Hukum Bitcoin Dalam Islam

Hukum Bitcoin Dalam Islam

Oleh : Teddy Kusuma (Alumni ISID Gontor 2014 – Mahasiswa Pascasarjana – Ekonomi dan Keuangan Syariah – Universitas Indonesia 2017)

Mata uang Bitcoin berasal 8 tahun yang lalu dan sekarang telah menyebar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan nilai satu mata uang mencapai lebih dari 8000 dolar, dan melalui pengamatan terhadap realita dan bagaimana hal itu ditangani, saya tidak menemukan perbedaan antara itu dan dolar, kecuali bahwa yang terakhir itu (dollar) secara material berwujud. Majelis Ulama dan OJK patut bergerak cepat untuk mengeluarkan keputusan atau fatwa sebelum semakin “menggila” berkembangnya ke digital Indonesia. Bila anak-anak sudah teracuni dengan game dan uang tanpa mengetahui akan halal/haramnya, tentu ini akan berdampak negatif pada masa depan Ummat Islam di Indonesia secara khusus dan masa depan bangsa secara umum.

1. Bitcoin bukan mata uang; itu tidak memenuhi syarat mata uang karena mata uang yang diterima dan dilaksanakan oleh Nabi adalah mata uang Emas dan perak yaitu Dirham dan Dinar. Mata uang Islam ini memenuhi tiga syarat penting.

– Ini adalah dasar untuk mengevaluasi barang & jasa, yaitu ukuran untuk harga dan upah.

– Ini dikeluarkan oleh otoritas pusat yang bertanggung jawab menerbitkan dirham dan dinar dan itu bukan badan yang tidak diketahui.

– Ini tersebar luas dan mudah diakses di antara orang-orang dan tidak eksklusif hanya untuk sekelompok orang saja.

Dengan menghubungkannya pada Bitcoin, jelas bahwa ia tidak memenuhi tiga syarat di atas karena:

– Bitcoin bukan dasar untuk mengevaluasi barang dan jasa; itu hanya alat tukar barang dan jasa tertentu.

– Bitcoin tidak dikeluarkan oleh badan yang diketahui, tapi tidak diketahui.

– Bitcoin tidak meluas dan mudah diakses di antara orang-orang dan eksklusif bagi mereka yang menukarkannya dan mengenali nilainya, yaitu bukan untuk semua masyarakat.

Oleh karena itu, mata uang Bitcoin tidak dianggap sebagai mata uang dalam Syariah Islam.

2 – Bitcoin tidak lebih dari sebuah produk; Namun, produk ini dikeluarkan oleh sumber yang tidak diketahui; ia tidak memiliki dukungan. Selain itu, ini adalah domain besar untuk penipuan, spekulasi dan kecurangan, dan oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan perdagangan di dalamnya, yaitu tidak diizinkan untuk membeli atau menjualnya. 

Terutama karena sumbernya yang tidak diketahui, ini menyebabkan keraguan bahwa sumber tersebut terkait dengan negara-negara kapitalis utama, terutama Amerika, atau geng yang terkait dengan negara besar dengan tujuan jahat, atau perusahaan internasional besar untuk berjudi, perdagangan narkoba, pencucian uang dan kejahatan terorganisir. Kenapa lagi sumbernya tidak diketahui?

Kesimpulannya adalah bahwa Bitcoin hanyalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh sumber yang tidak diketahui (majhul) yang tidak memiliki dukungan nyata, dan karena itu terbuka terhadap spekulasi dan kecurangan, dan ini adalah kesempatan bagi negara-negara kapitalis kolonialis, terutama Amerika, untuk mengeksploitasi hal tersebut, untuk menjarah sumber daya masyarakat.

Inilah alasan mengapa tidak diizinkan membelinya karena bukti Syariah yang melarang penjualan dan pembelian produk majhul yang tidak diketahui, dan bukti untuk ini adalah:

Dikisahkan oleh Muslim dalam Sahihnya dari Abu Huraira bahwa dia berkata:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة, وعن بيع الغرار»

"Rasulullah ."Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”

Hal ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah …

Dan arti dari "penjualan Hasah" adalah saat penjual pakaian mengatakan kepada pembeli: '"Saya akan menjual pakaian dimana kerikil yang saya lempar itu berlabuh" atau "Saya akan menjual kepada anda barang yang berlabuh kerikil diatasnya". Jadi, apa yang dijual tidak diketahui, dan ini dilarang.

"Transaksi Gharar" yang tidak pasti; yaitu transaksi yang mungkin terjadi atau tidak, seperti menjual ikan di dalam air atau susu yang belum diperah dari kambing, atau menjual apa yang dibawa oleh hewan hamil dan sebagainya; itu dilarang karena itu adalah Gharar. Jadi, jelaslah bahwa transaksi Gharar atau yang tidak pasti, merupakan kenyataan dari Bitcoin, yang merupakan produk dari sumber yang tidak diketahui dan diproduksi oleh badan tidak resmi yang dapat menjaminnya, hal ini tentu tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjualnya.

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mengubah Kesejahteraan Mustahik menjadi Muzakki (LazNaz Al Azhar)

Oleh : Teddy Kusuma (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia)

Selama ini kemiskinan memiliki konotasi ekonomi, dimana kemiskinan selalu erat kaitannya dengan kemampuan seseorang memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Negara memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Di Indonesia sendiri negara hadir untuk menjamin beberapa hak warga negaranya dalam menggapai kesejahteraan, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), hak mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1), serta fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34). Faktanya, menurut data BPS pada Juli 2016 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,01 juta orang atau 10.86% dari total penduduk Indonesia, walaupun angka ini berkurang dari September 2015 sebelumnya sebesar 11.13%.

Negara memang mempunyai tugas untuk mensejahterakan masyarakatnya, namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk mengentaskan kemiskinan. Perlu pihak lain untuk ikut serta dalam mengatasi masalah ini. Salah satunya ialah kehadiran organisasi pengelola zakat yang diharapkan mampu membantu negara dalam menghadapi permasalahan bersama ini.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah dalam program pembangunan nasional berupa pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ahmed, 2004). Bahkan secara historis Zabzwari (1985) menjelaskan bahwa kontribusi zakat dalam kerangka pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan dakwah perluasan wilayah Islam dapat dijumpai pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat dan pemerintahan Umar bin Abdul Azis, harta zakat pada Baitul Maal begitu melimpah karena masyarakat sudah sejahtera sehingga kesusahan dalam penyaluran zakat bagi warga miskin. Zakat hukumnya wajib bagi orang yang beragama islam dan memiliki kemampuan yang ditujukan untuk mensucikan harta dan diri mereka (QS Attaubah: 103).

Pertumbuhan OPZ di Indonesia cukup signifikan, menurut data Forum Zakat (FOZ) tahun 2016 ada sebanyak 300 OPZ di seluruh Indonesia yang terdaftar menjadi anggota Forum Zakat (FOZ) pada tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten. Kehadiran OPZ saat ini diikuti dengan kesadaran sosial masyarakat Indonesia yang juga mengalami fase peningkatan, dimana banyak kasus yang menjadi contoh bahwa gerakan sosial masyarakat dapat dihimpun sedemikian rupa untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedepannya gerakan sosial filantropi islam akan terus berkembang. Berdasarkan penulisan BAZNAS, Fakultas Manajemen Institut Pertanian Bogor, dan IDB mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 T atau 3,14% dari GDP (Gross Domestic Product) Indonesia, walaupun untuk realisasinya saat ini menurut data Forum Zakat (FOZ) tahun 2016 total penghimpunan OPZ anggota FOZ Nasional baru mencapai angka Rp. 3 Triliun, sehingga kenyataan ini mendorong setiap OPZ untuk dapat mengoptimalkan peluang penghimpunan dana zakat dari masyarakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini sudah melewati proses yang panjang, dimana sejarah mencatat perkembangan zakat diawali dengan berdirinya lembaga yang menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf namun masih secara konvensional di distribusikan dan biasanya hanya untuk kebutuhan konsumtif. Apabila dilihat dari model penyalurannya pun masih menggunakan antrian panjang dan berdesak-desakkan. Dari sisi makroekonomi, pola pendayagunaan zakat hanya dimaksudkan sebagai pemompa sisi konsumsi masyarakat agar memiliki daya beli dan menunjang pertumbuhan. Namun, masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara ini. Tidak seimbangnya sisi penerimaan zakat dan jumlah orang yang miskin di sisi sebaliknya membuat santunan tidak akan efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Maka pola distribusinya pun diubah ke arah produktif tanpa meninggalkan sisi konsumtif.

Selanjutnya perkembangan zakat beralih dari sisi pendayagunaanya untuk mengatasi masalah kemandirian di kalangan masyarakat miskin. Sehingga dibutuhkan program yang sifatnya berkelanjutan agar masyarakat miskin dapat memperbaiki kualitas hidupnya secara mandiri.

Program inovatif dan kreatif yang ditawarkan oleh LAZ/BAZ patut di apresiasi karena beberapa LAZ/BAZ mampu memberikan program layanan kesehatan, program pendidikan secara  gratis dan cuma cuma. Disisi produksi, beberapa model pemberdayaan masyarakat miskin saat ini dilakukan misalnya dengan pemberian modal usaha.

Salah satu organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu Laznas Al-Azhar. Dimana Laznas Al-Azhar sudah melakukan pendayagunaan zakat ke arah yang lebih produktif untuk memandirikan masyarakat miskin khususnya dari sisi ekonomi, dan terus dikembangkan. LAZ Al-Azhar didirikan pada 1 Desember 2004, menurut data laporan keuangan Laznas Al-Azhar menghimpun dana ZISWAF dari masyarakat sebesar Rp. 22.254.986.169 pada tahun 2014. Laznas Al-Azhar memiliki tagline pada seluruh program yang dilakukan yaitu “Sustainable Prosperity Plan”, dimana terdiri dari program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa, pengentasan pengangguran dan pemberdayaan pemuda produktif, memperbaiki kondisi kehidupan anak yatim dan dhuafa, pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan bencana dan jaringan relawan. Dalam penilitian ini, penulis tertarik untuk membahas empat program yang dilakukan oleh Laznas Al-Azhar dengan prinsip berkelanjutan. Penulis akan mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan program yang ditawarkan oleh Laznas Al-Azhar dalam mengubah kehidupan para mustahiknya, terlebih dapat melahirkan muzakki dari mustahiknya. Indikator keberhasilan program Laznas Al-Azhar dapat diukur dari aspek berupa manfaat yang dirasakan oleh mustahik yaitu perubahan pola pikir masyarakat miskin melalui pendampingan oleh Dai Sahabat Masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik melalui program pendayagunaan zakat secara konsumtif, penguatan ekonomi melalui pinjaman bergulir, pengembangan usaha mustahik yaitu akses keuangan kepada lembaga keuangan syariah, dan program ketahanan untuk para mustahik berupa investasi dan penjaminan atas resiko, sehingga para mustahik mampu berhasil mengubah statusnya menjadi muzakki sekaligus mempertahankannya agar tidak kembali ke zona kemiskinan.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Laznas Al-Azhar dalam mendayagunakan zakatnya secara produktif. Sehingga penulis akan mengembangkan penulisan dengan judul: Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mengubah Kesejahteraan Mustahik menjadi Muzakki (studi kasus di Lembaga Amil Zakat Laznas Al-Azhar).

LITERASI KEUANGAN TERHADAP PERILAKU SANTRI DALAM MENGELOLA KEUANGAN

Oleh : Teddy Kusuma (Mahasiswa Pascasarjana – Kajian Timur Tengah Islam – Ekonomi dan Keuangan Syariah – Universitas Indonesia 2017)

Memasuki era globalisasi saat ini, permasalahan ekonomi yang kompleks menuntut manusia terus berusaha mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan. Berbagai jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh pasar semakin meningkat dan beraneka ragam. Masyarakat cenderung melakukan pembelian tanpa memperhatikan prinsip keuangan yang ada, yaitu membeli barang dan jasa yang diinginkan (wanted), bukan yang dibutuhkan (needed). Etika dan perilaku konsumsi dewasa ini membuat semakin tidak rasionalnya konsumen dalam membeli kebutuhannya, tidak menutup kemungkinan santri. Banyak hal yang mengakibatkan masyarakat semakin konsumtif dan melakukan pembelian yang impulsif tanpa mempertimbangan besarnya pendapatan dan berapa pengeluaran, apalagi semakin meluasnya situs belanja online dan kendaraan online yang siap membantu kapan saja tanpa keluar rumah.

Santri adalah salah satu komponen masyarakat muslim di dalam lingkup pesantren yang jumlahnya cukup besar dan memiliki perilaku tersendiri dalam kegiatan ekonominya, khususnya dalam konsumsi. Tanpa dibekali pengetahuan di bidang keuangan, kemungkinan melakukan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya keuangan akan semakin besar dan berdampak buruk pada perilaku yang tidak mencerminkan norma islami. Apabila kekeliruan perilaku terhadap ekonomi mereka tidak dibekali dengan pemahaman yang benar, kesejahteraan (falah) pun akan sulit tercapai di masa tua, disebabkan perilaku yang salah di masa muda.

  Masa Santri adalah saat pertama bagi sebagian  besar peserta didik untuk mengelola keuangan secara mandiri tanpa pengawasan penuh dari orang tua. Santri berada dalam  masa dan kegiatan yang sangat kompleks selama 24jam  di Pesantren. Mereka harus belajar untuk mandiri secara finansial dan bertanggungjawab atas keputusan yang mereka buat. Pada dasarnya, dimasa inilah seorang santri menunjukkan sifat asli perilaku ekonominya. Banyak aspek yang mendasari perubahan perilaku seorang peserta didik di lingkungan pesantren.

Danes (dalam Jorgensen, 2007) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan keuangan yang tinggi berkorelasi positif terhadap tingkat penghasilan dan tabungan yang lebih tinggi. Dengan memiliki literasi finansial, seseorang mampu membuat keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan mereka. Individu membutuhkan pengetahuan keuangan dasar dan skill untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif demi kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan individu yang semakin kompleks menuntut masyarakat untuk memiliki financial literacy yaitu kompetensi seseorang untuk mengelola keuangan dengan baik. Literasi (melek huruf) tidak terbatas pada bahasa saja, tetapi juga berlaku untuk pengetahuan topik tertentu atau jenis pengetahuan tertentu.

 Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan (Lusardi & Mitchell 2007). Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi (prepare your self), dan lebih spesifiknya yaitu globalisasi dalam bidang keuangan. Hilgert, Holgart, dan Baverly (2003) serta Cude, Lawrence, Lyons, Metzger, LeJeune, Marks, dan Machtmes (2006) juga menyatakan bahwa diperlukan pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan serta bagaimana teknik berinvestasi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Lebih jauh, Cude et al (2006) menyatakan bahwa seiring berkembangnya instrumen keuangan, tidak diringi oleh keinginan masyarakat untuk memulai berinvestasi, dan diduga salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan.

Bukti empiris, Lusardi dan Mitchell (2006, 2008. 2009) menemukan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam membuat keputusan keuangan, dan laki-laki lebih baik karena memiliki pengetahuan keuangan yang lebiih tinggi. Tidak jauh berbeda, Ibrahim, Harun dan Isa (2009) menemukan bahwa mayoritas mahasiswa di Malaysia memiliki pengetahuan keuangan (financial literacy) yang kurang tinggi, dan hal ini dapat menyebabkan tidak terarah dengan tepat pada saat membuat keputusan keuangan setiap hari.

Orton (2007) memperjelas dengan menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seseorang karena literasi keuangan merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi, namun dari pengalaman-pengalaman di berbagai negara masih menunjukkan relatif kurang tinggi. Byrne (2007) juga menemukan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah, dan menyebabkan bias dalam pencapaian kesejahteraan di saat usia tidak produktif lagi.

      Indonesia pada tahun 2013 baru ada 57,28% masyarakat yang memahami literasi keuangan. Sementara ada 21,80% masyarakat yang menggunakan layanan sektor keuangan (Bisnis, 2014). Sedangkan menurut Deputi Direktorat Literasi dan Edukasi OJK Ria Prastiani, mengatakan baru sekitar 50% penduduk Indonesia yang memahami produk-produk keuangan seperti perbankan, asuransi, dan instrumen pasar modal. Berdasarkan survey yang dilakukan pengguna produk dan jasa keuangan di lembaga perbankan mencapai 75,98%, asuransi 13,17%, pembiayaan 5,30%, pergadaian 4,18%, dana pension 1,26%, dan pasar modal mencapai 0,10% . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kedua di tahun 2016 lalu. Hasil survey menunjukan, pemahaman terhadap produk atau literasi keuangan syariah hanya sebesar 8,11 persen. Sedangkan untuk penggunaan terhadap produk dan jasa keuangan atau inklusi syariah sebesar 11,06 persen. Disimpulkan bahwa dari 100 penduduk Indonesia, hanya 8 orang yang memahami keuangan syariah.

Pada kesempatan lain, OJK mengadakan safari ramadhan, yaitu kegiatan edukasi keuangan bagi santri Pesantren Terpadu Ekonomi Multazam sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap inisiatif program Tabungan Siswa SimPel/SimPel iB yang telah diluncurkan sebelumnya pada 14 Juni 2015. Hal ini dilakukan agar para pelajar sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadikan kegiatan menabung bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan kebutuhan atau bahkan gaya hidup. Budaya menabung penting dimulai sejak dini, agar dapat mendidik anak untuk mampu mengendalikan diri dalam bersikap konsumtif serta belajar untuk dapat membelanjakan uang yang dimilikinya secara bijak. OJK menilai, kelompok siswa dari tingkat SD, SMP dan SMA memiliki potensi yang sangat besar. Jumlah populasi kelompok ini mencapai sekitar 50 juta siswa atau lebih dari 20% dari jumlah penduduk Indonesia.

Setiap lembaga pendidikan pesantren memiliki sitem dan materi pembelajaran yang berbeda-beda untuk membekali ilmu santri-santrinya. Namun pada intinya, pesantren juga mengajarkan pelajaran ekonomi baik secara teoretis maupun praktis. Saat ini, masih banyak dari pesantren yang mengajarkan  materi ekonomi di kelas. Dan itu pun ekonomi umum, bukan ekonomi islam yang notabene “hanya” dipelajari mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah. Bahkan ada pula pesantren yang tidak mengajarkan materi ekonomi seperti yang dilakukan sekolah pada umumnya, karena telah memiliki kurikulum dan metode tersendiri dalam penerapan kegiatan belajar mengajarnya.

Pengkategorian tingkatan literasi keuangan berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia diklasifikasikan dalam 4 tingkatan yaitu:

Well Literate

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki ketrampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Sufficient Literate

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

Less Literate

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

Not Literate

Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.

Lusardi dan Mitchell (2007) mendefinisikan melek keuangan sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (knowledge and ability). Sementara itu, danes dan Hira (1987) serta Chen dan Volpe (1998) mengartikan literasi keuangan sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan (financial literacy is money management knowledge). Dengan demikian riset ini akan mengunakan definisi menurut Chen dan Volpe (1998) karena lebih menekankan pada kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, hingga bagaimana menerapkannya secara tepat. Selain itu juga, definisi menurut Chen dan Volpe (1998) memiliki 4 aspek yaitu pengetahuan umum, tabungan, asuransi dan investasi yang sesuai dengan pengelolaan keuangan pribadi menurut Gitman (2002).

Perilaku keuangan pribadi adalah cara dimana individu mengelola sumber dana (uang) untuk digunakan sebagai keputusan penggunaan dana, penentuan sumber dana, serta keputusan untuk perencanaan pensiun (Gitman, 2002). Dalam proses pengelolaan tersebut, maka tidak mudah untuk mengaplikasikannya karena terdapat beberapa langkah sistematis yang harus diikuti. Dengan mengetahui dasar dari manajemen keuangan, maka kita akan tahu bahwa segala sesuatu harus diawali dengan berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak.

Keputusan keuangan diartikan sebagai proses memilih alternatif tertentu dari sejumlah alternatif (Kannadhasan, 2009). Pengertian tersebut mendeskripsikan keterkaitan dengan arti dari manajemen keuangan yaitu bagaimana mendapatkan uang dan bagaimana menggunakannya dengan tepat sehingga ketepatan dalam memilih alternatif penggunaan uang menjadi signifikan. Karena pada prinsipnya keputusan keuangan yang di ambil bermaksud mengoptimalkan kesejahteraan maka pembuatan keputusan keuangan merupakan suatu hal yang kompleks mengingat perlu mempertimbangkan situasi dan informasi secara cermat dengan cara melakukan analisis yang kritis, mendalam dan komprehensif.

Dalam hal ini, perilaku keuangan memiliki beberapa aplikasi yang saling menunjang untuk mencapai tujuan keuangan. Selain dari pada itu, perilaku keuangan ini merupakan sesuatu yang tampak atas penggunaan uang sehingga memberikan peluang untuk dikaji mengapa seseorang berperilaku keuangan berbeda dengan yang lainnya. Menurut Hilgert, Holgart dan Baverly (2003) bahwa perilaku keuangan seseorang akan tampak dari seberapa bagus seseorang mengelola tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Sedangkan tabungan terkait memiliki tabungan regular atau tidak, memiliki dana darurat atau tidak serta masih banyak lagi lainnya. Pengeluaran lainnya akan tampak seperti mampu membeli rumah, memiliki tujuan dan lain-lainnya.

Heck meneliti bahwa ada 9 perilaku keuangan pribadi. Dalam daftar berikut ini, empat yang pertama diidentifikasi oleh peneliti sebagai "planning behaviours" dan lima selanjutnya sebagai "implementing behaviours": (1) menetapkan tujuan keuangan; (2) memperkirakan biaya secara akurat; (3) memperkirakan pendapatan dengan tepat; (4) perencanaan dan penganggaran belanja seseorang; (5) mempertimbangkan beberapa alternatif ketika membuat keputusan keuangan; (6) menyesuaikan untuk memenuhi keadaan keuangan darurat; (7) memenuhi tenggat waktu atau tagihan tepat waktu; (8) berhasil memenuhi tujuan keuangan; dan (9) berhasil melaksanakan rencana pengeluaran.

Schug dan Reinke (2003), membuat pertanyaan, "Mengapa orang tidak menabung ketika mereka tahu bahwa mereka harus?", Mengidentifikasi mengenai keterkaitan sikap, perilaku, dan pengetahuan di bidang keuangan pribadi. Menurut peniliti ini, orang sering lambat untuk mengubah perilaku keuangan mereka karena manfaat yang di dapat saat melakukannya belum terlalu kelihatan. Mengenai tabungan, Schug dan Reinke mengakui bahwa manfaat yang di dapat belum terlihat saat ini dan hasilnya akan terlihat beberapa tahun yang akan datang.