Marein Mematok Pertumbuhan 10 Persen dari Unit Syariah

Republika.co.id – Jakarta – PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk atau Marein menargetkan unit syariahnya dapat menjadi perusahaan reasuransi syariah terbesar kedua di Indonesia pada 2018. Saat ini, sudah terdapat tiga perusahaan reasuransi syariah di Indonesia.

Direktur Marein, Sutadi, mengatakan secara umum bisnis syariah masih kecil sehingga otomatis dampaknya kepada pelaku asuransi apalagi perusahaan reasurnasi syariah juga kecil. Di Indonesia saat ini terdapat satu perusahaan reasuransi syariah dan dua unit termasuk Marein.

Dari sisi pangsa pasar (market share) Marein tercatat paling rendah. "Tapi kami punya harapan ke depan terutana tahun 2018 menjadi nomor dua dari sisi market share," ujar Sutadi kepada wartawan seusai acara seminar asuransi syariah di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Dua perusahaan reasuransi syariah lainnya yakni PT Reasuransi Internasional Indonesia, dan PT Reasuransi Naisonal Indonesia. Sutadi menjelaskan, pertumbuhan reasuransi jiwa syariah Marein dari 2016 ke 2017 sekitar 8 persen. Sampai akhir tahun kontribusi reasuransi jiwa syariah Marein ditargetkan mencapai Rp 60 miliar.

"Karena ingin menjadi nomor dua tahun depan, kami punya harapan perumbuhannya di atas 10 persen. Secara total, konvensional dan syariah kami punya target sekitar Rp 2 triliun lebih sampai akhir tahun," ungkap Sutadi.

Untuk mencapai target tersebut, strategi Marein akan proaktif kepada industri asuransi dengan mengedepankan pelayanan (services) terutama respons akan ditingkatkan. "Karena costumer menjadi percaya bahwa Marein akan menepati janjinya melakukan service lebih baik mendatang," ucapnya.

Di samping itu, tahun depan Marein juga berencana menyeimbangkan bisnis reasuransi jiwa dan reasuransi umum. Saat ini bisnis reasuransi jiwa masih mendominasi. Komposisinya masing-masing 65 persen dan 35 persen. Ke depan akan diseimbangkan menjadi 60 persen dan 40 persen. Bisnis di syariah juga masih didominasi oleh reasuransi jiwa.

Menurut Sutadi, perkembangan bisnis asuransi syariah di Indonesia terkendala pemahaman masyarakat yang masih rendah, jika dibandingkan asuransi konvensional. Dari sisi literasi asuransi syariah tercatat baru 2,5 persen sedangkan di kovensional literasinya sebesar 14 persen. Sementara jika dibandingkan dengan Malaysia secara rasio lebih tinggi tapi nominalnya hampir sama dengan Indonesia.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), secara nasional, kontribusi asuransi jiwa syariah dan reasuransi umum syariah masih 5 persen dibanding konvensional. Khusus asuransi jiwa syariah dari sisi premi kontribusi bruto pada 2016 mengalami peningkatan 16,7 persen dibanding 2015, nominalnya dari sebelumnya Rp 8,27 triliun menjadi Rp 9,49 triliun.

Namun, pada 2015 sempat mengalami penurunan 1,4 persen dibandingkan 2014. Untuk 2017 sampai dengan September kontribusi bruto asuransi jiwa syariah sebesar Rp 7,6 triliun. Target sampai akhir tahun pertumbuhannya mencapai 11 persen (yoy) atau sekitar Rp 10,53 triliun. "Proyeksi ke depan 2018 pertumbuhannya 11-14 persen secara nasional," katanya menambahkan.

Defisit Neraca Pembayaran Asuransi dan Dana Pensiun

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Defisit neraca pembayaran transaksi berjalan jasa asuransi dan dana pensiun pada kuartal III/2017 tercatat senilai US$153 juta.

Data Bank Indonesia tentang Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan III/2017, menunjukkan nilai ekspor jasa di bidang asuransi dan dana pensiun mencapai US$11 juta, sedangkan realisasi impor jasa sektor tersebut mencapai US$163 juta.

Bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu, defisit neraca pembayaran sektor ini terbilang stagnan. Pasalnya, pada kuartal III/2017 nilai defisit juga tercatat sebesar US$153.

Namun, defisit neraca pembayaran pada kuartal ketiga ini meningkat signifikan bila dibandingkan dengan realisasi kuartal sebelumnya.

Data Bank Indonesia menunjukkan, neraca pembayaran transaksi berjalan di sektor tersebut tercatat mengalami defisit US$129 juta. Reliasi kuartal II/2017 itu tercatat sebagai yang terendah dalam 3 tahun terakhir.

Pada periode tersebut, nilai ekspor jasa di bidang asuransi dan dana pensiun mencapai US$8 juta, sedangkan realisasi impor jasa sektor tersebut mencapai US$137 juta.

Secara triwulanan, realisasi tersebut merupakan yang terendah sejak kuartal I/2015. Defisit neraca pembayaran transaksi berjalan jasa asuransi dan dana pensiun paling rendah sebelumnya tercatat terjadi pada kuartal I/2016, yakni mencapai US$145 juta.

Sun Life Gencarkan Fitur Wakaf

Republika.co.id – Jakarta – PT Sun Life Financial Indonesia memperkuat fitur wakaf manfaat asuransi untuk menarik nasabah.  Fitur wakaf tersebut sudah diluncurkan sejak Agustus 2017 dan akan ditingkatkan dengan melatih para agen dan menggencarkan promosi.

Chief Agency Officer Syariah Sun Life M Norman Nugraha mengatakan, Sun Life pada pertengahan November ini akan menggelar training of trainer sekaligus sertifikasi untuk meningkatkan pengetahuan para agen terkait wakaf dalam asuransi. Sun Life menggandeng DSN MUI Institute dalam pelatihan ini.

"Kami ingin agen-agen kami tidak hanya menjadi perencana keuangan, tapi juga perencana wakaf. Kami akan memastikan mereka paham sepenuhnya mengenai wakaf," kata Norman.

Sun Life saat ini memiliki sekitar 2.500 agen khusus syariah. Norman menjelaskan, pihaknya telah memiliki 57 kantor pemasaran syariah yang tersebar di 77 kota/kabupaten.

Dia berharap ribuan agen tersebut sudah mendapat pelatihan paling lambat awal 2018. "Sehingga awal tahun depan kami akan fokus memacu wakaf manfaat asuransi," kata Norman.

Norman menegaskan, Sun Life memastikan bisnis syariah berjalan sesuai syariah dari hulu ke hilir. Maksudnya, kata dia, Sun Life bukan hanya menjual produk syariah, tapi agen-agennya juga harus syariah.

Sun Life merupakan perusahaan asuransi jiwa multinasional pertama dan satu-satunya yang mengeluarkan fitur wakaf manfaat asuransi. Wakaf asuransi ini telah diatur oleh DSN MUI melalui Fatwa 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Norman menjelaskan, melalui fitur ini, nasabah dapat mewakafkan manfaat dari polis yang dimilikinya. Nasabah dapat mewakafkan maksimal 30 persen dari manfaat investasi yang dimiliki. Sedangkan dari uang pertanggungan, jumlah yang bisa diwakafkan maksimal 45 persen.

Sun Life telah bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia, Dompet Dhuafa, Rumah Wakaf, dan 174 lembaga yang terdaftar di BWI. "Manfaat asuransi yang diwakafkan nasabah, kami serahkan ke lembaga-lembaga tersebut," kata dia.

Norman yakin fitur wakaf manfaat asuransi ini dapat semakin memacu bisnis perusahaan. Sebab, Sun Life diberikan hak ekslusif oleh DSN MUI untuk menyediakan fitur ini. Menurut Norman, hak tersebut diberikan karena Sun Life yang mengusulkan dikeluarkannya fatwa mengenai manfaat wakaf asuransi kepada DSN MUI.

Norman berharap masyarakat banyak yang mau memanfaatkan fitur ini sebagai pilihan investasi di dunia dan akhirat. "Kita semua tahu wakaf itu pahalanya tidak akan terputus," kata Norman.

Bisnis syariah Sun Life memiliki kinerja positif. Norman menyebutkan, kontribusi bisnis syariah mencapai 30 persen terhadap keseluruhan pendapatan premi perusahaan.

Norman mengatakan, Sun Life tidak menargetkan angka pasti mengenai pertumbuhan kontribusi. "Target kami yang penting tumbuh dua digit. Saya optimistis tahun ini lebih dari 20 persen," katanya.

Pertumbuhan Industri Asuransi di Lebanon Melambat

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Pertumbuhan industri asuransi di Lebanon pada semester pertama tahun ini tercatat melambat.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi Lebanon, pendapatan premi industri meningkat menjadi US$846 juta atau tumbuh sebesar 0,7% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan publikasi Economic Research & Analysis Department of Byblos Bank yang dilansir dari Asian Insurance Review, pendapatan premi industri mencapai $445,9 juta pada kuartal pertama dan $399,8 juta pada kuartal kedua tahun 2017.

Pertumbuhan pendapatan premi industri utamanya ditopang dari kontribusi lini bisnis asuransi kesehatan dengan porsi sebesar 34,2% dari total pendapatan premi. Pada paruh pertama 2017 premi asuransi kesehatan mencapai $288,9 juta.

Sedangkan premi dari sektor asuransi jiwa mencapai $236,7 juta atau 28% dari total premi.

Adapun kontribusinya lainnya berasal dari 21,2% asuransi kendaraan bermotor dengan nilai $179,6 juta, 7% asuransi kebakaran, 3,4% kompensasi pekerja, 2% asuransi kargo, 1,1% public liability, 0,6% engineering, dan 2,5% sisanya lain-lain.

Sementara itu, asosiasi mencatat manfaat dan klaim yang dibayarkan industri mencapai $477,4 juta pada paruh pertama tahun 2017, meningkat sebesar 11,3% dari $429,1 juta pada periode yang sama tahun 2016.

Manfaat dan klaim yang dibayarkan untuk kategori non-jiwa mencapai $297,8 juta atau menurun 4,6% dari $312,1 juta pada paruh pertama 2016. Sementara klaim asuransi jiwa mencapai $179,6 juta atau naik sebesar 53,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Asuransi Dihimbau Memenuhi Aturan Single Presence

Keuangan.kontan.co.id – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau perusahaan asuransi bisa memenuhi single presence policy (SPP) tahun ini.

Plt Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK Asep Iskandar mengatakan, sampai saat ini perusahaan asuransi yang belum memenuhi aturan single presence telah melaporkan rencana penyesuaiannya.

Hanya saja, untuk finalisasi aturan ini memang masih dalam proses lantaran harus memenuhi persetujuan pengalihan pemegang saham, fit proper dan syarat administratif lainnya. "Semoga semuanya bisa selesai tahun ini," kata Asep.

Direktur Pengawas Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah menambahkan, beberapa perusahaan memang sudah memenuhi aturan tersebut, tapi masih ada juga yang masih dalam proses. Namun sayang, Nasrullah tidak bisa membeberkan perihal jumlah dan nama-nama perusahaan yang masih dalam proses tersebut.

"Harapan kami tahun ini semua perusahaan tersebut bisa memenuhi ketentuan dimaksud. Kalau ternyata meleset akan kami pelajari dulu letak permasalahannya, kalau dari sisi perusahaan semua sudah menyampaikan rencana penyesuaian," ujar Nasrullah.

Asal tahu saja, dalam ketentuan UU Asuransi No.40/2014 terkait dengan pengendalian atau kepemilikan tunggal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.67/POJK.05/2016 disebutkan bahwa regulator memberikan batas pelaksanaan aturan single presence policy di 2017.

Adapun dalam aturan tersebut, konglomerasi hanya diperbolehkan memiliki satu perusahaan asuransi jiwa dan satu perusahaan asuransi umum. Namun diperbolehkan memiliki anak usaha.

1 2 3 20