Kelemahan yang Menghambat Industri Halal di Indonesia

Republika.co.id – Jakarta – Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 1,57 miliar populasi Muslim di dunia dan sekitar 88 persen berada di Indonesia.

Lecture of Dapartment Management Universty of Indonesia, Niken Iwani Putri menilai, dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar tersebut, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk produk halal. "Ada fashion, entertainment, travel dan makanan mencakup halal di Indonesia. Kita sudah ada modal untuk mengembangkan pasar halal," ujarnya saat acara Indonesia Halal Watch di Restoran Al Jazeerah, Jakarta.

Menurutnya, ada tiga langkah yang diperlukan untuk menguatkan pasar halal di Indonesia. Pertama, penguatan di sektor riil. Kedua meningkatkan pertumbuhan industri keuangan islam dan terakhir menguatkan riset, edukasi dan sosialisasi wawasan halal di Indonesia. "Semua akan sempurna jika sektor riil dan sektor keuangan jalan juga," ucapnya.

Kendati demikian, ada beberapa tantangan industri halal pada tahun depan. Di mana, drive utama industri halal 2018 masih akan bertumpu pada konsumsi.

Lalu, meningkatkan jumlah dan kualitas produsen lokal dalam industri halal nasional. Melindungi produsen UMKM atas kewajiban baru melakukan sertifikasi halal.

"UKM juga terkendala pembiayaan, maka UMK juga harus mengasah kreativitas dalam memasarkan produknya," ungkapnya.

Sebelumya, kata dia, ada empat tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri halal. Pertama, peluang bisnis industri halal belum didasari banyak pihak baik regulator. Kedua, pengembangan industri halal masih terkendali oleh terbatasnya supply bahan baku yang memenuhi kriteria halal. Ketiga, pemahaman yang masih terbatas pada sejumlah produsen serta infrastruktur yang belum mendukung. Terakhir, perbedaan standarisasi dan sertifikasi produk halal.

Syarat yang Harus Dipenuhi Bank Syariah yang Ingin Menerbitkan Sukuk

Republika.co.id – Jakarta – Bank syariah bisa menerbitkan sukuk untuk mencari tambahan modal terutama jika bank tersebut ingin berekspansi bisnis dalam skala besar.  Pengamat Ekonomi Syariah IPB Irfan Syauqi Beik mengatakan, sebelum bank syariah menerbitkan sukuk harus dipastikan dulu tujuannya.

"Kalau ngerasa perlu tambah modal untuk ekspansi itu bisa saja terbitkan sukuk (korporasi), di mana BPKH bisa menjadi potensial buyer. Tapi kalau tidak perlu modal besar untuk ekspansi ya menurut saya tidak perlulah (terbitkan sukuk)," kata Irfan.

Namun, Irfan mengatakan, tergantung Rencana Bisnis Bank (RBB) syariah yang bersangkutan. Bila bank mau ekspansi, ujar Irfan, sukuk bisa jadi salah satu opsi sehingga berdampak ke bisnis bank syariah itu sendiri.

Lebih lenjut, ia mendukung upaya Badan Penyelenggaran Kegiatah Haji (BPKH) yang akan menambah porsi investasi dana haji ke sukuk tahun ini. Hanya saja menurutnya, BPKH perlu mengembangkan pula ke instrumen lain.

"Kita harap dalam pola investasi ini, jangan sampai ada atau tidak adanya BPKH, tidak berbeda. Pasalnya, selama ini Kementerian Agama juga sudah menginvestasikan dana haji di sukuk," kata Irfan.

Ia berharap BPKH bisa mengembangkan model investadi lain tidak hanya di sukuk. "Saya apresiasi ke sukuk tapi saya harap kembangkan bisnis model sesuai syariah ke dana haji ini," ujar Irfan.

Pengunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Dalam APBN tahun 2018 tersebut, pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun, serta mematok defisit anggaran 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Sebagian besar dari dana tersebut, setidaknya Rp400 triliun setiap tahun, akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang diperkirakan membutuhkan dana setidaknya Rp5.000 triliun dalam lima tahun Pemerintahan Jokowi. Untuk membiayai kekurangannya muncul wacana guna menggunakan dana haji untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Wacana ini muncul seiring dengan semakin sulitnya memperoleh pinjaman dengan bunga rendah dan besarnya dana haji yang ada. Pada tahun 2017 ini dana haji berjumlah kurang lebih Rp99 triliun, sebesar Rp36,7 triliun ditempatkan ke sukuk, sisanya sebesar Rp62,3 triliun ditempatkan di perbankan syariah.

Bagaimanakah penggunaan dana haji selama ini. Menurut Kepala Biro Humas Kementerian Agama Mastuki "Biaya haji itu sebenarnya bukan Rp34 juta, tapi lebih dari itu, sekitar Rp60-65 juta untuk 2017. Untuk menutup biaya pemondokan di Madinah dan transportasi lokal, kami mengambil nilai manfaat yang kami dapatkan dari sukuk. Jadi hasilnya akan dikembalikan ke jemaah," kata Mastuki. Dengan kuota haji sebesar 210.000 orang, hanya Rp6-7 triliun yang digunakan untuk operasional haji tahunan, sehingga ada dana yang dapat dioptimalkan. Sejak tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Jadi sebenarnya selama ini dana haji telah dimanfaatkan untuk mendanai pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Karakter  dana haji yang merupakan long term financing cocok dengan pembangunan infrastruktur yang bersifat long term project. Sejak 2011 selain ditempatkan di deposito pada bank syariah, sebagian dana haji juga sudah diinvestasikan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Project Based Sukuk (PBS). Sukuk Dana Haji diterbitkan dengan menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat, yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu dan mendapatkan fee atas penyediaan jasa tersebut. Dengan begitu, investor menjadi pemilik jasa dan berhak mendapatkan fee atas penyediaan jasa tersebut. Sementara dana yang ditempatkan di Project Based Sukuk menggunakan akad struktur ijarah Asset to be Leased dengan menggunakan underlying asset berupa proyek Pemerintah dalam APBN.

Ada 4 syarat yang ditetapkan MUI agar dana haji tersebut dapat digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan, khususnya dalam hal ini pembangunan infrastruktur. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam mengatakan Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada Juli 2012 telah menetapkan syarat tersebut adalah :

Pertama, boleh ditasarufkan tapi harus dipastikan jenis usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Kedua, terkait dengan prudensialitas atau aman. Logikanya seperti pengelolaan dana wakaf, yakni tidak boleh berkurang, tapi harus dikembangkan dan memiliki nilai manfaat.

Ketiga, adalah manfaat. Kalau ada manfaatnya baik kepada jamaah haji untuk kepentingan kemaslahatan jamaah dan kemaslahatan umat Islam. "Bukan investasinya tapi hasil investasinya, bisa saja diinvestasikan untuk pembangunan gedung, hasilnya baik untuk kemaslahatan sepanjang ketentuannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah," katanya.

Keempat, adalah liquid, artinya dana ini dibutuhkan dalam waktu terus-menerus.

Dalam kondisi ini, menurut dia, hubungannya antara calon jamaah dengan bank penerima setoran, akadnya ada dua opsi. Pertama, akad wadiah. Artinya, dana itu nitip saja sehingga tak ada faidah, tidak ada bagi hasil. Kedua, akad mudhorobah, yakni saat tabungan calon jamaah haji mencapai Rp25 juta, maka mendapat nomor porsi dan masuk dalam "waiting list". "Sebelum maupun setelah mencapai Rp25 juta, statusnya belum billing karena belum tahu berapa biaya hajinya. Uang setoran itu statusnya masih milik calon jamaah haji," katanya.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, adalah hal yang sangat penting untuk dapat mengembangkan sistem keuangan yang Islami, yang salah satu fungsinya dapat menggantikan pinjaman berbasis bunga yang selama ini dipakai pemerintah untuk menyeimbangkan defisit anggaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan fisik dan non fisik di Indonesia. Selama ini pemerintah sebagian besar memanfaatkan pinjaman berbasis bunga untuk mendanai pembangunan, sementara Islam membenci riba. Menurut I.O. Taiwo dalam makalahnya berjudul “ EFFICIENCY OF THE ISLAMIC APPROACH TO EXTERNAL DEBT MANAGEMENT IN NORTH AFRICA AND THE MIDDLE EAST” bunga pinjaman dianggap tidak valid karena setidaknya tiga alasan. Pertama, ini tidak melibatkan quid pro quo: kreditur menerima kenaikan tanpa memberikan kepada debitur pengembalian yang setara, dalam hal ini, bunga yang diterima oleh kreditur dianggap sebagai pendapatan diterima dimuka. Kedua, kreditur dan debitur tidak melakukan pertukaran atas dasar persamaan, karena satu pihak, kreditur, menerima keuntungan dengan pasti sedangkan tidak ada kepastian keuntungan bagi debitur. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, tidak seperti dalam perdagangan dimana pemegang saham atau vendor hanya menuntut keuntungan dari pembeli hanya sekali saja, bunga pinjaman terus bertambah asalkan ada beberapa pokok pinjaman.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 Penulis Dini Amalia Putri (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia)

Sekolah Kajian Stratejik dan Global

 

Referensi

http://akucintakeuangansyariah.com/mengenal-skema-sukuk-dana-haji/

http://akucintakeuangansyariah.com/project-based-sukuk-mengenal-jenis-jenis-sukuk-negara-bagian-3/

I O Taiwo (1992). Efficiency of the Islamic Approach to External Debt-Management in North Africa and Middle-East. Jeddah. Institut Penelitian dan Pelatihan Islam Bank Pembangunan Islam.

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40778194

https://babel.antaranews.com/berita/62257/mui-tetapkan-empat-syarat pemanfaatan-dana-haji

Ekonomi Syariah – sebuah refleksi dari hakikat penciptaan lebah

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Semangat (ghirah) ummat Islam di Indonesia dalam menjalankan kegiatan perekonomian sebagai bagian dari muamalah yang sesuai dengan syari’at Islam semakin tinggi dari tahun ke tahun. Di awali dengan munculnya bank-bank syariah atau divisi/unit usaha syariah pada bank konvensional pada tahun 1990-an dan disusul kemudian dengan munculnya usaha-usaha syariah lainnya seperti: asuransi syariah, pegadaian syariah, pariwisata syariah, properti syariah, koperasi syariah, dan lain sebagainya selama kurun waktu tahun 2000-an. Ini merupakan sinyal kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia, negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Veithzal Rivai menuturkan bahwa secara filosofis, sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai Islam, dimana prinsip tauhid yang mengedepankan nilai-nilai Ilahiyah menjadi inti dari sistem ini. Al-Quran telah memberikan contoh yang tegas mengenai permasalahan ekonomi ini yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang yang menjadi perhatian di dalam Islam (2013, hlm 212-213). Allah berfirman dalam Surat Asy-Syu’ara’ (26) ayat 177 – 183 yang artinya: “Ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?, Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Dengan berpegang pada kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” dan sebagai aktualisasi dari teori maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penetapan suatu hukum yang diturunkan Allah SWT kepada makhluk mukallaf, sudah seharusnya dan semestinya ini menjadi motifasi bagi setiap muslim untuk menjalankan kegiatan perekonomian dengan sungguh-sungguh dan serius yang berlandaskan pada syariat Islam, yaitu ‘berita wahyu’ (Al-Quran) yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya (Muhammad saw) maupun pada apa-apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah melalui sunnah beliau; demi tercapainya inti dari maqashid syariah itu sendiri, yang menurut pendapat Asy-Syatibi (w. 790 H.) adalah demi kemaslahatan ummat manusia.

Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan: “Agar kemaslahatan bisa terwujud, bagaimanakah kegiatan perekonomian (ekonomi syariah) itu dijalankan dan diaktualisasikan?”

Merunut jauh ke belakang sekitar 14 abad silam, Al-Qur’an telah mengirimkan pesan kepada manusia tentang bagaimana kegiatan perekonomian sebagai bagian dari muamalah itu semestinya diaktualisasikan, yaitu dengan pengajaran yang Allah SWT berikan melalui hakikat penciptaan lebah; makhluk ciptaan Allah SWT penghasil madu. Dengan sangat jelas dan indah, Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl (16) ayat 68 – 69 yang artinya: “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia”. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”  

Pada hadits-hadits Rasulullah saw juga ditemukan sabda-sabda beliau tentang korelasi antara hakikat penciptaan lebah dengan perilaku seorang muslim dalam bermuamalah. Rasulullah saw bersabda, ”Dan perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah, ia hinggap di tempat yang baik dan memakan yang baik, tetapi tidak merusak.” (HR. Thabrani). Pada riwayat yang lain menyebutkan: “Dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak.” (HR. Ahmad).

Melalui ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Rasulullah di atas, beberapa pengajaran (ibrah) yang dapat diambil dari penciptaan lebah bagi manusia antara lain:

  • Lebah tunduk, patuh dan taat pada perintah dan hukum Allah SWT serta kehendak-Nya, dengan bentuk kepatuhan dan ketaatan (tauhid) yang sempurna dari makhluq kepada Sang Maha Pencipta (Khaliq). Ketaatan dan kepatuhan akan hukum dan perintah Allah SWT inilah yang diperlukan untuk dapat menjalankan setiap kegiatan (termasuk di dalamnya kegiatan perekonomian) agar tetap berada pada koridor syari’at agama Islam. Harus diakui bahwa ekonomi Islam merupakan ajaran dari syari’at Islam di mana setiap muslim harus mengimaninya. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al- Jatsiyah (45) ayat 18 yang terjemahannya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. Kegiatan perekonomian harus dijalankan dalam kerangka ketaatan kepada hukum-hukum Islam. Menurut Cholil Nafis, terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yaitu Syariah Islam dan Fiqih Islam. Di dalam buku-buku hukum Islam berbahasa Inggris, Syariah Islam disebut Law, sedangkan fiqih Islam disebut Islamic jurisprudence. Di Indonesia, syariah Islam sering disebut dengan istilah hukum syari’at atau hukum syara’, sedangkan fiqih Islam sering disebut dengan istilah hukum fiqih atau kadang-kadang disebut dengan fiqih Islam (2011, hlm 19).
  • Pengajaran selanjutnya yang dapat kita ambil dari lebah adalah keseluruhan perilaku, cara kerja yang meliputi input, proses dan output yang begitu sempurna nan indah yang menggambarkan ke-Maha Agung-an Allah SWT dalam mengatur setiap detil ciptaan-Nya. Lebah hinggap pada tempat yang baik lagi bersih, dan mengambil/ menghisap sesuatu yang bersih dan baik pula. Melalui firman-Nya, Allah SWT memerintahkan kepada manusia dalam menjalankan perekonomian, bahwa setiap kegiatan manusia haruslah melibatkan sesuatu yang halal lagi baik, dan didapatkan/ berasal dari sesuatu yang baik (harta yang halal dan thoyyib, serta didapatkan melalui jalan yang baik). Perintah ini juga ditegaskan dalam Al-Qur’an pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 168 yang artinya: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” 

Allah SWT juga mengajarkan kita tentang proses pengelolaan dan manajemen di dalam bermuamalah, melalui tata cara lebah dalam membuat sarangnya. Sebuah perencanaan dan teknik yang luar biasa menakjubkan, ketaatan kepada pemimpin, etos kerja yang tinggi dan kerjasama yang erat diantara mereka dalam membangun pundi-pundi madu, serta perhitungan yang begitu cermat tentang besar sudut antara rongga satu dengan yang lain saat membangun pundi-pundinya. Keseluruhan dari input dan proses ini menghasilkan output yang baik, yaitu berupa madu yang bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Hendaknya ini menjadi contoh bagi manusia dalam berperilaku, berinteraksi, dan bermuamalah dengan sesama. Perekonomian Islam harus dibangun dari harta yang halal lagi baik (tidak ada riba, gharar, maysir) dan didapatkan dari cara-cara dan manajemen yang baik pula, melibatkan sumber daya manusia yang berkompeten dari segi pemahaman keilmuan keagamaan maupun segi keilmuan dan penguasaan tentang teori dan praktik perekonomian. Hal ini diwujudkan melalui penerapan akad-akad, atau cara-cara transaksi di dalam Islam yang disebutkan di dalam firman Allah SWT maupun sunnah Rasulullah SAW, yaitu melalui transaksi murabahah, mudarabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, wadiah, wakalah, kafalah, qardh, rahn, maupun inovasi dan derivasi dari akad-akad yang sudah ada (sepanjang tidak melanggar syari’at), dijalankan oleh SDM (sumber daya manusia) yang kompeten dan beretos kerja tinggi, manajemen muamalah yang baik dan fleksibel, serta tetap konsisten berpegang pada hukum Islam. Jika semua itu dijalankan dan diaktualisasikan, pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang baik dan berkontribusi bagi kemaslahatan ummat manusia.

Berkaitan dengan karakter lebah dan seorang muslim dalam bermuamalah, Al Munawi rahimahullah berkata: “Sisi kesamaannya adalah bahwa lebah itu cerdas, ia jarang menyakiti, rendah (tawadlu), bermanfaat, selalu merasa cukup (qona’ah), bekerja di waktu siang, menjauhi kotoran, makanan nya halal nan baik, ia tak mau makan dari hasil kerja keras orang lain, amat taat kepada pemimpinnya, dan lebah itu berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, air dan api. Demikian pula mukmin, amalnya terkena penyakit bila terkena gelapnya kelalaian, mendungnya keraguan, angin fitnah, asap haram, dan api hawa nafsu” (Faidlul Qadiir, 5/115).

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk semua.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh….

 

 

Penulis:

Slamet Hidayat

Mahasiswa Pasca-Sarjana Universitas Indonesia

Program Studi Kajian Stratejik Timur Tengah dan Islam

 

 

Referensi:

Cholil Nafis, H.M. (2011). Teori Hukum Ekonomi Islam. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia (UI-Press).

Veithzal Rivai, Andi Buchari. (2013). Islamic Economics. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

http://bersamadakwah.net/filosofi-lebah-bagi-pribadi-mukmin/

 

Hukum Bitcoin Dalam Islam

Hukum Bitcoin Dalam Islam

Oleh : Teddy Kusuma (Alumni ISID Gontor 2014 – Mahasiswa Pascasarjana – Ekonomi dan Keuangan Syariah – Universitas Indonesia 2017)

Mata uang Bitcoin berasal 8 tahun yang lalu dan sekarang telah menyebar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan nilai satu mata uang mencapai lebih dari 8000 dolar, dan melalui pengamatan terhadap realita dan bagaimana hal itu ditangani, saya tidak menemukan perbedaan antara itu dan dolar, kecuali bahwa yang terakhir itu (dollar) secara material berwujud. Majelis Ulama dan OJK patut bergerak cepat untuk mengeluarkan keputusan atau fatwa sebelum semakin “menggila” berkembangnya ke digital Indonesia. Bila anak-anak sudah teracuni dengan game dan uang tanpa mengetahui akan halal/haramnya, tentu ini akan berdampak negatif pada masa depan Ummat Islam di Indonesia secara khusus dan masa depan bangsa secara umum.

1. Bitcoin bukan mata uang; itu tidak memenuhi syarat mata uang karena mata uang yang diterima dan dilaksanakan oleh Nabi adalah mata uang Emas dan perak yaitu Dirham dan Dinar. Mata uang Islam ini memenuhi tiga syarat penting.

– Ini adalah dasar untuk mengevaluasi barang & jasa, yaitu ukuran untuk harga dan upah.

– Ini dikeluarkan oleh otoritas pusat yang bertanggung jawab menerbitkan dirham dan dinar dan itu bukan badan yang tidak diketahui.

– Ini tersebar luas dan mudah diakses di antara orang-orang dan tidak eksklusif hanya untuk sekelompok orang saja.

Dengan menghubungkannya pada Bitcoin, jelas bahwa ia tidak memenuhi tiga syarat di atas karena:

– Bitcoin bukan dasar untuk mengevaluasi barang dan jasa; itu hanya alat tukar barang dan jasa tertentu.

– Bitcoin tidak dikeluarkan oleh badan yang diketahui, tapi tidak diketahui.

– Bitcoin tidak meluas dan mudah diakses di antara orang-orang dan eksklusif bagi mereka yang menukarkannya dan mengenali nilainya, yaitu bukan untuk semua masyarakat.

Oleh karena itu, mata uang Bitcoin tidak dianggap sebagai mata uang dalam Syariah Islam.

2 – Bitcoin tidak lebih dari sebuah produk; Namun, produk ini dikeluarkan oleh sumber yang tidak diketahui; ia tidak memiliki dukungan. Selain itu, ini adalah domain besar untuk penipuan, spekulasi dan kecurangan, dan oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan perdagangan di dalamnya, yaitu tidak diizinkan untuk membeli atau menjualnya. 

Terutama karena sumbernya yang tidak diketahui, ini menyebabkan keraguan bahwa sumber tersebut terkait dengan negara-negara kapitalis utama, terutama Amerika, atau geng yang terkait dengan negara besar dengan tujuan jahat, atau perusahaan internasional besar untuk berjudi, perdagangan narkoba, pencucian uang dan kejahatan terorganisir. Kenapa lagi sumbernya tidak diketahui?

Kesimpulannya adalah bahwa Bitcoin hanyalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh sumber yang tidak diketahui (majhul) yang tidak memiliki dukungan nyata, dan karena itu terbuka terhadap spekulasi dan kecurangan, dan ini adalah kesempatan bagi negara-negara kapitalis kolonialis, terutama Amerika, untuk mengeksploitasi hal tersebut, untuk menjarah sumber daya masyarakat.

Inilah alasan mengapa tidak diizinkan membelinya karena bukti Syariah yang melarang penjualan dan pembelian produk majhul yang tidak diketahui, dan bukti untuk ini adalah:

Dikisahkan oleh Muslim dalam Sahihnya dari Abu Huraira bahwa dia berkata:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة, وعن بيع الغرار»

"Rasulullah ."Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”

Hal ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah …

Dan arti dari "penjualan Hasah" adalah saat penjual pakaian mengatakan kepada pembeli: '"Saya akan menjual pakaian dimana kerikil yang saya lempar itu berlabuh" atau "Saya akan menjual kepada anda barang yang berlabuh kerikil diatasnya". Jadi, apa yang dijual tidak diketahui, dan ini dilarang.

"Transaksi Gharar" yang tidak pasti; yaitu transaksi yang mungkin terjadi atau tidak, seperti menjual ikan di dalam air atau susu yang belum diperah dari kambing, atau menjual apa yang dibawa oleh hewan hamil dan sebagainya; itu dilarang karena itu adalah Gharar. Jadi, jelaslah bahwa transaksi Gharar atau yang tidak pasti, merupakan kenyataan dari Bitcoin, yang merupakan produk dari sumber yang tidak diketahui dan diproduksi oleh badan tidak resmi yang dapat menjaminnya, hal ini tentu tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjualnya.

1 2 3 163