddy menambahkan, uang yang mesti nasabah keluarkan untuk memiliki produk unitlink juga dua kali lipat lebih mahal dibanding membeli produk asuransi murni. “Banyak perusahaan asuransi jiwa mengenakan biaya administrasi bulanan yang lumayan besar ketika nasabah beli unitlink,” bebernya.

Instrumen investasi dalam produk unitlink kebanyakan merupakan reksadana yang dikelola manajer investasi (MI). Saat perusahaan asuransi memindahkan dana ke MI, ada biaya pengelolaan yang dibebankan peracik reksadana itu kepada nasabah unitlink.

Bukan cuma itu, perusahaan asuransi juga mengutip biaya manajemen ke nasabah.  “Nasabah dibebankan dua biaya manajemen,” ungkap Freddy.

Kala menambah dana investasi, nasabah bakal dikenakan biaya berkisar 5% dari nilai tersebut. Biaya yang tinggi ini membuat dana investasi tidak bisa tumbuh maksimal.

Menurut Freddy, imbal hasil produk unitlink juga tidak optimal karena dana nasabah dipakai untuk biaya komisi agen sebesar 30%–40%, jalan-jalan agen ke luar negeri, serta untuk atasan dan kantor agen.

Dalam dua tahun pertama, dana yang ditempatkan di produk unitlink tidak bertumbuh sama sekali. Bahkan dalam lima tahun, ada potensi dana nasabah tergerus hingga 25%.

Nah, bila terlanjur membeli unitlink, Freddy menyarankan, untuk produk yang berusia setahun sampai tiga tahun, sebaiknya nasabah menarik semua dana alias menutup produk asuransi berbalut investasi tersebut. Sebab, biaya akuisisi atau top up masih besar. Padahal, dana nasabah belum berkembang sama sekali.

Tapi, jika dana di produk unitlink sudah mengendap selama lima tahun, Freddy menawarkan beberapa pilihan.

Pertama, diamkan saja dana Anda. Soalnya, setelah lima tahun, perusahaan asuransi biasanya membebaskan biaya akuisisi unitlink.

Lalu, hitung, apakah hasil pengembangan dana masih cukup membayar biaya proteksi asuransi. Kalau cukup, berarti Anda tak perlu menambah dana lagi. “Kalau tidak cukup, Anda harus tambah premi lagi, karena dana sudah tergerus,” ujar Freddy.

Hanya, bila premi yang dibutuhkan lebih besar dari hasil pengembangan, Anda perlu mempertimbangkan untuk menurunkan angka uang pertanggungan (UP). Memang, manfaat asuransinya berkurang tapi ini harus dilakukan agar hasil pembiakan dana tetap mencukupi untuk membayar premi.

Manfaat sampingan

Kedua, Anda bisa menarik semua dana dari produk unitlink. Selanjutnya, beli produk asuransi yang murni proteksi. Sisihkan juga dana untuk investasi sesuai tujuan keuangan yang ingin Anda capai.

Misalnya, Anda ingin menyiapkan biaya kuliah untuk anak. Kalau buah hati Anda baru akan kuliah paling cepat lima tahun mendatang, Freddy merekomendasikan saham. “Beli saham blue chip yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Pilih sekuritas yang aman dan punya nama,” imbuh Freddy.

Sedang untuk dana pensiun, Anda bisa membiakkan dana di instrumen properti. Freddy mengatakan, harga properti cenderung terus menanjak, kecuali apartemen yang pernah stagnan bahkan turun harga.

Meski begitu, Anda tetap harus punya asuransi. Pasalnya, percuma bila dana untuk masa depan tercukupi, tapi tak ada jaminan ketika sakit atau meninggal dunia. “Asuransi dan investasi bak dua kaki yang kita miliki. Keduanya dibutuhkan untuk berjalan, tapi tentu tak bisa disatukan, kecuali Anda pocong,” tutur Freddy.

Untuk pencari nafkah tunggal, perlu asuransi jiwa berjenis term life. Yang paling perlu diperhitungkan untuk menentukan UP ialah, biaya hidup dan pendidikan anak sampai kuliah kelar. Sang istri juga perlu punya asuransi, walaupun dengan UP tak sebesar suami.

Cuma, Eko Endarto, Perencana Keuangan Finansia Consulting, punya pendapat beda. Menurut dia, imbal hasil dari unitlink yang dimiliki Ari tergolong bagus.

Sebab, dana pokok tidak hilang. Sebagai nasabah asuransi, Ari juga masih memiliki tambahan perlindungan jiwa dan kesehatan.

Ketika bicara investasi, Eko bilang, masyarakat harus paham, unitlink bukanlah instrumen investasi murni. “Investasi merupakan manfaat sampingan dan proteksi merupakan manfaat utama,” tegasnya.

Nasabah memang harus mengevaluasi produk unitlink-nya dalam lima tahun. Pada tahun kelima, hampir semua premi masuk ke instrumen investasi. Dus, Eko menyebutkan, imbal hasil jadi optimal.

Selanjutnya, nasabah bisa mengambil imbal hasil selama lima tahun untuk dipindahkan ke instrumen investasi lain. Ambil contoh, properti atau reksadana saham. “Tapi, kalau dananya didiamkan pun tidak masalah,” kata Eko.

Bila dana ditarik semuanya, nasabah bisa membeli instrumen investasi lain. Tapi, nasabah bakal kehilangan manfaat perlindungan yang berguna ketika sakit bahkan meninggal. “Kalau uangnya digunakan untuk beli asuransi lagi, bisa jadi rugi karena premi tambah mahal lantaran usia yang sudah bertambah,” sebut Eko.

Pikir plus minusnya.

–  S.S. Kurniawan –

Regulasi Modal Asuransi di Arab Saudi Diperketat

Finansial.bisnis.com – Dubai – Perusahaan-perusahaan asuransi di Arab Saudi akan menghadapi peraturan yang lebih ketat terkait permodalan.

Bank sentral Arab Saudi tengah menyiapkan peraturan yang lebih ketat untuk perusahaan asuransi di mana langkah tersebut merupakan bagian dari dorongan untuk menciptakan sejumlah kecil pelaku pasar yang lebih kuat.

Kerangka pengawasan baru tersebut akan disosialisasikan dalam beberapa bulan mendatang. Aturan tersebut nantinya akan memaksa perusahaan asuransi untuk secara signifikan meningkatkan permodalannya serta memperbaiki pengendalian risiko internalnya.

Analis mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk memicu konsolidasi industri dan memaksa perusahaan yang lemah untuk merger dengan perusahaan yang lebih kuat.

"Mereka (pejabat bank sentral) mengatakan setengah dari perusahaan yang ada di sini hari ini tidak akan ada lagi," kata salah satu sumber Reuters. "Mereka menginginkan perusahaan yang lebih kuat di pasar."

Perubahan yang diusulkan tersebut dibahas dalam sebuah pertemuan antara pejabat Otoritas Moneter Arab Saudi yaitu Saudi Arabia Monetary Authority (SAMA) dan para eksekutif asuransi senior minggu ini. Reuters belum mendapatkan respon SAMA terkait hal ini.

Persyaratan yang berlaku saat ini, perusahaan harus memiliki setidaknya modal senilai 100 juta riyal Saudi ($27 juta) untuk kegiatan asuransi atau 200 juta untuk kegiatan reasuransi. Batas minimum tersebut kemungkinan akan meningkat secara signifikan.

Sektor asuransi Saudi mendapat tekanan karena ekonomi mengalami kemerosotan ke dalam resesi tahun ini, terutama dengan asuransi kesehatan yang terdampal karena ekspatriat telah meninggalkan kerajaand dan biaya rumah sakit meningkat.

Tekanan tersebut telah memperburuk masalah yang timbul dari liberalisasi sektoral beberapa dekade yang lalu, ketika bank sentral melisensi sekitar 30 perusahaan asuransi dalam upaya untuk mendorong sektor asuransi dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak.

Sepuluh perusahaan yang berlisensi pada saat itu sekarang tidak lagi menguntungkan. Salah satu perusahaan paling bermasalah, Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co (MedGulf), mencatat akumulasi kerugian pada kuartal kedua yang melampaui 73 persen dari modalnya.

Selain itu, selama setahun terakhir, 11 perusahaan telah dihentikan sementara dalam menerbitkan polis asuransi baru, beberapa di antaranya dibekukan lebih dari sekali.

Salah satu dari 11 perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi syariah SABB Takaful yang awal bulan ini dihentikan kegiatannya untuk mengeluarkan atau memperbarui produk asuransi atau tabungan.

OJK Harus Segera Melakukan Review Perjanjian Standar Polis Asuransi

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Kasus tuntutan konsumen asuransi terhadap salah satu penyedia jasa asuransi akibat penolakan klaim dinilai menjadi momentum yang tepat bagi regulator yaitu OJK untuk mengkaji kembali bentuk perjanjian standar di dalam polis.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan pemerintah dan regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, perlu melakukan langkah tersebut agar konsumen sungguh terlindungi sejak pra transaksi.

Dia mengatakan pengkajian itu tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat dengan melibatkan asosiasi dan pelaku asuransi. Dengan begitu, jelasnya, baik masyarakat sebagai konsumen maupun perusahaan asuransi tidak dirugikan.

 “Kasus ini, mumpung aktual, bisa menjadi entry point bagi OJK untuk melakukan kajian-kajian mendalam tentang perjanjian standar di dalam asuransi, kemudian melakukan review,” ujarnya.

Dalam pengkajian itu, sambung Timbul, perjanjian standar perlu juga disesuaikan dengan sejumlah aturan lain, termasuk Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi, jelasnya, regulasi itu telah menetapkan sejumlah klausula baku yang tidak boleh ada dalam perjanjian antara penyedia layanan jasa dengan konsumen.

“Kalau masih mencantumkan klausula baku yang dilarang, manajemen bisa dipidana,” ujarnya.

Pengamat asuransi sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko & Asuransi (STIMRA) Hotbonar Sinaga mengatakan di Indonesia saat ini sejumlah lini bisnis asuransi telah memiliki standar polis, antara lain polis standar asuransi kebakaran Indonesia dan polis standar asuransi kendaraan bermotor.

Namun, jelasnya, itu semua disediakan oleh asosiasi. “Itu sebenarnya untuk mempermudah pengawasan dari asosiasi. Jadi, sebenarnya OJK tidak turut campur tangan dalam hal itu.”

Perhatikan Polis Asuransi Sebelum Menjadi Nasabah

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Masyarakat harus membiasakan membaca polis asuransi secara seksama sebelum menyetujui pembelian produk dari perusahaan asuransi.

Frans Lamury, Ketua Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), menilai selama ini produk asuransi di Indonesia itu dijual, tidak dibeli. Artinya, jelas dia, masyarakat di Indonesia umumnya ditawari produk asuransi terlebih dahulu sebelum membeli asuransi.

Dengan begitu, nasabah asuransi kebanyakan hanya sadar untuk membayar premi, tanpa membaca polis atau surat perjanjian terkait produknya.

“Kadang kala orang bahkan dipaksa untuk membeli.  Ini persoalan, sebab nasabah hanya pikir kewajibannya membayar premi dan polis disimpan di laci, serta akhirnya kaget saat tidak bisa melakukan klaim,” ungkapnya.

Kondisi itu, kata Frans, membuat nasabah berpikir bahwa kewajibannya hanya terkait pembayaran premi. Padahal, dia menegaskan bahwa pemahaman atas isi polis menjadi kewajiban utama konsumen asuransi.

Dengan membacanya, sambung dia, konsumen dapat meminta penjelasan asuransi di awal dan memutuskan untuk membeli atau membatalkan produk itu.

“Mohon para tertanggung menyiapkan waktu untuk membacanya,” ungkapnya.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), juga menyatakan salah satu tanggung jawab atau kewajiban konsumen adalah membaca petunjuk pemakaian produk atau layanan jasa.

“Itu diwajibkan dalam UU Perlindungan konsumen,” ungkapnya.

Namun, Tulus menilai dalam konteks asuransi seringkali konsumen tetap tidak memahami isi polis kendati telah membacanya. Oleh karena itu, jelasnya, peran agen dalam hal ini sangat penting.

Jika belum puas dengan penjelasan agen, jelasnya, konsumen pun bisa mendatangi kantor perusahaan asuransi untuk mendapatkan penjelasan lanjutan.

1 2 3 4 20