Kelemahan yang Menghambat Industri Halal di Indonesia

Republika.co.id – Jakarta – Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 1,57 miliar populasi Muslim di dunia dan sekitar 88 persen berada di Indonesia.

Lecture of Dapartment Management Universty of Indonesia, Niken Iwani Putri menilai, dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar tersebut, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk produk halal. "Ada fashion, entertainment, travel dan makanan mencakup halal di Indonesia. Kita sudah ada modal untuk mengembangkan pasar halal," ujarnya saat acara Indonesia Halal Watch di Restoran Al Jazeerah, Jakarta.

Menurutnya, ada tiga langkah yang diperlukan untuk menguatkan pasar halal di Indonesia. Pertama, penguatan di sektor riil. Kedua meningkatkan pertumbuhan industri keuangan islam dan terakhir menguatkan riset, edukasi dan sosialisasi wawasan halal di Indonesia. "Semua akan sempurna jika sektor riil dan sektor keuangan jalan juga," ucapnya.

Kendati demikian, ada beberapa tantangan industri halal pada tahun depan. Di mana, drive utama industri halal 2018 masih akan bertumpu pada konsumsi.

Lalu, meningkatkan jumlah dan kualitas produsen lokal dalam industri halal nasional. Melindungi produsen UMKM atas kewajiban baru melakukan sertifikasi halal.

"UKM juga terkendala pembiayaan, maka UMK juga harus mengasah kreativitas dalam memasarkan produknya," ungkapnya.

Sebelumya, kata dia, ada empat tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri halal. Pertama, peluang bisnis industri halal belum didasari banyak pihak baik regulator. Kedua, pengembangan industri halal masih terkendali oleh terbatasnya supply bahan baku yang memenuhi kriteria halal. Ketiga, pemahaman yang masih terbatas pada sejumlah produsen serta infrastruktur yang belum mendukung. Terakhir, perbedaan standarisasi dan sertifikasi produk halal.

Syarat yang Harus Dipenuhi Bank Syariah yang Ingin Menerbitkan Sukuk

Republika.co.id – Jakarta – Bank syariah bisa menerbitkan sukuk untuk mencari tambahan modal terutama jika bank tersebut ingin berekspansi bisnis dalam skala besar.  Pengamat Ekonomi Syariah IPB Irfan Syauqi Beik mengatakan, sebelum bank syariah menerbitkan sukuk harus dipastikan dulu tujuannya.

"Kalau ngerasa perlu tambah modal untuk ekspansi itu bisa saja terbitkan sukuk (korporasi), di mana BPKH bisa menjadi potensial buyer. Tapi kalau tidak perlu modal besar untuk ekspansi ya menurut saya tidak perlulah (terbitkan sukuk)," kata Irfan.

Namun, Irfan mengatakan, tergantung Rencana Bisnis Bank (RBB) syariah yang bersangkutan. Bila bank mau ekspansi, ujar Irfan, sukuk bisa jadi salah satu opsi sehingga berdampak ke bisnis bank syariah itu sendiri.

Lebih lenjut, ia mendukung upaya Badan Penyelenggaran Kegiatah Haji (BPKH) yang akan menambah porsi investasi dana haji ke sukuk tahun ini. Hanya saja menurutnya, BPKH perlu mengembangkan pula ke instrumen lain.

"Kita harap dalam pola investasi ini, jangan sampai ada atau tidak adanya BPKH, tidak berbeda. Pasalnya, selama ini Kementerian Agama juga sudah menginvestasikan dana haji di sukuk," kata Irfan.

Ia berharap BPKH bisa mengembangkan model investadi lain tidak hanya di sukuk. "Saya apresiasi ke sukuk tapi saya harap kembangkan bisnis model sesuai syariah ke dana haji ini," ujar Irfan.

Korea Selatan Memberikan Denda Kepada Operator Bursa Uang Digital

Republika.co.id – Seoul – Komisi Komunikasi Korea Selatan (KCC) memberikan denda kepada operator bursa uang digital atas dugaan pembocoran data pengguna. Sebagai langkah tegas pertama otoritas terhadap operator mata uang digital.

KCC memutuskan menjatuhkan denda 60 juta won (54,970 juta dolar AS) kepada BTC Korea.com yang merupakan operator Bithumb dan ethereum, operator bursa uang digital terbesar di Korea Selatan. Denda ini dijatuhkan setelah KCC menilai mereka mengabaikan keamanan data pengguna.

''Langkah ini kami ambil karena operator tidak mematuhi langkah perlindungan pengguna yang disyaratkan. Itu membuat data pengguna rentan diretas dan bocor,'' kata KCC melalui pernyataan resmi.

Para pengamat menilai hukuman yang dijatuhkan KCC terlalu ringan. Sebab, transaksi mata uang digital tengah cemerlang.

Sementara itu, regulator keuangan Korea Selatan tengah mempertimbangkan pelarangan transaksi mata uang digital. Meski uang digital tengah ramai dipakai dan dibicarakan, instrumen ini belum diregulasi karena belum diakui sebagai instrumen keuangan. Aturan proteksi atas pengguna uang digital juga belum ada.

Uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum makin populer belakangan ini. Korea Selatan termasuk salah satu basis pengguna uang digital terbesar, sekitar satu juta orang aktif menggunakan mata uang digital ini.

Bank terbesar ke tiga Korea Selatan. Woori Bank dan Bank Pembangunan Korea menyatakan akan menutup akun-akun yang dipakai untuk transaksi uang digital. Langkah ini diprediksi akan mengurangi transaksi uang digital.

Para peretas telah dua kali mencuri data para pengguna BTC Korea.com, terutama terhadap data yang perangkat lunak anti virusnya jarang diperbarui.

NTT Perlu Perubahan Pola Investasi

Republika.co.id – Kupang – Pengamat ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Frits Fanggidae, mengatakan ketersediaan lahan sering menjadi kendala utama dalam berinvestasi. "Oleh karena itu, pola investasinya perlu diubah dengan melibatkan pemilik lahan sebagai salah satu pemegang saham," katanya di Kupang.

Menurut dia, setiap investor yang masuk ke NTT untuk menanamkan modalnya, perlu diatur untuk bagiamana dapat melibatkan masyarakat pemilik lahan itu sendiri agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Nusa Tenggara Timur juga mengakui masih banyak menemui kendala dalam berinvetasi akibat persoalan lahan.

Menurut Frits, kebanyakan lahan di provinsi berbasiskan kepulauan itu umumnya merupakan tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat kolektif atau lebih dari satu orang. Sementara pola investasi dari dulu sampai sekarang masih berlangsung dengan model yang sederhana. "Pengusaha datang membeli atau membebaskan tanah milik masyarakat kemudian dibangun pabrik dan lainnya di situ," katanya.

Yang terjadi sekarang, lanjutnya, masyarakat terus melayangkan protes, contohnya di sejumlah daerah seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Timur, Manggarai, dan lainnya. "Ada perlawanan masyarakat terhadap penguasaan lahan dalam jumlah besar oleh investor, dan ke depan bisa saja terus berkembang karena masyarakat semakin sadar tanah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan terus meningkat setiap tahun," katanya.

Dengan begitu, menurutnya, pola investasi perlu diubah dari pengusaha yang hanya datang melakukan pembebasan lahan menjadi pola yang melibatkan masyarakat pemilik lahan itu sendiri sebagai salah satu pemegang saham. Untuk itu, katanya, perlu didesain suatu pola investasi di mana pemilik lahan yang memiliki hak ulayat atas tanah bisa menjadi pemegang saham dari investasi yang akan dikembangkan.

Kepala Dinas DPM-PTSP Provinsi NTT Samuel Rebo, secara terpisah mengakui persoalan lahan menjadi kendala utama yang dihadapi pihaknya ketika membawa para investor ke daerah-daerah. "Seperti untuk investasi di sektor pariwisata, hampir semua pantai-pantai yang ada di pulau-pulau besar di NTT ini sudah dikapling, sehingga ketika investor mau datang berinvestasi masih ada klaim ini milik si A, si B, dan sebagainya," katanya.

Ia mengatakan, persoalannya pada lahan yang sudah dikapling itu tidak dimanfaatkan untuk membangun sesuatu melainkan hanya dibiarkan begitu saja.

"Ini yang kami temukan saat hendak membawa investor ke daerah, padahal sebenarnya potensi lahan untuk investasi kita sangat luas," katanya.

Namun, lanjutnya, pemerintah terus berupa memermudah masuknya investasi ke daerah setempat. Selain terus melakukan pendekatan dengan pemilik lahan, juga memberikan kemudahan bagi calon investor dengan menyiapkan informasi dan data pendukung serta kemudahan perizinan.

BSM Berkerja Sama dengan UGM Luncurkan Beasiswa Wirausaha

Republika.co.id – Jakarta – Bank Syariah Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat) bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) meluncurkan Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP). ISDP merupakanprogram beasiswa berupa uang saku, uang SPP, pembinaan spiritual, permodalan, pelatihan/magang kewirausahaan serta pendampingan usaha.
Penyerahan secara simbolis program ISDP dilakukan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM) Toni EB Subari disaksikan Direktur Bank Mandiri Kartini Sally kepada Wakil Rektor Kerjasama dan Alumni UGM, Paripurna Poerwoko Sugarda, di kampus UGM, Yogyakarta.

Program senilai Rp 1,9 miliar untuk 25 mahasiswa inibertujuan mencetak wirausahawan muda yang memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat. Toni EB Subari mengatakan, program ISDP ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait pengusaha muda.

"ISDP merupakan program yang memang arahnya pas dengan kebijakan pemerintah, agar bisa melahirkan para pemuda yang mandiri dan bisa berwirausaha dengan segala keterampilan yang dimilikinya," kata Toni.

Selain itu, lanjutnya, peluncuran kegiatan ISDP tersebut merupakan fokus dan konsen BSM dan Laznas BSM Umat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

"ISDP ini sebagai bagian dari kepedulian BSM, tetap concern dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga bisa mendorong dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia," kata dia.

Direktur Eksekutif Laznas BSM Umat, Rizqi Okto Priansyah menambahkan, tujuan kegiatan ISDP untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa UGM mengenai bidang sociopreneur secara umum.

"Sekaligus membangun, memotivasi serta mengembangkan minat dan bakat untuk mampu meningkatkan potensi diri setelah lulus dari jenjang perguruan tinggi menjadi entrepreneur sejati," kata Rizqi Okto.

Menurut Rizqi, para mahasiswa dituntut untuk mampu memberikan dampak positif khususnya dari sisi sosial ekonomi masyarakat. Mahasiswa yang dikenal sebagai agen perubahan (agent of change), diharapkan tidak hanya memberi perubahan dari segi intelektualitas. Melainkan juga dapat menciptakan dan melahirkan entrepreneur yang terampil dan mandiri.

"Bersama BSM dan Laznas BSM Umat, mahasiswa akan diberikan beasiswa, pendampingan dan pengetahuan untuk menjadi pengusaha yang sukses," ucapnya.

Selama 2017 BSM melalui lembaga amil zakat Laznas BSM Umat telah menyalurkan beasiswa pendidikan sebesar Rp 6,02 miliar.

 

1 2 3 157