Baznas dan lembaga sosial lainya Wajib Menerapkan Transparansi Keuangan dan kinerja

Baznas dan lembaga sosial lainya Wajib Menerapkan Transparansi Keuangan dan kinerja

Oleh: Tri Aji Pamungkas

 

Dengan terbitnya UU no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaaan Zakat, maka zakat, baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya, sudah menjadi urusan negara. Membayar zakat, adalah bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi umat Islam di Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negaranya, karena dengan menunaikan zakat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan, sila Persatuan, sila Kerakyatan, dan sila Keadilan Sosial dilaksanakan dengan nyata sekaligus. Ini sangat sejalan dengan perintah Allah dalam Alquran, yaitu perintah mendirikan salat yang diikuti dengan perintah menunaikan zakat, yang diulang-ulang sampai 32 kali. Ini berani bahwa sukses dalam hablumminallah harus senantiasa dibuktikan dengan sukses dalam hablumminannas. Kesalehan relijius harus berbuah kesalihan sosial . Ketua Baznas 14/6/2017 lalu. Hal ini pun sejalan dengan perintah agama Islam. Perkembangan kesadaran masyarakat untuk berbagi dan memberikan sebagian apa yang dimiliki kepada lembaga terkait semakin tinggi di indonesia, semangat ini merupakan semakin yang khas dimiliki warga indonesia terlebih lagi memiliki tingkat kedekatan pada religius yang lebih dibanding negara lain. Salah satu yang paling dominan tentang dogma dan anjuran berbagi yang tercantum dalam ajaran islam menjadikan masyarakat semakin memiliki potensi yang sangat besar dari segi social fund. Di indonesia sendiri potensi pengembangan dan pemanfaatan penerimaan zakat memiliki nilai yang sangat tinggi hingga 286 triliun berdasarkan rilis Baznas tahun terkini. Semakin tinggi nya potensi dan awarnes masyarakat maka berbalik dengan semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap apa yang dipercayainya. Pengembangan Social Fund Engenering khususnya dalam dunia zakat meiliki potensi yang sangat besar di indonesia dan meiliki karakteristik yang pas dengan suasana negara yang mayoritas moeslim dan tingkat kepercayaan religiusnya lebih tinggi dibanding negara lain.hal ini sangat perlu sekali di dorong untuk menjadikan dunia zakat semakin baik dan semakin maju kebermanfaatanya. Adanya era tranformasi informasi dari dunia digital non integrated menjadi terintegrasi dengan banyak kemudahan seharusnya sudah menjadi kewajiban untuk melakukan tranfaransi di dunia zakat. Adanya informasi tentang management zakat,program zakat,tranfaransi laporan keuangan lembaga zakat dan lainya sangat di wajibkan di era sekarang. Menurut Ram Al Jafrii Saad dkk dalam jurnal Islamic accountability Framework in the zakat funds management mengatakan bahwa dalam praktiknya akuntabilitas lembaga zakat harus di pertanggungjawabkan bukan saja dengan manusia melinkan memiliki tanggung jawab penuh kepada Allah. Selain kepada dua hal tadi akuntabilitas zakat memiliki tanggung jawab lebih terhadap fatwa dan peraturan positif lainya serta memberikan hak informasi dan tranfaransi kepada muzaki. Pentingnya tranparansi dan akuntabilitas intitusi zakat membuktikan bahwa lembaga zakat bukan lagi entitas yang hanya mengambil penerimaan dana umat melainkan entitas yyang berkewajiban dan bertugas untuk memberikan manfaat kepada umat lainya. Maka bergainer terkait dengan peningkatan poisisi lembaga zakat itu sendiri sebagai social intermediate sangat diperlukan untuk meningkatkan loyalitas para amil dan menumbuhkan profesional para amil sekaligus menambah kepercayaan para muzaki. Di dalam dunia akuntansi sendiri sangat berkaitan erat dengan peran pentingnya sebagai sarana aktualisasi untuk melakukan tranparansi yang lebih baik. Dengan hadirnya pernyataan standart akuntansi 109 yang secara khusus mengatur zakat infaq dan sedekah membuktikan bahwa sudah saat nya dunia zakat melakukan era reformasi transfaransi dari hanyaberbasi pengumuman seperti yang dilakukan di masjid sebelumnya yang bisa dimasukan kedalam sarana media yang dimiliki entah koran, artikel buletin , dan sarana lainya. Ruang lingkup ini perlu dibangun dan dimaksimalkan agar management zakat merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab moril kepada umat tentang tanggung jawab posisi nya sebagai muzaki.selain dari itu ruang lingkup tranparansi dan akuntabilitas publik terkait dana zakat dan dana dengan basis social lainya menjadi bencmark bagi pengembangan tranparansi informasi untuk entitas lainya baik lembaga pemerintah atau lainya. Dalam perkembanganya tranparansi dan akuntabilitas di era sekarang sangat dituntut oleh masyarakat karena berkaitan langsung dengan awarnes dan trust masyarakat itu sendiri. Karena zakat dan social fund Enggenering lainya merupakan entitas yang tidak akan terlepas dari kepercayaan maka tuntutan akuntabilitas dan tranparansi sudah syarat akan kewajiban. ` Diferensiasi lembaga atau institusi berbasis islam seperti lembaga zakat selain dari adanya pemanfaatan dan konsep falah oriented yang membedakan dalam praktik nya lembaga ini wajib memiliki dewan pertimbangan atas operasionalisasi yang sesuai dengan syariah islam dan regulasi terkait, hal ini pula yang membedakan akuntabilitas keuangan atau lapiran keuangan dan management intitusi zakat denga NGO lainya. Selain pemanfaatan dan penggunaan yang dapat dibedakan dalam bentuk manfaat dan khalayak yang sesuai dengan alurnya yang telah di syariatkan atau di gariskan dalam kepercayaan islam. Semangat ini pula dibangun atas dasar semangat untuk melakukan reformasi orientasi yang semula hanya keduniaan saja menjadi orientasi yang ke akhiratan pula. Hal ini yang menjadikan ciri khas tersendiridibanding dengan intitusi lainya. Tantangan yang setidaknya muncul dalam tranparansi dari reformasi media yang berkembang saat ini yakni dari peran dan pemanfaatan organisasu dalam memanfaatkan media sebagai dunia awarnes baru dibanding dengan secara konvensional selanjutnya bisa dilihat dari adanya generasi milineal yang memiliki tingkat kegemaran terhadap media lebih besar jika hal ini di jadikan saran aktualisasi tranparansi media saat ini maka bukan tidak mungkin generasi kedepanya menjadikan generasi yang awarnes terhadap dunia zakat.

Empat Konsep Indahnya Bank Wakaf

yuslambankwakaficmi-790x529

Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) menargetkan bank wakaf akan berdiri pertengahan tahun ini. Wakil Ketua ICMI Bidang Perbankan, Lembaga Keuangan dan Pasar Modal Yuslam Fauzi menuturkan, bank wakaf ventura yang akan berdiri ini setidaknya memiliki empat konsep nan indah untuk mendorong perwakafan di Indonesia.

Konsep pertama adalah adanya dua jalur sumber pendanaan, yaitu yang berasal dari wakaf (untuk modal dan nonmodal) dan dari investasi individu. Nantinya dana yang dihimpun merupakan kombinasi keduanya, tapi sebagian besar akan berasal dari penghimpunan wakaf.

“Sebagai bank wakaf tentu yang mayoritas harus dana wakaf. Minimal 51 persen harus wakaf selebihnya bisa diambil dari motif investasi masyarakat, jadi kombinasi. Wakaf juga jangka panjang dan bicara biaya dana bisa dikatakan nol karena ini wakaf. Kami akan publikasikan hasilnya (penghimpunan aset wakaf),” jelas Yuslam.

Konsep kedua adalah di sisi penyaluran dana, bank wakaf akan berupaya  semaksimal mungkin memberdayakan ekonomi umat sehingga fokus pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pemberdayaan properti wakaf eksisting. Yuslam memaparkan, bank wakaf akan punya pendekatan yang berbeda dengan bank pada umumnya. “Pendekatannya bukan seperti bank mendekati umkm tapi kami akan disertai dengan pembinaan. Bank ada juga yang begitu tapi biasanya bank hanya lempar pembiayaan saja,” tukasnya.

Selain UMKM, bank wakaf juga akan memberdayakan properti wakaf yang sudah ada. Jumlah properti wakaf eksisting yang belum cukup dioptimalkan ini sangat besar. “Maka dengan cash waqf yang masuk lembaga ini sebagiannya bisa disalurkan untuk memberdayakan properti wakaf. Nazhir yang menguasai tanah wakaf juga bisa dapat keuntungan,” kata Yuslam.

Konsep ketiga yang diusung adalah pembinaan ekonomi umat. Dengan keberadaan lembaga keuangan berbentuk modal ventura ini, maka tekanan pada pembinaan mitra usaha harus kuat. “Kalau tidak kuat hanya akan jadi bank biasa saja. Kami ingin ini modal ventura yang bisa membina UMKM,” tegasnya.

Sementara, konsep keempat adalah adanya pendidikan dakwah dan sosialisasi ke umat tentang pemberdayaan ekonomi melalui wakaf. “Sebagian besar belum paham wakaf apa, maka dengan lembaga ini ada wadah dakwah tentang keuntungan berwakaf, sehingga ekonomi umat jadi bergerak,” pungkas Yuslam.

ICMI akan Buat Buku Panduan Wakaf

ini-dia-fadillah-shadaqah-infaq-dan-zakat-sesungguhnya

Wakaf menjadi salah satu bentuk filantropi Islam yang bentuknya bermacam-macam. Kini wakaf tak lagi hanya hadir dalam bentuk aset tanah, tapi juga wakaf perkebunan hingga wakaf uang. Seiring waktu, tak menutup kemungkinan jenis wakaf akan bertambah.

Berwakaf kini telah menjadi suatu hal yang menarik. Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Nurhadi M Musawir mengatakan, masyarakat pun kini berwakaf kepada pengelola yang transparan, terbuka dan bisa diakses laporannya. “Ini tentu sangat menarik kalau bisa berkembang dengan baik dan kalau bank wakaf berjalan akan bisa berkembang luar biasa,” katanya, Rabu (1/2).

ICMI saat ini sedang mematangkan konsep pembentukan bank wakaf ventura. Di bank wakaf ventura itu, masyarakat dapat berwakaf dengan berbagai macam bentuk, seperti wakaf tanah, wakaf kebun dan wakaf manfaat. ICMI pun akan membuat buku panduan wakaf.

“ICMI akan merumuskan itu dan akan ada model wakaf baru yang sangat dinamis yang selama ini belum jadi objek wakaf, tapi oleh ICMI akan dibentuk buku panduan wakaf agaimana wakaf yang bisa dikerjakan, misalnya mau wakaf untuk rumah sakit dan pendidikan, maka ICMI harus rumuskan wakaf untuk usahanya,” jelas Nurhadi.

Dengan pendirian bank wakaf ventura bermodal Rp 200 miliar, ditambah dengan penghimpunan wakaf dari masyarakat, Nurhadi berharap hal tersebut dapat bersumbangsih terhadap ekonomi syariah di tanah air. “Kami harap ini (bank wakaf ventura) bisa mendorong pertumbuhan ekonpmi syariah yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Mantan Bos Mandiri Kritik Keras Bank-Bank Syariah

bank syariah

JAKARTA, KOMPAS.com – Kritik keras terlontar dari mulut Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) Budi Gunadi Sadikin. Kritik itu menyasar bank-bank syariah nasional, terutama bank syariah di bawah bendera perbankan BUMN.

“Dengan sedih harus saya bilang, enggak ada bisnis model yang jelas. … Ini bank konvensional KW dua,” kata Budi di acara diskusi di Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Menurut mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu, tidak adanya bisnis model membuat bank-bank syariah tidak bisa berkembang pesat.

Padahal, Indonesia memiliki potensi manjadi negara dengan keuangan syariah yang besar lantaran mayoritas penduduknya adalah muslim. Ia juga mengkritik sumberdaya manusia (SDM) di perbankan syariah.

Menurut ia, sebagian pegawai bank syariah hanya limpahkan dari bank konvensional Akibatnya kata dia, para pegawai tidak bisa menjaring para nasabah kelas satu.

Kebanyakan kata Budi, nasabah kelas satu memilih bank konvensional dari pada bank syariah. Sedangkan dari sisi bisnis, Budi heran lantaran bank-bank syariah selalu mengikuti bank konvensional.

Misalnya produk-produk yang ditawarkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional.

“Itu semua sama. Padahal di syariah itu harusnya berbeda. Bikin kredit atau KPR, sama bikin KPR syariah. Semua sama dengan bank konvensional, nasabahnya sama, buka cabangnya sama dengan bank konvensional,” kata dia.

Meski begitu, kritik keras yang ia lontarkan bukan berarti pesimistis kepada bank-bank syariah.

Budi ingin bank-bank syariah melakukan terobosan untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, Budi berharap agar perbankan syariah segara merumuskan bisnis modal yang jelas.

Ekonom: Banyak Bank Konvensional Enggan Konversi ke Syariah

bank syariah

JAKARTA – Pengamat Ekonomi Syariah Adiwarman Karim mengungkapkan, banyak bank konvensional di Indonesia tidak mau konversi ke syariah. Penolakan itu dikarenakan mereka mempertimbangkan pilihan nasabah.

Karim menjelaskan, perbankan ragu-ragu untuk konversi ke syariah karena belum tahu seberapa besar antusiasme nasabah dalam peralihan itu. Selain itu, juga jangan sampai justru membuat bank tersebut menjadi kecil.

“Banyak yang ragu konversi syariah karena belum tahu apakah nasabahnya mau konvensional saja atau syariah. Jangan-jangan nanti bank-nya mengecil kalau konversi ke syariah,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Dia menuturkan, demi mendorong penetrasi keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan survei di beberapa tempat. Hasilnya di Aceh, tidak ada perbankan konvensional yang mau konversi jadi syariah.

“Nah, akhirnya OJK melakukan survei kepada seluruh nasabah Bank Aceh, apakah mau keluar atau tidak? Dari hasil survei banyak yang ragu-ragu, tidak ada yang mau keluar,” kata Karim.

Bergeser sedikit ke Sumatera Utara, keraguan perbankan terjadi karena kurangnya pemahaman. Sebab, di sana jumlah cabang masih sangat sedikit.

“Di daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara lakukan survei lanjutan, mereka yang ragu-ragu itu karena tidak mengetahui. Ini literasinya kurang. Di perbatasan itu tidak banyak cabang kantor bank syariah, mereka tidak tahu,” ujar dia.

1 2 3 6