Pengunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Dalam APBN tahun 2018 tersebut, pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun, serta mematok defisit anggaran 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Sebagian besar dari dana tersebut, setidaknya Rp400 triliun setiap tahun, akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang diperkirakan membutuhkan dana setidaknya Rp5.000 triliun dalam lima tahun Pemerintahan Jokowi. Untuk membiayai kekurangannya muncul wacana guna menggunakan dana haji untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Wacana ini muncul seiring dengan semakin sulitnya memperoleh pinjaman dengan bunga rendah dan besarnya dana haji yang ada. Pada tahun 2017 ini dana haji berjumlah kurang lebih Rp99 triliun, sebesar Rp36,7 triliun ditempatkan ke sukuk, sisanya sebesar Rp62,3 triliun ditempatkan di perbankan syariah.

Bagaimanakah penggunaan dana haji selama ini. Menurut Kepala Biro Humas Kementerian Agama Mastuki "Biaya haji itu sebenarnya bukan Rp34 juta, tapi lebih dari itu, sekitar Rp60-65 juta untuk 2017. Untuk menutup biaya pemondokan di Madinah dan transportasi lokal, kami mengambil nilai manfaat yang kami dapatkan dari sukuk. Jadi hasilnya akan dikembalikan ke jemaah," kata Mastuki. Dengan kuota haji sebesar 210.000 orang, hanya Rp6-7 triliun yang digunakan untuk operasional haji tahunan, sehingga ada dana yang dapat dioptimalkan. Sejak tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Jadi sebenarnya selama ini dana haji telah dimanfaatkan untuk mendanai pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Karakter  dana haji yang merupakan long term financing cocok dengan pembangunan infrastruktur yang bersifat long term project. Sejak 2011 selain ditempatkan di deposito pada bank syariah, sebagian dana haji juga sudah diinvestasikan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Project Based Sukuk (PBS). Sukuk Dana Haji diterbitkan dengan menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat, yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu dan mendapatkan fee atas penyediaan jasa tersebut. Dengan begitu, investor menjadi pemilik jasa dan berhak mendapatkan fee atas penyediaan jasa tersebut. Sementara dana yang ditempatkan di Project Based Sukuk menggunakan akad struktur ijarah Asset to be Leased dengan menggunakan underlying asset berupa proyek Pemerintah dalam APBN.

Ada 4 syarat yang ditetapkan MUI agar dana haji tersebut dapat digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan, khususnya dalam hal ini pembangunan infrastruktur. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam mengatakan Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada Juli 2012 telah menetapkan syarat tersebut adalah :

Pertama, boleh ditasarufkan tapi harus dipastikan jenis usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Kedua, terkait dengan prudensialitas atau aman. Logikanya seperti pengelolaan dana wakaf, yakni tidak boleh berkurang, tapi harus dikembangkan dan memiliki nilai manfaat.

Ketiga, adalah manfaat. Kalau ada manfaatnya baik kepada jamaah haji untuk kepentingan kemaslahatan jamaah dan kemaslahatan umat Islam. "Bukan investasinya tapi hasil investasinya, bisa saja diinvestasikan untuk pembangunan gedung, hasilnya baik untuk kemaslahatan sepanjang ketentuannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah," katanya.

Keempat, adalah liquid, artinya dana ini dibutuhkan dalam waktu terus-menerus.

Dalam kondisi ini, menurut dia, hubungannya antara calon jamaah dengan bank penerima setoran, akadnya ada dua opsi. Pertama, akad wadiah. Artinya, dana itu nitip saja sehingga tak ada faidah, tidak ada bagi hasil. Kedua, akad mudhorobah, yakni saat tabungan calon jamaah haji mencapai Rp25 juta, maka mendapat nomor porsi dan masuk dalam "waiting list". "Sebelum maupun setelah mencapai Rp25 juta, statusnya belum billing karena belum tahu berapa biaya hajinya. Uang setoran itu statusnya masih milik calon jamaah haji," katanya.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, adalah hal yang sangat penting untuk dapat mengembangkan sistem keuangan yang Islami, yang salah satu fungsinya dapat menggantikan pinjaman berbasis bunga yang selama ini dipakai pemerintah untuk menyeimbangkan defisit anggaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan fisik dan non fisik di Indonesia. Selama ini pemerintah sebagian besar memanfaatkan pinjaman berbasis bunga untuk mendanai pembangunan, sementara Islam membenci riba. Menurut I.O. Taiwo dalam makalahnya berjudul “ EFFICIENCY OF THE ISLAMIC APPROACH TO EXTERNAL DEBT MANAGEMENT IN NORTH AFRICA AND THE MIDDLE EAST” bunga pinjaman dianggap tidak valid karena setidaknya tiga alasan. Pertama, ini tidak melibatkan quid pro quo: kreditur menerima kenaikan tanpa memberikan kepada debitur pengembalian yang setara, dalam hal ini, bunga yang diterima oleh kreditur dianggap sebagai pendapatan diterima dimuka. Kedua, kreditur dan debitur tidak melakukan pertukaran atas dasar persamaan, karena satu pihak, kreditur, menerima keuntungan dengan pasti sedangkan tidak ada kepastian keuntungan bagi debitur. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, tidak seperti dalam perdagangan dimana pemegang saham atau vendor hanya menuntut keuntungan dari pembeli hanya sekali saja, bunga pinjaman terus bertambah asalkan ada beberapa pokok pinjaman.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 Penulis Dini Amalia Putri (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia)

Sekolah Kajian Stratejik dan Global

 

Referensi

http://akucintakeuangansyariah.com/mengenal-skema-sukuk-dana-haji/

http://akucintakeuangansyariah.com/project-based-sukuk-mengenal-jenis-jenis-sukuk-negara-bagian-3/

I O Taiwo (1992). Efficiency of the Islamic Approach to External Debt-Management in North Africa and Middle-East. Jeddah. Institut Penelitian dan Pelatihan Islam Bank Pembangunan Islam.

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40778194

https://babel.antaranews.com/berita/62257/mui-tetapkan-empat-syarat pemanfaatan-dana-haji