Pengusaha Jangan Wait & See untuk Menghadapi Tahun Politik

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau para pengusaha tidak perlu wait and see dalam menghadapi tahun politik dengan adanya pilkada serentak 2018, pemilu presiden, dan legislatif 2019.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan Pilkada bukanlah sesuatu yang baru, sehingga pengusaha tidak perlu wait and see untuk memulai suatu usaha.

"Pilkada ini bukan sesuatu yang baru, aman-aman saja. Pengusaha sih saya tanya ke teman-teman business as usual saja lah [adanya Pilkada], nggak kuatir sama sekali jalan saja kok," kata Rosan di Grand Sahid Jaya.

Dalam hal ini meskipun ada Pilkada serentak di 117 daerah pada 2018 mendatang, namun Rosan optimistis perekonomian Indonesia akan tetap baik. "Semuanya positif, harga komoditas naik, rating naik, orang mulai spending, kelihatannya pengusaha mulai mencari ekspansi lagi tahun-tahun ke depan," ungkapnya.

Senada, Ekonom Senior Indef Aviliani menuturkan perekonomian Indonesia akan tetap membaik meski pada 2018 merupakan tahun politik. Menurutnya dengan adanya Pilkada akan ada perputaran uang sehingga bisa mendorong konsumsi masyarakat.

"Enggak, saya sih yakinnya tahun depan dengan adanya pilkada 117 itu mau enggak mau perputaran uang akan terjadi, berarti konsumsi masyarakat akan naik," kata Aviliani.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Rosan juga menyinggung perihal pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2017. Menurutnya ekonomi kuartal IV/2017 akan lebih baik dibanding periode sebelumnya lantaran harga komoditas yang mulai membaik.

"Kuartal IV/2017 mestinya akan lebih baik, karena memang pertama harga komoditas naik, itu membantu, kemudian orang sekarang sudah mulai agak spending lagi, kendaraan bermotor juga sudah mulai naik lagi."

 

OJK Menjadi Instansi Pengendali Gratifikasi Terbaik

Finansial.bisnis.com – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penilaian pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik 2017 dalam kategori Kementerian dan Lembaga.

Dua penghargaan tersebut diterima oleh Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, Ahmad Hidayat dari Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017 di Jakarta, Selasa.

Agus Rahardjo dalam sambutannya menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada pejabat negara dan instansi yang mempunyai komitmen tinggi dalam upaya pencegahan korupsi melalui kepatuhan pelaporan gratifikasi dan LHKPN.

“Ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya yang sangat baik dalam bergerak bersama KPK untuk memberantas korupsi di negeri kita,” kata Agus.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, Ahmad Hidayat mengatakan OJK berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi role model bagi industri jasa keuangan.

Dia mengatakana OJK menerapkan program anti gratifikasi dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, membangun whistle blowing system OJK (WBS OJK) yang merupakan sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK.

Di samping itu, OJK juga mewajibkan pelaporan LHKPN bagi seluruh pegawai OJK mulai dari level staf sampai dengan pejabat tertinggi, yang merupakan perluasan wajib lapor LHKPN sesuai ketentuan KPK yang terbaru.

“OJK ingin menjadi otoritas yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang tinggi untuk memajukan industri jasa keuangan,” katanya.

Menurutnya, penghargaan KPK ini menjadi penyemangat bagi OJK untuk terus mengembangkan sistem dan budaya anti korupsi pada setiap satuan kerja di seluruh kantor OJK.

 

Tips Selamat dari Investasi Bodong

Investasi.kontan.co.id – Jakarta – Investasi bodong yang menjanjikan imbal hasil selangit masih banyak beredar. Perencana keuangan Finansia Consulting Eko Endarto menilai, ada tiga hal yang membuat banyak masyarakat tertipu investasi bodong yaitu :

1. Karakteristik masyarakat kita yang menyenangi hasil tinggi. “Itu sebabnya, kadang calon investor menjadi gelap mata begitu dijanjikan hasil besar dari sebuah investasi,” kata dia.

2. Kurang edukasi dari pemerintah sehingga membuat masyarakat tidak terbiasa mempelajari skema investasi yang ditawarkan.

3. Pengawasan yang belum berjalan baik dari pemerintah. “Biasanya, investasi abal-abal ini mengaku mengantongi izin dari regulator. Namun, biasanya izin yang didapat tidak sejalan dengan apa yang dikerjakan. Misalnya, mereka mendapat izin penjualan, tapi malah menghimpun dana masyarakat, regulator sendiri tak bisa berbuat banyak,” tambah Eko.

Agar tidak tertipu investasi bodong, Eko menyarankan investor untuk jeli melihat investasi yang ditawarkan. Jika imbal hasil yang dijanjikan angkanya lebih tinggi dari obligasi pemerintah, maka calon investor harus lebih waspada.

Setelah itu, cermati pula cara kerjanya dan bagaimana cara mereka memutar uang yang dihimpun dari calon investor. “Juga jangan lupa untuk melihat sisi legalitasnya,” ujar Eko.

Sementara bagi regulatornya sendiri, Eko menyarankan pada semua lembaga yang berwenang supaya meningkatkan lagi edukasi untuk masyarakat agar lebih melek investasi. “Itu yang terpenting,” tandasnya.

Yang teranyar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi menyatakan ada enam perusahaan yang masuk daftar hitam karena menghimpun dana masyarakat secara ilegal. Keenam perusahaan itu adalah PT Compact Sejahtera Group, PT Inti Benua Indonesia, PT Inlife Indonesia, Koperasi Segitiga Bermuda, PT Cipta Multi Bisnis Group, dan PT Mi One Global Indonesia.

Negara Non Muslim yang Paling Berkembang Bisnis Syariah

Dream.co.id –  Suatu kajian badan perwakilan untuk industri jasa keuangan professional yang berbasis di Inggris, TheCityUK, bahwa Inggris menjadi negara yang terdepan untuk keuangan syariah di antara negara-negara Eropa. Negara ini juga turut berperan dalam menetapkan standar kepatuhan syariah internasional.

Inggris menjelma menjadi pusat keuangan Islam yang paling penting keempat di antara negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim.

Kajian dari badan perwakilan untuk industri jasa keuangan professional yang berbasis di Inggris, TheCityUK, menunjukkan pasar keuangan, secara global, meningkat 7,5 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2015, tercatat pasar keuangan syariah global sebesar US$2 triliun (Rp26.327,59 triliun).  Sementara di Inggris, asset keuangan syariah mencapai lebih dari US$5 miliar (Rp56,82 triliun).

CEO TheCityUK, Miles Celic, mengatakan aset keuangan syariah di Inggris sebesar 1 persen daripada nilai pasar keuangan syariah global. Celic mengatakan masih ada potensi keuangan syariah yang cukup besar untuk digarap Inggris.

“ Dengan posisi Inggris sebagai pemimpin dunia dalam inovasi dan pengembangan di sektor ini, kami berada di posisi yang cukup baik untuk menangkap peluang ini,” kata dia.

Celic berkata laporan ini menemukan Inggris menjadi pusat utama pendidikan dan pelatihan keuangan syariah secara global. Inggris juga menjadi pusat inovasi dan pengembangan untuk penggunaan teknologi keuangan dalam bentuk produk keuangan syariah. Keuangan syariah juga berperan dalam pembiayaan sejumlah proyek di Inggris, contohnya Desa Olimpiade di London dan 6.500 unit rumah baru di luar London.

“ Pembangunan infrastruktur  merupakan bidang utama di mana penggunaan instrumen keuangan syariah lebih banyak bisa didorong. Saat ini, tren menunjukkan bahwa penggunaan instrumen keuangan syariah akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang,” kata dia.

Sekadar informasi, Inggris merupakan negara Barat pertama yang merilis sukuk. Saat ini, ada 65 surat utang syariah yang telah tercatat di London Stock Exchange dengan total nilai US$48 miliar (Rp631,82 triliun).

Pemerintah Inggris memainkan peran penting dalam pertumbuhan keuangan syariah. Dua tahun yang lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Timur Tenggah, Tobias Ellwood, mengatakan pemerintah ingin menjadikan Inggris sebagai pemimpin di sektor keuangan syariah.

Prediksi Perbankan hingga Akhir Tahun

Republika.co.id – Ada beberapa hal yang menarik dari data konsolidasi revisi rencana bank-bank yang baru dilakukan.  Pertama, bank-bank ternyata menurunkan target pertumbuhan mereka. Pertumbuhan kredit yang tadinya ditargetkan 13,18 persen dikoreksi turun menjadi 11,79 persen. Sedangkan target pertumbuhan dana yang tadinya 9,66 persen dikoreksi turun menjadi 7,49 persen.

Kedua, bila dibandingkan dengan data Outlook OJK akan semakin menarik. Outlook OJK memperkirakan pertumbuhan kredit 9-11 persen, dan pertumbuhan dana 10-12 persen.  Angka revisi rencana bank-bank terletak di luar kisaran yang diperkirakan OJK. Dalam revisi rencana bank-bank target pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada Outlook OJK, sedangkan target pertumbuhan dana lebih rendah daripada Outlook OJK.

Ketiga, Bank Umum Konvensional (BUK) dalam revisinya menargetkan pertumbuhan kredit 11,84 persen, sedangkan Bank Umum Syariah menargetkan pertumbuhan 10,65 persen. Untuk target dana, BUK menargetkan pertumbuhan 7,44 persen, sedangkan BUS menargetkan 8,56 persen.  Tampaknya BUK lebih optimis di sisi kredit, sedangkan BUS lebih optimis di sisi dana.

Ada empat hal yang dapat menjelaskan koreksi turun revisi rencana bank-bank ini. Pertama, ada empat bank yang melakukan loan sales, namun jumlahnya signifikan. Per bulan Juni mencapai Rp 6,05 triliun, dan diperkirakan per Desember akan mencapai Rp 7,75 triliun.

Kedua, meningkatnya kredit yang dihapus buku. Per Juni mencapai Rp 26 triliun, dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 34 triliun per Desember. Ketiga, pelunasan angsuran yang juga meningkat tajam.  Per Juni mencapai Rp 25 triliun, dan diperkirakan menjadi Rp 51 triliun.  Keempat, pelunasan dipercepat sebagai bagian dari biaya retrukturisasi nasabah.

Menghadapi ini semua, bank-bank menjaga kekuatan permodalannya yang tampak jelas dari rasio kecukupan modal mereka yang tinggi yaitu 21,80 persen.  Rasio kredit bermasalah juga terjaga pada 2,74 persen gross dan 1,41 persen neto. Indikator likuiditas yaitu rasio kredit terhadap dana hampir mendekati 100 persen yaitu 94,90 persen.

Oscar Jorda, Bjorn Richter, Moritz Schularick, Alan Taylor dalam penelitian mereka “Bank Capital Redux: Solvency, Liquidity, and Crisis” yang baru saja dipublikasi oleh Federal Reserve Bank of San Francisco menyimpulkan hal yang menarik dengan data dari 17 negara. Pertama, rasio kecukupan modal yang tinggi tidak dapat mencegah terjadinya krisis keuangan. Kedua, indikator solvency yaitu rasio kecukupan modal tidak dapat menjadi alat untuk memprediksi krisis. Ketiga, indikator likuiditas yaitu rasio kredit terhadap dana, dan porsi dana non-deposit merupakan indikator kerapuhan kekuatan keuangan. Keempat, rasio kecukupan modal yang tinggi memberikan manfaat besar dalam mendukung stabilitas makro ekonomi dan mempercepat pemulihan setelah terjadinya krisis keuangan.

Ann Rutledge, analis fixed income, dalam artikelnya “Will there Be A Financial Crisis in 2017?” yang dipublikasi Forbes, menarik untuk dicermati. Sejak berakhirnya Bretton Woods di era tahun 1970an selalu terjadi krisis di tahun ketujuh selama empat dekade ini yaitu tahun 1987, 1997, dan 2007.  Krisis tersebut selalu melibatkan Asia. Pada krisis tahun 1987 yang dikenal dengan “Black Monday” di  pasar modal AS, didahului dengan krisis pasar modal di Asia pada hari Minggu sebelumnya.  Pada saat itu pemicunya adalah perdagangan structured stock dan derivatives.

Krisis tahun 1997 yang dikenal sebagai “Asian Crisis” dipicu oleh perdagangan interest parity arbitrage.  Pelaku pasar meminjam mata uang yang murah dengan bunga rendah untuk diinvestasikan pada mata uang yang stabil dengan bunga tinggi, suatu teknik mencari laba yang disebut “positive carry”.

Krisis tahun 2007 yang dikenal dengan “Subprime Crisis” sebenarnya merupakan bentuk lain dari “positive carry”.  Bedanya di tahun 1997 instrumen yang digunakan adalah mata uang, sedangkan di tahun 2007 yang digunakan adalah “credit ratings”. Pelaku pasar membeli kredit dengan rating yang rendah, dikemas dalam bentuk sekuritisasi kemudian dijual dengan rating yang tinggi.  

Rasio kecukupan modal yang tinggi dan rasio kredit bermasalah yang rendah tidak dapat menjadi indikator yang tepat untuk memprediksi krisis. Yang lebih penting adalah mencari penyebab turunnya rasio kredit bermasalah. Bila turunnya kredit bermasalah disebabkan perekonomian yang membaik, maka ia menunjukkan perbaikan yang “genuine”. Namun bila turunnya kredit bermasalah tanpa adanya perbaikan perekonomian dan hanya disebabkan perubahan pencatatan ke restrukturisasi kredit, AYDA (aset yang diambil alih), hapus buku sebagai upaya penyelamatan kredit, maka ia malah menunjukkan indikasi ke arah krisis yang tertunda.

Andreas Jobst, Li Lian Ong, Christian Schmieder, ekonom IMF, dalam penelitian mereka “Macroprudential Liquidity Stress Testing” yang baru dipublikasikan juga memberikan hasil yang menarik. Pertama, perbankan terlalu fokus pada “solvency stress testing” dan mengabaikan “liquidity stress testing” padahal rasio likuiditas dapat menjadi indikator yang lebih baik dalam memprediksi krisis. Kedua, perbankan belum memiliki kemampuan yang cukup dalam mengidentifikasi, membuat model, mengukur dampak krisis likuiditas karena keterbatasan data dan memahami interaksi berbagai faktor pemicu.

Tobias Adrian, Michael Fleming, Or Chachar, Erik Vogt, dalam penelitian mereka “Market Liquidity after the Financial Crisis” yang baru saja dipublikasi oleh Federal Reserve Bank of New York memberikan semangat untuk membuat regulasi yang tegas walaupun dalam jangka pendek dapat menyebabkan stagnasi dalam pasar likuiditas.  Ketika terjadi krisis keuangan, otoritas cenderung akan memperketat regulasi.  Hal ini dapat menimbulkan keengganan pelaku pasar meramaikan pasar likuiditas, di samping pelaku pasar perlu menyesuaikan kemampuannya sesuai regulasi yang baru.

Koordinasi dan kerangka kerja yang komprehensif integral dari para pemegang otoritas menjadi suatu keniscayaan.  Celah disharmoni regulasi sekecil apapun dapat mengurangi efektifitas suatu regulasi, bahkan dapat memicu terjadinya chaos keuangan. Kesepahaman dan kesepakatan pemegang otoritas menjadi kunci, namun perbedaan perspektif malah saling menguatkan argumen.

Ibarat ilmu fikih, kesepakatan (ijma’) d iantara ulama juga merupakan kunci. Di zaman Umar bin Khattab ra untuk mencapai ijma’ ini bahkan para sahabat ahli fiqih diminta untuk tetap menetap di Madinah untuk memastikan tercapainya kesepakatan utuh. Baru setelahnya, dengan semakin luasnya wilayah Islam, para sahabat ahli fiqih menetap di berbagai tempat yang berlainan. Ijma menjadi sulit dicapai.

Kesepakatan tetap diupayakan melalui ijtihad jama’i dengan mencari kesepakatan mayoritas ulama, yang dikenal dengan istilah pendapat jumhur ulama. Perbedaan pandangan bagi yang tidak sepakat dengan jumhur ulama, tidak serta merta salah, bahkan dapat sama benarnya dengan pendapat jumhur ulama.  Begitu pula perbedaan perspektif dalam ilmu ekonomi. It’s true, but not the whole truth, and for sure not the only truth.

Oleh: Adiwarman Karim

1 2 3